Majalahtani.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi atau komoditas perdagangan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup dan kedaulatan suatu bangsa.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Kamis, 15 Mei 2026.

“Selalu saya katakan, pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekadar komoditas. Pangan adalah masalah hidup suatu bangsa,” tegas Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan di tengah berbagai tantangan global. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah bersama para petani serta seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pangan nasional.

“Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya. Saya minta swasembada dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun. Saya terima kasih,” ujarnya.

Prabowk menyampaikan bahwa sebagai kepala negara, dirinya memandang ketahanan pangan sebagai tanggung jawab langsung yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan bagi ratusan juta rakyat Indonesia merupakan amanah besar yang menentukan masa depan bangsa.

“Saya yang bertanggung jawab kalau bangsa ini lapar. Saya yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pandangannya mengenai pentingnya pangan juga dipengaruhi pengalaman selama menjalani karier militer. Sebagai mantan komandan pasukan, Presiden memahami bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh persenjataan, tetapi juga oleh ketersediaan pangan.

“Sebelum kita berangkat operasi, kita cek berapa beras yang kita punya. Kalau pasukan tidak ada beras, kalau pasukan tidak makan, tidak bisa perang,” ucapnya.

Prabowo menegaskan bahwa pangan tidak dapat dipandang semata berdasarkan pertimbangan efisiensi ekonomi atau harga yang lebih murah melalui impor. Menurut Prabowo, yang terpenting adalah memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga dalam situasi apa pun, terutama di tengah ketidakpastian global.

Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia menjaga ketahanan pangan kini mulai mendapat perhatian dari negara lain. Di tengah dinamika global dan pembatasan ekspor pangan di sejumlah negara, Indonesia justru menjadi salah satu negara yang diminta untuk memasok kebutuhan pangan.

“Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita. Minta beli beras dari kita,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat Indonesia dan kesejahteraan petani nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia meminta agar setiap kebijakan tetap menjaga keseimbangan antara solidaritas internasional dan perlindungan terhadap kepentingan dalam negeri.

“Jangan nyetop, tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini. Yang utama kita amankan rakyat kita dulu,” tegas Presiden.

Prabowo menilai bahwa keberhasilan menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan besar untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan rasa rendah diri dan membangun kepercayaan terhadap kemampuan nasional.

“Kita juga harus berani untuk mengiklankan diri kita sendiri. Bukan mengiklankan kebohongan tapi kebenaran,” tutupnya.

Majalahtani.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mempertegas komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung UMKM nasional.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menegaskan sektor pertanian memiliki peran dominan dalam ekosistem UMKM Indonesia dan menjadi prioritas strategis dalam kebijakan penguatan ekonomi rakyat.

“Ketika kita berbicara tentang UMKM, maka kita juga berbicara tentang sektor pertanian. Ini menjadi prioritas bersama karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional,” ujar Riza saat menyampaikan keynote speech dalam acara Stadium Generale & International Conference bertema Human + Tech: Sustainable Agripreneurs di Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, Bali, Jumat (24/4/2026).

Riza mengungkapkan, dari total sekitar 56–60 juta UMKM di Indonesia, hampir separuhnya bergerak di sektor pertanian dan pangan. Kondisi ini menegaskan penguatan UMKM tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor pangan.

Meski memiliki peran strategis, UMKM sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Di antaranya adalah skala usaha dan kapasitas produksi yang relatif kecil dibandingkan jumlah pelaku usaha yang besar, serta keterbatasan dalam integrasi pasar.

Riza menyoroti banyak petani masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar dan memperoleh harga jual yang layak.

“Sering kali petani sudah menghasilkan produk, tetapi belum memiliki kepastian pasar maupun harga yang menguntungkan. Ini menjadi perhatian serius yang harus kita selesaikan bersama,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM mendorong pembangunan ekosistem UMKM yang terintegrasi, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penguatan inovasi produk, hingga peningkatan konektivitas dengan pasar dan industri yang lebih besar.

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM, khususnya di sektor pangan.

Penyaluran KUR Tembus Rp84,8 Triliun

Dalam aspek pembiayaan, pemerintah terus memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. Dari total alokasi Rp295 triliun, hingga 21 April 2026 penyaluran KUR telah mencapai Rp84,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian menyerap sebesar Rp32,73 triliun, mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap penguatan sektor produktif.

“Kami ingin memastikan bahwa pembiayaan benar-benar mendorong sektor produktif, khususnya pertanian. Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, porsi pembiayaan untuk sektor produksi akan terus meningkat,” ujar Riza.

Selain itu, Kementerian UMKM juga mendorong penguatan inovasi dan hilirisasi produk melalui pengembangan ekosistem kewirausahaan berbasis kolaborasi. Sinergi dengan perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk menciptakan UMKM yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Riza menegaskan, keberhasilan penguatan UMKM sektor pertanian memerlukan kolaborasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan.

“Agenda besar ini tidak dapat kita jalankan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat, inklusif, dan berdaya saing,” katanya.

Majalahtani.com – Sektor maritim Indonesia di tahun 2026 mulai fokus pada penguatan Blue Economy, dengan rumput laut sebagai komoditas unggulan. Sebagai negara kepulauan, potensi lahan budidaya kita mencapai jutaan hektar, namun baru sebagian kecil yang termanfaatkan secara optimal. Hilirisasi menjadi kunci agar kita tidak hanya mengekspor bahan mentah ke luar negeri.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa permintaan pasar global untuk karagenan dan agar-agar terus meningkat untuk industri kosmetik dan farmasi. Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin pasar ini jika teknologi pemrosesan di pinggir pantai mulai diperbanyak. Ini akan memberikan nilai tambah langsung bagi komunitas nelayan dan pembudidaya pesisir.

Namun, tantangan lingkungan seperti pencemaran mikroplastik dan perubahan suhu air laut mengancam kualitas bibit. Diperlukan riset mendalam untuk menghasilkan varietas rumput laut yang tahan terhadap penyakit dan perubahan iklim. Kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha di sektor maritim menjadi sangat krusial dalam peta jalan ini.

Selain rumput laut, modernisasi armada tangkap nelayan tradisional juga menjadi prioritas. Penggunaan sistem pemantauan berbasis satelit membantu nelayan menemukan titik kumpul ikan dengan lebih akurat, sehingga menghemat bahan bakar. Efisiensi ini sangat berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan di daerah terpencil.

Ke depan, sektor Maritim harus mampu menyinergikan antara konservasi laut dan pemanfaatan ekonomi. Kawasan konservasi perairan yang dikelola dengan baik terbukti mampu meningkatkan stok ikan di wilayah sekitarnya. Dengan manajemen yang tepat, Samudera Nusantara bukan hanya menjadi jalur transportasi, tapi sumber kemakmuran berkelanjutan bagi bangsa.