Majalahtani.com – Di tengah hamparan lahan yang belum banyak dimanfaatkan di Lumajang, Jawa Timur, Achmad Dahlan melihat sesuatu yang berbeda. Bagi sebagian orang, lahan tidur mungkin sekadar tanah yang belum produktif. Namun bagi pemuda asal desa itu, lahan-lahan tersebut menyimpan peluang untuk menggerakkan ekonomi sekaligus membuka jalan baru bagi petani.

Perjalanan Achmad tidak bermula dari pusat bisnis ataupun ruang-ruang pendidikan kewirausahaan. Keterbatasan literasi mengenai dunia usaha justru membuatnya harus keluar daerah, salah satunya menuju Surabaya, untuk mencari pengalaman dan pengetahuan. Dari sana, gagasan untuk membawa anak muda masuk ke sektor agribisnis mulai tumbuh.

“Waktu itu, saya memulai langkah dengan sederhana di Lumajang. Selama ini banyak lahan tidur tidak banyak arah yang jelas, mindset kami membawa transformasi bahwa pemudah membawaagribisnis,” ujarnya kepada Majalah Tani.

Langkah awalnya dimulai dari perdagangan. Sebelum pandemi Covid-19, Achmad telah memiliki pengalaman membawa tamu dari luar negeri melalui usaha tur. Jaringan tersebut kemudian menjadi pintu masuk untuk melihat potensi komoditas Indonesia di pasar global.

Ketika pandemi datang dan aktivitas pariwisata ikut terdampak, ia mengalihkan perhatian pada perdagangan rempah. Salah satu komoditas yang kemudian menjadi fokusnya adalah cabe jawa.

Achmad melihat persoalan mendasar bukan semata-mata berada pada pasar, melainkan pada ketersediaan komoditas di tingkat hulu. Permintaan ada, tetapi produksi belum mampu mengikuti kebutuhan.

Karena itu, ia mulai membangun pola kemitraan dengan petani. Salah satu pengembangan dilakukan melalui lahan seluas delapan hektare. Model tersebut tidak berhenti pada penyediaan bibit dan pupuk, tetapi juga berupaya memberikan pendampingan kepada petani hingga pemasaran hasil panen.

Cabe jawa menjadi komoditas utama yang dikembangkan, sementara perdagangan rempah lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ekspor.

“Untuk cabai jawa, dalam kondisi produktif, satu hektare dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp30 juta per bulan,” ujar dia.

Bagi Achmad, pengembangan agribisnis juga harus dibangun dengan standar yang dapat diterima pasar. Ia menyebut telah memperoleh sertifikasi dan lisensi dari kementerian terkait serta melakukan pembaruan sertifikasi setiap tahun.

Perjalanannya kemudian tidak berhenti pada komoditas mentah. Produk yang dikembangkan mulai diarahkan menjadi produk akhir, seperti teh dan olahan rempah. Upaya tersebut turut membawa pengakuan, termasuk penghargaan dari Pemerintah Kota Surabaya.

Ketika Kemitraan Berhadapan dengan Persoalan Tata Kelola

Gagasan memperluas budidaya cabe jawa tidak selalu berjalan mulus. Dalam pengembangan lahan di Jawa Barat, Achmad mengaku menghadapi persoalan yang membuat program kemitraan tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Ia pernah mengikuti lomba petani milenial bersama sejumlah peserta dan berhasil menjadi pemenang. Meski basis usahanya berada di Jawa Timur, lahan yang didaftarkan untuk program tersebut berada di Jawa Barat.

Namun, menurut Achmad, dana yang seharusnya mendukung pengembangan pertanian justru menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya.

“Kalaul cair dana Rp3,2 miliar dana bantuan bibit, pupuk, enggak jalan dan dibikin jatah tapi hilang, dan sekarang mengendap di bank,” ujar dia.

Persoalan tersebut kemudian berimbas pada rencana pengembangan lahan. Dari rencana awal delapan hektare, Achmad menyebut dirinya sempat mendaftarkan lahan hingga 112 hektare. Kebutuhan biaya operasional pun membesar.

“Kenapa enggak bisa jalan di 8 hektare yang di Jawa Barat, daftar 112 hektare pupuk dari Lumajang, abis 2 miliar untuk operasional, karna langka komoditasnya sehingga harus tanam dan disisihkan dananya,” ujar dia.

Di sisi lain, ia tetap mempertahankan produksi dari lahan yang dikelola sendiri. Sebagian proses masih dilakukan dengan cara tradisional sembari menunggu dukungan investor untuk beralih ke sistem pertanian yang lebih modern.

Dari Hulu hingga Produk Jadi

Model bisnis yang dibangun Achmad perlahan bergerak dari hulu ke hilir. Ia tidak hanya ingin menjadi pedagang komoditas, tetapi juga membangun rantai pasok yang mencakup budidaya, pengolahan, hingga ekspor.

Ia menyebut pernah melakukan kerja sama atau penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan Bank Jatim untuk mempercepat akses ekspor.

Skema pembiayaan bagi petani juga mulai dibangun. Hasil panen menjadi salah satu dasar dalam proses pembuktian kepada lembaga pembiayaan. Untuk mengantisipasi risiko gagal panen, kerja sama dengan perusahaan asuransi juga pernah dilakukan. Namun, tantangan pembiayaan masih menjadi salah satu persoalan terbesar.

“Menurut saya, kendala sejak awal berdiri hingga sekarang adalah kami masih berada di sektor non-bankable. Mungkin karena model bisnis kami belum sepenuhnya cocok dengan sistem perbankan,” ucap dia.

Bagi usaha pertanian, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena siklus tanam dan panen membutuhkan waktu. Berbeda dengan bisnis perdagangan yang dapat berputar lebih cepat, pertanian membutuhkan kesabaran dan modal awal yang relatif besar.

Achmad kini menawarkan pengembangan lahan seluas 18,5 hektare dengan kebutuhan investasi sekitar Rp38 miliar. Lahan tersebut diharapkan menjadi tahap awal untuk mengembangkan sistem modern farming, sebelum diperluas ke 100 hektare hingga target jangka panjang 1.200 hektare.

“Yang 18,5 hektare untuk ditawarkan ke investor 40% saham jadi modern farming, kenapa pemanfaaatan lahan, setelah 18 hektare, kemudian 100 hektare, dan 1.200 hektare,” ungkap dia.

Modern Farming dan Masa Depan Petani

Modern farming bagi Achmad bukan sekadar penggunaan mesin atau teknologi di lahan. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus membuat pertanian lebih menarik bagi generasi muda.

Ia melihat masih adanya kesenjangan informasi antara program yang dirancang di tingkat pusat dengan implementasinya di daerah.

“Saat ini modern farming sebenarnya sudah mulai dikenal, tetapi penerapannya di daerah masih minim. Program dari pemerintah pusat sebenarnya bagus, tetapi informasi dan implementasinya belum sepenuhnya sampai ke daerah,” ungkap dia.

Menurutnya, investasi awal memang besar. Namun, tanaman cabe jawa memiliki karakteristik yang memungkinkan lahan menghasilkan dalam jangka panjang. “Beban biaya besar di depan, sekali tanam untuk 40 tahun, panennya bisa 2 minggu atau sebulan sekali,” ungkap dia.

Transformasi tersebut juga diyakini dapat memberi dampak langsung terhadap masyarakat desa. Rantai usaha yang dimulai dari budidaya, pemisahan hasil, pengolahan, hingga ekspor membuka lapangan kerja baru.

Achmad menyebut tenaga kerja desa dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp80 ribu hingga Rp150 ribu per hari, tergantung jenis pekerjaan dan aktivitasnya. “Pendapatan 800 ribu, dengan modern farming bisa mendekati gaji UMKM,” imbuh dia.

Dengan pendekatan tersebut, agribisnis tidak hanya dilihat sebagai aktivitas produksi pangan, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan petani, tenaga kerja, UMKM, pengolah, dan pasar internasional.

Cabe Jawa: Komoditas Lama, Pasar Baru

Cabe jawa menjadi salah satu komoditas yang diyakini Achmad memiliki potensi besar. Ironisnya, potensi pasar yang besar justru berhadapan dengan keterbatasan produksi di tingkat hulu.

“Pangsa pasar cabe Jawa, demand besar tapi hulu langka kenapa? Tidak banyak orang tau sosialisasi belum menyebar luas,” katanya.

Ia menyebut kebutuhan pasar mencapai sekitar 9.000 ton. Data tersebut, menurutnya, mengacu pada data Kementerian Pertanian pada 2022 dan permintaan kini terus berkembang.

Cabe jawa memiliki berbagai penggunaan, mulai dari bahan rempah hingga kebutuhan industri. Pasar Asia dan Eropa menjadi salah satu sasaran pengembangan, termasuk Jepang dan China yang memanfaatkannya sebagai bumbu makanan.

Namun, untuk masuk ke pasar tertentu, sertifikasi menjadi salah satu syarat penting. “Belum bisa tembus ke jepang karna belum ada sertifikat ekspor organik, mulai daftar dari 2022,” ujar dia.

Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Standar pasar global semakin ketat, sementara permintaan terhadap produk yang memiliki aspek keberlanjutan dan organik terus berkembang.

Achmad mengaku telah mengirim produk ke sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, India, Timur Tengah, dan Pakistan.

Salah satu pengalaman penting terjadi ketika produknya mendapat undangan ke Amerika Serikat. Ia menyebut nilai transaksi yang pernah dibukukan mencapai 3,2 juta dolar AS pada 2023 dan 2024, dengan fasilitasi perusahaan asal Amerika Serikat.

Kini, peluang tersebut masih terus dikembangkan. Salah satu calon mitra disebut memiliki sekitar 10 ribu gerai restoran dan kafe serta membutuhkan pasokan produk dari Indonesia secara berkelanjutan.

“Saya belum organik, tapi market saya organik jarak 5km tidak boleh semprot petistida,” ujar dia.

Menjaga Produksi di Tengah Ancaman El Nino

Perubahan iklim menjadi tantangan lain bagi sektor pertanian. Bagi Achmad, menghadapi El Nino tidak cukup hanya dengan mengandalkan teknologi, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan petani dalam merawat tanaman.

“Kita harus berkebun merawat dan memupuk dengan baik, dan alhamdulillah dari doa petani mitra bekerja sama dengan kita bisa sedikit lebih hidup enak,” ujar dia.

Ia juga mulai melihat pentingnya pendekatan berbasis data untuk mengantisipasi risiko gagal panen. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi satelit dalam skema perlindungan pertanian. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat petani tidak sepenuhnya menanggung risiko perubahan cuaca.

Di lapangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik lahan. Rantai pasok rempah ikut menciptakan pekerjaan bagi masyarakat desa.

“Pendapatannya kita kasih 3 ribu rupiah untuk pemisahan produk, 80-100 ribu per hari dengan tenaga kerja di desa, impack sangat dapat diatas UMR,” katanya.

Majalahtani.com – Bagi Lesna Purnawan, bakso bukan sekadar makanan. Di balik semangkuk bakso terdapat daging, cabai, bawang, sawi, seledri, jeruk, mie, bumbu, hingga berbagai bahan pendukung lainnya. Semua dibutuhkan secara rutin oleh pedagang. Dan ketika jumlah pedagangnya mencapai ratusan bahkan ribuan, kebutuhan tersebut berubah menjadi sebuah pasar yang besar.

Dari situlah Lesna mulai melihat peluang yang lebih luas: bagaimana jika pasar yang tercipta dari bisnis bakso dan mie ayam itu juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat Wonogiri?

Pertanyaan itu menjadi salah satu gagasan yang mendorong Lesna, bersama sejumlah tokoh lainnya, membangun Perkumpulan Pengusaha Bakso Wonogiri Mendunia — organisasi yang kini menaungi sekitar 500 pedagang bakso dan mie ayam asal Wonogiri yang teregister di berbagai daerah. Kiprah mereka telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang pada 18 Desember 2025 mengukuhkan Wonogiri sebagai Kota Bakso.

Selama ini, para pedagang bakso asal Wonogiri telah lama dikenal sebagai bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat perantauan. Mereka tersebar di berbagai kota, membangun warung, mengembangkan usaha, bahkan membuka cabang di banyak daerah — sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa saling terhubung.

Menurut Lesna, langkah pertama organisasi justru bukan soal ekonomi, melainkan soal membangun kembali rasa saling kenal di antara sesama perantau.

“Nggak mungkin kita akan berkolaborasi kalau kita belum kenal. Dengan saling mengenal, maka saling menjaga — jadi nggak mungkin saya buka warung di sini, terus ada yang buka lagi tepat di depannya,” ujar Lesna kepada Majalah Tani.

Organisasi ini kini sudah memiliki struktur pengurus inti dengan sejumlah bidang kerja: kaderisasi, pelatihan dan pengembangan SDM, digitalisasi, sertifikasi kompetensi, perizinan usaha, hingga verifikasi produk halal. Keseriusan itu turut menarik perhatian lembaga negara — pekan ini organisasi dijadwalkan beraudiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Warisan Sejak Era 1940-an

Jejak pedagang bakso Wonogiri di perantauan, kata Lesna, ternyata jauh lebih tua dari yang banyak orang kira.

“Ternyata sejak tahun 1940-an sudah ada perantau Wonogiri yang menjual bakso,” kata Lesna. Bersama timnya, ia kini tengah menyusun sebuah buku yang menelusuri sejarah panjang pedagang bakso Wonogiri — dari mana pertama kali mereka merantau, hingga bagaimana jaringan itu terus tumbuh sampai hari ini.

Program kedua organisasi adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pedagang, dimulai dari sisi legalitas usaha: hak kekayaan intelektual (HAKI), sertifikasi halal, NIB, hingga BPPOM.

“HAKI, alhamdulillah sudah ada 10 orang lebih yang bisa. Masing-masing warung didaftarkan sendiri-sendiri, kita bantu prosesnya. Kalau lewat konsultan itu bisa 3,5 juta sampai 5 juta, ini hanya cukup bayar Rp1.800.000, ditambah untuk organisasi Rp500.000,” jelas Lesna.

Bagi pedagang kecil yang selama ini menjalankan usaha secara informal tanpa merek atau identitas hukum yang jelas, dukungan semacam ini membuka jalan agar warung mereka diakui negara — sekaligus lebih siap menghadapi persaingan yang makin luas.

Dari Pedagang Bakso ke Pasar Bagi Petani

Cara berpikir Lesna sederhana: sebelum menentukan apa yang harus diproduksi, harus lebih dulu diketahui apa yang dibutuhkan pasar.

Jika jumlah pedagang sudah terdata, kebutuhan mereka bisa dihitung — berapa kebutuhan daging, cabai, jeruk, sawi, seledri, bawang merah, bawang putih, hingga merica. Dari pemetaan itulah Lesna melihat peluang produksi yang bisa dikembangkan langsung oleh masyarakat Wonogiri.

“Kalau sudah ketahuan kebutuhan paling besar itu apa, daripada kita beli ke luar, mending yang bisa diproduksi sendiri, diproduksi sendiri. Ekonominya jadi muter di Wonogiri,” kata Lesna.

Salah satu gagasan yang tengah ia pikirkan adalah membagikan bibit jeruk kepada ibu-ibu di kampung yang suaminya merantau berjualan bakso, untuk ditanam di pekarangan rumah.

“Kalau kita punya bibitnya, kita bagi ke ibu-ibu di kampung. Suaminya merantau jualan bakso, istrinya kita kasih bibit jeruk untuk ditanam di pekarangan. Jeruk itu cepat, satu pohon bisa panen 10 sampai 20 kilo,” ujarnya.

Lesna menegaskan, gagasan ekonomi sirkular ini masih berada pada tahap wacana dan kajian awal, belum menjadi program yang terealisasi. Ia berharap dapat menggandeng periset untuk memetakan kebutuhan riil para pedagang secara lebih terukur, sebelum mengajukan dukungan program ke pemerintah pusat — tanpa harus membebani anggaran daerah.

Di luar urusan pasar dan produksi, organisasi juga mendorong perlindungan sosial bagi pedagang bakso yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Perkumpulan ini kini menjadi mitra resmi BPJS Ketenagakerjaan sebagai agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia).

“Kita edukasi dan dorong teman-teman pedagang bakso yang pekerja informal supaya punya perlindungan jaminan sosial. Hanya bayar Rp16.000 sampai Rp38.000, mereka dapat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Belum daftar tiga bulan, sudah ada yang meninggal dan klaimnya cair,” kata Lesna.

Tantangan Jarang Dibicarakan: Gengsi dan Rasa ?Minder

Di balik cerita sukses, Lesna juga melihat satu persoalan yang jarang terungkap: sebagian pedagang yang sudah berhasil justru enggan bergaul dan bergabung dalam organisasi.

“Yang sudah berhasil itu kadang malah malu bergaul, biarpun ekonominya sudah naik, sudah punya mobil. Sebaliknya, yang belum berhasil juga isin, minder ketemu orang yang sudah berhasil,” jelasnya.

Lesna juga menemukan pola menarik soal siapa yang lebih dulu terjun total ke bisnis bakso.

“Orang yang terlalu banyak pengetahuan itu malah banyak berpikir, akhirnya nggak jadi-jadi jualan. Yang penting jualan, jualan aja — rata-rata yang berhasil justru pendidikannya SMA. Yang kuliah, biasanya baru balik ke bakso setelah jalan lain mentok,” ujarnya.

Karena itu, salah satu peran organisasi yang menurutnya paling penting justru bukan soal modal atau pasar, melainkan membangun kembali rasa percaya diri dan kebersamaan di antara para pedagang lintas kelas ekonomi.

Sebuah semangkuk bakso mungkin terlihat sederhana. Namun di dalamnya terdapat rantai ekonomi yang panjang: petani yang menanam cabai dan sayuran, peternak yang memelihara sapi, produsen mie, pelaku UMKM, hingga pedagang yang menjualnya kepada konsumen.

Bagi Lesna Purnawan, rantai itu menyimpan peluang yang lebih besar — bukan sekadar membuat orang Wonogiri semakin banyak berdagang bakso di perantauan, melainkan membangun ekosistem agar keberhasilan mereka di perantauan juga bisa menghidupkan ekonomi di kampung halaman.

Gagasannya memang masih membutuhkan kajian dan pembuktian. Tetapi dari sebuah semangkuk bakso, Lesna sudah mulai melihat pertanyaan yang jauh lebih besar: bisakah bakso menjadi salah satu jalan untuk membuat ekonomi Wonogiri berputar lebih kuat di kampung sendiri?

Penulis: Hanif Anshori

Majalahtani.com — Bagi Ade Daulay, pertanian bukan sekadar pilihan profesi. Perjalanan panjangnya di sektor pangan berawal dari bangku kuliah hingga membawanya pada posisi sebagai Direktur PT Riau Pangan Bertuah, sebuah badan usaha yang turut mengambil peran dalam penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Riau.

Kecintaan Ade terhadap pertanian tumbuh sejak menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian, Universitas Riau, pada bidang Agro Teknologi Pertanian. Semasa mahasiswa, ia tidak hanya berkutat dengan aktivitas akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

Pada 2011-2013, Ade dipercaya menjadi Ketua Senat Pertanian seluruh Indonesia. Jabatan tersebut membuatnya harus berkeliling ke berbagai daerah untuk melihat langsung kondisi pertanian di Indonesia.

Salah satu kegiatan yang berkesan adalah bakti tani di Yogyakarta yang turut dihadiri Menteri Pertanian saat itu, Suswono. Dari perjalanan tersebut, perspektif Ade terhadap dunia pertanian semakin terbentuk.

Sebagai aktivis mahasiswa, ia kerap menyuarakan pentingnya anak muda tidak hanya berorientasi menjadi pegawai, tetapi berani membangun usaha sendiri.

“Selama menjabat (Ketua Senat) dulu meggaungkan jangan pernah berharap menjadi pegawai kita harus jadi wirausaha di sektor pertanian, sehingga setelah selesai wisuda kemakan omongan sendiri jadi dilema untuk menjadi pegawai ASN dan karyawan swasta,” jelasnya kepada Majalah Tani.

Ucapan yang dahulu ia sampaikan kepada mahasiswa lain akhirnya menjadi pilihan hidupnya sendiri. Setelah menyelesaikan kuliah, Ade memilih meninggalkan jalur menjadi aparatur sipil negara maupun karyawan swasta dan mulai merintis usaha pertanian.

Langkah pertamanya sederhana. Ia memulai budidaya sayuran di lahan sekitar 1.000 meter persegi. Dari sana, luas lahan perlahan berkembang menjadi 2.000 meter persegi, kemudian meningkat menjadi 1 hektare hingga 2 hektare.

Namun, keputusan menjadi petani muda pada 2013-2014 bukan tanpa tantangan. Ketika istilah petani milenial belum menjadi tren seperti sekarang, pilihan tersebut justru dipandang sebelah mata.

Bahkan, orang tua Ade sempat mempertanyakan keputusannya setelah menyelesaikan pendidikan tinggi tetapi justru memilih menjadi petani.

Ade kemudian meminta waktu selama tiga tahun untuk membuktikan bahwa pertanian dapat menjadi jalan hidup sekaligus bisnis yang menjanjikan.

Membentuk Gerakan Petani Muda

Dari pengalaman membangun usaha sendiri, Ade kemudian ikut membentuk Petani Muda Riau (Pemuri). Organisasi tersebut menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk terjun dan membangun usaha di sektor pertanian.

Gerakan tersebut perlahan mendapat perhatian pemerintah daerah. Sekelompok anak muda yang memilih menjadi petani mulai membuat berbagai kegiatan pertanian di daerah dan memperkenalkan wajah baru petani kepada masyarakat.

Prestasi pun mengikuti. Dalam lomba wirausaha muda syariah yang digelar Bank Indonesia, Ade berhasil meraih juara pertama tingkat Provinsi Riau.

Tidak berhenti di sana, pada 2019 ia mengikuti kegiatan penggerak wirausaha muda di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan meraih juara ketiga tingkat nasional.

Berbagai aktivitas tersebut juga membuka ruang dialog mengenai ketahanan pangan. Salah satunya melalui kegiatan yang dihadiri Wali Kota dan membahas bagaimana daerah perkotaan menghadapi persoalan pangan.

Pengalaman sebagai pelaku usaha pertanian kemudian membawa Ade melihat persoalan dari sisi yang lebih luas.

Pada 2018, kondisi petani dihadapkan pada kenaikan biaya produksi sementara harga jual hasil pertanian tidak selalu menguntungkan. Bahkan, sejumlah petani mengalami kerugian.

Kondisi itu mendorong Ade bersama rekan-rekannya mengadu kepada Wali Kota Pekanbaru pada Desember 2018.

Dari sana, persoalan tersebut tidak lagi dilihat semata-mata sebagai persoalan produksi. Ada mata rantai yang lebih besar, mulai dari pasokan, permintaan hingga tata niaga. “Kesimpulannya adalah suply dan demand serta tata niaganya,” imbuh dia.

Ade kemudian mengusulkan pembentukan tim yang secara khusus memperkuat pangan di Kota Pekanbaru. Usulan tersebut mendapat respons dan ia kemudian dipercaya menjadi Ketua Tim Penguatan Pangan Pekanbaru.

Dalam perjalanan tersebut, Ade mendapatkan pendampingan dari sejumlah tokoh dan pemangku kebijakan, termasuk Gubernur Riau, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta sejumlah mentor dan tokoh di bidang pertanian dan kebijakan pembangunan. Ia juga tercatat sebagai Duta Young Ambassador Kementerian Pertanian angkatan pertama.

Mengubah Cara Pekanbaru Mengelola Pangan

Bagi Ade, tantangan utama Pekanbaru adalah karakter wilayahnya sebagai kota yang bukan daerah produksi pangan utama.

Karena itu, strategi penguatan pangan tidak bisa hanya mengandalkan produksi lokal. Pekanbaru harus membangun jejaring dengan daerah-daerah surplus.

Konsep itu kemudian diterapkan ketika tiga BUMD digabung menjadi satu badan usaha bernama PT Sarana Pangan Madani. Perusahaan tersebut diarahkan membantu pemerintah, terutama dalam pengendalian inflasi pangan.

Hasilnya mulai terlihat. Dalam tahun pertama, Pekanbaru meraih peringkat ketiga. Tahun berikutnya naik menjadi juara pertama dan kembali mempertahankan posisi tersebut pada tahun ketiga. Strateginya adalah membangun konektivitas antara daerah produksi dan pusat konsumsi.

“Yang dilakukan adalah kita paham betul Pekanbaru bukan tempat produksi, melainkan kerja sama dengandaerah penghasil seperti Sumbar, Jawa, dan Aceh mereka yang daerah surplus suply produk ke Pekanbaru, nah untuk sisi demand membuat unit usaha Rumah Pangan Madani (RPM) membuka kios di beberapa titik di distribusikan ke RPM dengan harga yang terjangkau, serta melakukan operasi pasar murah,” jelas dia.

Dari sisi produksi, komoditas yang menjadi salah satu perhatian adalah cabai. Komoditas tersebut memiliki pengaruh terhadap pergerakan inflasi sehingga penguatan produksi cabai menjadi salah satu langkah yang dilakukan.

Perjalanan penguatan pangan kemudian berlanjut. Memasuki 2024, pemerintah mulai menyiapkan pembentukan BUMD pangan yang kemudian beroperasi pada 2025 dengan nama PT Riau Pangan Bertuah.

Di perusahaan inilah Ade melanjutkan kiprahnya dalam membangun sistem pangan yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki fungsi pengendalian harga dan menjaga akses masyarakat terhadap pangan.

TOPAN hingga TOPLINK

Salah satu inovasi yang dikembangkan PT Riau Pangan Bertuah adalah Toko Pengendalian Pangan atau TOPAN.

Konsepnya menyerupai swalayan, dengan berbagai kebutuhan pangan tersedia dalam satu tempat. Gerai pertama dibuka pada 2025 dan kemudian menjadi salah satu lokasi studi banding bagi daerah lain di Sumatera.

“Untuk TOPAN sekelas swalayan di 2025 baru 1 gerai, isinya persis kayak sama Alfamart dan Indomart, dari yang besar ini akan suply akan membuka lagi kios Pangan Topan,” jelas dia.

Selain gerai fisik, PT Riau Pangan Bertuah juga mengembangkan TOPLINK atau Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling.

Dengan dua unit armada, TOPLINK bergerak setiap hari membawa bahan pangan dengan harga yang dikendalikan. Model ini membuat intervensi harga tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Ada juga program TOPLINK Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling dengan ada 2 unit armada setiap hari yang dijual sama supaya harga terkendali. Respon masyarakat sangat positif karna mendapatkan harga yang murah, kita ada penyimbang harga 15.500 per liter, disamping itu suply juga dapur MBG kebutuhannya dan kolaborasi koperasi desa merah putih,” jelas dia.

Selain melayani masyarakat, rantai pasok tersebut juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bawah 10 dapur SPPG, PT Riau Pangan Bertuah turut mengupayakan distribusi kebutuhan pangan.

Jaringan usaha kemudian diperluas melalui kemitraan dengan warung. Sebanyak 193 toko menjadi mitra distribusi.

Upaya tersebut ikut berkontribusi terhadap kinerja pengendalian inflasi daerah. Pada 2025, TPID Pekanbaru meraih peringkat ketiga tingkat Provinsi Riau.

Membawa Anak Muda Kembali ke Pertanian

Di tengah kesibukannya mengurusi rantai pasok pangan, Ade tidak meninggalkan perhatian terhadap generasi muda pertanian.

Ia merupakan salah satu kader petani milenial binaan Kementerian Pertanian sekaligus Ketua Petani Milenial Provinsi Riau.

Menurutnya, regenerasi petani tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda bercocok tanam. Mereka perlu dibekali keterampilan bisnis, pengalaman industri dan akses pendidikan.

Salah satu inovasinya dilakukan melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Anak-anak muda dari SMK pertanian difasilitasi untuk menjalani magang di perusahaan. Setelah lulus, mereka juga direkomendasikan melanjutkan pendidikan di Universitas Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Kementerian Pertanian.

Program tersebut juga membuka peluang pengalaman internasional. Salah satu siswa bahkan berhasil lolos mengikuti program magang di Taiwan.

Bagi Ade, keterlibatan anak muda menjadi penting karena masa depan ketahanan pangan juga ditentukan oleh regenerasi pelaku usaha pertanian.

Mengantisipasi Ancaman El Nino

Tantangan berikutnya yang mulai diantisipasi adalah perubahan iklim, khususnya ancaman El Nino yang dapat berdampak pada produksi pangan.

Menurut Ade, penurunan produksi akibat gangguan cuaca berpotensi mendorong kenaikan harga. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sebelum dampaknya terasa di pasar.

“El Nino Ini menjadi momok bagi kita semua, mitra pangan adalah Bank Indonesia satu bulan lalu dibawa Bank Indonesia untuk meninjau produksi di Sumatera Barat, dan memberikan warning El Nino karana akan berdampak produksi menurun, harga meningkat, jadi kitaudah antisipasi dini, bawang merah udah ada gangguan, dan menyampaikan ke BI mana yang punya program seperti sumur bor,” ungkap dia.

Kolaborasi dengan Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian dari upaya membangun sistem pangan yang lebih tangguh.

Ade melihat ketahanan pangan bukan pekerjaan satu lembaga. Daerah harus membangun kerja sama dengan sentra produksi, dunia usaha, pemerintah, lembaga keuangan hingga kelompok masyarakat.

Memperluas Jejaring Pangan

Ke depan, PT Riau Pangan Bertuah tidak hanya ingin memperkuat jaringan di Kota Pekanbaru. Pengembangan TOPAN diarahkan untuk menjangkau sejumlah daerah lain.

Targetnya mencakup Kabupaten Kampar dan Tembilahan, sekaligus memperluas jaringan distribusi pangan agar pengendalian harga tidak berhenti di pusat kota.

“Goals Riau Pangan Bertuah masih ada di kota Pekanbaru, parameter inflasi Pekanbaru, Kampar, Dumai tahun ini harus membuka TOPAN di Kabupatan Kampar, selain itu ada di Tembilahan. Ke depan akan beberapa TOPAN,” jelas dia.

Di balik seluruh perjalanan tersebut, Ade tetap melihat pertanian dari sudut pandang yang sama seperti ketika ia pertama kali memilih menjadi petani setelah lulus kuliah.

Baginya, pertanian bukan sektor yang bisa ditinggalkan ketika berbicara tentang masa depan ekonomi. Pertanian berkaitan langsung dengan kebutuhan paling mendasar manusia. “Satu kata tentang Pertanian Pertanian itu adalah Kehidupan.”

Kalimat tersebut menjadi semacam benang merah perjalanan Ade Daulay: dari seorang mahasiswa pertanian, petani muda yang sempat diragukan, penggerak petani milenial, hingga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan.

Dan untuk menggambarkan prinsip yang terus dibawanya dalam membangun sektor tersebut, Ade memiliki satu kalimat sederhana: “Berbuat tidak sempurna lebih baik daripada diam dalam kesempurnaan.”