Data Pangan
IPH Nasional Terkendali, 213 Kabupaten/Kota Alami Penurunan Harga
Majalahtani.com – Kondisi harga pangan pokok strategis nasional hingga minggu ketiga April 2026 menunjukkan tren yang semakin terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan jumlah provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dari 22 provinsi pada minggu kedua April menjadi 15 provinsi pada minggu ketiga.
“Kita bersyukur, alhamdulillah tercatat ada 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH. Jadi (ini) mengalami penurunan jumlah provinsi yang mengalami kenaikan IPH pada kondisi minggu ketiga April,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dikutip Selasa (21/4/2026).
Selanjutnya, kenaikan IPH berdasarkan jumlah kabupaten/kota juga dilaporkan BPS mengalami perkembangan yang cukup baik. Penurunan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH di minggu ketiga April ini bahkan tercatat lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten/kota yang terdapat penurunan IPH.
“Alhamdulillah pada kondisi minggu ketiga ini, untuk yang IPH mengalami kenaikan dilihat dari jumlah kabupaten kotanya lebih sedikit jika dibandingkan pada kondisi minggu kedua April. Minggu kedua April terdapat 149 kabupaten kota yang IPH-nya mengalami peningkatan. Sekarang ada 137 kabupaten kota,” jelas Ateng.
Lebih jelasnya, jumlah kabupaten/kota dengan peningkatan IPH di minggu ketiga April terdapat 137 daerah. Sementara jumlah kabupaten/kota yang terdapat penurunan IPH mencapai 213 daerah atau lebih banyak separuhnya dari jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH.
BPS turut melaporkan kondisi harga minyak goreng yang mengalami fluktuasi di 207 kabupaten/kota sampai Minggu ketiga April. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk menaruh perhatian lebih intensif agar intervensi guna meredam fluktuasi minyak goreng segera dilaksanakan.
“Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten kota. Sengaja kami memberikan tanda seru karena pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota. Sekarang menjadi 207 kabupaten kota. Jadi peningkatannya cukup banyak sekali,” ungkap Deputi BPS, Ateng.
Harga Minyak Goreng Rakyat Turun
Terpisah, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menuturkan dalam pantauan pemerintah, tren harga minyak goreng rakyat Minyakita lumayan turun. Bapanas mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita bagi BUMN pangan lebih deras dibandingkan sebelumnya.
“Minyakita, harga sudah mulai turun. Memang sekarang ini serapan DMO itu dibagi juga untuk bantuan pangan. Tapi kita usulkan BUMN bisa peroleh sampai 60 persen DMO, sehingga akan mempermudah pemantauan pemerintah distribusi ke pasar-pasar,” ujar Deputi Ketut.
Dalam data Kementerian Perdagangan (Kemendag), rerata harga Minyakita secara nasional per 17 April berada di Rp 15.982 per liter. Meskipun tipis diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), masih terdapat 28 provinsi yang memiliki rerata harga Minyakita yang telah sesuai HET.
Selanjutnya, Kemendag melaporkan realisasi DMO Minyakita yang telah melalui BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1) mencapai 228,2 ribu ton atau 50,07 persen. Perum Bulog telah menyerap 182,7 ribu ton dan ID FOOD 45,5 ribu ton sejak 26 Desember 2025 sampai 17 April 2026.
Minyakita sendiri bukan merupakan program subsidi pemerintah. Ini merupakan kontribusi produsen minyak sawit dalam negeri untuk memenuhi terlebih dahulu pasar minyak goreng domestik agar mendapatkan izin ekspor.
Pemenuhan realisasi distribusi DMO Minyakita minimal 35 persen ke BUMN tersebut tercatat telah dilaksanakan oleh 53 produsen secara nasional. Sementara 10 produsen lainnya masih belum memenuhi batas DMO minimal 35 persen.
Bapanas mendorong pula adanya peringkasan rantai pasok Minyakita. Dengan penguatan DMO Minyakita melalui BUMN diharapkan dapat langsung menyasar ke pasar rakyat tanpa melalui Distributor Lini 1 dan 2, sehingga harga akhir dapat lebih sesuai terhadap HET Rp 15.700 per liter.
“Kalau nanti usulan kita bahwa Bulog maupun ID FOOD memperoleh 60 persen DMO, itu akan lebih mudah kita melakukan pemantauan. Jadi agar jejaringnya tidak kepanjangan. Biasanya yang menyebabkan harga terlalu tinggi, dari produsen kemudian D1, D2. Harusnya kan langsung ke pengecer,” kata Ketut.
Ketut mengungkapkan adanya praktik ‘marketing lepas’ dalam rantai pasok Minyakita yang ia pantau di lapangan. Menurutnya hal ini menambah alur distribusi dan membuat harga akhir Minyakita dapat lebih tinggi di tingkat konsumen.
Untuk itu, pemerintah mengandalkan BUMN pangan agar dapat langsung menyalurkan Minyakita ke pasar rakyat. Realisasi distribusi Minyakita ke pasar-pasar memang harus ditingkatkan dikarenakan realisasi distribusi ke kanal pengecer lainnya yang bukan pasar rakyat masih lebih tinggi.
Menyadur laporan Kemendag, sepanjang Maret Bulog telah menyalurkan ke pasar-pasar rakyat hingga total 4,3 ribu ton. Namun ini lebih rendah dibandingkan penyaluran ke kanal pengecer lainnya yang mencapai 8,9 ribu ton. Sementara ID FOOD selama Maret telah menyalurkan Minyakita ke pasar-pasar sebanyak 9,05 ribu ton dari penyerapan Minyakita 10,14 ribu ton.
Data Pangan
Tekan Inflasi Jelang Iduladha, Bapanas Masifkan Gerakan Pangan Murah di Berbagai Daerah
Majalahtani.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong Gerakan Pangan Murah (GPM di berbagai daerah demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di tengah mulai meningkatnya permintaan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau dan tetap tersedia selama periode hari besar keagamaan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kelik Budiana, menyampaikan pemerintah terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat menjelang Iduladha.
“Kami terus mendorong adanya Gerakan Pangan Murah, dan hingga Januari-Mei tahun ini telah terjadi sebanyak 4.973 kali di 36 provinsi dan 374 kabupaten kota. Untuk bulan Mei totalnya 518 kali di 21 provinsi dan 143 kabupaten kota,” ujar Kelik di Jakarta, Senin (26/5/2026).
Menurut Kelik, pelaksanaan GPM di berbagai daerah diharapkan mampu membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga stabil dan terjangkau.
“Tentu dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, di samping itu juga bisa menekan harga sesuai HET maupun di bawah HET,” imbuhnya,” tambahnya.
Pelaksanaan GPM terbanyak pada Mei berada di Sumatera Utara sebanyak 99 kali, Jawa Barat 95 kali, dan Sulawesi Selatan 83 kali. Kegiatan ini juga berlangsung di berbagai daerah lain seperti Sulawesi Tenggara, Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, hingga Papua Selatan.
Adapun di Kabupaten Barito Utara, GPM dilaksanakan secara keliling atau disebut GPM “On The Road”. Bupati Shalahuddin mengatakan bahwa stabilisasi harga membutuhkan gerakan nyata di tingkat daerah.
“Kami tidak ingin masyarakat terbebani harga kebutuhan pokok yang melambung menjelang Idul Adha. Karena itu, gerakan ini akan terus kami jalankan,” terang Shalahuddin.
Melalui GPM “On The Road” ini, Pemkab Barito Utara berupaya menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Berbagai komoditas yang disediakan pun dipastikan memiliki kualitas yang baik dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) di pasaran.
“Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan, mengendalikan laju inflasi daerah, serta memberikan pelayanan yang menyentuh langsung ke masyarakat,” sambungnya.
GPM tersebar luas hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, pasar rakyat, hingga lingkungan permukiman warga. Di Kota Banda Aceh misalnya, kegiatan GPM berlangsung di sejumlah kecamatan, salah satunya Lueng Bata.
Di kesempatan berbeda, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal menyampaikan bahwa program pangan murah tersebut dihadirkan sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tantangan, sekaligus untuk menjaga stabilitas inflasi di daerah.
“Kegiatan pangan murah ini rutin kami lakukan di beberapa kecamatan. Namun karena menjelang Iduladha, kami berharap kegiatan ini bisa membantu mengurangi dampak inflasi dan menjaga harga tetap stabil. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” ujar Afdhal.
Afdhal menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan 1.200 paket pangan murah untuk warga Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut juga akan diperluas ke sejumlah kecamatan lain dalam beberapa hari ke depan guna menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Pemko juga berencana melanjutkan kegiatan serupa di beberapa kecamatan lain dalam beberapa hari ke depan,” pungkasnya.
Kegiatan GPM pada minggu Iduladha terus berlangsung di berbagai wilayah. Mendatang GPM akan dilaksanakan diantaranya di Kota Bengkulu pada 26 Mei 2026 dan Kabupaten Bekasi pada 30 Mei 2026.
Data Pangan
Amran Klaim 96 Persen Pangan Diproduksi Dalam Negeri
Majalahtani.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa Indonesia saat ini sudah meraih swasembada pangan. Amran pastikan porsi impor pangan pokok strategis hanya berkisar di 4 sampai 5 persen saja.
“Saya tanya, mana lebih banyak 3,2 juta ton atau kita produksi 73 juta ton, mana lebih banyak? Kalau dibagi tadi 3,2 juta ton dibagi 73 ton, ini produksi ya, berapa? Sekitar 4,5 persen. Hebat negeri kita, bangga dong sebagai anak bangsa. Negeriku 96 persen tidak impor dari kebutuhan dan produksi dalam negeri,” kata Amran dikutip Senin (25/5/2026)
Adapun angka 3,2 juta ton merupakan deviasi produksi terhadap kebutuhan konsumsi dari 3 jenis pangan pokok yang terpaksa masih harus dipasok dari importasi. Sementara total proyeksi produksi dalam negeri setahun untuk 11 jenis pangan pokok secara nasional berada di angka 73,7 juta ton.
Secara terperinci, angka produksi dan konsumsi selama setahun untuk 11 komoditas antara lain beras dengan produksi 34,7 juta ton yang diproyeksikan masih lebih banyak dibandingkan kebutuhan konsumsi yang 31,1 juta ton.
Kemudian jagung dengan total produksi 18 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi 16,7 juta ton. Bawang merah produksinya 1,4 juta ton dengan konsumsi 1,3 juta ton.
Selanjutnya cabai besar dengan produksi 1,5 juta ton dan konsumsi 929,2 ribu ton. Cabai rawit dengan produksi 1,6 juta ton dan konsumsi 913,6 ribu ton. Daging ayam ras produksinya 5,4 juta ton masih lebih tinggi dibandingkan konsumsi 4 juta ton.
Telur ayam ras dengan produksi 7,3 juta ton lebih besar daripada konsumsi 6,4 juta ton. Gula konsumsi diestimasikan produksi 3 juta ton dengan konsumsi 2,8 juta ton.
Terakhir, untuk 3 jenis pangan yang masih terpaksa impor antara lain kedelai dengan perkiraan produksi 240 ribu ton, sementara kebutuhan konsumsi setahun 2,7 juta ton. Bawang putih produksi dalan negeri di 23,5 ribu ton dengan konsumsi 718,5 ribu ton. Daging sapi/kerbau produksinya 610,9 ribu ton dengan konsumsi 794,3 ribu ton.
Oleh karena itu, Amran bertekad akan terus mereduksi porsi impor pangan secara nasional. Tentunya dengan akselerasi produksi dalam negeri. Ini juga menjadi sinyal bahaya kepada para pelaku anomali pangan yang justru lebih bahagia apabila Indonesia semakin banyak impor.
“Aku kerja keras. Beritahu mafia, hei kamu bersadar mafia, ini pertanian lagi kerja keras. Aku teruskan perjuangan ini. Pokoknya berantas mafia, berantas koruptor, tanam cepat. Aku teruskan ini. Selama napasku masih ada dipinjami Allah, aku akan bela rakyat kecil, bela petani peternak Indonesia,” tegas Kepala Bapanas itu.
Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2025, Indonesia sudah berhenti impor beras umum dan jagung pakan yang kuantitasnya pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar. Komitmen tersebut dipastikan terus dilanjutkan pada tahun 2026 ini dengan ditambah setop impor gula untuk konsumsi.
Salah satu implikasi positifnya berpengaruh pada torehan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional mencapai titik tertinggi dalam 7 tahun terakhir. NTP Tanpa Perikanan pada Desember 2025 berada di 126,11 dan masih lebih tinggi dibandingkan indeks serupa pada Desember 2024 yang 123,51.
Data Pangan
Hadapi Iduladha, Kementan Pastikan Produksi Bawang Merah Nasional Masih Mencukupi
Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan bawang merah menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Pemantauan di sejumlah sentra produksi utama seperti Solok, Brebes, Enrekang, Bima, Nganjuk, Bandung, Kendal, Garut, hingga Probolinggo menunjukkan produksi bawang merah nasional masih terkendali meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem.
Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Muhammad Taufiq Ratule, mengatakan produksi bawang merah nasional hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produksi nasional rata-rata mencapai sekitar 2 juta ton konde basah atau setara 1,3 juta ton rogol kering panen per tahun, sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 1,26 juta ton per tahun.
“Produksi bawang merah nasional masih mencukupi, bahkan Indonesia juga terus melakukan ekspor. Menghadapi Iduladha, kami memperkuat sinergi bersama champion bawang merah, pemerintah daerah, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi,” kata Ratule dalam keterangannya pada Kamis (21/5/2026).
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura, Muhammad Agung Sunusi, menjelaskan musim tanam Maret–Mei tahun ini diwarnai cuaca ekstrem yang memicu serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), seperti ulat grayak dan moler, sehingga memengaruhi produktivitas di beberapa sentra produksi. Meski demikian, distribusi bawang merah dari berbagai daerah seperti Nganjuk, Enrekang, Pati, Brebes, Temanggung, dan Garut masih berjalan lancar.
“Kami terus berkoordinasi dengan dinas pertanian, petani champion, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait agar pasokan tetap aman. Produksi diperkirakan meningkat pada Juni 2026 seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra utama,” ungkap Agung.
Petani champion bawang merah asal Enrekang, Kasmidi, menyebut panen di wilayahnya masih berlangsung hingga menjelang Iduladha dengan distribusi rutin ke Kalimantan sebanyak tiga kali dalam sepekan.
Sementara itu, champion bawang merah asal Solok, Amri Ismail, mengatakan panen raya di daerahnya diperkirakan berlangsung pada pertengahan Juni dan akan memperkuat pasokan untuk wilayah Sumatra.
Ketua Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Dian Alex Chandra, menyampaikan stok bawang merah hingga akhir Mei masih tersedia meski produksi di sejumlah daerah mengalami penurunan sekitar 30–40 persen akibat cuaca ekstrem.
“Harga diperkirakan masih berada di atas harga acuan hingga Iduladha karena meningkatnya permintaan masyarakat. Namun, kondisi diproyeksikan kembali normal seiring masuknya panen dari berbagai sentra produksi,” ujarnya.
Kementan memastikan terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan produksi, distribusi, dan harga bawang merah di berbagai daerah guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan nasional selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
-
Lensa Agraria4 bulan agoPrediksi Harga Komoditas Global: Dampak Iklim terhadap Kopi dan Kakao
-
Lensa Agraria3 bulan agoLewat “Tani On Stage”, Kementan Ajak Masyarakat Belanja Pangan Tanpa Panik
-
Inspirasi Tani4 bulan agoKisah Sukses “Petani Pulang Kampung”: Dari Korporat ke Green House
-
Lensa Agraria4 bulan agoArah Kebijakan Pangan 2026: Membedah Efektivitas Anggaran
-
Lensa Agraria2 bulan agoKejar Target Swasembada Beras, Mentan Amran Perkuat Sinergi Internal Kementan
-
Lensa Agraria3 bulan agoSurvei BI: Keyakinan Konsumen Februari 2026 Masih Kuat, IKK Capai 125,2
-
Agripreneurship4 bulan agoAdaptasi Petani Lereng Merapi terhadap Perubahan Siklus Hujan
-
Uncategorized4 bulan agoPotensi Blue Economy: Menjadikan Indonesia Raja Rumput Laut Dunia
