Connect with us

Data Pangan

Mendag Klaim DMO 35 Persen Efektif Turunkan Harga Minyakita

Published

on

Majalahtani.com – Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan kewajiban distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat sebesar minimal 35 persen melalui Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan terbukti efektif menjaga harga minyak goreng di pasar. Minyak goreng yang disalurkan, salah satunya dalam bentuk Minyakita.

Per 10 April 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat sebesar Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan 24 Desember 2025 yang mencapai Rp16.881 per liter sebelum kebijakan berlaku.

Dampak positif tersebut semakin menunjukkan penerapan kebijakan kewajiban pendistribusian DMO melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan menjadi instrumen penting untuk memastikan ketersediaan pasokan lebih merata menjangkau pasar rakyat.

Dia mengatakan, hingga 10 April 2026, realisasi distribusi bahkan mencapai sekitar 49,45 persen. Realisasi ini telah melampaui ketentuan minimum sebesar 35 persen yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Permendag tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025.

“Kebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN Pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga MINYAKITA di pasar. Bahkan realisasinya yang sudah melebihi 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan dengan baik,” ujar pria yang akrab disapa Busan, Jumat (17/4/2026).

Busan menjelaskan, ketentuan 35 persen merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Artinya, realisasi DMO, yang bergantung pada volume ekspor produk turunan kelapa sawit, dapat melampaui batas minimal seperti yang terjadi sekarang. Pemerintah tetap bersinergi untuk membuka ruang bagi peningkatan distribusi DMO sepanjang didukung kesiapan pasokan.

“Ketentuan DMO sebesar 35 persen melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang didukung kesiapan pasokan,” katanya.

Pemerintah memperkuat kebijakan DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) sebagai respons atas gejolak harga dan pasokan minyak goreng dalam beberapa tahun terakhir. Melalui skema ini, produsen dan/atau eksportir bersama-sama memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan memastikan distribusi terkontrol dan tepat sasaran.

Sejak 2022 sampai sekarang penyaluran DMO menggunakan merek Minyakita yang merupakan merek terdaftar milik pemerintah dan bisa digunakan oleh pelaku usaha. Sekali lagi, Minyakita bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan kontribusi pelaku usaha yang melaksanakan ekspor.

Busan menegaskan, Minyakita bukan merupakan indikator tunggal terhadap harga dan pasokan minyak goreng. Selain itu, ketersediaan MINYAKITA juga tergantung pada DMO.

“Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketersediaan pasokan minyak goreng aman karena masih ada minyak goreng premium dan minyak goreng second brand sebagai opsi. Selain itu, ketersediaan pasokan MINYAKITA tergantung pada DMO. Kalau ekspornya tidak banyak, makanya pasokan DMO juga tidak banyak,” urai Mendag Busan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan menyampaikan, penguatan jalur distribusi melalui BUMN, khususnya Perum Bulog dan BUMN Pangan, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan di pasar.

“Penyaluran melalui BUMN kami optimalkan untuk memastikan Minyakita sampai langsung ke pedagang pasar rakyat,” jelas Iqbal.

Menurut Iqbal, secara umum kondisi stok di tingkat pengecer dan pasar pantauan dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Bahkan, sebanyak 15 provinsi telah mencatatkan harga sesuai HET Rp15.700 per liter.

Namun demikian, pemerintah masih mencermati adanya disparitas harga di sejumlah wilayah, khususnya di Indonesia Timur dengan harga lebih dari 10 persen di atas HET. Informasi lebih lanjut terkait perkembangan harga minyak goreng dan komoditas lainnya dapat diakses melalui https://sp2kp.kemendag.go.id/.

“Untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar, Kemendag mendorong pelaku usaha memaksimalkan produksi dan distribusi minyak goreng second brand sebagai alternatif tambahan bagi masyarakat,” imbuh Iqbal.

 

Data Pangan

Gerakan Pangan Murah Diklaim Sukses Jaga Stabilitas Inflasi Nasional

Published

on

MJalahtani.com – Tingkat inflasi nasional secara umum masih terjaga sampai Mei 2026. Inflasi umum secara bulanan bergerak cukup progresif dari 0,13 persen di April, lalu menjadi 0,28 persen di Mei. Ini terjadi pula pada inflasi komponen bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan.

Dalam rilis terbarunya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan positif dari tingkat inflasi pangan. Pada Mei, level volatile food telah kembali mencatatkan inflasi 0,22 persen setelah sebelumnya di April menorehkan deflasi 0,88 persen.

“Inflasi bulan ke bulan menurut komponen, seluruh komponen mengalami inflasi. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,22 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau,” papar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dalam analisis BPS, komoditas sayuran cukup mendominasi inflasi pangan di Mei. Ini lebih dikarenakan faktor musiman karena di Mei terdapat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha. Permintaan masyarakat pun cukup tinggi yang lumayan ikut mengerek harga.

“Kenaikan harga sayuran seperti cabai, bawang merah, tomat, ini disebabkan oleh produksi atau hasil panen dan juga peningkatan konsumsi masyarakat yang cenderung bersifat musiman. Ini bersifat musiman karena adanya hari besar keagamaan (sehingga) menjadi salah satu pemicu adanya perubahan permintaan di masyarakat,” urai Pudji.

Kendati demikian, BPS menjelaskan masih terdapat komoditas pangan yang mengalami deflasi. Kondisi ini disebut mampu meredam laju inflasi, namun di sisi lain deflasi secara terus-menerus juga akan berimplikasi pada harga di tingkat produsen pangan.

Adapun komoditas pangan yang masih alami deflasi secara bulanan selama Mei antara lain daging ayam ras dengan 3,83 persen. Kemudian telur ayam ras mencatatkan deflasi semakin dalam hingga 5,14 persen. Bawang putih alami deflasi 3,06 persen.

Terkait fluktuasi harga beras, BPS melaporkan terdapat pergerakan harga yang tipis secara bulanan. Dalam pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak jauh berbeda. Rerata harga beras secara nasional masih terkendali.

“Beras premium naik 0,56 persen secara month to month. Sementara untuk beras medium naik 0,79 persen secara month to month. Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat eceran pada bulan Mei 2026, di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,38 persen secara month to month,” kata Deputi BPS Pudji.

Sementara, dalam pantauan harga beras Bapanas, misalnya pada pergerakan rerata harga beras medium secara nasional. Per 2 Juni berada di Rp 13.499 per kilogram (kg). Ini hanya naik tipis 0,32 persen dibandingkan sebulan sebelumnya dan belum melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Meskipun harga beras berfluktuasi, jika dilihat pada tingkat inflasi beras secara bulanan, justru mulai menurun. Tingkat inflasi beras pada April berada di level 0,58 persen. Sementara inflasi beras pada Mei bergerak turun menjadi 0,38 persen.

Tentunya upaya pemerintah dalam menjaga inflasi nasional telah dilaksanakan secara masif dan kontinyu. Salah satunya dengan penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) agar masyarakat secara luas dapat mengakses pangan pokok strategis dengan harga yang wajar dan terjangkau.

“Program GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, terutama saat terjadi kenaikan harga pada periode hari besar keagamaan. Ini juga menandai untuk mendukung pengendalian inflasi,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

“Tingginya pelaksanaan GPM menunjukkan antusiasme masyarakat sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah saat ini memfokuskan stabilisasi pada beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi kerbau, gula konsumsi dan minyak goreng. Hampir semua komoditas tersebut harganya stabil,” tambah Deputi Bapanas Ketut.

Adapun program pasar murah dalam bentuk GPM yang sudah terlaksana sampai di penghujung Mei telah tercapai 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Realisasi GPM tersebut telah jauh melebihi realisasi GPM Januari sampai Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.

Continue Reading

Data Pangan

Tekan Inflasi Jelang Iduladha, Bapanas Masifkan Gerakan Pangan Murah di Berbagai Daerah

Published

on

Gerakan pangan murah Bapanas. (Dok: Humas Bapanas)

Majalahtani.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong Gerakan Pangan Murah (GPM di berbagai daerah demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di tengah mulai meningkatnya permintaan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau dan tetap tersedia selama periode hari besar keagamaan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kelik Budiana, menyampaikan pemerintah terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat menjelang Iduladha.

“Kami terus mendorong adanya Gerakan Pangan Murah, dan hingga Januari-Mei tahun ini telah terjadi sebanyak 4.973 kali di 36 provinsi dan 374 kabupaten kota. Untuk bulan Mei totalnya 518 kali di 21 provinsi dan 143 kabupaten kota,” ujar Kelik di Jakarta, Senin (26/5/2026).

Menurut Kelik, pelaksanaan GPM di berbagai daerah diharapkan mampu membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga stabil dan terjangkau.

“Tentu dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, di samping itu juga bisa menekan harga sesuai HET maupun di bawah HET,” imbuhnya,” tambahnya.

Pelaksanaan GPM terbanyak pada Mei berada di Sumatera Utara sebanyak 99 kali, Jawa Barat 95 kali, dan Sulawesi Selatan 83 kali. Kegiatan ini juga berlangsung di berbagai daerah lain seperti Sulawesi Tenggara, Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, hingga Papua Selatan.

Adapun di Kabupaten Barito Utara, GPM dilaksanakan secara keliling atau disebut GPM “On The Road”. Bupati Shalahuddin mengatakan bahwa stabilisasi harga membutuhkan gerakan nyata di tingkat daerah.

“Kami tidak ingin masyarakat terbebani harga kebutuhan pokok yang melambung menjelang Idul Adha. Karena itu, gerakan ini akan terus kami jalankan,” terang Shalahuddin.

Melalui GPM “On The Road” ini, Pemkab Barito Utara berupaya menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Berbagai komoditas yang disediakan pun dipastikan memiliki kualitas yang baik dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) di pasaran.

“Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan, mengendalikan laju inflasi daerah, serta memberikan pelayanan yang menyentuh langsung ke masyarakat,” sambungnya.

GPM tersebar luas hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, pasar rakyat, hingga lingkungan permukiman warga. Di Kota Banda Aceh misalnya, kegiatan GPM berlangsung di sejumlah kecamatan, salah satunya Lueng Bata.

Di kesempatan berbeda, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal menyampaikan bahwa program pangan murah tersebut dihadirkan sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tantangan, sekaligus untuk menjaga stabilitas inflasi di daerah.

“Kegiatan pangan murah ini rutin kami lakukan di beberapa kecamatan. Namun karena menjelang Iduladha, kami berharap kegiatan ini bisa membantu mengurangi dampak inflasi dan menjaga harga tetap stabil. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” ujar Afdhal.

Afdhal menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan 1.200 paket pangan murah untuk warga Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut juga akan diperluas ke sejumlah kecamatan lain dalam beberapa hari ke depan guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Pemko juga berencana melanjutkan kegiatan serupa di beberapa kecamatan lain dalam beberapa hari ke depan,” pungkasnya.

Kegiatan GPM pada minggu Iduladha terus berlangsung di berbagai wilayah. Mendatang GPM akan dilaksanakan diantaranya di Kota Bengkulu pada 26 Mei 2026 dan Kabupaten Bekasi pada 30 Mei 2026.

Continue Reading

Data Pangan

Amran Klaim 96 Persen Pangan Diproduksi Dalam Negeri

Published

on

Majalahtani.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa Indonesia saat ini sudah meraih swasembada pangan. Amran pastikan porsi impor pangan pokok strategis hanya berkisar di 4 sampai 5 persen saja.

“Saya tanya, mana lebih banyak 3,2 juta ton atau kita produksi 73 juta ton, mana lebih banyak? Kalau dibagi tadi 3,2 juta ton dibagi 73 ton, ini produksi ya, berapa? Sekitar 4,5 persen. Hebat negeri kita, bangga dong sebagai anak bangsa. Negeriku 96 persen tidak impor dari kebutuhan dan produksi dalam negeri,” kata Amran dikutip Senin (25/5/2026)

Adapun angka 3,2 juta ton merupakan deviasi produksi terhadap kebutuhan konsumsi dari 3 jenis pangan pokok yang terpaksa masih harus dipasok dari importasi. Sementara total proyeksi produksi dalam negeri setahun untuk 11 jenis pangan pokok secara nasional berada di angka 73,7 juta ton.

Secara terperinci, angka produksi dan konsumsi selama setahun untuk 11 komoditas antara lain beras dengan produksi 34,7 juta ton yang diproyeksikan masih lebih banyak dibandingkan kebutuhan konsumsi yang 31,1 juta ton.

Kemudian jagung dengan total produksi 18 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi 16,7 juta ton. Bawang merah produksinya 1,4 juta ton dengan konsumsi 1,3 juta ton.

Selanjutnya cabai besar dengan produksi 1,5 juta ton dan konsumsi 929,2 ribu ton. Cabai rawit dengan produksi 1,6 juta ton dan konsumsi 913,6 ribu ton. Daging ayam ras produksinya 5,4 juta ton masih lebih tinggi dibandingkan konsumsi 4 juta ton.

Telur ayam ras dengan produksi 7,3 juta ton lebih besar daripada konsumsi 6,4 juta ton. Gula konsumsi diestimasikan produksi 3 juta ton dengan konsumsi 2,8 juta ton.

Terakhir, untuk 3 jenis pangan yang masih terpaksa impor antara lain kedelai dengan perkiraan produksi 240 ribu ton, sementara kebutuhan konsumsi setahun 2,7 juta ton. Bawang putih produksi dalan negeri di 23,5 ribu ton dengan konsumsi 718,5 ribu ton. Daging sapi/kerbau produksinya 610,9 ribu ton dengan konsumsi 794,3 ribu ton.

Oleh karena itu, Amran bertekad akan terus mereduksi porsi impor pangan secara nasional. Tentunya dengan akselerasi produksi dalam negeri. Ini juga menjadi sinyal bahaya kepada para pelaku anomali pangan yang justru lebih bahagia apabila Indonesia semakin banyak impor.

“Aku kerja keras. Beritahu mafia, hei kamu bersadar mafia, ini pertanian lagi kerja keras. Aku teruskan perjuangan ini. Pokoknya berantas mafia, berantas koruptor, tanam cepat. Aku teruskan ini. Selama napasku masih ada dipinjami Allah, aku akan bela rakyat kecil, bela petani peternak Indonesia,” tegas Kepala Bapanas itu.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2025, Indonesia sudah berhenti impor beras umum dan jagung pakan yang kuantitasnya pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar. Komitmen tersebut dipastikan terus dilanjutkan pada tahun 2026 ini dengan ditambah setop impor gula untuk konsumsi.

Salah satu implikasi positifnya berpengaruh pada torehan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional mencapai titik tertinggi dalam 7 tahun terakhir. NTP Tanpa Perikanan pada Desember 2025 berada di 126,11 dan masih lebih tinggi dibandingkan indeks serupa pada Desember 2024 yang 123,51.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Majalah Tani. | All Right Reserved