Ekonomi dan Bisnis
Celios Ingatkan Risiko Penugasan BUMN Pangan di Inpres Terbaru
Majalahtani.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada BUMN bidang pangan untuk mempercepat swasembada pangan. Hal tersebut ditekankan melalui Instruksi Presiden (Inpres) RI nomor 2 tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai bahwa penugasan BUMN ini menjadi boomerang bagi perekonomian nasional karena bisa menjadi persaingan yang tidak sehat dengan pelaku swasta. Salah satunya usaha peternakan telur ayam atau ayam pedaging yang bisa-bisa bersaing dengan BUMN yang mendapatkan dukungan penuh dari negara.
“BUMN mendapat jaminan pemerintah, penugasan wajib, akses penyertaan modal negara hingga koneksi langsung ke menteri teknis bidang pangan.” kata Huda dalam keterangannya kepada Majalahtani, Senin (20/4/2026).
Huda menambahkan bahwa sebesar 50 persen lebih pelaku UMKM bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Akibatnya, program ketahanan pangan justru menutup peluang pelaku usaha kecil untuk ikut andil dalam ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Tiga Regulasi Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan adanya beberapa implikasi yang berisiko ganda dari sisi fiskal dan distorsi harga di pasar. Meskipun tujuannya mengendalikan pasokan pangan jelang Super El-Nino dan memasok bahan baku MBG, tapi beberapa risiko perlu jadi early-warning.
Pertama, BUMN pangan yang kesulitan menjalankan Inpres bisa berdampak bukan cuma ke tambahan dana dari APBN tapi juga ditanggung secara keuangan internal BUMN. Bahkan efeknya bisa menjalar ke kesehatan finansial Danantara.
Beberapa kasus harusnya dijadikan bahan pertimbangan. Sebagai contoh Bulog pernah alami tekanan keuangan besar karena beban PSO operasi pasar yang tidak dikompensasi.
Selain itu ada RNI yang berulang kali merugi karena penugasan stabilisasi harga. Kasus pada Pupuk Indonesia ikut menanggung beban subsidi pupuk dengan pembayaran yang tidak selalu tepat waktu.
“Wajar publik memiliki kekhawatiran dengan penugasan ke Agrinas sebagai pemain baru tanpa rekam jejak di sektor pangan. Efek panjang ke kerugian operasional yang ditanggung oleh Agrinas, Danantara juga ke APBN bisa menambah kompleks persoalan. Pelebaran defisit APBN jadi salah satu konsekuensinya.” imbuh Bhima.
Kedua, dasar hukum instruksi presiden sebenarnya lemah, karena itu bisa dicabut kapanpun. Ada ketidakpastian dari sisi model bisnis BUMN, begitu juga pihak swasta. Padahal kontrak pembelian pangan bisa terikat jangka panjang.
“Begitu ada perubahan regulasi, pihak swasta sudah terlanjur berkontrak dengan BUMN kemudian aturan berubah lagi, ini menimbulkan ketidakpastian bisnis bagi seluruh pelaku di rantai pasok pangan. Dalam Ease of Doing Business, permasalahan ketidakpastian kebijakan selalu menduduki 5 besar masalah daya saing yang utama.” kata Bhima.
Ketiga, adanya distorsi harga karena penugasan BUMN pangan, bukan membenahi tata niaga tapi masuk menjadi pemain aktif. Ia lantas mempertanyakan jaminan harga yang diperoleh ritel apakah lebih terjangkau dengan adanya Inpres tersebut.
“Jangan sampai PSO BUMN pangan justru menambah panjang rantai pasok, ujungnya inflasi pangan yang ditanggung rumah tangga meningkat. Kalau permasalahan ada di permainan rente yang membuat marjin distributor terlalu tinggi, selesaikan masalahnya, bukan dengan BUMN menjadi new middleman- distributor baru.” kata Bhima.
Fenomena state capture dalam pengelolaan pangan mulai dari kegagalan proyek food estate di Kalimantan Tengah, peran Agrinas yang disorot pasca pengambilalihan lahan perkebunan sawit, hingga penugasan PSO BUMN pangan yang mendistorsi harga di tingkat rumah tangga jangan sampai terulang.
Baca Juga: Prabowo Izinkan Amran Ikut Rekomendasikan Bongkar Pasang Direksi BUMN Pangan
Ekonomi dan Bisnis
Rempah Indonesia Tak Cuma untuk Bumbu Dapur, Ini Peluang Pasarnya!
Majalahtani.com, Jakarta — Rempah Indonesia memiliki peluang pasar yang jauh melampaui bumbu masakan, mulai dari bahan baku kosmetik, produk kesehatan, hingga industri farmasi. Pengurus Pusat Dewan Rempah Indonesia Bidang Promosi Pemasaran dan Advokasi Sigit Ismaryanto mengungkapkan, pengembangan industri hilir dan perluasan pasar ekspor merupakan beberapa jenis peluang yang dapat digarap para pelaku usaha rempah di Indonesia.
“Tadi kita bedakan menjadi tiga klaster, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kata ‘rempah’ sampai kapan pun akan menjadi satu profitability yang luar biasa dan menjadi kebutuhan yang paling dicari,” kata Sigit dalam temu wicara AGRINEX Expo 2026 di JCC Senayan, Jakarta, dikutip Majalahtani.com, Senin (26/10/2026).
Menurut Sigit, pemanfaatan rempah untuk berbagai kebutuhan membuka peluang pengembangan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Karena itu, pelaku usaha perlu melihat rempah bukan hanya sebagai komoditas bahan baku, tetapi juga sebagai bahan untuk produk olahan yang dapat dipasarkan ke berbagai industri.
Sigit bilang, efisiensi produksi sebagai faktor penting dalam menjalankan bisnis rempah. Salah satu cara yang pernah ditempuhnya ialah memindahkan kegiatan usaha lebih dekat ke sumber bahan baku setelah pandemi COVID-19. Langkah itu dilakukannya demi menekan biaya tenaga kerja dan kebutuhan hidup, juga menghemat biaya operasional.
Dalam bisnis ekspor, Sigit mengklaim pengiriman satu kontainer dalam sebulan dapat menghasilkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan usaha dan kehidupan selama dua hingga tiga bulan. Namun, hasil tersebut bergantung pada skala serta kondisi masing-masing usaha.
Ia turut mendorong generasi muda mempelajari bisnis rempah, termasuk perdagangan ekspor, sebagai peluang untuk membangun usaha. Bagi calon eksportir, pengalaman bekerja di perusahaan ekspor dapat menjadi cara untuk memahami proses bisnis secara langsung, mulai dari pengumpulan komoditas hingga pemasaran ke pembeli internasional.
“Menjadi eksportir itu nikmat,” ucap Sigit.
Riset Rempah pada Kosmetik dan Farmasi
Pengembangan produk rempah untuk berbagai industri juga membutuhkan penelitian guna mengidentifikasi potensi pemanfaatannya. Ketua Pusat Unggulan Iptek-Perguruan Tinggi (PUI PT) Eka Yuli Astuti mengemukakan, kajian rempah dapat mencakup bidang kuliner, kosmetik, hingga farmasi.
Menurutnya, penelitian tersebut dapat menggabungkan kajian manuskrip kuno yang mencatat penggunaan rempah dalam pengobatan tradisional dengan pembuktian ilmiah modern. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pemanfaatan rempah berdasarkan catatan sejarah sekaligus mengkajinya melalui ilmu pengetahuan saat ini.
“Nah, sampai ke kegunaannya. Jadi, rempah yang akan kami bahas di masa mendatang ini adalah untuk secara academic evidence. Yang pertama memang untuk kuliner, culinary herb, untuk seasoning, untuk bumbu-bumbu. Yang kedua adalah untuk kosmetik, dan ketiga untuk farmasi,” papar Eka.
Selain penelitian, Eka menyebut pengenalan rempah Indonesia kepada masyarakat internasional dilakukan melalui pengembangan Galeri Rempah Nusantara. Galeri ini dilengkapi koleksi rempah dan kode QR berisi informasi mengenai komoditas, sementara materi edukasinya turut dikembangkan dalam sejumlah bahasa asing.
Eka juga menyoroti standardisasi sebagai aspek penting dalam persaingan rempah di pasar global. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian ialah kayu manis Indonesia atau cinnamomum burmannii. Menurutnya, bukti penelitian dan standardisasi diperlukan agar karakteristik kayu manis Indonesia dapat dipahami pasar internasional, terutama di tengah persaingan dengan produk sejenis dari negara lain.
Ekonomi dan Bisnis
BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,75%, Rupiah Tertekan hingga Rp17.985 per Dolar AS
Majalahtani.com, Jakarta — Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026. Keputusan ini diambil di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mencapai Rp17.985 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 20 Oktober 2026.
Gubernur BI Destry Damayanti mengemukakan, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Tekanan ini dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan arah kebijakan moneter AS yang cenderung ketat.
“Bank Indonesia terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak gejolak global,” kata Destry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Rabu (21/10/2026).
Selain mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, BI menetapkan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen dan menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen.
BI juga memperkuat insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai, demi menarik aliran modal asing. Destry menyebut, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing domestik.
“Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk memperkuat kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA),” papar Destry.
Destry mengklaim, tekanan terhadap rupiah terjadi seiring meningkatnya ketidakpastian global. BI mencatat, rupiah melemah 0,61 persen secara point–to–point dibandingkan posisi akhir September 2026. Di pasar keuangan, arus investasi portofolio asing juga masih menghadapi tekanan, terutama pada instrumen saham.
Destry memaparkan, pada triwulan III 2026, investasi portofolio asing mencatat arus keluar bersih atau net outflows sebesar 0,08 miliar dolar AS. Namun, hingga 19 Oktober 2026, aliran investasi portofolio asing pada triwulan IV berbalik mencatat arus masuk bersih atau net inflows sebesar 0,66 miliar dolar AS, ditopang oleh aliran dana ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
Ia menilai, kebijakan insentif yang diberlakukan sejak Juni 2026 telah menarik aliran masuk modal asing sebesar 9,9 miliar dolar AS hingga 20 Oktober 2026.
“Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan nilai tukar Rupiah bergerak stabil didukung komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik,” ujar Destry.
Di sisi lain, Destry memproyeksi perekonomian domestik masih menunjukkan daya tahan. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga, sementara investasi tumbuh positif dengan dukungan belanja pemerintah dan mulai menguatnya investasi swasta. Kinerja ekspor nonmigas juga meningkat.
Destry memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen. Sementara itu, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan (year–on–year/yoy), masih berada dalam sasaran inflasi BI sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Ia memastikan, BI tetap menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Pertumbuhan kredit perbankan pada September 2026 tercatat sebesar 13,26 persen yoy, sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 8,22 persen.
“Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian,” tutupnya.
Ekonomi dan Bisnis
Sang Hyang Seri Jajaki Biochar untuk Pertanian Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon
Majalahtani.com, Jakarta — PT Sang Hyang Seri (Persero) menjajaki peluang bisnis perdagangan karbon (carbon trading) dari pemanfaatan biochar (arang hayati) di sektor pertanian. Teknologi berbahan biomassa ini berpotensi memperbaiki kualitas tanah dan dapat menyimpan karbon dalam jangka panjang, sehingga membuka peluang nilai ekonomi baru di luar bisnis perbenihan.
Direktur Utama Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho mengatakan, pengembangan biochar tidak hanya diarahkan untuk mendukung produktivitas tanaman padi, tetapi juga membuka peluang usaha berbasis lingkungan. Potensi ini dijajaki melalui kerja sama dengan PT Legasi Alam Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
“Ke depan, kami melihat biochar tidak hanya sebagai teknologi untuk mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga memiliki potensi menciptakan nilai ekonomi baru melalui penyimpanan karbon jangka panjang,” kata Adhi dalam keterangan tertulis, dikutip Majalahtani.com, Jumat (16/10/2026).
Adhi menerangkan, arang hayati merupakan material kaya karbon yang dihasilkan melalui pemanasan biomassa dalam kondisi oksigen terbatas. Menurutnya, material ini dalam sektor pertanian berpotensi meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air dan unsur hara, sekaligus mendukung perbaikan kualitas lahan.
Bagi pihaknya, pemanfaatan teknologi tersebut membuka peluang untuk mengintegrasikan peningkatan produktivitas pertanian dengan pengembangan bisnis rendah karbon. Meskipun demikian, realisasi perdagangan karbon masih memerlukan kajian kelayakan teknis, pengukuran dan verifikasi penyimpanan karbon, serta pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Adhi menilai, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan benih unggul. Kualitas lahan dan penggunaan teknologi budidaya juga perlu mendapat perhatian agar produktivitas pertanian dapat meningkat secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan, kerja sama dengan Legasi Alam Indonesia ini menjadi tahap awal untuk menjajaki penelitian dan pengembangan biochar, diseminasi teknologi, serta edukasi mengenai penerapannya di sektor pertanian.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin membuka peluang pengembangan teknologi biochar yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi produktivitas pertanian sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Direktur Utama Legasi Alam Indonesia Philip Cecil Rickard berharap, kerja sama ini dapat mendorong pengembangan teknologi arang hayati yang sesuai dengan kebutuhan pertanian Indonesia. Ia meyakini, pengalaman BUMN ini di sektor pertanian dan perbenihan dapat mendukung perluasan penerapan inovasi tersebut.
“Kami melihat potensi besar pemanfaatan teknologi biochar dalam mendukung perbaikan kualitas tanah dan pengelolaan pertanian yang lebih berkelanjutan,” ujar Philip.
Menurut Philip, sinergi antara pengembangan teknologi dan pengalaman Sang Hyang Seri di sektor pertanian dapat membuka peluang penerapan inovasi yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami optimistis sinergi ini dapat membuka peluang pengembangan solusi pertanian yang lebih inovatif, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus mendukung upaya bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
-
Analisis Pasar7 bulan agoParadoks Beras: Stok Melimpah, Tapi Harga Tetap Tinggi
-
Lensa Agraria9 bulan agoPrediksi Harga Komoditas Global: Dampak Iklim terhadap Kopi dan Kakao
-
Lensa Agraria9 bulan agoArah Kebijakan Pangan 2026: Membedah Efektivitas Anggaran
-
Data Pangan6 bulan agoHarga Referensi CPO dan Biji Kakao Naik per Mei 2026
-
Inspirasi Tani4 bulan agoJimmy Sartika, Peracik Cerutu Lokal yang Ingin Indonesia Sejajar dengan Kuba
-
Teknologi Tani4 bulan agoMengenal PM-AAS: Strategi Mentan Amran Lipat Gandakan Populasi Tanaman dan Hasil Panen
-
Agripreneurship2 bulan agoAchmad Dahlan: Dari Pemuda Desa Lumajang, Menatap Dunia Lewat Rempah
-
Lensa Agraria8 bulan agoLewat “Tani On Stage”, Kementan Ajak Masyarakat Belanja Pangan Tanpa Panik
