Lensa Agraria
Lawan Mafia Pangan, Kementan Perketat Pengawasan Distribusi hingga Penegakan Hukum
Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang dinilai merugikan masyarakat, mengganggu distribusi, serta memengaruhi stabilitas harga pangan nasional, termasuk minyak goreng.
Penguatan pengawasan dilakukan menyusul berbagai dinamika tata niaga pangan yang kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan melalui permainan distribusi, penimbunan, maupun manipulasi harga di lapangan.
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Irham Waroihan, mengatakan praktik mafia pangan umumnya muncul ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.
“Setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat, mafia pangan selalu bergerak mencari celah. Termasuk dalam tata niaga minyak goreng,” ujar Irham di Kementan, dikutip Jumat (28/5/2026).
Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat tata niaga sawit dan minyak goreng agar distribusi serta pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Salah satu langkah yang dilakukan melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) guna memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
Namun menurutnya, penguatan pengawasan tetap diperlukan agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang merugikan masyarakat.
Karena itu, Kementan memperkuat pengawasan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir guna memastikan distribusi pangan berjalan baik, pasokan tetap tersedia, dan harga pangan tetap stabil di masyarakat.
“Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari hulu sampai hilir karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak,” katanya.
Kementan juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, distribusi, hingga pengendalian cadangan pangan berjalan optimal di lapangan.
Apabila ditemukan praktik pelanggaran seperti penimbunan maupun permainan harga, Kementan memastikan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur.
“Penegakan hukum harus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak kembali terulang,” tegas Irham.
Di tengah dinamika harga pangan, Kementan meminta masyarakat tetap tenang dan percaya terhadap langkah pengawasan yang terus diperkuat.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan yakin bahwa pemerintah akan terus mengambil langkah nyata, baik melalui pengawasan di lapangan maupun penguatan regulasi. Pemerintah tidak akan tinggal diam melawan mafia pangan,” tuturnya.
Penegakan Hukum Kepada Mafia Pangan Harus Tegas
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan penegakan hukum terhadap mafia pangan harus dilakukan secara tegas tanpa kompromi demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas pangan nasional.
“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kita diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi,” ujar Mentan Amran.
Mentan Amran juga menegaskan langkah bersih-bersih mafia pangan dilakukan baik terhadap pelaku di luar pemerintahan maupun internal kementerian.
Data Kementan mencatat selama periode 2024–2025 terdapat 94 kasus yang ditangani, terdiri atas 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak, serta 3 kasus yang melibatkan oknum pegawai internal dengan total 77 tersangka.
Selain itu, sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah telah dicabut. Dalam 10 bulan terakhir, Kementerian Pertanian juga telah mengirimkan 260 kasus kepada aparat penegak hukum (APH).
Salah satu pengungkapan terbesar adalah kasus skandal beras oplosan. Dari 268 sampel yang diperiksa di 13 laboratorium pada 10 provinsi, ditemukan 212 merek beras premium dan medium tidak sesuai standar mutu, berat, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.
Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun.
Kementan memastikan pengawasan dan penindakan terhadap praktik mafia pangan akan terus diperkuat demi melindungi masyarakat serta menjaga ketahanan pangan nasional.
Lensa Agraria
NTP Mei 2026 Naik 1,99 Persen, Mentan Amran: Bukti Pendapatan Petani Meningkat
Majalahtani.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73 atau naik 1,99 persen dibandingkan April 2026. Kenaikan tersebut menjadi indikator bahwa pendapatan yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya produksi maupun pengeluaran rumah tangga yang harus mereka tanggung.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan kenaikan NTP menjadi bukti bahwa berbagai program peningkatan produksi dan penguatan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mulai memberikan manfaat nyata bagi petani.
Menurut Amran, NTP merupakan salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Ketika nilai yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka daya beli dan kemampuan ekonomi petani ikut menguat.
“Alhamdulillah, kenaikan NTP menjadi kabar baik bagi petani Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pendapatan petani meningkat dan hasil kerja keras mereka di lapangan semakin memberikan nilai tambah. kementan akan terus berupaya menjaga agar petani memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya,” kata Amran dikutip Rabu (3/6/2026).
Amran menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah percepatan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam dua tahun terakhir, mulai dari peningkatan luas tanam, optimasi lahan, rehabilitasi dan normalisasi irigasi, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan pendampingan petani di berbagai daerah sentra produksi.
Amran menuturkan keberhasilan subsektor hortikultura mencatat kenaikan NTP tertinggi juga menunjukkan besarnya potensi komoditas hortikultura sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan agar petani memperoleh keuntungan yang optimal.
“Kita ingin petani semakin sejahtera. Karena itu fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” ujarnya.
Baca Juga: Nilai Tukar Petani Naik 1,99 Persen pada Mei 2026
Mentan Amran menambahkan, Kementan akan terus memperkuat program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani. Di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika ekonomi global, sektor pertanian Indonesia terbukti tetap mampu tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik, biaya produksi semakin efisien, dan usaha tani semakin menjanjikan. Kenaikan NTP ini harus kita jaga bersama agar manfaatnya semakin dirasakan oleh petani di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Data Pangan
Gerakan Pangan Murah Diklaim Sukses Jaga Stabilitas Inflasi Nasional
MJalahtani.com – Tingkat inflasi nasional secara umum masih terjaga sampai Mei 2026. Inflasi umum secara bulanan bergerak cukup progresif dari 0,13 persen di April, lalu menjadi 0,28 persen di Mei. Ini terjadi pula pada inflasi komponen bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan.
Dalam rilis terbarunya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan positif dari tingkat inflasi pangan. Pada Mei, level volatile food telah kembali mencatatkan inflasi 0,22 persen setelah sebelumnya di April menorehkan deflasi 0,88 persen.
“Inflasi bulan ke bulan menurut komponen, seluruh komponen mengalami inflasi. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,22 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau,” papar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dalam analisis BPS, komoditas sayuran cukup mendominasi inflasi pangan di Mei. Ini lebih dikarenakan faktor musiman karena di Mei terdapat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha. Permintaan masyarakat pun cukup tinggi yang lumayan ikut mengerek harga.
“Kenaikan harga sayuran seperti cabai, bawang merah, tomat, ini disebabkan oleh produksi atau hasil panen dan juga peningkatan konsumsi masyarakat yang cenderung bersifat musiman. Ini bersifat musiman karena adanya hari besar keagamaan (sehingga) menjadi salah satu pemicu adanya perubahan permintaan di masyarakat,” urai Pudji.
Kendati demikian, BPS menjelaskan masih terdapat komoditas pangan yang mengalami deflasi. Kondisi ini disebut mampu meredam laju inflasi, namun di sisi lain deflasi secara terus-menerus juga akan berimplikasi pada harga di tingkat produsen pangan.
Adapun komoditas pangan yang masih alami deflasi secara bulanan selama Mei antara lain daging ayam ras dengan 3,83 persen. Kemudian telur ayam ras mencatatkan deflasi semakin dalam hingga 5,14 persen. Bawang putih alami deflasi 3,06 persen.
Terkait fluktuasi harga beras, BPS melaporkan terdapat pergerakan harga yang tipis secara bulanan. Dalam pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak jauh berbeda. Rerata harga beras secara nasional masih terkendali.
“Beras premium naik 0,56 persen secara month to month. Sementara untuk beras medium naik 0,79 persen secara month to month. Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat eceran pada bulan Mei 2026, di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,38 persen secara month to month,” kata Deputi BPS Pudji.
Sementara, dalam pantauan harga beras Bapanas, misalnya pada pergerakan rerata harga beras medium secara nasional. Per 2 Juni berada di Rp 13.499 per kilogram (kg). Ini hanya naik tipis 0,32 persen dibandingkan sebulan sebelumnya dan belum melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Meskipun harga beras berfluktuasi, jika dilihat pada tingkat inflasi beras secara bulanan, justru mulai menurun. Tingkat inflasi beras pada April berada di level 0,58 persen. Sementara inflasi beras pada Mei bergerak turun menjadi 0,38 persen.
Tentunya upaya pemerintah dalam menjaga inflasi nasional telah dilaksanakan secara masif dan kontinyu. Salah satunya dengan penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) agar masyarakat secara luas dapat mengakses pangan pokok strategis dengan harga yang wajar dan terjangkau.
“Program GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, terutama saat terjadi kenaikan harga pada periode hari besar keagamaan. Ini juga menandai untuk mendukung pengendalian inflasi,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.
“Tingginya pelaksanaan GPM menunjukkan antusiasme masyarakat sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah saat ini memfokuskan stabilisasi pada beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi kerbau, gula konsumsi dan minyak goreng. Hampir semua komoditas tersebut harganya stabil,” tambah Deputi Bapanas Ketut.
Adapun program pasar murah dalam bentuk GPM yang sudah terlaksana sampai di penghujung Mei telah tercapai 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Realisasi GPM tersebut telah jauh melebihi realisasi GPM Januari sampai Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.
Lensa Agraria
Kementan Perkuat Cadangan Pakan Ternak Nasional Hadapi Kemarau 2026
Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat cadangan pakan ternak nasional sebagai langkah strategis menghadapi musim kemarau 2026 dan berbagai dinamika iklim yang berpotensi memengaruhi ketersediaan hijauan pakan.
Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas ternak, menjamin pasokan protein hewani, serta memastikan usaha peternakan tetap berjalan optimal sepanjang tahun.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa penguatan ketahanan pakan menjadi bagian penting dalam membangun sektor peternakan yang tangguh dan berkelanjutan. Ketahanan pakan merupakan fondasi utama dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor peternakan.
Karena itu, Kementerian Pertanian terus memperkuat cadangan pakan, mengembangkan Bank Pakan, serta mendorong pemanfaatan sumber daya lokal agar peternak tetap dapat berproduksi secara optimal di tengah berbagai dinamika iklim.
Pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan populasi dan produksi ternak, tetapi juga memastikan ketersediaan pakan sepanjang tahun sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan peternakan nasional.
Dengan sistem cadangan pakan yang kuat, sektor peternakan akan semakin tangguh dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan protein hewani yang cukup, aman, dan berkelanjutan.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketersediaan hijauan pakan yang selama ini menjadi sumber utama pakan ternak.
Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Tri Melasari, mengatakan pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif agar kebutuhan pakan ternak tetap terpenuhi, terutama di wilayah yang menghadapi tantangan ketersediaan pakan akibat perubahan cuaca dan iklim.
“Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan pakan ternak tetap terpenuhi, terutama bagi peternak yang berada di daerah terdampak bencana,” kata Tri.
Salah satu strategi yang terus diperkuat adalah pengembangan Bank Pakan. Melalui sistem ini, peternak dapat menyimpan cadangan pakan dalam bentuk silase dan hay yang dapat dimanfaatkan saat produksi hijauan segar menurun.
Selain itu, Kementan juga mendorong pemanfaatan hasil samping pertanian sebagai sumber pakan alternatif, seperti jerami padi, tebon jagung, dan berbagai bahan pakan lokal lainnya. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ketersediaan pakan sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pertanian.
Penguatan cadangan pakan juga dilakukan di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PKH. Kepala Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Gun Gun Gunara, mengatakan pihaknya terus meningkatkan produksi silase dan memperluas areal hijauan makanan ternak guna menjaga ketersediaan pakan sepanjang tahun.
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pakan tetap aman selama musim kemarau dan menghadapi berbagai tantangan kondisi iklim,” ujarnya.
Saat ini produksi silase di BIB Lembang telah mencapai 107,40 ton dengan rata-rata produksi 21,48 ton per bulan. Pengembangan lahan hijauan juga terus dilakukan melalui penanaman berbagai jenis tanaman pakan berkualitas seperti jagung, rumput BH, dan Indigofera yang memiliki nilai nutrisi tinggi bagi ternak.
Upaya serupa juga dilakukan peternak di berbagai daerah. Salah satunya Achmad Wahyudin, peternak sapi perah asal Garut, Jawa Barat, yang mengembangkan sistem Bank Pakan untuk menjaga ketersediaan pakan sepanjang tahun.
“Pembuatan Bank Pakan kami lakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau sekaligus menjaga ketersediaan pakan ternak sepanjang tahun,” kata Achmad.
Selain memperkuat ketahanan pakan, sistem tersebut juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani sekitar melalui kemitraan penyediaan bahan baku silase dari tanaman jagung.
Penguatan cadangan pakan ternak merupakan bagian dari agenda strategis Kementan dalam membangun sistem peternakan yang modern, adaptif, dan berdaya saing.
Dengan ketersediaan pakan yang terjamin sepanjang tahun, sektor peternakan diharapkan semakin tangguh dalam menjaga pasokan protein hewani nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan Indonesia di tengah tantangan iklim yang terus berkembang.
-
Lensa Agraria4 bulan agoPrediksi Harga Komoditas Global: Dampak Iklim terhadap Kopi dan Kakao
-
Lensa Agraria3 bulan agoLewat “Tani On Stage”, Kementan Ajak Masyarakat Belanja Pangan Tanpa Panik
-
Lensa Agraria4 bulan agoArah Kebijakan Pangan 2026: Membedah Efektivitas Anggaran
-
Inspirasi Tani4 bulan agoKisah Sukses “Petani Pulang Kampung”: Dari Korporat ke Green House
-
Lensa Agraria3 bulan agoKejar Target Swasembada Beras, Mentan Amran Perkuat Sinergi Internal Kementan
-
Lensa Agraria3 bulan agoSurvei BI: Keyakinan Konsumen Februari 2026 Masih Kuat, IKK Capai 125,2
-
Agripreneurship4 bulan agoAdaptasi Petani Lereng Merapi terhadap Perubahan Siklus Hujan
-
Uncategorized4 bulan agoPotensi Blue Economy: Menjadikan Indonesia Raja Rumput Laut Dunia
