Majalahtani.com – Kebijakan tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis akan dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme ekspor satu pintu dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor mulai 1 Juni 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pada masa transisi mulai 1 Juni 2026, kegiatan ekspor akan tetap berjalan sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Namun, eksportir diwajibkan menyampaikan dokumen aktivitas ekspor kepada DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah disiapkan.

Masa transisi akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi pada tahap berikutnya, dengan target pelaksanaan penuh mekanisme ekspor melalui DSI paling lambat pada 1 Januari 2027.

“Tahapan tersebut dirancang agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian,” kata Airlangga pada Konferensi Pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di Wisma Danantara Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Selanjutnya, Pemerintah akan terus memastikan bahwa kebijakan ini akan tetap mengedepankan kepastian berusaha. Arus barang akan tetap berjalan lancar, kontrak yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan kepentingan mitra dagang tetap diperhatikan sehingga kepercayaan dunia usaha dan mitra perdagangan internasional dapat terus terjaga.

Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor ekspor dalam perekonomian nasional.

Pemerintah akan memastikan proses transisi berjalan dengan lancar dan terukur, dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, serta memperkuat kepercayaan mitra dagang internasional terhadap Indonesia.

“Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan. Dan diharapkan, memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Airlangga.

Majalahtani.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi atau komoditas perdagangan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup dan kedaulatan suatu bangsa.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Kamis, 15 Mei 2026.

“Selalu saya katakan, pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekadar komoditas. Pangan adalah masalah hidup suatu bangsa,” tegas Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan di tengah berbagai tantangan global. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah bersama para petani serta seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pangan nasional.

“Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya. Saya minta swasembada dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun. Saya terima kasih,” ujarnya.

Prabowk menyampaikan bahwa sebagai kepala negara, dirinya memandang ketahanan pangan sebagai tanggung jawab langsung yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan bagi ratusan juta rakyat Indonesia merupakan amanah besar yang menentukan masa depan bangsa.

“Saya yang bertanggung jawab kalau bangsa ini lapar. Saya yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pandangannya mengenai pentingnya pangan juga dipengaruhi pengalaman selama menjalani karier militer. Sebagai mantan komandan pasukan, Presiden memahami bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh persenjataan, tetapi juga oleh ketersediaan pangan.

“Sebelum kita berangkat operasi, kita cek berapa beras yang kita punya. Kalau pasukan tidak ada beras, kalau pasukan tidak makan, tidak bisa perang,” ucapnya.

Prabowo menegaskan bahwa pangan tidak dapat dipandang semata berdasarkan pertimbangan efisiensi ekonomi atau harga yang lebih murah melalui impor. Menurut Prabowo, yang terpenting adalah memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga dalam situasi apa pun, terutama di tengah ketidakpastian global.

Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia menjaga ketahanan pangan kini mulai mendapat perhatian dari negara lain. Di tengah dinamika global dan pembatasan ekspor pangan di sejumlah negara, Indonesia justru menjadi salah satu negara yang diminta untuk memasok kebutuhan pangan.

“Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita. Minta beli beras dari kita,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat Indonesia dan kesejahteraan petani nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia meminta agar setiap kebijakan tetap menjaga keseimbangan antara solidaritas internasional dan perlindungan terhadap kepentingan dalam negeri.

“Jangan nyetop, tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini. Yang utama kita amankan rakyat kita dulu,” tegas Presiden.

Prabowo menilai bahwa keberhasilan menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan besar untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan rasa rendah diri dan membangun kepercayaan terhadap kemampuan nasional.

“Kita juga harus berani untuk mengiklankan diri kita sendiri. Bukan mengiklankan kebohongan tapi kebenaran,” tutupnya.

Majalahtani.com – Hasil penelitian Guru Besar IPB University, Hendrayanto, menyebutkan bahwa kelapa sawit bukan sebagai tanaman boros air dan penyebab utama banjir. Banjir dan tanah longsor disebut lebih banyak dipicu oleh degradasi ekosistem, perubahan tata guna lahan, dan anomali iklim yang membentuk siklus bencana hidrometeorologis.

“Hasil penelitian yang lumayan lama ini menarik untuk disampaikan, tentang sawit karena sawit banyak disalahkan,” ujar dia dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan hasil kajian ilmiah menggunakan pendekatan pengukuran transpirasi dan evapotranspirasi, ditemukan bahwa secara keseluruhan laju transpirasi dan evapotranspirasi kebun sawit relatif sebanding dengan tanaman dan sistem perkebunan lainnya.

Respons hidrologi daerah tangkapan air (DTA) yang didominasi sawit pun tidak menunjukkan kondisi yang lebih buruk dibandingkan DTA yang didominasi karet.

“Tanaman kelapa sawit tidak boros air karena laju transpirasinya sebanding dengan tanaman lain seperti karet, mahoni, dan akasia,” tegas dia.

Pernyataan ini, sebut dia, disampaikan untuk meluruskan persepsi keliru yang selama ini menyalahkan kelapa sawit sebagai pemicu pemborosan air dan peningkatan risiko banjir di berbagai wilayah.

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada satu komoditas tertentu, melainkan akibat konversi dan degradasi hutan hujan tropis. Perubahan tersebut bisa menjadi perkebunan sawit, permukiman, maupun hutan monokultur lainnya.

Eksploitasi yang tidak terkendali, perubahan tata guna lahan, dan anomali iklim meningkatkan frekuensi bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Ia menjelaskan, meskipun perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi signifikanterutama dalam penyerapan tenaga kerja dan sebagai sumber devisa perluasannya kerap memicu perubahan ekologis, termasuk siklus hidrologi, yang kemudian melahirkan persepsi sebagai tanaman boros air.

Dia menyimpulkan bahwa menyederhanakan persoalan dengan menyalahkan kelapa sawit sebagai penyebab utama degradasi lingkungan tidaklah tepat.

Pendekatan yang lebih relevan adalah melalui pengelolaan lanskap, pengaturan pola ruang daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu, serta penerapan praktik pengelolaan terbaik dalam pemanfaatan sumber daya alam.