Majalahtani.com – Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memastikan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) tidak akan mengganggu kontrak yang telah dimiliki para pelaku usaha.

Menurutnya, seluruh kontrak yang sudah dimiliki perusahaan akan tetap dihormati dan dijalankan seperti biasa selama tidak ditemukan indikasi praktik under-invoicing maupun transfer pricing.

“Kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan dan itu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki. Selama tidak terjadi under-invoicing dan transfer pricing, ini berjalan sebagaimana biasanya,” ujar Dony di Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Untuk mendukung pengawasan, Danantara saat ini tengah mengembangkan sistem digital yang memungkinkan seluruh transaksi ekspor SDA dapat dipantau secara lebih transparan dan wajar.

“Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan,” kata Dony.

Baca Juga: POPSI Khawatir Aturan Ekspor SDA Bebani Petani Sawit dan Turunkan Harga TBS

Ia pun meminta para pengusaha maupun masyarakat tidak khawatir terhadap implementasi kebijakan tersebut karena seluruh aktivitas ekspor dan kontrak yang sudah berjalan tetap berlangsung normal.

“Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026,” tuturnya.

Dony menambahkan, media dan masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut serta memberikan masukan guna memastikan tata kelola ekspor SDA berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Majalahtani.com – Pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipastikan tidak terpengaruh terhadap rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita. Ini karena stok Minyakita yang ada di Perum Bulog untuk program bantuan pangan telah terpenuhi.

Hingga 5 Juni, realisasi salur bantuan pangan secara nasional telah mencapai 55,37 persen atau telah diterima sebanyak 18,4 juta KPM. Secara kuantitas, total beras yang dibutuhkan sebanyak 664,9 ribu ton dan Minyakita 132,9 kiloliter. Dengan realisasi hari ini, masih ada beras 296,7 ribu ton dan Minyakita 59,3 ribu kiloliter yang masih terus akan disalurkan sampai akhir Juni.

Dalam laporan yang diterima Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan beras untuk bantuan pangan tersebut masih sangat memadai dengan total stok beras Bulog yang masih 5,3 juta ton. Sementara kebutuhan stok Minyakita untuk bantuan pangan juga telah disiapkan sepenuhnya.

Sampai awal Juni, pengadaan Minyakita untuk bantuan pangan telah menyentuh hampir 99 persen. Dari total kebutuhan Minyakita untuk bantuan pangan telah diperoleh stok sebanyak 131,4 ribu kiloliter. Dari seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog, Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masih berproses sedikit lagi untuk pengadaan Minyakita program bantuan pangan.

Terkait itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan tatkala pemenuhan stok Minyakita untuk penyaluran bantuan pangan telah tuntas, maka Bulog dapat berfokus pula pada penyaluran Minyakita ke pasar-pasar. Apalagi periode salur bantuan pangan akan dicukupkan sampai akhir Juni ini.

“Dengan hampir rampungnya penyaluran bantuan pangan, stok Minyakita pemerintah yang dikelola Bulog selanjutnya bakal disalurkan seluruhnya ke pasar-pasar rakyat,” ungkap Deputi Bapanas Ketut di Jakarta dikutip Jumat (5/6/2026).

Penggencaran distribusi bantuan pangan diyakini Bapanas dapat ikut membantu intervensi pengendalian harga pangan pokok strategis. Apalagi pemerintah juga tengah berupaya menderaskan pasokan Minyakita bagi masyarakat, terutama ke pasar rakyat.

“Kami telah meminta Bulog untuk segera mengeksekusi bantuan pangan sampai Juni. Nah kalau bisa dikeluarkan, tentu bisa akan mengendalikan posisi harga, menstabilkan harga beras sekaligus menstabilkan harga minyak goreng tentunya,” ucap Ketut.

“Karena apa? Minyak goreng yang harus didistribusikan pada bantuan pangan tersebut kurang lebih 132,9 ribu kiloliter. Itu banyak. Jadi kalau bisa serentak dikeluarkan sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita,” tambah dia.

Untuk anggaran pelaksanaan program bantuan pangan telah tersedia di Bapanas. Totalnya Rp 14,074 triliun sebagai salah satu bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan sokongan pangan sebagai bantalan ekonomi.

Di sisi lain, rencana penyesuaian HET Minyakita oleh pemerintah masih perlu mempertimbangkan harga keekonomian minyak goreng saat ini. Besaran HET dan waktu penerapannya juga perlu melihat perkembangan harga minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian memastikan pemenuhan pasokan beras dan minyak goreng untuk kebutuhan domestik mampu terpenuhi dari hasil petani Indonesia sendiri. Ini juga termasuk untuk stok program bantuan pangan. Kuncinya ada pada kesejahteraan petani pangan dalam negeri yang senantiasa dijaga pemerintah.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Karena itu fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” ujar Amran.

“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik, biaya produksi semakin efisien, dan usaha tani semakin menjanjikan. Kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) ini harus kita jaga bersama agar manfaatnya semakin dirasakan oleh petani di seluruh Indonesia,” tambah Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Adapun sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), NTP pada Mei 2026 meraih indeks tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Indeks NTP secara umum berada di 127,73. Sementara NTP Tanpa Perikanan di Mei 2026 juga semakin tinggi di 128,49. NTP Tanpa Perikanan tersebut meningkat drastis terhadap rekor sebelumnya yang pernah 126,11 di Desember 2025.

Majalahtani.com – Pemerintah berencana untuk menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) harga Minyakita. Hal tersebut terkemuka dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Bidang Pangan hari ini, Kamis, (4/6/2026),

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan penyesuaian HET Minyakita mempertimbangkan harga keekonomian minyak goreng saat ini.

Namun, besaran HET dan waktu penerapannya perlu melihat perkembangan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Hari ini, kami menyepakati penyesuaian HET untuk Minyakita. Harga dan waktu pelaksanaannya masih perlu melihat perkembangan harga CPO. Kami akan memonitor perkembangan harga CPO untuk menetapkan besaran HET Minyakita,” ujar pria akrab disapa Busan, dalam rakortas tersebut.

Mendag Busan menyebut, pemerintah telah mengevaluasi nilai keekonomian minyak goreng untuk mendukung rencana penyesuaian harga Minyakita tersebut. Sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan, antara lain, harga bahan baku CPO, biaya produksi, distribusi, hingga biaya kemasan.

“Pada prinsipnya, hitung-hitungannya sudah ada. Harga CPO saat penetapan HET sebelumnya sudah berbeda dengan yang sekarang. Kemudian, biaya produksi, distribusi, dan kemasan juga naik. Maka, kami perlu hitung kembali harga keekonomiannya,” ungkap Mendag Busan.

Minyakita merupakan instrumen intervensi pasar melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Tujuannya untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri ketika harga minyak kelapa sawit global meningkat.

Minyakita bukan minyak goreng subsidi serta tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasokannya dipenuhi dari skema DMO dan dijual ke konsumen dengan acuan HET. Lebih lanjut, penyaluran Minyakita harus difokuskan untuk mengisi pasokan ke pasar rakyat.