Majalahtani.com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menjawab berbagai tudingan terkait program pengembangan lahan pertanian di Merauke yang belakangan dikaitkan dengan isu ‘pesta babi.

Menurut Amran, narasi tersebut telah menutupi fakta besar tentang upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan di berbagai daerah.

“Kenapa yang dibahas hanya pesta babi di Merauke? Kenapa tidak melihat Sumatera Selatan yang kami buka dan kembangkan hingga ratusan ribu hektare? Kenapa tidak melihat Kalimantan Selatan yang rawa-rawanya kami sulap menjadi lahan produktif hingga bisa tanam tiga kali setahun? Kenapa tidak melihat Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan?” kata Amran saat mengisi Kuliah Umum kepada 500 Mahasiswa Universitas Negeri Makassar.

Menurutnya, program pengembangan lahan di Merauke merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lahan yang dibangun bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk petani dan masyarakat sekitar.

“Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat. Kami membangun optimalisasi lahan, menyediakan irigasi, menyerahkan alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Traktor kami berikan gratis untuk petani, alsintan kami siapkan, irigasi kami bangun. Semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Amran menegaskan bahwa program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Salah satunya adalah perbaikan ketersediaan pangan yang berdampak pada stabilitas harga beras.

“Dulu harga beras di Papua bisa mencapai Rp30 ribu per kilogram. Sekarang sekitar Rp13 ribu. Ini hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya di hadapan 300 Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Mentan Amran menduga munculnya berbagai tudingan terhadap program pangan nasional tidak lepas dari adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia mencapai swasembada pangan.

“Ketika Indonesia masih impor pangan, semua diam. Tidak ada yang membuat narasi seperti ini. Tetapi ketika kita bergerak menuju swasembada, justru muncul berbagai tudingan dan fitnah. Padahal yang kami bangun bukan hutan, melainkan lahan rawa yang dioptimalkan untuk produksi pangan,” katanya.

Amran mengingatkan bahwa swasembada pangan merupakan kebutuhan strategis bangsa. Tanpa kemampuan memproduksi pangan sendiri, Indonesia akan terus bergantung pada impor dan rentan menghadapi krisis pangan global.

“Kalau kita tidak swasembada dan terus impor, lalu suatu saat negara lain tidak bisa memasok pangan kepada kita, bagaimana nasib rakyat? Karena itu yang kita pilih adalah pesta panen, bukan ketergantungan impor,” katanya.

Menurut Amran, pengembangan lahan pertanian telah dilakukan di sedikitnya 14 provinsi, mulai dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh hingga Sulawesi Selatan. Namun keberhasilan tersebut kerap tenggelam oleh isu-isu yang tidak mencerminkan keseluruhan program yang sedang dijalankan pemerintah.

“Yang kami bangun adalah masa depan pangan Indonesia. Lahan-lahan tidur kami hidupkan kembali, rawa kami optimalkan menjadi sawah produktif, dan hasilnya kami serahkan kepada petani. Tujuannya satu, memastikan Indonesia mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tutupnya.

Majalahtani.com – Pemerintah memastikan stok jagung pakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jawa Timur tersedia dan siap disalurkan kepada peternak mandiri. Langkah ini dilakukan untuk membantu menekan biaya produksi peternak layer di tengah tekanan harga telur ayam ras dan masih tingginya harga pakan.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi, Hartono mengecek langsung kondisi stok jagung pakan di Gudang Bulog Banjar Kemantren, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (5/6/2026).

Pengecekan dilakukan untuk memastikan cadangan jagung pemerintah benar-benar tersedia dan dapat segera diakses oleh peternak yang telah terdaftar sebagai penerima program SPHP jagung.

“Hari ini saya sedang di Jawa Timur, persisnya di Gudang Bulog Sidoarjo. Hari ini kita sama-sama mengecek kondisi stok jagung, salah satu cadangan pangan pemerintah yang tentunya digunakan untuk penyaluran kepada para peternak,” kata Maino.

Maino menegaskan pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan SPHP jagung kepada peternak mandiri. Program tersebut telah berjalan sekitar satu bulan dan terus dipastikan agar dapat menjangkau peternak yang membutuhkan, terutama di wilayah sentra peternakan unggas.

“Hari ini, pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan sekitar 213 ribu ton SPHP jagung, dan sudah berjalan sekitar 1 bulan. Tentunya sekali lagi kepada para peternak yang sudah terdaftar di dalam SK Kementerian Pertanian, tidak perlu panik dan tidak perlu khawatir. Stok Bulog hari ini sangat cukup untuk menyalurkan sejumlah 213 ribu ton. Tinggal nanti koordinasi dengan cabang atau Kanwil Bulog masing-masing di tiap tempat untuk berkomunikasi, berkoordinasi untuk pengambilan jagung,” ujar Maino.

Menurut Maino, harga jagung pakan pemerintah telah ditetapkan sebesar Rp5.000 per kilogram di gudang Bulog dan maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak. Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah kepada peternak di tengah tekanan harga telur dan kenaikan biaya pakan.

“Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan pada peternak harganya hanya Rp5.000 di gudang Bulog. Dan tentu nanti koperasi atau asosiasi peternak menyalurkan kepada peternak maksimal Rp5.500. Jadi sekali lagi, ini bantuan pemerintah kepada para peternak untuk di tengah isu harga telur yang sedang jatuh, harga pakan yang naik. Tentunya dengan ada bantuan pakan jagung oleh pemerintah, mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita para peternak untuk menurunkan sedikit biaya produksinya,” jelas Maino.

Berdasarkan laporan Perum Bulog, realisasi penyaluran SPHP jagung secara nasional per 4 Juni 2026 telah mencapai 31.786,06 ton atau 14,91 persen dari pagu 213.200,50 ton. Khusus Jawa Timur, realisasi penyaluran telah mencapai 18.645,75 ton dari pagu 122.533,30 ton.

Sementara itu, realisasi pengadaan jagung nasional per 5 Juni 2026 pagi telah mencapai 205.689 ton atau 20,57 persen dari target penugasan pengadaan 1 juta ton. Untuk Jawa Timur, realisasi pengadaan jagung telah mencapai 49.894 ton atau 49,89 persen dari target 100 ribu ton.

Di lokasi yang sama, Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Sugeng Hardono memastikan kesiapan Bulog dalam mendukung penyaluran SPHP jagung bagi peternak. Bulog Jawa Timur disebut siap melayani kebutuhan peternak, termasuk melakukan pemindahan stok ke wilayah yang membutuhkan.

“Kami dari Bulog Jawa Timur dan saat ini di Cabang Surabaya, tepatnya di Gudang Banjar Kemantren. Stok juga kami siap. Meskipun di Surabaya, kita bisa bantu untuk peternak-peternak di luar Surabaya yang membutuhkan pelayanan SPHP jagung. Prinsipnya kami siap, pengadaan juga masih mengalir. Pemindahan stok juga kita akan geser untuk ke peternak,” ujar Sugeng.

Perwakilan Kementerian Pertanian M. Imron Fuadi menambahkan, program SPHP jagung diharapkan dapat membantu peternak layer karena biaya pakan menjadi salah satu komponen terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur.

“Dengan adanya SPHP jagung ini, kita berharap bahwa biaya produksi untuk peternak layer (ayam petelur) terutama ya, karena memang lebih dari 70%, nah kurang lebihlah 60-70% itu kan memang biaya produksi untuk layer itu kan memang dari pakan. Sehingga dengan adanya harga jagung yang sesuai dengan harapan ya, Rp5.000 – Rp5.500 ini akan bisa menekan biaya produksi sehingga bisa mendapatkan keuntungan bagi para peternak layer secara maksimal,” ujar Imron.

Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Ahmad Riza Muzammil turut menyampaikan apresiasi atas penyaluran SPHP jagung tersebut. Menurutnya, Jawa Timur sebagai salah satu sentra utama telur ayam ras nasional membutuhkan dukungan stabilisasi pakan agar keberlangsungan usaha peternak tetap terjaga.

“Dinas Peternakan, khususnya kami peternak Jawa Timur yang men-support 30% telur nasional, sangat menyambut, sangat mengapresiasi, dan sangat mengucapkan terima kasih atas adanya saluran SPHP ini. Di saat yang pakan harga pakan naik, kemudian jagung di pasaran juga naik, pemerintah hadir di sini dengan SPHP jagung. Mudah-mudahan itu cukup membantu kami, peternak-peternak di sentra-sentra peternakan ayam petelur di Jawa Timur,” ucap Riza.

Lebih lanjut, Maino meminta peternak di Jawa Timur aktif berkoordinasi dengan Bulog terkait ketersediaan stok jagung di wilayah masing-masing. Ia menyebut sejumlah daerah sentra peternakan layer di Jawa Timur menjadi perhatian dalam kelancaran distribusi, antara lain Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Magetan, Ponorogo, dan Kediri.

“Mohon kepada para peternak di mana pun berada, khususnya di Jawa Timur, komunikasikan dengan Pincab (Pimpinan Cabang), dengan Kanwil, kaitan dengan kondisi stok jagungnya di masing-masing wilayah. Tentunya yang disampaikan Pak Wapimwil tadi, stoknya aman, cukup. Nah, tinggal mungkin nanti masalah moving ya, dari sentra-sentra stok yang banyak dikirimkan ke daerah-daerah atau cabang-cabang yang mungkin masih kekurangan. Tentu Jawa Timur mungkin fokus di daerah-daerah sentra peternak seperti di Blitar, di Trenggalek, Tulungagung, Malang, mungkin Magetan, Ponorogo, dan Kediri tentunya. Jadi saya pikir itu menjadi fokus kita. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target kita,” pungkas Maino.

Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama BUMN pangan memperkuat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari strategi menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan.

Melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir, program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat, menciptakan kepastian pasar, serta membangun ekosistem produksi pangan yang berkelanjutan di luar Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah pusat karena menyangkut pembangunan industri peternakan rakyat jangka panjang.

“Ini bukan main-main. Ini adalah proyek strategis nasional yang memang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat,” ujar Agung dalam rapat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Makassar, dikutip Selasa (2/6/2026).

Menurut Agung, swasembada pangan tidak cukup hanya dicapai melalui peningkatan produksi, tetapi juga harus dijaga keberlanjutannya melalui penguatan ekosistem usaha yang mampu memberikan kepastian bagi peternak rakyat untuk terus berproduksi dan berkembang dalam jangka panjang.

Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu dari lima provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan jagung sebagai bahan baku pakan. Kabupaten Bone ditetapkan sebagai lokasi utama karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem dan dukungan pemerintah daerah yang kuat.

“Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil,” kata Agung.

Ia menjelaskan model yang dibangun pemerintah menempatkan peternak rakyat sebagai pusat ekosistem. Negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu melalui penyediaan bibit dan pakan, sementara hasil produksi peternak diserap melalui sistem kemitraan terintegrasi.

“Negara melalui BUMN akan menyiapkan bibit dan pakannya, kemudian akan menyerap hasilnya. Semangat inilah yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian,” ujar Agung.

Ia menegaskan bahwa model hilirisasi yang dibangun pemerintah bertujuan menciptakan rantai usaha yang saling terhubung dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil. Dengan demikian, peternak tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memperoleh kepastian usaha dan nilai tambah yang lebih baik sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh percepatan program tersebut karena diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di daerah.

“Kami punya luasan pertanian jagung di Bone sekitar 60 ribu hektare. Pada musim tertentu bahkan bisa mencapai 120 ribu hektare. Jadi dengan adanya hilirisasi ayam terintegrasi ini kami sangat bersyukur karena kebutuhan bahan baku pakan nantinya bisa disuplai dari daerah kami sendiri,” ujar Andi Asman.

Ia juga memastikan pemerintah daerah siap membantu percepatan kebutuhan di lapangan, mulai dari perizinan, tenaga kerja, hingga dukungan material agar proyek dapat berjalan lebih cepat.

“Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja, maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat,” katanya.

Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika, menegaskan keterlibatan BUMN dalam program tersebut bukan sekadar membangun proyek peternakan, tetapi membangun ekosistem usaha yang memberi kepastian bagi peternak rakyat dari hulu hingga hilir.

“Program ini bukan proyek kecil. Ini merupakan bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama,” katanya.

Ia menegaskan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi seluruh pihak agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dan peternak rakyat di daerah.

“Keterbukaan dan kolaborasi yang kuat adalah kunci keberhasilan program ini. Program ini tidak akan berhasil kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik dan bersinergi bersama,” ujar I Putu.

Peternak Rakyat Siap Mendukung

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), H. Mulyadi Atma, mengatakan peternak rakyat di Sulawesi Selatan siap mendukung pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi karena dinilai memberi kepastian usaha yang selama ini dibutuhkan peternak mandiri.

“Harapan kami, program ini bisa langsung berjalan di sektor budidayanya dengan melibatkan peternak-peternak mandiri yang ada di Sulawesi Selatan,” ujar H. Mulyadi Atma.

Menurut dia, pola kemitraan yang dibangun melalui program tersebut menempatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dalam rantai usaha peternakan sehingga memberi kepastian bahan baku dan pasar bagi peternak.

“Negara hadir melalui BUMN dan didukung pemerintah untuk menciptakan kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Ini yang selama ini dibutuhkan peternak rakyat,” katanya.

Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun swasembada pangan yang berkelanjutan. Selain meningkatkan produksi dan ketersediaan protein hewani nasional, program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem usaha peternakan rakyat melalui kepastian pasokan bahan baku, kepastian pasar, dan peningkatan nilai tambah di tingkat peternak.

Melalui model hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat secara berkelanjutan.kilogram (kg) atau 8,87 persen dibawah HAP yang ditetapkan di Rp 25.000 per kg. Sementara telur ayam ras berada di Rp 24.356 per kg atau 8,09 persen dibawah HAP Rp 26.500 per kg.

Prinsip keseimbangan dan kewajaran harga dalam rantai pasok pangan yang diutamakan pemerintah untuk menjaga produksi dalam negeri terus terjaga. Sementara level harga di konsumen juga tidak boleh melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang sudah ditetapkan.

“Kami juga segera action bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan dalam rangka menstabilkan kembali harga telur ayam ras di tingkat produsen. Kami bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk bisa menyerap langsung ke peternak. Jangan sampai harga sudah terlanjur dibawah, (malah terjadi) demo dan lain sebagainya,” ucap Ketut.

“Selanjutnya Bapak Kepala Badan sudah menandatangani pendistribusian SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) jagung, ini membantu sekali. Jagung di tingkat peternak ini berkisar antara Rp 6.700-an, SPHP ini diberi harga Rp 5.000-an. Ini sangat berarti. Dengan bantuan SPHP jagung ini, mereka bisa menikmati keuntungan yang masih wajar,” tambah dia.

Dalam program SPHP jagung pakan, untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp 5.000 per kg dengan pengambilan di Gudang Bulog dan harga maksimal di Rp 5.500 per kg di tingkat peternak. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian.

Hingga 17 Mei, Perum Bulog telah menyalurkan SPHP jagung pakan hingga 5,97 ribu ton. Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur tercatat paling tinggi di angka 4,39 ribu ton. Kemudian Kanwil Jawa Tengah 1,14 ribu ton, Kanwil Yogyakarta 270 ton, Kanwil Jawa Barat 113 ton, Kanwil Sulsel Sulbar 35,6 ton, Kanwil Nusa Tenggara Barat 9,8 ton, dan Kanwil Riau Kepri 0,5 ton.

Adapun untuk saat ini target salur secara nasional sebanyak 213,2 ribu ton. Stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sendiri per 18 Mei berada di angka 234 ribu ton. Secara beriringan, Bapanas memastikan Bulog terus melakukan penyerapan jagung produksi dalam negeri yang capaiannya telah menyentuh 194,2 ribu ton sejak awal tahun 2026 sampai 18 Mei.