Majalahtani.com  –  Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 5,3 juta ton, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan nasional. Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan.

Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yudhi Harsatriadi Sandyatma, mengatakan kondisi neraca pangan nasional saat ini berada dalam situasi yang bagus, terutama untuk komoditas beras yang menjadi tulang punggung konsumsi masyarakat.

“Dan perlu kami sampaikan kepada Anda sekalian bahwa angka Cadangan Beras Pemerintah kita yang dikelola oleh Bulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton, itu adalah prestasi luar biasa dari kita semua, sebagai capaian yang sepanjang republik ini adalah yang tertinggi,” ujar Yudhi di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya penguatan stok pangan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam pengendalian inflasi pangan dan perlindungan daya beli masyarakat.

“Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, maka erat kaitannya dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk memastikan pangan terjangkau masyarakat, Bapanas memperkuat pengawasan pasar melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026.

Satgas yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum ini bertugas mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP), mutu, serta keamanan pangan di lapangan.

“Apa tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai potensi pelanggaran terhadap Harga Acuan Pemerintah maupun Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di republik ini,” kata Yudhi.

“Sehingga tim ini tidak hanya melakukan tindakan-tindakan terhadap potensi pelanggaran tersebut, tetapi juga mengantisipasi potensi-potensi kenaikan-kenaikan harga dan pelanggaran-pelanggaran dari sisi mutu dan juga keamanan pangan,” sambungnya.

Bapanas juga terus menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Per 8 Juni 2026, pelaksanaan GPM telah mencapai 5.237 kali yang tersebar di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota. Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok.

Penguatan ketahanan pangan nasional juga mendapat dukungan kuat dari Bank Indonesia (BI) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam kesempatan sama, Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali menegaskan bahwa seluruh program pengendalian inflasi pangan diarahkan pada tiga sasaran utama, yakni menjaga inflasi pangan tetap terkendali, memastikan kesinambungan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok agar manfaatnya dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun petani.

“GPIPS tidak hanya menjadi gerakan stabilisasi harga, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem pangan yang produktif, terintegrasi, dan menyejahterakan. Sasaran ini bukan sekadar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Kepala Departemen Regional BI, Rudy Brando Hutabarat mengungkapkan operasi pasar yang dilakukan di Sumatra telah mencapai 2.436 kali, sementara di Jawa sebanyak 1.911 kali. Jumlah tersebut meningkat 56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Operasi pasar kami, itu di Sumatra itu sekarang 2.436 kali. Jadi, kenapa inflasi masih stabil, kerja keras, kerja keras. Ini 2.436 kali di Sumatra dan di Jawa itu kami ada 1.911 kali operasi pasar. Untuk membantu menstabilkan pasar. Kami dibandingkan 2025, kami itu naik 56 persen operasi pasar yang kami sinergikan dengan Pemerintah Provinsi/Daerah,” jelasnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi nasional menunjukkan kondisi yang tetap terkendali. Inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 3,08 persen atau masih berada dalam rentang sasaran nasional. Sedangkan, inflasi bulanan (month-to-month) Mei berada di level 0,28 persen atau terkoreksi dari bulan sebelumnya yang berada di level 0,13 persen.

Majalahtani.com — Kondisi harga kedelai untuk keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe diminta untuk dapat selalu stabil, terutama pasokan kedelai dari importasi. Pemerintah mengingatkan agar para importir kedelai tidak ada yang menaikkan harga dengan semena-mena.

Secara tegas, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memberikan peringatan agar harga kedelai asal impor harus baik bagi perajin tahu dan tempe. Konsekuensi jika melanggar, izin impor kedelai tidak diberikan pemerintah lagi.

“Nah kemudian yang impor khususnya kedelai, kami minta pada pengusaha, tolong jangan menaikkan harga semena-mena. Kenapa? Anda sudah untung puluhan tahun. Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena ada rekomendasinya di pertanian,” kata Amran dalam suatu dialog di Jakarta dikutip Rabu (10/6/2026).

Sebagai penguatan komitmen pemerintah tersebut, Amran memastikan akan ada penelusuran ke importir kedelai apabila terjadi dampak besar yang dirasakan kalangan perajin tahu dan tempe. Untuk itu, opsi menaikkan harga tidak boleh dilaksanakan.

“Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu dan seterusnya. Kami akan cek sumbernya dari mana. Kami pas cek, kami sudah minta, kami sudah kumpulkan semua, jangan menaikkan harga semena-mena,” ujar Kepala Bapanas Amran dalam taklimatnya.

Adapun rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (GAKOPTINDO), per 8 Juni secara nasional berada di level harga Rp11.126 per kilogram (kg). Pada wilayah Jawa rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berada di Rp10.868 per kg. Namun rerata harga tertinggi ada yang menyentuh Rp11.100 per kg.

Kendati demikian, sebenarnya rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih dalan koridor. Plafon harga kedelai yang telah ditentukan pemerintah adalah berupa Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal di Rp11.500 per kg dan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp12.000 per kg.

Sekali lagi, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman meminta para importir kedelai untuk menjaga harga. Ini penting untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Namun jika tidak ada niat baik, terpaksa pemerintah akan menerapkan langkah yang tegas.

“Tolong kepeduliannya di saat kondisi seperti sekarang, karena anda sudah untung puluhan tahun. Jangan tidak peduli pada Merah Putih, pada rakyat Indonesia. Kalau aku dapat (pelanggaran), aku pastikan izinnya aku cabut dan aku tidak beri rekomendasi impor lagi,” pungkas Kepala Bapanas Amran.

Untuk diketahui, dalam rapat pembahasan kedelai yang digelar Bapanas (8/6/2026), GAKOPTINDO menyampaikan bahwa kondisi kenaikan harga kedelai impor masih relatif cukup aman. Rentang kenaikan harga saat ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi harga kedelai pada tahun 2022.

Harga kedelai sampai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berkisar Rp10.000 sampai Rp11.000 per kg. Memang terjadi kenaikan komponen biaya produksi lain antara lain kenaikan harga plastik dan kenaikan harga minyak goreng yang juga berpengaruh terhadap biaya produksi perajin. Ini yang meresahkan para perajin tahu dan tempe.

Terkait ketersediaan kedelai, Asosiasi Importir menyampaikan bahwa ketersediaan stok kedelai saat ini dengan posisi Juni 2026 sebanyak 450 ribu ton. Tentu kondisi ini masih cukup aman dalam pemenuhan kebutuhan kedelai secara nasional. Importir berkomitmen untuk menjaga kenaikan harga yang kondusif dan tidak melonjak signifikan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga kedelai nasional.

Majalahtani.com – Pemerintah memastikan tambahan penyaluran Bantuan Pangan pada 2026 sebanyak tiga kali dengan komoditas bantuan berupa beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kebijakan ini menjadi langkah antisipasi pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Bantuan Pangan Beras akan diberikan kepada sekitar 33,2 juta KPM dengan total kebutuhan mencapai kurang lebih 1 juta ton beras untuk tiga kali penyaluran.

“Melihat juga nanti akan masuk musim kemarau dan melihat perkembangan terakhir, agar harga-harga sembako tidak boleh naik dalam situasi apapun. Arahan Bapak Presiden, tidak boleh membuat masyarakat jadi susah. Oleh karena itu bantuan beras atau bantuan pangan kita tambah tiga bulan,” ujar Zulkifli Hasan saat memimpin Rakortas pada Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, penyaluran Bantuan Pangan Beras akan dimulai pada Juli 2026, sementara dua periode berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi musim paceklik dan perkembangan situasi pangan nasional.

“Sebanyak tiga kali, atau untuk tiga bulan, sepuluh kilo kali 33.244.000. Jadi kurang lebih satu juta ton. Ini agar hampir 34 juta masyarakat kita yang paling rentan tidak terdampak oleh perubahan kurs atau perubahan apapun,” tambahnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa Bapanas mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

“Badan Pangan Nasional tentu mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat. Bantuan Pangan menjadi bagian dari upaya memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetap terlindungi,” ujar Ketut.

Pelaksanaan Bantuan Pangan tahun 2026 sebelumnya telah berjalan melalui penyaluran beberapa komoditas pangan. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran Bantuan Pangan periode Februari–Maret 2026 secara nasional telah mencapai 62,16 persen atau telah diterima oleh 20,6 juta KPM. Sebanyak 413,3 ribu ton beras dan 82,6 ribu kiloliter minyak goreng telah diterima oleh masyarakat penerima manfaat.

Tambahan penyaluran Bantuan Pangan ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan pemerintah dalam menjaga kondisi pangan nasional, melalui berbagai instrumen mulai dari pengelolaan cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, hingga intervensi pada komoditas pangan strategis.

Dengan tambahan Bantuan Pangan Beras sebanyak tiga kali pada 2026, pemerintah memastikan perlindungan masyarakat tetap berjalan sekaligus menjaga akses pangan bagi kelompok rentan menghadapi berbagai tantangan ke depan.