Majalahtani.com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kementeriannya bahkan sudah menyiapkan bibit komoditas perkebunan secara gratis, pengolahan lahan tanpa biaya, hingga pendampingan budidaya bagi pesantren yang memiliki lahan produktif.

Amran mengatakan pesantren yang memiliki lahan produktif dapat mengusulkan bantuan melalui dinas pertanian. Kementan siap membantu mulai dari pengolahan lahan hingga penyediaan bibit.

“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” ujar Amran saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, dikutip Selasa (28/7/2026)

Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat kegiatan pertanian sekaligus membangun kemandirian pangan dan kegiatan produktif bagi para santri.

“Kami ingin pesantren menjadi mandiri pangan. Yang punya lahan tinggal diusulkan melalui dinas pertanian, nanti kami bantu tanami. Bibit kami siapkan sehingga lahan-lahan pesantren bisa menjadi produktif,” jelasnya.

Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektare komoditas perkebunan strategis di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun untuk mendukung penyediaan bibit unggul dan pengembangan perkebunan rakyat.

“Semua ini untuk rakyat. Tahun ini kalau masih ada yang membutuhkan, bibit masih tersedia dan siap kami salurkan,” katanya.

Amran menilai keterlibatan pesantren dalam sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga dapat membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat dan membangun kemandirian umat.

Dalam forum tersebut, Amran juga memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui hilirisasi, antara lain pada kelapa sawit, minyak goreng, ayam, dan telur.

Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan manfaat pembangunan pertanian tidak berhenti pada produksi, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Selain pengembangan perkebunan rakyat, Amran menyampaikan bahwa pembangunan pertanian di Papua terus diperluas untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang sebelumnya difokuskan di Papua Selatan kini berkembang ke sejumlah wilayah lain di Tanah Papua karena tingginya permintaan masyarakat.

“Kami sudah membangun sawah baru dan optimalisasi lahan sekitar 138 ribu hektare. Awalnya hanya di Papua Selatan, tetapi sekarang Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya juga meminta program yang sama,” katanya.

Amran menegaskan program tersebut dilaksanakan di atas lahan milik negara maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Saudara-saudara kita di Papua juga membutuhkan kesejahteraan. Mereka justru meminta tambahan lahan pertanian agar bisa meningkatkan kehidupan mereka. Itu yang terus kita dorong,” ujarnya.

Antusiasme masyarakat, lanjutnya, terlihat dari permintaan sejumlah kepala suku agar pemerintah memperluas program cetak sawah di wilayah mereka.

“Kami sudah di bandara ketika dua kepala suku datang meminta tambahan 5.000 sampai 10.000 hektare. Artinya masyarakat di sana ingin maju melalui pertanian. Itu yang harus kita dukung bersama,” pungkas Amran.

Majalahtani.com – Fluktuasi harga tomat di tingkat petani akibat melimpahnya produksi mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah cepat melalui penguatan penyerapan hasil panen.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah menggerakkan aksi bela beli tomat dengan melibatkan pegawai Badan Pangan Nasional untuk membeli tomat hasil panen petani asal Kabupaten Cianjur seharga Rp 6.500 per kilogram.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, pada Senin (27/7/2026) tersebut menjadi bagian dari intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus memperluas akses pemasaran hasil panen.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan penguatan penyerapan hasil panen perlu dilakukan sebagai respons atas penurunan harga tomat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah juga diperlukan agar penyerapan hasil panen dapat dilakukan secara lebih luas dan memberikan dampak nyata bagi petani.

“Minggu ini harga tomat petani sedang terkoreksi. Yang biasanya sekitar Rp 12.000, sekarang hampir Rp 1.000 sampai Rp 1.600 per kilogram. Karena itu kami punya program aksi bela beli tomat petani. Kami mengajak bapak dan ibu gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menggerakkan dinas terkait agar ikut mendukung aksi ini. Dengan aksi bela beli, diharapkan petani menjadi lebih tenang karena pemerintah hadir ketika harga sedang turun,” ujar Ketut pada Rapat Koordinasi Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/7/2026).

Pada pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional memfasilitasi pemasaran tomat segar yang dipasok dari Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyerapan hasil panen saat produksi melimpah, sekaligus menjaga keseimbangan harga di tingkat petani melalui perluasan akses pasar.

Petani tomat asal Kabupaten Cianjur, Nana Ariatna, mengaku program tersebut memberikan manfaat nyata bagi petani, terutama setelah menghadapi tantangan produksi akibat musim kemarau yang cukup panjang.

“Untuk petani sendiri ini sangat membantu. Kemarau yang cukup panjang membuat banyak tanaman tidak tumbuh optimal, bahkan ada yang panen tetapi tidak bisa menanam kembali. Dengan kondisi harga yang sekarang lebih baik, tentu sangat membantu kami para petani,” ujarnya.

Nana menjelaskan, kelompok tani yang diwakilinya memasok sekitar 3,3 ton tomat ke Jakarta dan 4 ton ke Bogor sebagai bagian dari upaya memperluas pemasaran hasil panen. Menurutnya, fluktuasi harga yang tajam masih menjadi tantangan utama bagi petani hortikultura sehingga dukungan pemerintah dalam membuka akses pasar sangat dibutuhkan.

“Kalau bisa kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan karena sangat membantu petani kecil. Kadang harga naik sangat tinggi, tetapi ketika turun juga langsung drastis. Terima kasih kepada Bapanas yang sudah membantu kami memasarkan hasil panen,” tambahnya.

Respons positif juga datang dari masyarakat yang mengikuti aksi bela beli. Salah seorang pembeli, Ida, mengaku terbantu memperoleh tomat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

“Sangat membantu. Harganya jauh lebih murah dibandingkan di pasar. Harapannya bukan hanya tomat, tetapi kebutuhan pokok lainnya juga semakin terjangkau,” katanya.

Melalui penguatan penyerapan hasil panen, Badan Pangan Nasional terus mendorong keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional.

Komitmen tersebut diharapkan mampu memastikan hasil panen petani tetap terserap secara optimal, menjaga keberlanjutan usaha tani, serta menghadirkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Majalahtani.com – Pemerintah memastikan stok beras premium masih cukup tersedia, terutama produk beras premium dari BUMN. Namun memang terdapat sedikit fluktuasi harga untuk beras premium.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras premium akan terus disalurkan, termasuk ke lini pasar ritel modern. Adanya fluktuasi harga beras premium masih dalam koridor yang tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga segmentasi konsumen beras premium yang merupakan kalangan menengah ke atas, diharapkan dapat memahami.

“Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada. Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food. Rania dan lain sebagainya,” tutur Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta dikutip Sabtu (25/7/2026).

Dalam pantauan harga pangan yang dilakukan Bapanas, rerata harga beras premium secara nasional per 24 Juli berada di Rp 15.966 per kilogram (kg). Namun level harga tersebut merupakan rerata harga dari keseluruhan 3 zonasi HET beras premium.

Misalnya saja pada Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) rerata harga beras premium hanya sedikit melebihi HET. Per 24 Juli tercatat di Rp 15.224 per kg atau 2,17 persen tipis melebihi HET beras premium yang ditetapkan pada Rp 14.900 per kg.

“Kalau dilihat dari harga, relatif, tapi ada beberapa yang stabil. Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak yang menengah ke atasnya. Justru yang menengah ke atas itu memberikan semacam subsidi silang,” kata Deputi Ketut.

“Mereka mengeluarkan lebih banyak sedikit tapi masyarakat yang (paling) memerlukan, yang menengah ke bawah atau yang di bawahnya lagi, tentu dukungan bantuan dari pemerintah tidak henti-hentinya. Jadi (harga) naik sedikit, tapi intervensi pemerintah terus-menerus. Ini seimbang sebenarnya,” tambah Ketut.

Program intervensi yang dimaksud antara lain program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Sejak Januari tahun 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan ke masyarakat telah mencapai 1,4 juta ton.

Capaian tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Juli ini 520,83 ribu ton ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.

Untuk itu, Bapanas mengajak publik untuk tidak hanya melihat kondisi perberasan di hilir saja. Melainkan perlu juga mengamati kondisi di hulu terkait kondisi petani padi dalam negeri saat ini seperti apa.

“Kita jangan melihat di hilir saja. Kita harus melihat di hulu. Arahan daripada Bapak Presiden Prabowo adalah swasembada. Kalau kita ingin swasembada, tentu petani kita sedang nyaman-nyamannya sekarang, sangat nyaman berproduksi,” ungkap Deputi Bapanas Ketut.

“Kalau kita swasembada, tentu masyarakat kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam yang harganya sempat Rp 16.000 dari seharusnya yang Rp 24.000. Petani dan peternak kita harus dijaga harganya,” tutup Ketut.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) bersikukuh tidak boleh sampai terjadi kelangkaan beras. Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala.

Ini karena beras melimpah yang merupakan implikasi positif pencapaian swasembada di tahun 2025. Untuk itu, Amran telah meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk sama-sama secara berkala dengan turun ke lapangan.

“Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita (itu) langka,” tegas Amran.

“Kami bersama Satgas Pangan, pantau seluruh Indonesia. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,2 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka,” tambah Amran.

Kepala Bapanas Amran pun memberikan pesan kepada pelaku usaha perberasan agar tidak ada lagi anomali. Harga beras untuk masyarakat harus dapat terkendali dan tidak boleh ada yang mempermainkan harga.

“Jadi kepada teman-teman pengusaha, jangan mempermainkan harga di lapangan. Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada,” ungkap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

“Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak,” pungkas Amran.