Majalahtani.com – Ada fenomena tidak biasa di dunia perberasan. Pada 1 April 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kenaikan harga beras di penggilingan, grosir, dan eceran yang hasilnya kompak naik.

Harga beras di penggilingan naik dari Rp13.543 per kg di Februari menjadi Rp13.617 per kg di Maret 2026. Pada periode yang sama harga beras di grosir naik dari Rp14.282 per kg menjadi Rp14.419 per kg dan di eceran naik dari Rp15.099 per kg jadi Rp15.197 per kg.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai meskipun nilanya kecil, kenaikan ini membuat beras kembali menyumbang inflasi.

Menurutnya fenomena kenaikan ini tidak biasa. Karena Maret 2026 adalah puncak panen raya. Merujuk data Kerangka Sampel Area BPS amatan Februari 2026, produksi beras diproyeksikan 5,21 juta ton. Dikurangi konsumsi 2,59 juta ton masih ada surplus 2,62 juta ton beras.

“Ketika produksi melimpah, harga biasanya turun,” ungkap dia dalam pernyataannya kepada Majalahtani, Rabu (8/4/2026).

Kedua, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog juga amat besar. Per 7 April, stok CPP dalam bentuk beras mencapai 4,6 juta ton dan telah melampaui rekor stok pada tahun sebelumnya yang pernah berada di angka 4,2 juta ton.

“Ada paradoks stok CBP melimpah kok harga beras malah naik atau tetap tinggi?,” ujarnya mempertanyakan.

Apabila diamati lebih detail, justru ada fenomena lain yang sepertinya luput dari perhatian di mana harga beras di zona II dan III mayoritas di atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan kondisi Itu sudah terjadi berbulan-bulan.

Untuk diketahui, secara umum beras dibagi dua medium dan premium. HET dibelah menjadi tiga zona. Zona I: wilayah produsen dan surplus mencakup seluruh Jawa dan Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. HET beras medium Rp13.500 dan premium Rp14.000/kg.

Zona II wilayah produsen tapi masih minus. Mencakup 14 provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Nusa Tenggara Timur, dan lima provinsi di Kalimantan (Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah). Di wilayah ini, HET beras per kg untuk medium Rp14.000 dan premium Rp15.400.

Zona III wilayah konsumen, mencakup Maluku dan Maluku Utara dan enam provinsi di Papua: Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Di zona ini, HET beras per kg untuk medium Rp15.500 dan premium Rp15.800.

“Di wilayah ini, merujuk pada Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, 7 April 2026, beras premium di Maluku berada 11,81% hingga 17,09% di atas HET, dan Papua dari 9,82% hingga 85,32% di atas HET,” jelas dia.

Sebaliknua beras medium situasinya lebih baik. Di Maluku, harga beras medium 1,81% hingga 6% di atas HET. Di Papua ada satu provinsi yang harganya di bawah HET, yakni di Papua Barat Daya, yang harganya Rp14.000/kg atau lebih rendah 9,67% dari HET (Rp15.500/kg).

“Sepertinya Pelabuhan Sorong memainkan peran penting sehingga harga tidak di atas HET. Sedangkan lima provinsi lain bergerak 1,79% hingga 66,13% di atas HET,” kata dia.

Di zona II, beras medium yang harganya dibawah HET ada di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Sisanya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur harganya antara 3,01% hingga 13,37% di atas HET.

Dari 14 provinsi, separuh di bawah HET dan separuh di atas HET. Untuk beras premium, di zona ini hanya Jambi yang harganya di bawah HET. Sementara 13 provinsi lainnya harganya bergerak dari 0,98% hingga 11,19% di atas HET.

Di zona I juga menarik. Dari 6 provinsi di Sulawesi yang masuk zona I hanya Sulawesi Selatan yang harga beras mediumnya di bawah HET. Sisanya, termasuk Bali, di atas HET.

Demikian pula beras premium. Dari 6 provinsi di Sulawesi, hanya Sulawesi Selatan yang harganya di bawah HET. Harga beras premium di Bali juga di atas HET.

“Kalau HET adalah janji pemerintah bahwa warga dijamin bisa mendapatkan beras pada batas harga toleransi tertinggi daya beli di masing-masing zona berarti janji itu sudah lama tidak bisa ditunaikan,” jelas dia.

Penyebab Harga Beras Zona II dan III di Atas HET

Menurut Khudori, setidaknya ada tiga alasan mengapa harga beras di Zona II dan III masih di atas HET. Pertama, penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) seret.

Dari Maret 2026 hingga 5 April 2026 hanya tersalur 76.829 ton. Kalau tanggal merah diasumsikan tetap ada operasi pasar SPHP berarti penyaluran harian hanya 2.134 ton beras. Dari 4 Kantor Wilayah BULOG dengan penyaluran SPHP terendah dua diantaranya ada di wilayah timur Indonesia: Maluku dan Papua Barat.

“Dalam konteks operasi pasar, harga beras di wilayah timur Indonesia yang persisten di atas HET menandakan pasar “lapar” beras,” ungkap dia.

Kedua, penyaluran bantuan pangan beras (plus MinyaKita) tergolong lambat. Dari pagu bantuan beras 664.888 ton, hingga 5 April 2026 yang tersalur baru 32.029 ton (4,82%).

“Bantuan pangan beras kepada penerima tertarget akan membantu stabilisasi, bahkan penurunan harga, beras. Ketika menerima bantuan, keluarga penerima bantuan tidak akan pergi ke pasar berbelanja beras,” jelas dia.

Ketiga, insentif menguasai stok antarmusim dan melakukan perdagangan antarwilayah dinilain tak menarik lagi. Sebab amat sulit bagi pedagang dan penggilingan bisa menjual beras sesuai HET dengan harga gabah yang ada.

“Ini, di satu sisi membuat sejumlah pelaku usaha terlempar dari pasar. Di sisi lain, perdagangan antarwilayah macet karena insentif menguasai stok antarmusim tergerus,” pungkas dia.

Majalahtani.com – Bank Indonesia (BI) menegaskan stabilitas nilai tukar rupiah menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan eskalasi konflik geopolitik internasional.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyampaikan pihaknya akan mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter guna menjaga stabilitas pasar keuangan domestik, khususnya pergerakan nilai tukar.

“Untuk itu, BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimiliki dan juga kebijakan OM untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” kata dia dalam pernyataannya, Selasa (7/4/2026).

BI memastikan kehadirannya di pasar keuangan dilakukan secara konsisten dan terukur. Intervensi dilakukan di berbagai segmen pasar valuta asing, meliputi pasar spot domestik, transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar Non-Deliverable Forward (NDF) di offshore market.

Lebih lanjut, Destry menilai dampak konflik di Timur Tengah tidak sepenuhnya negatif bagi Indonesia. Kenaikan harga komoditas global justru berpotensi memberikan sentimen positif bagi perekonomian nasional.

Sebagai negara eksportir komoditas, Indonesia dinilai memiliki bantalan ekonomi yang dapat membantu mengimbangi tekanan terhadap rupiah akibat meningkatnya risiko global.

“⁠Dampak konflik Timur Tengah bersifat dua arah, di mana kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai negara eksportir dapat memberikan efek positif bagi perekonomian kita,” ungkap dia.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah ke level Rp17.105 pada perdagangan Selasa (7/4/2026). Mata uang Garuda melemah 75 poin dibandingkan posisi sebelumnya di Rp17.035 per USD.