Majalahtani.com – BPOM terus memperkuat peran sebagai regulator yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan tata kelola ekspor pangan olahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui ditetapkannya Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan pada 9 April 2026 lalu.

Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan merupakan dokumen resmi yang dibutuhkan pelaku usaha dalam proses ekspor pangan olahan, bahan pangan, bahan tambahan pangan, serta kemasan pangan. Kehadiran regulasi ini sekaligus memberikan kepastian hukum dan standar pelayanan yang lebih jelas bagi eksportir Indonesia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa penguatan layanan ekspor merupakan bagian dari transformasi peran pemerintah. BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi pendorong bagi pertumbuhan industri nasional.

“BPOM memiliki mandat untuk memastikan setiap produk pangan yang beredar dan diperdagangkan memenuhi aspek keamanan, mutu, dan gizi sesuai ketentuan nasional maupun persyaratan negara tujuan ekspor. Namun di saat yang sama, kami juga harus menghadirkan regulasi yang adaptif agar produk Indonesia memiliki daya saing dan akses yang semakin luas di pasar internasional,” ujar Taruna Ikrar, dikutip Rabu (8/7/2026).

Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2026 mengatur tata cara penerbitan SKE pangan olahan yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem layanan resmi BPOM. Mekanisme layanan mencakup pendaftaran akun, pengajuan permohonan, evaluasi dokumen, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga penerbitan maupun penolakan SKE dengan penerapan mekanisme clock on–clock off untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.

Dalam regulasi ini, BPOM menetapkan 4 jenis SKE pangan olahan.Certificate of Free Sale (CFS) menyatakan bahwa produk aman dan bebas diperjualbelikan di Indonesia. Health Certificate (HC)/To Whom It May Concern menyatakan produk aman dan layak dikonsumsi. Sedangkan, Export Notification for Food Packaging, dan Irradiation Certificate berkaitan dengan kemasan pangan yang akan diekspor dan pangan yang telah melalui proses iradiasi pangan.

Selain memperjelas tata cara dan penyederhanaan persyaratan penerbitan, regulasi ini juga menghadirkan sejumlah inovasi pelayanan. Salah satunya adalah pemberian layanan prioritas bagi pelaku usaha yang memiliki rekam jejak pengawasan yang baik, melakukan ekspor secara rutin, serta tidak mengalami penolakan dari negara tujuan dalam kurun waktu tertentu. Sistem ini diharapkan dapat memangkas waktu proses dan meningkatkan prediktabilitas layanan ekspor.

BPOM juga menyediakan fasilitas export consultation desk sebagai ruang konsultasi dan pemberian informasi kepada pelaku usaha terkait persyaratan dan ketentuan ekspor di berbagai negara tujuan. Melalui layanan ini, pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen dan pemenuhan standar secara lebih tepat dan cepat.

Menurut Taruna Ikrar, pendekatan regulasi yang dibangun BPOM saat ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekspor yang lebih modern, responsif, dan berbasis pelayanan. ”Melalui digitalisasi layanan, pemberian layanan prioritas berbasis rekam jejak, serta penguatan pendampingan melalui export consultation desk, BPOM ingin menghadirkan regulasi yang bukan hanya menjaga perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi instrumen akselerasi ekonomi nasional dan peningkatan ekspor pangan olahan Indonesia,” kata Taruna Ikrar.

Penerbitan Peraturan BPOM ini diharapkan memberikan dampak positif yang luas bagi produk dan produsen Indonesia. Peningkatan kepastian dan efisiensi proses ekspor, kepercayaan negara tujuan terhadap kualitas produk Indonesia, reduksi hambatan administratif bagi pelaku usaha akan meningkatkan peluang/nilai tambah dan penetrasi pasar ekspor bagi industri pangan nasional di pasar global.

Dalam jangka panjang, penguatan tata kelola ekspor pangan melalui regulasi ini akan memperkuat reputasi Indonesia sebagai produsen pangan yang memenuhi standar internasional. Langkah ini tentu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Majalahtani.com – Pemerintah Kota Bandung menyiapkan 30 pompa air untuk membantu petani menghadapi risiko kekeringan dan menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau (25/6/2026).

Langkah tersebut dilakukan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Pemerintah juga melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan benih tahan kekeringan, serta perbaikan sarana pendukung pertanian.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan sejumlah kawasan pertanian di wilayah timur berpotensi terdampak kekeringan apabila kemarau berlangsung panjang.

Wilayah tersebut meliputi Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Buahbatu, Mandalajati, dan kawasan sekitarnya.

“Kalau melihat sebaran pertanian sawah, banyak berada di wilayah timur seperti Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Buahbatu, Mandalajati dan sekitarnya. Itu menjadi titik-titik yang rawan mengalami kekeringan,” kata Gin Gin.

Ia mengungkapkan, sejumlah petani di kawasan Rancasari mulai merasakan penurunan debit air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah mitigasi agar aktivitas pertanian tetap berjalan optimal.

Selain penyediaan pompa air, pemerintah memberikan edukasi kepada petani mengenai teknik budidaya yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Upaya lainnya meliputi pembangunan sumur dangkal, perbaikan irigasi sederhana, serta penyediaan benih unggul yang lebih tahan terhadap kekeringan.

“Kami juga mengantisipasi serangan hama dan penyakit yang biasanya muncul saat musim kemarau panjang. Karena ancaman bagi petani bukan hanya kekurangan air, tetapi juga meningkatnya gangguan organisme pengganggu tanaman,” ujarnya.

Untuk mendukung kebutuhan petani, sekitar 30 unit pompa air telah disebarkan kepada kelompok tani dan Brigade Alat dan Mesin Pertanian.

Pompa tersebut dapat dipinjam secara gratis oleh petani dengan hanya menanggung biaya operasional penggunaan.

“Peralatan kami siapkan gratis. Petani hanya menanggung biaya operasional. Namun kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan bantuan pompa karena kebutuhan di lapangan cukup besar,” kata Gin Gin.

Menurutnya, sebagian besar lahan pertanian di Kota Bandung masih mengandalkan sistem tadah hujan sehingga persoalan air menjadi tantangan yang rutin dihadapi petani.

Karakteristik tersebut membuat langkah antisipasi perlu dilakukan lebih awal untuk menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Melalui berbagai upaya mitigasi tersebut, Pemerintah Kota Bandung optimistis petani dapat mempertahankan hasil produksi meskipun menghadapi musim kemarau.

Langkah ini juga diharapkan menjaga pasokan pangan masyarakat serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Kota Bandung.