Majalahtani.com – Industri perunggasan Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia protein hewani nasional kini dinilai berada di titik krusial.

Di satu sisi, sektor ini berhasil menghadirkan daging ayam dan telur sebagai sumber protein paling terjangkau bagi masyarakat. Namun di sisi lain, banyak peternak rakyat justru menghadapi tekanan berat hingga mengalami kerugian dan gulung tikar.

Guru Besar IPB University, Yuli Retnani, menilai industri perunggasan merupakan kisah sukses modernisasi pertanian Indonesia. Melalui teknologi pembibitan, pakan, kesehatan ternak, serta manajemen kandang modern, ayam broiler dapat dipanen hanya dalam waktu 30–40 hari, sementara produksi telur berlangsung sangat efisien.

“Industri perunggasan menjadi penyedia protein hewani paling cepat dan paling murah bagi masyarakat. Sistem produksinya mampu menjaga ketersediaan protein nasional,” ujarnya dalam pernyataannya, Rabu (13/5/2026).

Daging ayam dan telur selama ini menjadi sumber protein utama masyarakat Indonesia karena harganya relatif terjangkau. Selain menopang ketahanan pangan, sektor perunggasan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari pembibitan hingga distribusi.

Namun di balik keberhasilan tersebut, muncul persoalan serius di tingkat pelaku usaha kecil. Banyak peternak rakyat mengeluhkan kerugian berulang, terlilit utang, bahkan kehilangan aset usaha akibat tekanan bisnis yang semakin berat.

Fenomena tersebut, menurut Yuli, menunjukkan adanya persoalan struktural dalam industri perunggasan nasional, bukan lagi persoalan teknologi produksi.

“Masalah utama industri perunggasan Indonesia bukan lagi sekadar teknologi produksi, melainkan strukturnya dan industrinya yang semakin terkonsentrasi sehingga mudah terjadi praktek monopoli. Akibatnya, sistem perunggasan menciptakan ketidakadilan ekonomi yang serius,” bebernya

Dominasi Hulu hingga Hilir

Selama ini, perusahaan besar terintegrasi menguasai hampir seluruh rantai usaha perunggasan, mulai dari pembibitan day old chick (DOC), produksi pakan, obat dan vaksin, rumah potong ayam, distribusi, cold storage, hingga perdagangan ritel.

Kondisi integrasi vertikal dan horizontal tersebut membuat perusahaan besar memiliki kendali kuat terhadap harga input maupun pasokan pasar. Akibatnya, peternak mandiri berada pada posisi lemah dan hanya menjadi price taker.

Peternak membeli bibit dan pakan dengan harga tinggi, tetapi harus menjual ayam hidup atau telur dengan harga rendah ketika pasokan melimpah. Risiko usaha terbesar pun akhirnya ditanggung peternak kecil.

“Fakta ini menjadi indikasi bahwa struktur industri (produksi dan perdagangan) sakit dan berada dalam persaingan tidak sehat,” kata dia.

Isu Investor Baru Picu Kekhawatiran

Rencana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengundang investor baru di sektor hulu perunggasan turut memicu perdebatan di kalangan peternak, akademisi, hingga pelaku usaha besar.

Sebagian pihak berharap masuknya investor baru dapat memperbaiki akses peternak terhadap input produksi dan pasar. Namun kekhawatiran juga muncul bahwa langkah tersebut justru berpotensi memperkuat konsentrasi industri dari hulu hingga hilir.

Menurut Yuli, kebijakan investasi harus diarahkan untuk menciptakan persaingan sehat, bukan memperbesar dominasi pelaku usaha tertentu.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu hadir melakukan reformasi struktur industri perunggasan secara bertahap. Peran regulator, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dinilai penting untuk mencegah praktik monopoli dan menciptakan keseimbangan pasar.

Beberapa langkah yang diusulkan antara lain pembatasan integrasi vertikal berlebihan, pengaturan proporsi budidaya oleh integrator besar, serta alokasi pasar tertentu bagi peternak mandiri.

“Misalnya perusahaan pembibit besar tidak boleh mendominasi perdagangan livebird, integrator besar dibatasi proporsi budidaya langsung, sebagian pasar wajib dialokasikan untuk peternak mandiri,” pungkas dia.

Majalahtani.com – Implementasi penerapan label gizi Nutri-level pada minuman manis di Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari sisi industri maupun konsumen. Tanpa edukasi dan strategi pendukung, kebijakan ini dikhawatirkan tidak efektif dalam menekan konsumsi gula berlebih.

Guru Besar Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Teknologi IPB University, Prof Nuri Andarwulan, menyebutkan dalam penelitiannya, mengungkap temuan yang menunjukkan besarnya tantangan implementasi di lapangan.

“Hasil penelitian kami terhadap 100 sampel minuman siap saji di restoran dan kafe wilayah Jakarta dan Bogor, seperti minuman kopi, teh, bubble tea, cokelat baik yang mengandung susu ataupun tidak, dan lainnya menunjukkan bahwa hanya tiga minuman yang memiliki kadar gula rendah dan memenuhi kriteria kategori A hingga B,” ungkapnya dilansir dari IPB, Jumat (24/4/2026).

Sebanyak 97 minuman lainnya memiliki kandungan gula sedang hingga sangat tinggi, setara kategori C dan D atau hingga melebihi batas asupan gula harian yang direkomendasikan per takaran saji.

Temuan ini menunjukkan bahwa jika Nutri-Level diterapkan secara luas, mayoritas produk berpotensi mendapat label C dan D. Apabila kebijakan ini diterapkan tidak hanya pada minuman kemasan tetapi juga pada produk di kafe dan restoran, maka sebagian besar produk kemungkinan akan memperoleh label C dan D (kuning dan merah).

“Hal ini tentu menjadi konsekuensi besar bagi pelaku usaha,” jelasnya.

Ia menilai industri berpotensi memberikan penolakan karena dampak ekonomi yang signifikan. Pasalnya, industri kemungkinan akan menilai kebijakan ini tidak realistis karena dapat memengaruhi daya jual produk.

“Seyogyanya, pemerintah melaksanakan program bersama dengan pelaku industri sebagai langkah awal penurunan asupan gula masyarakat melalui reformulasi.”

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Wajibkan Label Nutri Level pada Pangan Siap Saji

Meski demikian, program reformulasi untuk menurunkan kadar gula berpotensi mengubah cita rasa yang sudah diterima konsumen. “Oleh karena itu, reformulasi penurunan kadar gula pada minuman secara bertahap perlu dilakukan,” ujarnya.

Tantangan lain adalah potensi penggunaan bahan tambahan pangan sebagai alternatif. Menurutnya penggunaan pemanis buatan bisa menjadi jalan pintas, meskipun tidak serta-merta menghasilkan kategori terbaik dalam sistem Nutri-Level.

Dari sisi regulasi, ia menekankan pentingnya harmonisasi antarlembaga. Mengingat pengaturan minuman kemasan saat ini berada di bawah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sementara produk di kafe dan restoran melibatkan Kementerian Kesehatan.

“Kika tidak selaras, akan muncul celah dalam implementasi kebijakan,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi konsumen, tantangan utamanya adalah penerimaan dan pemahaman. Jika sebagian besar produk diberi label C dan D, ada kemungkinan konsumen justru mengabaikan label atau mengalami kebingungan.

“Tanpa edukasi yang masif, label berpotensi tidak memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelabelan harus berjalan bersama strategi lain seperti edukasi konsumen, reformulasi pangan, program intervensi gizi, dan kebijakan fiskal. Mengingat tujuan akhir dari kebijakan ini adalah kesehatan masyarakat.

“Oleh karena itu, implementasi harus dilakukan secara bertahap, didukung insentif bagi industri, serta tidak mengabaikan bukti ilmiah yang ada,” pungkasnya.

Majalahtani.com – Founder & Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menilai gangguan rantai pasok global mulai berdampak langsung pada ketersediaan bahan baku industri (non-energi) di Indonesia. Indikasi paling nyata terlihat dari lonjakan harga plastik domestik yang meningkat hingga 50–100 persen, mencerminkan gangguan pasokan bahan baku impor yang menjadi input utama berbagai sektor manufaktur.

Kondisi ini bukan sekadar kenaikan harga, tetapi merupakan sinyal awal dari krisis stok bahan baku. Gangguan tidak hanya terjadi pada plastik, tetapi juga pada bahan kimia industri seperti sulfur dan acid, material logam seperti aluminium, serta material kritikal seperti helium yang digunakan dalam industri elektronik dan teknologi tinggi.

“Banyak dari material tersebut sulit disubstitusi dalam jangka pendek, sehingga berdampak langsung pada proses produksi,” kata dia dalam pernyataannya, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya kerentanan Indonesia semakin besar karena struktur industrinya masih bergantung pada impor. Lebih dari 70 persen kebutuhan bahan baku industri nasional dipenuhi dari luar negeri, terutama untuk sektor kimia, petrokimia, dan manufaktur berbasis material.

“Ketika pasokan global terganggu, industri domestik menghadapi risiko keterlambatan bahan baku, penurunan kapasitas produksi, serta peningkatan biaya input,” katanya.

SCI melihat bahwa gangguan saat ini bersifat multi-material shortage, yaitu berbagai jenis bahan baku terdampak secara bersamaan. Dampaknya tidak hanya pada harga, tetapi juga pada ketersediaan fisik material, yang berpotensi menekan utilisasi pabrik dan mengganggu kontinuitas produksi.

Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat memicu efek berantai berupa peningkatan lead time, kenaikan biaya produksi, serta tekanan terhadap harga produk di pasar.

Tanpa langkah mitigasi yang cepat dan terkoordinasi, gangguan pasokan bahan baku ini berpotensi menjadi hambatan struktural bagi pertumbuhan industri Indonesia. Sebaliknya, kondisi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan rantai pasok nasional dan meningkatkan daya saing industri di tengah dinamika global.

Lima Rekomendasi SCI

SCI menyampaikan lima rekomendasi bagi para pihak. Pertama, diversifikasi pasokan harus dilakukan secara agresif dan terukur; tidak lagi bergantung pada satu atau dua negara pemasok utama.

Diversifikasi dapat dilakukan dengan memetakan sumber alternatif di berbagai kawasan seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, sekaligus mengevaluasi risiko geopolitik, stabilitas pasokan, dan kesiapan logistik agar tidak menciptakan kerentanan baru dalam rantai pasok.

Kedua, strategi persediaan diperkuat melalui selective buffering berbasis risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi bahan baku kritis yang sulit disubstitusi, lalu menerapkan kebijakan persediaan yang adaptif. Pendekatan ini bukan sekadar menambah stok, tetapi memastikan ketersediaan material strategis untuk menjaga kontinuitas produksi tanpa membebani biaya inventory secara berlebihan.

Ketiga, visibilitas dan kontrol end-to-end rantai pasok harus ditingkatkan. Dalam kondisi ketidakpastian tinggi, perusahaan perlu memiliki transparansi penuh dari pemasok hulu hingga distribusi hilir. Pemanfaatan teknologi seperti digital supply chain, tracking system, dan predictive analytics menjadi kunci untuk mendeteksi potensi gangguan lebih dini dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Keempat, fleksibilitas material dan desain produk perlu dikembangkan. Perusahaan harus mulai mengkaji alternatif bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada material tertentu. Hal ini memerlukan kolaborasi antara fungsi procurement, R&D, dan produksi agar substitusi material tetap memenuhi standar kualitas dan tidak mengganggu performa produk.

Kelima, penguatan industri hulu dalam negeri harus dipercepat. Pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor bahan baku domestik, khususnya petrokimia, kimia dasar, dan material industri. Selain mengurangi ketergantungan impor, langkah ini juga perlu didukung dengan integrasi hulu–hilir agar rantai pasok nasional menjadi lebih kuat, efisien, dan adaptif terhadap gangguan global.