Ekonomi dan Bisnis
Prabowo: Kita Tidak Mau Sekadar Jual Bahan Baku Lagi!
Majalahtani.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi pertanian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Melalui hilirisasi, hasil pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, melainkan diolah di dalam negeri agar manfaat ekonominya dinikmati langsung oleh rakyat Indonesia, khususnya petani.
Menurut Prabowo, selama ini Indonesia terlalu lama berada pada pola lama sebagai pemasok bahan baku. Padahal, kekuatan utama bangsa justru terletak pada kekayaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola dan diolah di dalam negeri.
“Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita tidak mau hanya menjual buah kelapa. Kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat meresmikan Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan bahwa hilirisasi di sektor pertanian harus menjadi gerakan besar nasional, mencakup pengolahan berbagai komoditas unggulan seperti kelapa, sawit, hingga rempah-rempah yang dapat menjadi produk turunan bernilai tinggi.
Dalam proyek hilirisasi fase II, sejumlah inisiatif berbasis pertanian menjadi bagian penting, antara lain hilirisasi minyak sawit menjadi produk oleofood dan biodieseldi KEK Seri Mangkei, Sumatera Utara; pengolahan pala menjadi oleoresin di Kebun Awaya Maluku Tengah dengan kapasitas 2.560 ton biji pala kering per tahun; dan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Maluku Tengah dengan kapasitas 300 ribu butir kelapa per hari.
Prabowo menilai langkah ini sebagai bukti bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak industri dan pencipta nilai tambah di dalam negeri.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberanian sebuah bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuannya menguasai dan mengolah sumber daya sendiri.
“Bentuk keberanian antara lain adalah keberanian bangsa itu untuk menguasai sumber daya dan mengolah sumber daya itu di negaranya sendiri. Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” tegasnya.
Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti persoalan mendasar yang selama ini dihadapi petani, mulai dari harga yang jatuh saat panen hingga ketidakpastian pasar. “Sudah terlalu lama petani Indonesia, nelayan Indonesia, buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan tata kelola sektor pertanian agar petani memiliki kepastian dalam menjual hasil produksinya.
“Petani yang tadi hasil panennya tidak dibeli, puso, rusak di kebun, panennya tidak diserap, tengkulak datang banting harga. Tidak mungkin rakyat sejahtera. Sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar offtake. Berapa yang dihasilkan, berapa pun itu diserap bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi utama dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dan mempercepat kebangkitan bangsa.
Ia mengingatkan bahwa sejarah dunia menunjukkan bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengelola kekayaannya sendiri, bukan membiarkan nilai tambah dinikmati oleh pihak lain.
“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, kebangkitan bangsa membutuhkan kerja keras, kesinambungan, serta semangat nasionalisme dan persatuan yang kuat.
Prabowo juga mengajak para ilmuwan, teknokrat, dan generasi muda untuk mengambil peran dalam memperkuat hilirisasi dan pembangunan nasional.
“Gunakan kepandaian untuk memperkuat bangsa, bukan untuk memperkaya bangsa lain,” pesannya.
Groundbreaking 13 proyek hilirisasi fase II ini menjadi langkah berkesinambungan dari agenda besar hilirisasi nasional yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta mengembalikan manfaat kekayaan alam sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Majalahtani.com – Pemerintah menyiapkan stimulus transportasi udara berupa pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat udara penerbangan domestik kelas ekonomi. Kebijakan ini berlaku pada periode liburan sekolah (24 Juni-5 Juli 2026).
“Anggaran yang diperkirakan sekitar Rp472,7 miliar dengan target sebanyak 2,3 juta penumpang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip Rabu (27/5/2026).
Selanjutnya, pada periode Nataru (22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027), anggaran PPN DTP yang disiapkan mencapai Rp722 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3,7 juta penumpang.
“Pada periode ini, pemerintah juga memberikan tambahan komponen diskon yaitu PJP2U (Airport Tax) diskon sebesar 50% dan PJP4U sebesar 50%,” ungkap Airlangga.
Di luar dari itu, pemerintah juga menyiapkan diskon transportasi periode liburan sekolah dengan total anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp190,5 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3.074.899.
Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 20 Juni–5 Juli 2026, angkutan laut PT Pelni diberikan diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 20 Juni–15 Agustus 2026, dan angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 20 Juni–5 Juli 2026.
Sementara itu, pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), diperkirakan anggaran sebesar Rp161,4 miliar dengan target penerima manfaat 2.874.581 orang.
Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 22 Desember 2026–4 Januari 2027, angkutan laut PT Pelni diberikan diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 17 Desember 2026–10 Januari 2027, dan angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027.
Majalahtani.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan hasil evaluasi pelaksanaan transformasi budaya kerja melalui kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Tadi kita evaluasi terkait WFH (Work From Home), dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, dimana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9 persen, jadi hasilnya cukup baik,” kata Airlangga di Kantornya, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Airlangga menyebut kebijakan FWH akan terus dievaluasi untuk menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi nasional. Berdasarkan hasil evaluasi, maka pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan WFH kembali selama bulan ke depan.
“Oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan dua bulan ke depan,” ujar Airlangga.
Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan lanjutan terkait WFH akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait termasuk untuk sektor swasta.
“Kemudian untuk daerah dari Pak Mendagri, kemudian untuk BUMN, kemudian kepala badan pengatur daripada BUMN, dan swasta nanti dari Pak Menaker,” ungkap dia.
Majalahtani.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi, memuji capaian pertumbuhan ekonomi dan kinerja program swasembada pangan di Jawa Tengah pada 2026.
Wanita akrab disapa Kiki itu mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, memiliki program swasembada pangan, yang disusun berdasarkan pemetaan potensi daerah. Selanjutnya, menyusun program yang tepat untuk mendukung keberhasilannya.
“Pak Luthfi punya program padi dan jagung (swasembada pangan) yang mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Frederica, saat membuka acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor”, yang digelar di Balai Kartini Grand Ballroom Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, strategi yang dijalankan merupakan wujud komitmen kuat dalam memajukan wilayah, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Karenanya, OJK juga mendorong sektor jasa keuangan untuk ikut serta mendukung program yang telah dijalankan di daerah.
Sebagai informasi, capaian produksi padi di Jawa Tengah hingga April 2026 pun tergolong tinggi. Per Triwulan I 2026 telah mencapai 4.696.422 ton, atau sekitar 44,48 persen dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton.
Sementara, berdasarkan data BPS, prognosa padi Jateng periode Januari – Juni 2026 sebesar 5.674.991 ton GKG. Angka tersebut menduduki peringkat 2 setelah Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, mengatakan untuk mencapai swasembada pangan 2026, pihaknya melakukan berbagai upaya yang untuk menggejot produktivitas. Sebab, pada 2026 ini, musim kemarau diprediksi lebih panjang dibanding pada 2025.
Untuk mengatasinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah diintruksikan untuk menjamin ketersediaan air.
Langkah berikutnya, imbuh Luthfi, menyiapkan petani milenial. Caranya, melatih petani-petani muda melalui Program Kecamatan Berdaya. Langkah itu dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian.
Selain itu, papar Luthfi, Pemprov Jateng juga mengangkat UMKM agar naik kelas melalui pelatihan, permodalan hingga pendampingan penjualan produk.
Keberhasilan program swasembada pangan, jelasnya, secara tidak langsung turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, yang berkontribusi pula pada pertumbuhan ekonomi di level nasional.
Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan I – 2026 sebesar 5,89 persen. Angka itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61 persen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, juga memberikan pujian atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Sebab, pertumbuhan ekonomi Jateng di atas nasional.
“Kalau daerah (pertumbuhan ekonomi) di bawah nasional, akan jadi bandul (memperberat),” ujarnya.
-
Lensa Agraria4 bulan agoPrediksi Harga Komoditas Global: Dampak Iklim terhadap Kopi dan Kakao
-
Lensa Agraria3 bulan agoLewat “Tani On Stage”, Kementan Ajak Masyarakat Belanja Pangan Tanpa Panik
-
Inspirasi Tani4 bulan agoKisah Sukses “Petani Pulang Kampung”: Dari Korporat ke Green House
-
Lensa Agraria4 bulan agoArah Kebijakan Pangan 2026: Membedah Efektivitas Anggaran
-
Lensa Agraria2 bulan agoKejar Target Swasembada Beras, Mentan Amran Perkuat Sinergi Internal Kementan
-
Lensa Agraria3 bulan agoSurvei BI: Keyakinan Konsumen Februari 2026 Masih Kuat, IKK Capai 125,2
-
Agripreneurship4 bulan agoAdaptasi Petani Lereng Merapi terhadap Perubahan Siklus Hujan
-
Uncategorized4 bulan agoPotensi Blue Economy: Menjadikan Indonesia Raja Rumput Laut Dunia