Lensa Agraria
Pemerintah Terbitkan Tiga Regulasi Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
Majalahtani.com – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional sebagai salah satu fondasi untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Untuk mendukung upaya tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tiga regulasi terbaru.
Pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Peraturan ini diterbitkan untuk mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat penyediaan infrastruktur pascapanen di wilayah Indonesia.
“Percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pascapanen, perlu dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah berupa percepatan perizinan/nonperizinan, penyediaan lahan, dan penyelesaian hambatan maupun permasalahan,” tulis Perpres 14/2026 tersebut.
Dengan percepatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan sewa gudang dan mendorong pemerataan ketersediaan infrastruktur paspacapanen di seluruh wilayah Indonesia.
“Dalam upaya mewujudkan Asta Cita kedua yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan melalui penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, mengurangi ketergantungan sewa gudang, dan pemerataan ketersediaan infrastruktur pascapanen di seluruh wilayah Indonesia, serta dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, perlu dukungan penyediaan infrastruktur pascapanen di wilayah Indonesia,” tulis Perpres tersebut.
Kedua, Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa.
Dalam rangka pencapaian program prioritas nasional di bidang swasembada pangan yang memerlukan penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di bidang pertanian, melalui Inpres ini Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Keuangan (Menkeu), Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).
“Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan percepatan ketersediaan bahan pangan dari produksi dalam negeri dan peningkatan pengelolaan distribusi pangan, pola konsumsi pangan, aksesibilitas pangan, dan sistem budi daya pertanian berkelanjutan melalui peran serta aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan,” disebutkan dalam Inpres.
Selain itu, diinstruksikan juga untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan dalam ketersediaan bahan pangan dari produksi dalam negeri dan peningkatan pengelolaan distribusi pangan, pola konsumsi pangan, aksesibilitas pangan, dan sistem budi daya pertanian berkelanjutan.
Selain instruksi tersebut, melalui Inpres ini Presiden juga memberikan instruksi khusus yang berbeda kepada Mentan, Menkeu, Kepala BP BUMN, dan Kepala BP Danantara.
“Memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara di bidang pertanian, agroindustri, dan logistik pangan, yang meliputi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Rajawali Nusantara lndonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum BULOG, dan badan usaha milik negara lainnya dalam rangka percepatan swasembada pangan bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” salah satu instruksi yang ditujukan pada Mentan.
Peraturan ketiga yang diterbitkan adalah Inpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026-2029. Inpres ini dikeluarkan untuk mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah sekaligus mendorong peningkatan pendapatan para petani.
“Dalam rangka mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada jagung, serta meningkatkan pendapatan petani,” disebutkan dalam Inpres 3/2026.
Inpres ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan, Menko Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mentan, Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Koperasi (Menkop), Menkeu, dan Menperin.
Selain para menteri, Inpres 3/2026 juga ditujukan kepada Kepala BP BUMN, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), serta para kepala daerah dan Direktur Utama Perum Bulog.
Ekonomi dan Bisnis
Kementan Siapkan Rp1,3 T untuk Perluas Lahan Tebu di 8 Provinsi
Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat pengembangan kawasan tebu skala masif seluas 97.970 hektare pada 2026. Hal ini sebagai langkah konkret mewujudkan swasembada gula nasional.
Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Ali Jamil menegaskan, seluruh tahapan krusial dipacu agar implementasi di lapangan berjalan tepat waktu dan terukur.
“Kementerian Pertanian berharap percepatan pengembangan kawasan tebu ini tidak hanya mampu meningkatkan produksi dan rendemen gula nasional, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani serta mendorong kemandirian industri gula dari hulu hingga hilir,” katanya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Kawasan Tebu yang digelar Direktorat Jenderal Perkebunan secara daring, Kamis (16/4/2026),
Sebagai informasi, pengembangan kawasan tebu 2026 ditargetkan seluas 97.970 hektare dengan dukungan APBN sebesar Rp1,3 triliun. Kegiatan ini tersebar di sejumlah provinsi strategis, dengan Jawa Timur sebagai lokasi utama, disusul Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta pengembangan di wilayah luar Jawa seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Banten sebagai lokus pengembangan baru.
Untuk menjamin percepatan, Kementan menargetkan penyelesaian Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) paling lambat pertengahan Mei 2026, sebelum musim giling dimulai pada 17 Mei. Sinkronisasi ini dinilai krusial agar siklus tanam, tebang, dan produksi gula berjalan optimal.
Di sisi hulu, pengadaan benih dipercepat melalui optimalisasi kontrak berjalan dan pemanfaatan sumber benih yang tersedia, serta sinkronisasi jadwal tanam dengan periode tebang dan giling yang berlangsung Mei hingga November 2026. Bahkan, perluasan areal telah didorong lebih awal sejak April guna mengamankan capaian target tanam.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pemerintah melakukan penyesuaian lokasi kegiatan melalui relokasi sebagian alokasi ke wilayah yang lebih siap, yang akan diikuti dengan revisi DIPA. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program secara lebih terarah dan optimal.
Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara intensif terhadap kegiatan tahun 2025 dan 2026 untuk menjaga produktivitas dan rendemen tebu. Antisipasi risiko iklim, termasuk potensi El Nino, juga disiapkan melalui penyediaan sumber air dan pompanisasi guna mencegah kekeringan.
Dari sisi hilir, sinergi lintas sektor terus diperkuat. Kementan menggandeng BUMN, khususnya PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), bersama pelaku usaha dan pabrik gula swasta untuk memastikan konsolidasi program berjalan efektif di lapangan. Selain itu, seluruh pihak didorong untuk mempercepat finalisasi CPCL, memastikan kejelasan status lahan, serta memperkuat koordinasi dan monitoring kesiapan lahan, benih, dan jadwal tanam.
Upaya mitigasi juga dilakukan secara terencana melalui pemetaan potensi kendala dan penyusunan langkah antisipatif yang terukur.
Secara terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, percepatan ini merupakan implementasi langsung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian gula nasional.
“Kita tidak ingin terus bergantung pada impor. Seluruh jajaran harus bergerak cepat, terukur, dan terintegrasi, mulai dari penyiapan lahan, benih, hingga penguatan industri gula,” tegasnya.
Ia optimistis, dengan kerja cepat dan kolaborasi kuat antara pemerintah, BUMN, dan swasta, target swasembada gula bukan lagi wacana, melainkan target yang semakin dekat untuk diwujudkan.
“Kami ingin program ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani dan daya saing industri gula nasional,” pungkasnya.
Ekonomi dan Bisnis
Kinerja Pertanian Indonesia Makin Tangguh dan Mandiri
Majalahtani.com – Kinerja sektor pertanian Indonesia terus menunjukkan tren yang semakin kuat dan menyeluruh. Tidak hanya ditandai dengan lonjakan ekspor dan penurunan impor, berbagai indikator strategis lainnya juga mengonfirmasi bahwa transformasi pertanian nasional berjalan efektif dan berdampak nyata.
Berdasarkan data, nilai ekspor sektor pertanian (segar dan olahan) mengalami kenaikan sebesar Rp166,71 triliun atau tumbuh 28,26 persen, sementara impor turun sebesar Rp41,68 triliun atau terkoreksi 9,66 persen. Kinerja ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian Indonesia semakin kompetitif di pasar global sekaligus mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari strategi besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Ini bukan kerja satu program, tapi orkestrasi besar. Produksi kita naik, ekspor meningkat tajam, impor kita tekan. Artinya, fondasi pertanian kita semakin kuat dan semakin mandiri,” ujar Amran, Jumat (17/4/2026)
Penguatan tersebut semakin terlihat dari peningkatan signifikan pendapatan sektor pertanian. Total kenaikan pendapatan mencapai Rp437,25 triliun yang berasal dari peningkatan produksi padi, jagung, komoditas non-pangan, serta kontribusi ekspor. Bahkan, dari sisi efisiensi devisa, Indonesia berhasil menghemat impor hingga Rp34 triliun.
Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga tercermin dari lonjakan produksi nasional. Produksi beras Indonesia tercatat meningkat 4,07 juta ton atau tumbuh 13,29 persen, yang mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu hanya satu tahun. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN sebagai produsen beras terbesar.
Di sisi cadangan pangan, posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4,8 juta ton pada April 2026, dengan proyeksi akhir bulan menembus angka 5 juta ton, ini tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini menjadi bantalan strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
“Cadangan kita tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal rasa aman bagi rakyat Indonesia. 4,8 juta ton, akhir April 5 juta ton ini sudah terlihat. Kita pastikan stok cukup, harga stabil, dan petani tetap untung,” tegas Amran.
Kinerja positif juga terlihat dari sisi kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, menandakan daya beli dan pendapatan petani meningkat signifikan.
Sementara itu, sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif. PDB sektor pertanian pada 2025 tumbuh 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Penguatan lainnya datang dari sisi global, di mana harga beras dunia justru mengalami penurunan hingga 44,2 persen. Namun di tengah tekanan tersebut, Indonesia mampu bertahan bahkan menghentikan impor beras, menunjukkan ketahanan sistem produksi nasional yang semakin kuat.
Selain itu, transformasi menuju pertanian modern juga memberikan dampak signifikan. Efisiensi biaya produksi mampu ditekan hingga 50 persen, sementara produktivitas meningkat hingga 100 persen. Hal ini didorong oleh penggunaan benih unggul, mekanisasi (alsintan), serta program pompanisasi dan optimalisasi lahan secara masif.
Di sisi hilirisasi, pengembangan komoditas strategis seperti kelapa, kakao, kopi, dan sawit terus diperkuat. Program ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga membuka potensi investasi hingga ratusan triliun rupiah serta menyerap jutaan tenaga kerja.
Amran menegaskan bahwa keberhasilan ini juga ditopang oleh reformasi struktural yang masif, termasuk deregulasi ratusan kebijakan serta pemberantasan mafia pangan yang selama ini menghambat distribusi dan produksi.
“Kita bereskan dari hulu sampai hilir. Regulasi kita sederhanakan, mafia kita tindak, distribusi kita perbaiki. Hasilnya sekarang nyata, pertanian kita tumbuh, petani sejahtera, dan Indonesia semakin kuat,” tegasnya.
Dengan capaian yang semakin komprehensif ini, sektor pertanian Indonesia tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga motor penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, serta sumber devisa negara.
Ke depan, Kementerian Pertanian optimistis tren positif ini akan terus berlanjut, menjadikan Indonesia swasembada yang berkelanjutan, mengusung cita-cita sebagai lumbung pangan dunia sekaligus kekuatan baru dalam peta perdagangan pertanian global.
Inspirasi Tani
Petani Optimistis Bisa Tanam 3 Kali Setahun Meski Cuaca Tak Menentu
Majalahtani.com – Curah hujan yang masih berlangsung hingga April 2026 membuka peluang bagi peningkatan indeks pertanaman di berbagai wilayah. Di tengah dinamika iklim yang tidak menentu, sektor pertanian justru dinilai memiliki ruang untuk mengoptimalkan periode tanam dan menjaga keberlanjutan produksi.
Ketua DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmaja, menyebutkan bahwa kondisi hujan yang masih terjadi pada April tidak menjadi hambatan berarti. Justru, dalam situasi tertentu, hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan intensitas tanam.
“Dalam kondisi normal, petani biasanya hanya menanam dua kali dalam setahun. Namun dengan kondisi saat ini, ada peluang untuk meningkatkan indeks pertanaman,” jelas Entang dalam keterangan pers, Jumat (17/4/2026).
Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan kondisi iklim yang masih dinamis, sektor pertanian diyakini tetap mampu menjaga stabilitas produksi sekaligus memaksimalkan peluang peningkatan tanam di berbagai daerah.
Apalagi Indonesia pada tahun 2025 berhasil mencatat swasembada beras. Hingga 15 April lalu, cadangan beras pemerintah mencatat rekor 4,7 juta ton. Angka itu diyakini masih akan terus meningkat karena musim panen raya masih akan berlangsung hingga Mei nanti.
Karena itu, meski El Nino diprediksi akan terjadi, Entang masih optimistis terhadap produksi nasional. Kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan iklim, termasuk potensi kemarau panjang, disebut menjadi faktor kunci.
Berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan, seperti penguatan sistem irigasi dan penyediaan pompa air, dinilai mampu menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
“Seluruh langkah tersebut dilakukan agar pasokan air selama musim kemarau tetap terjaga, sehingga petani dapat terus berproduksi dengan tenang,” ujarnya.
Menurutnya, prediksi kemarau panjang tidak akan memberikan dampak besar terhadap produksi pertanian secara keseluruhan karena berbagai langkah antisipatif telah dilakukan sejak dini.
Sentimen yang sama dirasakan oleh para petani di lapangan. Kondisi cuaca yang masih diwarnai hujan pada April 2026 justru membawa optimisme bagi sebagian petani di sentra produksi beras. Meski tergolong tidak menentu, curah hujan yang masih turun dinilai mampu memperpanjang masa tanam, sehingga membuka peluang peningkatan frekuensi panen dibandingkan kondisi normal.
Miftahur Rohim, petani asal Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menilai kondisi cuaca tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Ia menyebut petani tadah hujan tetap memiliki peluang untuk melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun, meskipun dihadapkan pada dinamika cuaca yang cenderung ekstrem.
“Petani tadah hujan tetap bisa memperoleh tiga kali masa panen walaupun dengan cuaca ekstrem,” ujar Rohim.
Optimisme tanam tiga kali juga turut didukung keberadaan koperasi yang menyediakan pupuk bersubsidi. Rohim berharap ketersediaannya dapat terus terjaga.
“Harapannya stok pupuk mencukupi. Namun jika terbatas, kami berusaha menyesuaikan dengan yang tersedia,” ujarnya.
Sedikit berbeda, Abdul Azhim, petani asal Sulang mengatakan kondisi cuaca tahun ini agak berbeda karena biasanya April sudah memasuki musim kemarau, Tapi kali ini cuaca seperti tidak menentu karena hujan masih berlanjut. Karena itu ia menekankan pentingnya dukungan informasi cuaca yang lebih akurat dan mudah dipahami oleh petani.
Ia menilai bahwa kebutuhan informasi bagi sektor pertanian berbeda dengan sektor lain, sehingga diperlukan penyajian data yang lebih aplikatif, baik untuk jangka pendek maupun tahunan.
“Kebutuhan ramalan cuaca untuk pertanian berbeda dengan nelayan. Petani memerlukan informasi yang rasional dan mudah dipahami, bukan sekadar perkiraan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong ketersediaan data komoditas nasional yang lebih valid guna mencegah kelebihan produksi yang berpotensi menekan harga. Peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dinilai penting untuk memperkuat distribusi informasi tersebut.
-
Lensa Agraria2 bulan agoPrediksi Harga Komoditas Global: Dampak Iklim terhadap Kopi dan Kakao
-
Inspirasi Tani2 bulan agoKisah Sukses “Petani Pulang Kampung”: Dari Korporat ke Green House
-
Lensa Agraria1 bulan agoLewat “Tani On Stage”, Kementan Ajak Masyarakat Belanja Pangan Tanpa Panik
-
Lensa Agraria1 bulan agoKejar Target Swasembada Beras, Mentan Amran Perkuat Sinergi Internal Kementan
-
Lensa Agraria1 bulan agoSurvei BI: Keyakinan Konsumen Februari 2026 Masih Kuat, IKK Capai 125,2
-
Lensa Agraria2 bulan agoArah Kebijakan Pangan 2026: Membedah Efektivitas Anggaran
-
Agripreneurship2 bulan agoAdaptasi Petani Lereng Merapi terhadap Perubahan Siklus Hujan
-
Uncategorized2 bulan agoPotensi Blue Economy: Menjadikan Indonesia Raja Rumput Laut Dunia
