Majalahtani.com, Jakarta — Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mulai mencatatkan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, nilai perdagangan 719 ton ikan dari 65 lokasi KNMP tembus Rp18,77 miliar sejak uji coba operasional pada awal Juni 2026.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, capaian ini menunjukkan aktivitas usaha di kawasan KNMP mulai bergerak. Ia mengklaim, hasil perikanan dari sejumlah lokasi telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan salah satu produk dari KNMP Margasari, Lampung, telah menembus pasar ekspor Tiongkok.

“Ini capaian baik di dua tahun kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo bahwa program prioritas beliau benar-benar bermanfaat dan membantu masyarakat pesisir menjadi lebih produktif,” kata Trenggono melalui pernyataan tertulis, dikutip Majalahtani.com, Jumat (23/10/2026).

Trenggono memerinci, nilai perdagangan Rp18,77 miliar itu berasal dari pengiriman hasil perikanan ke sejumlah pasar domestik, antara lain Jakarta, Kendari, Medan, Surabaya, Bandar Lampung, Ternate, hingga Dompu. Komoditas yang dihasilkan meliputi tuna, cumi, gurita, tongkol, bawal, ikan demersal, dan kakap putih.

Ia juga meminta agar pengolahan hasil tangkapan tidak berhenti pada penjualan ikan mentah. Hasilnya, sejumlah unit usaha KNMP telah menghasilkan produk bernilai tambah, seperti tuna loin dan tuna fillet, yang dapat memasok kebutuhan industri pengolahan maupun pasar yang lebih luas.

“KNMP memang dibangun untuk menghidupkan ekosistem perikanan dari hulu sampai hilir. Jadi selain nelayan yang didorong produktif, ikan-ikan yang dihasilkan juga diolah menjadi produk bernilai tambah,” imbuhnya.

Pada 2025, KKP membangun 100 titik KNMP di sejumlah wilayah pesisir. Sebanyak 65 lokasi telah memasuki tahap uji coba operasional, sedangkan 35 lokasi lainnya masih dalam penyelesaian fisik bangunan.

Trenggono memastikan, setiap lokasi telah dilengkapi sarana pendukung kegiatan perikanan, mulai dari dermaga, tempat penyimpanan berpendingin (cold storage), kendaraan berpendingin, sentra kuliner, mesin, kios perbekalan, bengkel, hingga pabrik es. Fasilitas itu, katanya, ditujukan untuk mendukung kegiatan nelayan sekaligus memperkuat rantai distribusi dan pengolahan hasil perikanan.

Selain membangun infrastruktur, lanjut Trenggono, KKP juga memberikan pendampingan kepada pengelola KNMP untuk mengidentifikasi peluang usaha, mencari mitra bisnis, serta mengurus legalitas dan perizinan. Tak hanya itu, pengurus koperasi juga mendapat pelatihan administrasi usaha, pengelolaan rantai dingin, literasi keuangan, diversifikasi produk, dan pemenuhan sertifikasi kelayakan pengolahan serta distribusi ikan.

Trenggono menuturkan, pihaknya turut menghubungkan unit usaha KNMP dengan industri pengolahan ikan, eksportir, pemasok, distributor, pedagang pengumpul, koperasi perikanan, dan kelompok pengolah hasil perikanan.

“Akses pembiayaan juga diperkuat melalui hubungan dengan lembaga keuangan, termasuk bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD),” tambahnya.

Pada 2026, KKP kembali membangun 1.269 lokasi KNMP yang masih dalam tahap pembangunan fisik. Berbeda dari pembangunan sebelumnya, program ini mengusung konsep hub dan penyangga, sehingga lebih banyak kawasan pesisir dapat terhubung dengan sarana dan prasarana perikanan di lokasi KNMP hub.

Majalahtani.com, Jakarta — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 40.000 titik budidaya ikan di darat melalui sistem mini Recirculating Aquaculture System (RAS), untuk memperkuat pasokan protein nasional. Program ini diproyeksikan menghasilkan 1,2 juta ton ikan per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp28 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengembangan budidaya menjadi prioritas untuk meningkatkan produksi ikan tanpa terus mengandalkan penangkapan di laut. Pemerintah menargetkan pembangunan puluhan ribu titik budidaya ini rampung pada akhir 2028.

“Kalau 40.000 lokasi budidaya darat ini terbangun, produksinya kira-kira 1,2 juta ton setiap tahun. Nah, nilainya Rp28 triliun, kurang lebih uang akan berputar di situ,” kata Trenggono dalam Indonesia Agrifood Forum 2026, dikutip Majalahtani.com, Selasa (20/10/2026).

Ia mengungkapkan, pembangunan tahap awal ditargetkan mencakup 2.000 titik pada akhir 2026 dengan fokus di Pulau Jawa. Selanjutnya, pembangunan akan diperluas secara bertahap untuk memenuhi target nasional.

“38 ribu (sisanya) kita bagi di tahun depan dan 2027, 2028, dan 2029 harus selesai di situ, karena ini membangun industri hulu-hilir supaya perbankan tertarik. Jadi, kalau di sini nanti sudah establish, kemudian sistem sudah berjalan, perbankan lihatnya kan pasti akan lebih mudah,” ujarnya.

Namun, pengembangan budidaya ikan dalam skala tersebut membutuhkan dukungan industri hulu, terutama penyediaan benih dan pakan. Trenggono memperkirakan, program ini memerlukan sedikitnya 15 miliar ekor benih ikan.

“Pertama adalah di situ butuh yang namanya bibit, tidak kurang dari 15 miliar ekor bibit. Ini kalau kita call langsung setengah mati. Enggak ada industri bibit yang secara serius seperti itu. Ini jadi tantangan,” imbuhnya.

Selain benih, ketersediaan pakan dengan harga terjangkau menjadi tantangan berikutnya. Dengan asumsi rasio konversi pakan atau feed conversion ratio (FCR) sebesar 1:1, kebutuhan pakan untuk menghasilkan 1,2 juta ton ikan diperkirakan mencapai 1,2 juta ton.

Besarnya kebutuhan itu menunjukkan bahwa pembangunan budidaya tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana produksi di tingkat pembudidaya. Trenggono menilai, pemerintah perlu mendorong terbentuknya rantai pasok benih dan pakan, pembiayaan usaha, hingga pengolahan hasil perikanan.

Selain memperkuat pasokan protein, program budidaya darat ini diperkirakan membutuhkan sedikitnya 80 ribu tenaga kerja.

“Jadi, ini membangun industri hulu-hilir yang akan dilakukan, dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Tidak kurang dari 80 ribu orang yang diperlukan untuk mengelola ini,” tuturnya.

Ia memaparkan, pemerintah akan mengambil peran pada tahap awal pembangunan infrastruktur untuk mengurangi risiko usaha yang selama ini membuat perbankan enggan membiayai sektor perikanan.

“Kalau bank, kan, enggak mau berisiko. Jadi risikonya biar diambil pemerintah dulu, kira-kira begitu,” tambahnya.

Trenggono menyebut, setelah infrastruktur tersedia dan produksi berjalan stabil, perbankan diharapkan masuk untuk mendukung pengembangan usaha. Pengelolaan juga dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk ID FOOD, agar produksi dan hilirisasi perikanan berkelanjutan.

KKP, lanjutnya, juga mengembangkan budidaya pesisir dan laut, termasuk pembangunan kawasan budidaya udang di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa. Ia menambahkan, kawasan budidaya udang di Waingapu ditargetkan menghasilkan sekitar 52 ribu ton. Sementara itu, revitalisasi tambak di Pantura yang semula direncanakan mencakup 20 ribu hektare akan difokuskan pada sekitar 14 ribu hektare berdasarkan hasil penelusuran KKP.

Trenggono menilai, penguatan budidaya diperlukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan ketersediaan protein ikan. Produksi perikanan tangkap Indonesia, menurut catatan yang disampaikannya, mencapai sekitar 7,5 juta ton, sedangkan produksi ikan budidaya sekitar 5,5 juta ton.

“Pembangunan diarahkan tidak lagi pada penangkapan masif, tetapi lebih ke arah bagaimana membangun budidaya atau aquaculture,” pungkas Trenggono.

Majalahtani.com, Jakarta — Pemerintah mulai memperkuat upaya pemberantasan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster Keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia secara Ilegal (Satgas P2BBL). Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 dan mulai bergerak melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga serta aparat penegak hukum.

Betapa tidak, penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke luar negeri berpotensi menghilangkan pendapatan ekonomi Indonesia hingga Rp40 triliun per tahun. Praktik ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pengembangan budidaya lobster yang dapat membuka peluang usaha bagi nelayan dan pembudidaya ikan di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, penyelundupan benih lobster membuat Indonesia kehilangan kesempatan mengolah sumber daya laut menjadi kegiatan ekonomi bernilai tambah. Padahal, benih yang berasal dari perairan Indonesia berpotensi menopang industri budidaya lobster nasional.

“Dari laut kita kehilangan potensi sumber daya yang sangat besar. Hampir Rp200 triliun potensi sumber daya laut hilang setiap tahun akibat pencurian. Salah satu langkah untuk menghentikannya adalah penegakan hukum yang konkret dan terpadu melalui Satgas P2BBL,” kata Zulhas saat peluncuran (kick-off) Satgas P2BBL di Jakarta, dikutip Majalahtani.com, Rabu (14/10/2026).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan, potensi pendapatan yang hilang akibat penyelundupan benih lobster mencapai Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun. Besarnya nilai ini berkaitan dengan tingginya permintaan dari negara tujuan dan disparitas harga benih lobster di pasar luar negeri dengan harga lokal.

Menurut Zulhas, tingginya permintaan dari negara tujuan dan disparitas harga antara pasar luar negeri dengan harga lokal turut mendorong pengeluaran BBL secara ilegal. Padahal, jika dimanfaatkan untuk budidaya di dalam negeri, benih lobster berpotensi menggerakkan rantai usaha perikanan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Ia menyebut, penyelundupan BBL menimbulkan tiga dampak utama, yakni hilangnya potensi ekonomi nasional, terhambatnya pengembangan budidaya lobster di dalam negeri, serta berkurangnya manfaat sumber daya laut bagi masyarakat pesisir.

Peluncuran Satgas P2BBL/Foto: Dok. Bakamla RI

Sejatinya, Indonesia punya potensi benih bening lobster sekitar 465,8 juta ekor per tahun. Sumber daya tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Nusa Tenggara Barat, pesisir selatan Jawa, dan Sumatera. Potensi ini, menurut Zulhas, membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai produsen lobster dunia.

Namun, selama ini Vietnam menjadi salah satu tujuan pengiriman benih lobster asal Indonesia dan telah berkembang sebagai produsen utama. Ketika benih dipasok ke luar negeri secara ilegal, peluang pengembangan usaha budidaya dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri ikut terlewatkan.

Zulhas menilai, pemberantasan penyelundupan perlu diikuti penguatan budidaya lobster nasional. Dengan demikian, pemanfaatan benih tidak berhenti pada penangkapan dan penjualan, tetapi berlanjut menjadi kegiatan produksi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Ia juga menyebut kalau pemerintah telah mengatur pemanfaatan BBL melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur penangkapan BBL untuk kegiatan budidaya, serta membatasi pelaksanaan budidayanya di wilayah Indonesia.

Upaya tersebut berkaitan dengan target peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Zulhas mengatakan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) masih berada di angka 103, sedangkan pemerintah menargetkan peningkatan hingga 120.

“Dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut. Potensi ini harus dikelola agar hasilnya kembali kepada masyarakat Indonesia. Kita ingin nelayan dan pembudidaya ikan memperoleh peluang usaha yang lebih baik, sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dari laut,” terangnya.

Zulhas berharap, Satgas P2BBL bisa memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pengeluaran benih lobster secara ilegal. Koordinasi lintas instansi juga diperlukan, karena praktik penyelundupan berlangsung secara masif dan melibatkan jaringan terorganisasi.

“Dengan penegakan hukum yang terpadu, kita harus menghentikan kebocoran sumber daya ini. Benih lobster Indonesia perlu menjadi sumber pertumbuhan budidaya dan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri,” pungkas Zulhas.