Majalahtani.com – Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala hingga sampai menyebabkan terjadinya kelangkaan. Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian bersikukuh tidak boleh sampai terjadi kelangkaan beras. Ini karena beras melimpah yang merupakan implikasi positif pencapaian swasembada di tahun 2025.

Untuk itu, Amran telah meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk sama-sama gelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan.

“Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka,” tegas Amran dalam suatu wawancara di Jakarta dikutip Jumat (12/6/2026).

“Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka,” tambah Amran.

Pencapaian produksi beras Indonesia pun turut disebut dalam laporan Rice Outlook May 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA). USDA melaporkan produksi beras secara global periode 2025-2026 meningkat 1,5 juta ton. Pada Rice Outlook bulan April 541,3 juta ton kemudian naik menjadi totalnya 542,8 juta ton.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perubahan angka produksi beras tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam. Namun jika dibandingkan 3 negara tadi, hanya Indonesia yang memiliki angka total produksi beras setahun mencapai lebih dari 30 juta ton. Nigeria berada di angka 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton, dan Vietnam 26,2 juta ton.

“Jadi kepada teman-teman pengusaha, jangan mempermainkan harga di lapangan. Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada,” ungkap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

“Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak,” tegas Amran.

Selain itu, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman juga mendorong Perum Bulog untuk dapat menyalurkan beras premium lebih deras lagi. Jadi tidak hanya menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang merupakan beras medium.

“Justru itu Bulog harus buat beras premium lebih banyak,” ujar Amran usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI (10/6/2026) di Jakarta.

Arahan Amran tersebut senada dengan hasil Rapat Koordinasi Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Beras di Ritel Modern yang digelar Bapanas secara daring (5/6/2026). Salah satu opsi yang digagas pada rapat tersebut adalah Perum Bulog agar mempercepat intervensi pasar melalui penyaluran beras, baik medium maupun premium, guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Pasokan beras premium di ritel modern dilaporkan sedang mengalami keterbatasan. Untuk itu, menurut Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sangat mendorong Perum Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern. Ini karena Bulog mempunyai merek beras premium, sehingga merupakan kesempatan emas dalam pemasaran beras komersial Bulog.

“Bukan langka. Saya kira kan kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, (memang) tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, jadi bukan langka. Ini bisa diisi oleh Bulog,” ucap Ketut.

Adapun dalam laporan yang diterima Bapanas, per 12 Juni stok beras komersial yang ada di Bulog masih berada di angka 11,4 ribu ton. Realisasi pengadaan setara beras untuk stok komersial pun terus bergerak. Saat ini telah mencapai 45,5 ribu ton dari total pengadaan 3,1 juta ton.

Majalahtani.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Sadarestuwati, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat perlindungan terhadap peternak ayam petelur di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak cukup hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan harga jual tetap menguntungkan bagi peternak rakyat.

Diketahui, harga telur yang terjadi belakangan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, penurunan harga terjadi saat biaya produksi peternak masih tertekan oleh tingginya harga pakan, terutama jagung.

“Hari ini, peternak ayam petelur kita mengalami kejatuhan harga. Padahal ini baru rencana ada investor besar masuk, tetapi begitu rencana ini disampaikan langsung saja harga telur terjun bebas. Sementara harga pakan, harga jagung naik,” ujar Sadarestuwati dalam agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Politisi Fraksi PDIP itu meminta Kementan mengambil langkah untuk melindungi peternak dari tekanan pasar yang berpotensi merugikan usaha rakyat. Baginya, perlindungan tersebut penting agar program peningkatan produksi peternakan yang dijalankan pemerintah tidak justru menekan peternak skala kecil.

Selain menyoroti harga telur, Sadarestuwati juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan keberlanjutan usaha peternak. Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap program pengembangan peternakan mampu menciptakan pelaku usaha baru sekaligus menjaga kelangsungan usaha peternak yang sudah ada.

Dirinya bersama Komisi IV DPR menyatakan dukungan terhadap target swasembada pangan yang dijalankan Kementan. Namun, ia mengingatkan keberhasilan swasembada tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, melainkan juga dari kesejahteraan petani dan peternak yang menjadi pelaku utama sektor pangan.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan telah menyiapkan langkah untuk melindungi peternak ayam petelur dari tekanan harga. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah telah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram.

Menurut Amran, HAP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024 tersebut menjadi instrumen utama untuk menjaga harga telur di tingkat peternak agar tidak jatuh terlalu dalam. “HAP-nya Rp26.500 per kilo. Kami meminta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur, HAP-nya Rp26.500 per kilo,” ujar Amran.

Majalahtani.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan riset dan inovasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045 sekaligus menghadapi berbagai tantangan pangan, mulai dari stunting, ketergantungan impor, hingga dampak perubahan iklim.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala BRIN, Arif Satria, dalam kegiatan Economic Conference of the National Sustainable Food Programme: Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas yang diselenggarakan Metro TV bekerja sama dengan Bank Indonesia di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Arif, BRIN saat ini menjalankan tiga jalur utama untuk mendukung pembangunan nasional, yaitu memperkuat UMKM melalui riset dan inovasi, mendukung sektor industri, serta melakukan pendampingan teknologi melalui skema co-development.

“Dalam bidang pangan, berbagai tantangan seperti stunting, ketergantungan impor, ketahanan pangan, dan perlunya transformasi industri berbasis inovasi harus menjadi perhatian bersama agar Indonesia dapat menjadi lumbung pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” ucap Arif.

Selain peningkatan produksi, BRIN juga menyoroti pentingnya pengurangan food loss dan food waste yang masih tinggi. Menurutnya, pengurangan kehilangan hasil panen dan limbah pangan dapat membantu menyediakan pangan bagi jutaan orang, menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus mengurangi kerugian ekonomi.

Untuk mendukung tujuan tersebut, BRIN telah mengembangkan berbagai inovasi, mulai dari varietas unggul tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu, teknologi peningkatan produktivitas pertanian, hingga inovasi peternakan yang menghasilkan ternak unggul dengan karakteristik lebih baik.

Di sektor pascapanen, BRIN juga mengembangkan teknologi yang mampu memperpanjang masa simpan produk pertanian tanpa bergantung pada suhu rendah. Teknologi tersebut memungkinkan komoditas seperti cabai, bawang merah, buah-buahan, hingga beras bertahan lebih lama sehingga dapat mengurangi kerusakan produk dan meningkatkan peluang ekspor.

“Ke depan, arah riset pertanian akan difokuskan pada pemanfaatan genomik, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), serta sistem pertanian cerdas (smart farming) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, pengelolaan karbon, dan produktivitas lahan secara berkelanjutan,” jelas Arif.

Ia menambahkan, penguatan kedaulatan benih, peningkatan produktivitas komoditas strategis, modernisasi sektor perikanan, dan penerapan konsep Smart Farming 4.0 menjadi agenda penting dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh.

“Masa depan ketahanan pangan Indonesia bergantung pada inovasi, regenerasi kualitas tanah, kolaborasi riset, serta pemanfaatan infrastruktur laboratorium secara optimal untuk menghasilkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali, menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama stabilitas ekonomi dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang telah melampaui 280 juta jiwa, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perubahan pola konsumsi menyebabkan kebutuhan pangan nasional terus meningkat.

Namun demikian, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti distribusi pangan yang belum efisien, keterbatasan fasilitas pascapanen, perubahan iklim, serta ketidakpastian global yang memengaruhi rantai pasok dan harga pangan.

“Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti distribusi pangan yang belum efisien, keterbatasan fasilitas pascapanen, perubahan iklim, serta ketidakpastian global yang memengaruhi rantai pasok dan harga pangan,” kata Ricky.

Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, kedua lembaga menjalankan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 yang berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, penguatan distribusi pangan, serta pengembangan klaster pangan di berbagai daerah.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem pangan nasional yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan sehingga mampu menjaga kesejahteraan petani, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ungkapnya.