Majalahtani.com – Implementasi penerapan label gizi Nutri-level pada minuman manis di Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari sisi industri maupun konsumen. Tanpa edukasi dan strategi pendukung, kebijakan ini dikhawatirkan tidak efektif dalam menekan konsumsi gula berlebih.

Guru Besar Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Teknologi IPB University, Prof Nuri Andarwulan, menyebutkan dalam penelitiannya, mengungkap temuan yang menunjukkan besarnya tantangan implementasi di lapangan.

“Hasil penelitian kami terhadap 100 sampel minuman siap saji di restoran dan kafe wilayah Jakarta dan Bogor, seperti minuman kopi, teh, bubble tea, cokelat baik yang mengandung susu ataupun tidak, dan lainnya menunjukkan bahwa hanya tiga minuman yang memiliki kadar gula rendah dan memenuhi kriteria kategori A hingga B,” ungkapnya dilansir dari IPB, Jumat (24/4/2026).

Sebanyak 97 minuman lainnya memiliki kandungan gula sedang hingga sangat tinggi, setara kategori C dan D atau hingga melebihi batas asupan gula harian yang direkomendasikan per takaran saji.

Temuan ini menunjukkan bahwa jika Nutri-Level diterapkan secara luas, mayoritas produk berpotensi mendapat label C dan D. Apabila kebijakan ini diterapkan tidak hanya pada minuman kemasan tetapi juga pada produk di kafe dan restoran, maka sebagian besar produk kemungkinan akan memperoleh label C dan D (kuning dan merah).

“Hal ini tentu menjadi konsekuensi besar bagi pelaku usaha,” jelasnya.

Ia menilai industri berpotensi memberikan penolakan karena dampak ekonomi yang signifikan. Pasalnya, industri kemungkinan akan menilai kebijakan ini tidak realistis karena dapat memengaruhi daya jual produk.

“Seyogyanya, pemerintah melaksanakan program bersama dengan pelaku industri sebagai langkah awal penurunan asupan gula masyarakat melalui reformulasi.”

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Wajibkan Label Nutri Level pada Pangan Siap Saji

Meski demikian, program reformulasi untuk menurunkan kadar gula berpotensi mengubah cita rasa yang sudah diterima konsumen. “Oleh karena itu, reformulasi penurunan kadar gula pada minuman secara bertahap perlu dilakukan,” ujarnya.

Tantangan lain adalah potensi penggunaan bahan tambahan pangan sebagai alternatif. Menurutnya penggunaan pemanis buatan bisa menjadi jalan pintas, meskipun tidak serta-merta menghasilkan kategori terbaik dalam sistem Nutri-Level.

Dari sisi regulasi, ia menekankan pentingnya harmonisasi antarlembaga. Mengingat pengaturan minuman kemasan saat ini berada di bawah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sementara produk di kafe dan restoran melibatkan Kementerian Kesehatan.

“Kika tidak selaras, akan muncul celah dalam implementasi kebijakan,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi konsumen, tantangan utamanya adalah penerimaan dan pemahaman. Jika sebagian besar produk diberi label C dan D, ada kemungkinan konsumen justru mengabaikan label atau mengalami kebingungan.

“Tanpa edukasi yang masif, label berpotensi tidak memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelabelan harus berjalan bersama strategi lain seperti edukasi konsumen, reformulasi pangan, program intervensi gizi, dan kebijakan fiskal. Mengingat tujuan akhir dari kebijakan ini adalah kesehatan masyarakat.

“Oleh karena itu, implementasi harus dilakukan secara bertahap, didukung insentif bagi industri, serta tidak mengabaikan bukti ilmiah yang ada,” pungkasnya.

Majalahtani.com – Founder & Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menilai gangguan rantai pasok global mulai berdampak langsung pada ketersediaan bahan baku industri (non-energi) di Indonesia. Indikasi paling nyata terlihat dari lonjakan harga plastik domestik yang meningkat hingga 50–100 persen, mencerminkan gangguan pasokan bahan baku impor yang menjadi input utama berbagai sektor manufaktur.

Kondisi ini bukan sekadar kenaikan harga, tetapi merupakan sinyal awal dari krisis stok bahan baku. Gangguan tidak hanya terjadi pada plastik, tetapi juga pada bahan kimia industri seperti sulfur dan acid, material logam seperti aluminium, serta material kritikal seperti helium yang digunakan dalam industri elektronik dan teknologi tinggi.

“Banyak dari material tersebut sulit disubstitusi dalam jangka pendek, sehingga berdampak langsung pada proses produksi,” kata dia dalam pernyataannya, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya kerentanan Indonesia semakin besar karena struktur industrinya masih bergantung pada impor. Lebih dari 70 persen kebutuhan bahan baku industri nasional dipenuhi dari luar negeri, terutama untuk sektor kimia, petrokimia, dan manufaktur berbasis material.

“Ketika pasokan global terganggu, industri domestik menghadapi risiko keterlambatan bahan baku, penurunan kapasitas produksi, serta peningkatan biaya input,” katanya.

SCI melihat bahwa gangguan saat ini bersifat multi-material shortage, yaitu berbagai jenis bahan baku terdampak secara bersamaan. Dampaknya tidak hanya pada harga, tetapi juga pada ketersediaan fisik material, yang berpotensi menekan utilisasi pabrik dan mengganggu kontinuitas produksi.

Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat memicu efek berantai berupa peningkatan lead time, kenaikan biaya produksi, serta tekanan terhadap harga produk di pasar.

Tanpa langkah mitigasi yang cepat dan terkoordinasi, gangguan pasokan bahan baku ini berpotensi menjadi hambatan struktural bagi pertumbuhan industri Indonesia. Sebaliknya, kondisi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan rantai pasok nasional dan meningkatkan daya saing industri di tengah dinamika global.

Lima Rekomendasi SCI

SCI menyampaikan lima rekomendasi bagi para pihak. Pertama, diversifikasi pasokan harus dilakukan secara agresif dan terukur; tidak lagi bergantung pada satu atau dua negara pemasok utama.

Diversifikasi dapat dilakukan dengan memetakan sumber alternatif di berbagai kawasan seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, sekaligus mengevaluasi risiko geopolitik, stabilitas pasokan, dan kesiapan logistik agar tidak menciptakan kerentanan baru dalam rantai pasok.

Kedua, strategi persediaan diperkuat melalui selective buffering berbasis risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi bahan baku kritis yang sulit disubstitusi, lalu menerapkan kebijakan persediaan yang adaptif. Pendekatan ini bukan sekadar menambah stok, tetapi memastikan ketersediaan material strategis untuk menjaga kontinuitas produksi tanpa membebani biaya inventory secara berlebihan.

Ketiga, visibilitas dan kontrol end-to-end rantai pasok harus ditingkatkan. Dalam kondisi ketidakpastian tinggi, perusahaan perlu memiliki transparansi penuh dari pemasok hulu hingga distribusi hilir. Pemanfaatan teknologi seperti digital supply chain, tracking system, dan predictive analytics menjadi kunci untuk mendeteksi potensi gangguan lebih dini dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Keempat, fleksibilitas material dan desain produk perlu dikembangkan. Perusahaan harus mulai mengkaji alternatif bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada material tertentu. Hal ini memerlukan kolaborasi antara fungsi procurement, R&D, dan produksi agar substitusi material tetap memenuhi standar kualitas dan tidak mengganggu performa produk.

Kelima, penguatan industri hulu dalam negeri harus dipercepat. Pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor bahan baku domestik, khususnya petrokimia, kimia dasar, dan material industri. Selain mengurangi ketergantungan impor, langkah ini juga perlu didukung dengan integrasi hulu–hilir agar rantai pasok nasional menjadi lebih kuat, efisien, dan adaptif terhadap gangguan global.

Majalahtani.com – Ada fenomena tidak biasa di dunia perberasan. Pada 1 April 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kenaikan harga beras di penggilingan, grosir, dan eceran yang hasilnya kompak naik.

Harga beras di penggilingan naik dari Rp13.543 per kg di Februari menjadi Rp13.617 per kg di Maret 2026. Pada periode yang sama harga beras di grosir naik dari Rp14.282 per kg menjadi Rp14.419 per kg dan di eceran naik dari Rp15.099 per kg jadi Rp15.197 per kg.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai meskipun nilanya kecil, kenaikan ini membuat beras kembali menyumbang inflasi.

Menurutnya fenomena kenaikan ini tidak biasa. Karena Maret 2026 adalah puncak panen raya. Merujuk data Kerangka Sampel Area BPS amatan Februari 2026, produksi beras diproyeksikan 5,21 juta ton. Dikurangi konsumsi 2,59 juta ton masih ada surplus 2,62 juta ton beras.

“Ketika produksi melimpah, harga biasanya turun,” ungkap dia dalam pernyataannya kepada Majalahtani, Rabu (8/4/2026).

Kedua, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog juga amat besar. Per 7 April, stok CPP dalam bentuk beras mencapai 4,6 juta ton dan telah melampaui rekor stok pada tahun sebelumnya yang pernah berada di angka 4,2 juta ton.

“Ada paradoks stok CBP melimpah kok harga beras malah naik atau tetap tinggi?,” ujarnya mempertanyakan.

Apabila diamati lebih detail, justru ada fenomena lain yang sepertinya luput dari perhatian di mana harga beras di zona II dan III mayoritas di atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan kondisi Itu sudah terjadi berbulan-bulan.

Untuk diketahui, secara umum beras dibagi dua medium dan premium. HET dibelah menjadi tiga zona. Zona I: wilayah produsen dan surplus mencakup seluruh Jawa dan Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. HET beras medium Rp13.500 dan premium Rp14.000/kg.

Zona II wilayah produsen tapi masih minus. Mencakup 14 provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Nusa Tenggara Timur, dan lima provinsi di Kalimantan (Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah). Di wilayah ini, HET beras per kg untuk medium Rp14.000 dan premium Rp15.400.

Zona III wilayah konsumen, mencakup Maluku dan Maluku Utara dan enam provinsi di Papua: Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Di zona ini, HET beras per kg untuk medium Rp15.500 dan premium Rp15.800.

“Di wilayah ini, merujuk pada Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, 7 April 2026, beras premium di Maluku berada 11,81% hingga 17,09% di atas HET, dan Papua dari 9,82% hingga 85,32% di atas HET,” jelas dia.

Sebaliknua beras medium situasinya lebih baik. Di Maluku, harga beras medium 1,81% hingga 6% di atas HET. Di Papua ada satu provinsi yang harganya di bawah HET, yakni di Papua Barat Daya, yang harganya Rp14.000/kg atau lebih rendah 9,67% dari HET (Rp15.500/kg).

“Sepertinya Pelabuhan Sorong memainkan peran penting sehingga harga tidak di atas HET. Sedangkan lima provinsi lain bergerak 1,79% hingga 66,13% di atas HET,” kata dia.

Di zona II, beras medium yang harganya dibawah HET ada di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Sisanya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur harganya antara 3,01% hingga 13,37% di atas HET.

Dari 14 provinsi, separuh di bawah HET dan separuh di atas HET. Untuk beras premium, di zona ini hanya Jambi yang harganya di bawah HET. Sementara 13 provinsi lainnya harganya bergerak dari 0,98% hingga 11,19% di atas HET.

Di zona I juga menarik. Dari 6 provinsi di Sulawesi yang masuk zona I hanya Sulawesi Selatan yang harga beras mediumnya di bawah HET. Sisanya, termasuk Bali, di atas HET.

Demikian pula beras premium. Dari 6 provinsi di Sulawesi, hanya Sulawesi Selatan yang harganya di bawah HET. Harga beras premium di Bali juga di atas HET.

“Kalau HET adalah janji pemerintah bahwa warga dijamin bisa mendapatkan beras pada batas harga toleransi tertinggi daya beli di masing-masing zona berarti janji itu sudah lama tidak bisa ditunaikan,” jelas dia.

Penyebab Harga Beras Zona II dan III di Atas HET

Menurut Khudori, setidaknya ada tiga alasan mengapa harga beras di Zona II dan III masih di atas HET. Pertama, penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) seret.

Dari Maret 2026 hingga 5 April 2026 hanya tersalur 76.829 ton. Kalau tanggal merah diasumsikan tetap ada operasi pasar SPHP berarti penyaluran harian hanya 2.134 ton beras. Dari 4 Kantor Wilayah BULOG dengan penyaluran SPHP terendah dua diantaranya ada di wilayah timur Indonesia: Maluku dan Papua Barat.

“Dalam konteks operasi pasar, harga beras di wilayah timur Indonesia yang persisten di atas HET menandakan pasar “lapar” beras,” ungkap dia.

Kedua, penyaluran bantuan pangan beras (plus MinyaKita) tergolong lambat. Dari pagu bantuan beras 664.888 ton, hingga 5 April 2026 yang tersalur baru 32.029 ton (4,82%).

“Bantuan pangan beras kepada penerima tertarget akan membantu stabilisasi, bahkan penurunan harga, beras. Ketika menerima bantuan, keluarga penerima bantuan tidak akan pergi ke pasar berbelanja beras,” jelas dia.

Ketiga, insentif menguasai stok antarmusim dan melakukan perdagangan antarwilayah dinilain tak menarik lagi. Sebab amat sulit bagi pedagang dan penggilingan bisa menjual beras sesuai HET dengan harga gabah yang ada.

“Ini, di satu sisi membuat sejumlah pelaku usaha terlempar dari pasar. Di sisi lain, perdagangan antarwilayah macet karena insentif menguasai stok antarmusim tergerus,” pungkas dia.