Majalahtani.com – Petani tebu dari berbagai daerah di Jawa berunjuk rasa di Jakarta hari ini. Petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) itu turun ke jalan menuntut kenaikan harga pokok pembelian (HPP) gula di petani yang tiga tahun tidak berubah.

Sejak 2024 sampai saat ini, HPP gula petani tetap Rp14.500/kg. Unjuk rasa dilakukan di sekitar Istana Merdeka dan berlanjut di kantor Menko Pangan.

Selain menuntut kenaikan HPP gula di tingkat petani, mereka juga menolak rencana impor gula mentah sebanyak 150 ribu ton untuk diolah menjadi gula konsumsi oleh pemerintah. Penghapusan harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat konsumen, kenaikan rendemen tebu minimal 8%, subsidi pupuk harus mencakup seluruh tanaman tebu petani dan bukan maksimal 2 hektare, dan kemudahan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tanaman tebu serta alat mesin pertanian.

HPP gula petani apakah harus dinaikan dari Rp14.500/kg tahun ini atau ditunda di tahun berikutnya menjadi pilihan kebijakan yang dilematis. Mengapa demikian?

Baca Juga: Petani Tebu Siap Gelar Aksi di Depan Istana, Tuntut HPP Gula Naik Jadi Rp16.875 per Kilogram

Menurut Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, terdapat fakta bahwa biaya produksi atau usahatani tebu naik selama tiga tahun terakhir. Baik biaya sewa lahan, tenaga kerja, harga pupuk, sewa alat dan mesin pertanian dan lainnya.

Merujuk data APTRI, biaya pokok produksi gula saat ini mencapai Rp15.340/kg. Kalau HPP gula yang berlaku sejak 2024 tetap Rp14.500/kg artinya petani tekor alias rugi.

“Pengakuan bahwa biaya pokok produksi gula naik itu sebetulnya tercatat dalam notulen rapat koordinasi harga acuan pembelian gula konsumsi di tingkat produsen oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), 18 Mei 2026,” kata dia kepada Majalah Tani, Selasa (1/9/2026).

Dalam notulen rapat tertulis, Kementerian Pertanian mengusulkan HPP gula Rp15.500/kg. Sedangkan Bapanas mengusulkan Rp15.000/kg. Ini rapat antar-kementerian/lembaga.

“Saya tidak tahu apa masalahnya sehingga hasil rakor antar K/L ini tidak segera diketuk dalam rapat di level Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mendapatkan persetujuan,” jelas dia.

Masalahnya, kata dia, kalau HPP dinaikan saat ini, siapakah yang akan menikmati kenaikan HPP gula tersebut. Terlebih lagi saat ini sudah memasuki September 2026. Musim giling akan selesai di Oktober 2026. Nopember 2026 kemungkinan masih ada sisa tebu yang akan digiling, tapi jumlahnya tidak besar.

Catatan selama bertahun-tahun menunjukkan puncak giling terjadi rentang Juni-September. Selama empat bulan itu produksi gula hasil giling mencapai rerata 76%. Kalau HPP dinaikan saat ini, petani yang sudah tebang/giling tebu tidak merasakan kenaikan harga itu.

“Lalu, siapa yang menikmati kenaikan HPP gula? Tentu saja sebagian petani yang masih memiliki tebu untuk digiling akan ketiban rezeki nomplok kenaikan HPP gula,” ungkap dia.

Selebihnya, penikmat kenaikan HPP gula adalah pedagang yang sudah menguasai gula dari rangkaian hasil lelang sejak awal musim giling. Ketika HPP gula di petani naik, harga acuan penjualan di konsumen juga akan naik. Tidak lagi Rp17.500/kg, tapi di atas itu.

“Kenaikan ini bagai durian runtuh bagi pedagang. Mereka tidak melakukan apa pun kecuali menyimpan, tapi bisa menikmati keuntungan besar,” jelas dia.

Idealnya, penetapan HPP gula di petani dan harga acuan penjualan di konsumen ditetapkan sebelum musim giling. Akan lebih bagus lagi ditetapkan di akhir musim giling dan berlaku di tahun depan.

Dengan cara seperti itu, petani bisa menimbang-nimbang apakah menanam tebu lebih menguntungkan dari pada menanam tanaman lain. Jika insentif ekonomi yang akan diterima petani dalam menanam tebu menarik, amat mungkin mereka akan kembali tanam tebu. Sebaliknya, jika insentif kurang menarik amat mungkin mereka akan keluar dari tebu alias menanam tanaman yang lebih menguntungkan.

“Lalu, apa ada jalan tengah? Bisa saja pemerintah menetapkan kenaikan HPP gula petani saat ini. Akan tetapi, pemberlakuannya baru pada tahun depan,” jelas dia.

Menunda pemberlakukan hingga dinilainya menjadi penting agar semua petani bisa menikmati HPP itu mulai tahun depan. Masalahnya, kalau ditetapkan hari ini dan berlaku tahun depan, ada peluang petani akan diberi harapan palsu lagi (di-PHP).

“Oleh karena itu, perlu ada jaminan HPP gula petani yang ditetapkan saat ini dan berlaku tahun depan pemberlakuannya dipastikan. Agar petani tak lagi dibohongi,” pungkas dia.

Majalahtani.com – Perempuan muda mematung lama di depan rak supermarket di Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di empat rak susun tiga berjajar aneka merek beras. Nama-nama merek terpampang jelas. Ketika perempuan lain mendekat, ia berujar, “Harga beras naik ya”. Yang diajak bicara adalah teman belanja. Sejurus kemudian, keduanya beranjak dari rak beras sembari menyeret troli belanja.

Percakapan seperti ini amat mungkin terjadi di minimarket dan supermarket lain. Dan bukan hanya terjadi pada hari-hari ini. Kemungkinan sudah berlangsung antara 2-3 bulan lalu. Konsumen yang biasa menimbang-nimbang harga sebelum membeli pasti tahu harga beras naik. Harga beras kemasan 5 kg yang biasanya Rp74.500 berubah menjadi antara Rp90 ribu hingga Rp95 ribu. Harga beras bukan naik, tetapi ganti harga.

Akan tetapi, konsumen tidak mengetahui harga beras yang berubah itu kategorinya berbeda. Beras dengan harga Rp74.500 kemasan 5 kg (Rp14.900/kg) adalah beras premium. Sementara beras yang dilego Rp90 ribu sampai Rp95 ribu kemasan 5 kg (Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per kg) adalah beras khusus. Publik mengenalnya dengan sebutan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya vitamin dan mineral tertentu.

Proses pencampuran dengan vitamin dan mineral ini memerlukan tambahan biaya, selain ongkos kernel vitamin dan mineralnya. Ini yang membuat harga beras fortifikasi lebih mahal. Beras fortifikasi mulai menjamur di retail-retail modern, perkiraan saya, terjadi dua-tiga bulan terakhir seiring kian menyusutnya beras premium. Beras premium semakin sulit ditemukan di pasar modern karena produsennya merugi.

Seperti diulas dalam tulisan “Kenapa BULOG Harus Menghentikan Penyerapan Gabah/Beras Segera?”, 12 Agustus 2026, harga gabah saat ini amat tinggi. Harga gabah di petani melampaui Rp8.000/kg, jauh meninggalkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) semua kualitas di petani Rp6.500/kg. Sejak beleid gabah sembarang kualitas berlaku, Februari 2025, harga gabah di petani tak pernah di bawah HPP.

Petani senang, tetapi penggilingan dan produsen beras meriang. Sebab, penggilingan dan produsen beras dibatasi harga eceran tertinggi (HET) ketika menjual beras di pasar. HET adalah batas yang tidak boleh dilanggar. Sialnya, HET disusun dengan asumsi harga gabah tidak jauh dari HPP. Ketika harga gabah jauh di atas HPP, HET beras bakal terlampaui. Penggilingan dan produsen beras dihadapkan pada pilihan dilematis: menjual di atas HET harus berurusan dengan Satgas Pangan POLRI, menjual sesuai HET harus siap-siap nombok dan berdarah-darah. Dua pilihan yang berisiko.

Seorang produsen beras di Medan, Sumatera Utara, menerangkan ia tetap memproduksi beras medium dan premium, selain beras fortifikasi. Beras fortifikasi diproduksi 2-3 bulan terakhir. Porsinya sekitar 20% dari total produksi. Karena tidak diatur HET, ia dapat mengantongi keuntungan. Akan tetapi, keuntungan itu untuk menomboki kerugian beras medium dan premium yang besarnya sekitar Rp2.000/kg. Langkah ini dilakukan setelah pengurangan karyawan dan perputaran kerja: dari 2 jadi 1 sift.

Pengusaha lain menempuh cara berbeda. Penggilingan besar yang juga produsen beras ini memutuskan berhenti memproduksi beras premium. Karena merugi Rp2.000/kg. Layanan penjualan ke konsumen hanya dari produksi sisa. Perusahaan ini tidak menggeser sebagian produksi ke beras fortifikasi. Sebagai gantinya, saat ini perusahaan membantu BULOG melakukan reproses beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan).

Dua contoh di atas adalah siasat keluar dari HET beras yang semakin menghimpit. Akan tetapi, tidak semua penggilingan dan produsen beras memiliki “kemewahan” melakukan siasat itu. Menggeser sebagian produksi ke beras fortifikasi memerlukan tambahan modal. Karena produk baru, bisa saja menjadi produk gagal. Yang bertahan melayani konsumen dihadapkan pada pertanyaan: sampai kapan kuat merugi? Oleh karena itu, perkiraan saya, penggilingan dan produsen beras telah lama antre keluar dari pasar.

Semula, beras fortifikasi diintroduksi sebagai bagian solusi aneka masalah gizi: tengkes, gizi kurang, dan kekurangan zat gizi mikro. Beras jadi obyek fortifikasi karena tingkat partisipasi konsumsi beras sempurna: 100%. Sejak itu beras fortifikasi jadi bagian penting program pemerintah, terutama bantuan pangan. Beras fortifikasi marak diproduksi dan dijajakan di pasar modern setidaknya sejak 2025, ketika potensi untung bagi produsen beras dan penggilingan padi kian sempit.

Meskipun demikian, hampir bisa dipastikan volume beras fortifikasi masih amat kecil. Ketika Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Maret-Mei 2026 intens membahas rencana memberlakukan HET beras fortifikasi, ada 19 produsen beras khusus yang diundang. Beras fortifikasi, merujuk Peraturan Bapanas Nomor 2/2023, adalah 1 dari 9 jenis beras khusus. Delapan lainnya adalah beras ketan, beras merah, beras hitam, beras varietas lokal, beras organik, beras indikasi geografis, beras dengan klaim kesehatan dan beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Untuk mendapatkan angka pasti berapa sebenarnya volume beras fortifikasi dari total produksi beras nasional, setidaknya dapat ditelusuri dengan melacak transaksi atau penjualan para produsen. Verifikasi seperti ini menjadi penting agar tidak muncul tuduhan sepihak: beras fortifikasi sebagai biang kenaikan harga. Kalau volumenya kecil, bagaimana mungkin bisa menjadi pemantik harga beras naik tinggi. Juga untuk memastikan betulkah ada potensi kerugian konsumen hingga Rp71 triliun dan potensi merugikan negara dari sisi subsidi pangan sebesar Rp56 triliun.

Merujuk laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) dan PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) tahun 2025, keduanya merugi masing-masing Rp34,24 miliar dan Rp3,69 miliar. HOKI dan NASI adalah dua perusahaan yang listing di bursa. Dibandingkan 2024, kerugian HOKI naik 11 kali, sedangkan NASI berubah dari untung menjadi rugi. Tahun ini, kerugiannya potensial berlanjut. Itu tergambar dari total rugi komprehensif HOKO sebesar Rp 8,87 miliar (belum audit) pada Januari 2026.

Ditilik dari produk, sebagian produk HOKI berupa beras khusus. Sebaliknya, mayoritas produk NASI adalah beras khusus, seperti beras ketan, beras merah, beras aromatik, dan beras tarabas (beras japonica yang dibudidayakan di Indonesia). Toh keduanya pada tahun lalu merugi. Apa artinya? Publik silakan menyimpulkan sendiri.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi Khudori, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi Majalahtani.

Majalahtani.com – Indonesia mempercepat pengembangan industri bioetanol untuk mendukung penerapan bahan bakar minyak (BBM) bensin dengan campuran etanol sebesar 10% (disebut E10). Untuk mendukung itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan akan membangun 30 pabrik bioetanol. Bahkan, bila perlu dibangun hingga 50 pabrik. Ia meyakini Indonesia memiliki kemampuan untuk memperbesar campuran etanol hingga 20% atau B20.

Prabowo menyampaikan hal itu ketika menghadiri panen raya dalam rangka TNI mendukung program ketahanan pangan nasional di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 17 Juli 2026. Di sana Prabowo melihat produksi E10 oleh Pertamina New & Renewable Energy.

Langkah mempercepat penerapan campuran etanol dan bensin ini untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain, selain mewujudkan kemandirian energi nasional. Prabowo menyebut India telah menerapkan E20 dan bahkan Brasil E100 alias etanol murni.

CEO Pertamina New & Renewable Energy, John Anis, menjelaskan kepada Prabowo bahwa saat ini Indonesia baru menerapkan E5 secara terbatas di sekitar 170 SPBU Pertamina yang ada di Jawa Timur dan Jakarta.

Saat ini Pertamina mengembangkan bioetanol berbasis aneka bahan baku. Tidak hanya dari tetes tebu, tapi juga nira aren dan sorgum, singkong hingga jagung. John memperkirakan, dalam dua tahun ke depan Indonesia memerlukan sekitar 20 hingga 30 pabrik bioetanol baru.

Sejauh ini, dari sisi regulasi penyediaan bahan baku bioetanol bertumpu pada tebu, seperti tertuang dalam Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Dalam surat Menko Perekonomian ke Menteri Sekretaris Negara, 19 September 2022, diproyeksikan produksi tebu nasional pada 2030 sebesar 110,1 juta ton dengan hasil tetes tebu 4,95 juta ton. Surat ini yang menjadi dasar asumsi-asumsi swasembada gula di Perpres 40/2023.

Disebutkan, apabila semua by product tetes tebu atau molases itu diolah menjadi etanol akan dihasilkan 1.239.283 kiloliter. Dengan kebutuhan bensin non-PSO (public service obligation) pada 2030 sebesar 9 juta kiloliter, potensi bioetanol mencapai sebesar 13,8%. Meskipun belum sebesar biodiesel 50% (B50) yang dimulai 1 Juli 2026, bioetanol 13,8% tentu akan menekan kebutuhan impor bensin. Devisa untuk impor BBM bisa ditekan, yang diharapkan memperbaiki neraca perdagangan.

Di atas kertas, otak-atik angka mudah dibuat. Apakah asumsi akan terwujud dalam realitas, itu hal lain. Selain perlu peta jalan detail yang menuntun rencana kerja, cara mencapai, evaluasi hingga outcome, yang tak kalah penting adalah pembagian rinci siapa melakukan apa, memastikan eksekusi di lapangan secara rigid dan konsisten serta ada reward and punishment.

Masalahnya, justru integrasi kebijakan dan konsistensi eksekusi di lapangan secara rigid selama ini jadi tantangan terbesar integritas kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, asumsi amat tidak realistis.

Pertama, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada proyeksi luas panen tebu PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), holding gula yang dibentuk PT Perkebunan Nusantara III, mencapai 670.561 hektare.

Pada 2025, merujuk laporan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, total luas areal tebu PT SGN hanya 212.437 ha. Pertanyaannya, dari mana tambahan luas areal 458.124 ha itu? Tanpa kepastian lahan yang bisa ditanami tebu, target-target bisa meleset. Meleset amat jauh.

Kedua, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada asumsi rendemen PT SGN sebesar 9,2% dan produktivitas tebu 92,6 ton/hektare. Pada 2025, rendemen yang dicapai PT SGN baru 5,53% dan produktivitas tebu 61,76 ton/ha. Bagaimana cara mendongkrak rendemen dan produktivitas tebu? Apakah ada terobosan teknologi baru, baik bibit, bongkar ratoon atau peremajaan tanaman, pupuk khusus atau kultur teknis?

Ketiga, produksi etanol sebesar 1.239.283 kiloliter pada 2030 didasarkan pada asumsi semua tetes yang dihasilkan PT SGN (2.163.207 ton) dan swasta (2.793.926 ton) diproduksi jadi etanol. Padahal, tetes produksi swasta (juga PT SGN) selama ini sudah digunakan untuk bahan baku bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Bisakah dipastikan semua tetes, terutama milik swasta, akan disetor untuk program BBN dan diolah jadi etanol? Bagaimana jika tetes tidak mungkin digeser? Apa alternatifnya?

Catatan penting lainnya adalah program bioetanol akan kompetitif apabila harga BBM fosil mahal. Mengacu pada harga indeks pasar BBN bioetanol dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Juni 2022, harga bioetanol Rp13.602/liter, lebih rendah dari Pertamax (Rp14.500/liter) dan Pertamax Turbo (Rp15.900/liter).

Ini bukan hal baru. Ini sudah terjadi berpuluh tahun lalu. Ketika harga BBM fosil mahal, bahan nabati banyak diolah jadi biofuel. Mulai dari buah atau biji (misalnya jarak pagar, aren, kelapa, dan kelapa sawit), batang (tebu, sorgum, dan jagung), hingga akar tumbuhan (singkong). Bahan nabati yang semula untuk pangan ditarik buat bahan bakar.

Sebaliknya, ketika harga BBM fosil murah, bahkan amat murah, bioetanol akan amat mahal. Pertanyaannya, bagaimana masa depan program bioetanol ketika harga BBM fosil murah? Akankah program bioetanol bakal berkelanjutan? Ini pertanyaan serius. Sebab, bangsa ini terkenal tidak punya konsistensi. Mudah goyah oleh godaan pasar.

Di tahun 1980-an, Indonesia pernah menggelar secara intensif dan ekstensif program bahan bakar alternatif. Proyek gasohol, bensin dengan campuran 10% etanol, telah tuntas dikaji dan diuji bersama dengan produsen kendaraan bermotor.

Lembaga penelitian dan pilot plant pembuatan etanol, khususnya dari pati singkong di Lampung, telah selesai dan beroperasi. Tapi kemudian program ini tidak berkembang. Rendahnya harga BBM fosil membuat keseriusan pada program gasohol berkurang.

Ironisnya, dokumennya ternyata hilang entah ke mana (Ramelan, 2005). Ketika harga BBM fosil kembali melonjak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Inpres No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Program ini pun tidak tampak jejaknya. Kini, di tengah geopolitik panas, bioetanol dilirik lagi.

Cermin terang benderang bisa dilihat dari program biodiesel, yang kini sudah mencapai B50. Program ini berjalan sampai sekarang karena ada offtaker: Pertamina. Lalu, agar B50 kompetitif di pasar, maka ada ‘subsidi’ dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Tahun 2021, nilai ‘subsidi’ mencapai Rp51 triliun. Subsidi diberi tanda kutip karena dana bukan dari APBN, tapi dikutip BPDP dari industri sawit.

Sampai saat ini belum ada badan layanan umum seperti BPDP di industri gula berbasis tebu. Kala harga BBM fosil murah, apakah pemerintah akan mensubsidi bioetanol? Lalu, siapakah yang menjadi offtaker? Yang tidak kalah penting: bioetanol akan disandarkan pada bahan baku apa? Kalau mengandalkan tetes tebu, sepanjang produksi tebu tidak naik signifikan kontinuitas bahan baku bioetanol akan menjadi problem eksistensial.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi Khudori, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi Majalahtani.