Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

KKP Hapus Hambatan Ekspor Rajungan ke Pasar AS

Published

on

Majalahtani.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menghapus hambatan ekspor rajungan yang dipersyaratkan oleh otoritas Amerika Serikat (AS). Terlebih AS merupakan pasar utama ekspor rajungan Indonesia, dengan rata-rata nilai mencapai USD 321 juta dalam 3 tahun terakhir, atau sekitar 16,6 persen dari total nilai ekspor produk perikanan ke negeri Paman Sam.

Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, menyebut AS mewajibkan negara pengekspor rajungan memiliki sistem pengelolaan perikanan yang dinilai setara dengan regulasi AS, khususnya dalam perlindungan mamalia laut dan pengendalian bycatch, atau memperoleh comparability finding sebagaimana diatur dalam Marine Mammal Protection Act (MMPA).

“Pada awalnya rajungan ditangkap dengan alat gillnet dilarang untuk diekspor ke AS, maka untuk membedakan rajungan yang ditangkap dengan alat tangkap yang sudah memperoleh comparability finding yakni bubu, maka ekspor rajungan diwajibkan menggunakan sertifikasi tambahan yaitu Certificate of Admissibility (COA) sesuai ketentuan MMPA,” ujar Machmud dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Machmud mengungkapkan, perjuangan KKP dimulai dengan gugatan National Fisheries Institute (NFI) bersama importir seafood kepada Pemerintah AS ke Court of International Trade – AS pada Oktober 2025.

Hasilnya, CIT memutuskan dan menyepakati penangguhan sementara larangan ekspor rajungan alat tangkap gillnet asal Indonesia dan beberapa negara lain seperti Vietnam, Filipina, Sri Lanka selama 180 hari dan dilakukan peninjauan ulang comparability finding rajungan dari negara-negara tersebut.

“Menindaklanjuti keputusan peninjauan ulang comparability finding tersebut, kami terus mengoordinasikan penyusunan bahan peninjauan kembali serta secara aktif merespons permintaan informasi yang beruntun dari Pemerintah AS sejak November 2025 hingga April 2026,” terang Machmud.

Senada, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana, menyampaikan upaya ini juga melibatkan unit eselon I KKP, BRIN, asosiasi pengelolaan rajungan (APRI) serta mitra NGO seperti Yayasan Konservasi RASI, WWF, EDF Indonesia, SFP, Cetasi serta KBRI Washington DC.

Hingga pada 8 Mei 2026, Pemerintah AS melalui NOAA Fisheries menginformasikan telah menyelesaikan reviu pengajuan comparability finding untuk rajungan gillnet Indonesia.

Selain itu, NOAA juga memastikan Indonesia memperoleh comparability finding yang setara dengan program regulasi AS untuk perikanan rajungan gillnet yang berlaku hingga 31 Desember 2029, sama halnya rajungan bubu/trap yang telah menerima comparability finding. Diperoleh informasi dari peninjauan kembali negara-negara tersebut tersebut, Filipina ditolak pengajuan comparability finding-nya.

“Dengan hasil reviu comparability finding tersebut, beban sertifikasi tambahan terkait dengan aturan MMPA tersebut yang sebelumnya diberlakukan bagi eksportir rajungan Indonesia dan importir rajungan di AS dapat dihapuskan,” ujar Erwin.

Lebih lanjut Erwin menegaskan komitmen KKP untuk menjaga kesehatan ekosistem laut melalui kebijakan ekonomi biru, menempatkan ekologi sebagai panglima pembangunan kelautan. Hal ini sejalan dengan MMPA untuk terus mempertahankan dan memperkuat upaya dalam mengurangi potensi kematian dan cedera serius pada mamalia laut dalam kegiatan perikanan komersial, khususnya terkait pelaporan bycatch mamalia laut serta perluasan program pemantauan bycatch rajungan.

Dia berharap dengan dihapuskannya sertifikasi tambahan, daya saing rajungan Indonesia di pasar AS tidak hanya dipertahankan tetapi juga bisa ditingkatkan.

“Alhamdulillah dengan keputusan tersebut, nilai ekspor rajungan yang diselamatkan dari larangan ekspor diperkirakan mencapai USD 80 juta, atau 25 persen dari total ekspor rajungan ke AS dan nelayan rajungan gillnet dapat berusaha lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Erwin.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, terus mendorong penguatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global sebagai upaya menggenjot ekspor komoditas perikanan.

Salah satu langkah yang dipercepat adalah sinkronisasi sistem penjaminan mutu dan pengawasan karantina untuk mendukung ekspor perikanan nasional.

Ekonomi dan Bisnis

Pemerintah Perpanjang Kebijakan WFH 2 Bulan untuk ASN

Published

on

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok: Humas Kemenko Perekonomian)

Majalahtani.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan hasil evaluasi pelaksanaan transformasi budaya kerja melalui kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Tadi kita evaluasi terkait WFH (Work From Home), dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, dimana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9 persen, jadi hasilnya cukup baik,” kata Airlangga di Kantornya, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Airlangga menyebut kebijakan FWH akan terus dievaluasi untuk menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi nasional. Berdasarkan hasil evaluasi, maka pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan WFH kembali selama bulan ke depan.

“Oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan dua bulan ke depan,” ujar Airlangga.

Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan lanjutan terkait WFH akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait termasuk untuk sektor swasta.

“Kemudian untuk daerah dari Pak Mendagri, kemudian untuk BUMN, kemudian kepala badan pengatur daripada BUMN, dan swasta nanti dari Pak Menaker,” ungkap dia.

Continue Reading

Ekonomi dan Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi dan Capaian Swasembada Pangan Jawa Tengah Tuai Pujian

Published

on

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi. (Dok: Humas Pemprov Jateng)

Majalahtani.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi, memuji capaian pertumbuhan ekonomi dan kinerja program swasembada pangan di Jawa Tengah pada 2026.

Wanita akrab disapa Kiki itu mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, memiliki program swasembada pangan, yang disusun berdasarkan pemetaan potensi daerah. Selanjutnya, menyusun program yang tepat untuk mendukung keberhasilannya.

“Pak Luthfi punya program padi dan jagung (swasembada pangan) yang mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Frederica, saat membuka acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor”, yang digelar di Balai Kartini Grand Ballroom Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, strategi yang dijalankan merupakan wujud komitmen kuat dalam memajukan wilayah, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Karenanya, OJK juga mendorong sektor jasa keuangan untuk ikut serta mendukung program yang telah dijalankan di daerah.

Sebagai informasi, capaian produksi padi di Jawa Tengah hingga April 2026 pun tergolong tinggi. Per Triwulan I 2026 telah mencapai 4.696.422 ton, atau sekitar 44,48 persen dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton.

Sementara, berdasarkan data BPS, prognosa padi Jateng periode Januari – Juni 2026 sebesar 5.674.991 ton GKG. Angka tersebut menduduki peringkat 2 setelah Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, mengatakan untuk mencapai swasembada pangan 2026, pihaknya melakukan berbagai upaya yang untuk menggejot produktivitas. Sebab, pada 2026 ini, musim kemarau diprediksi lebih panjang dibanding pada 2025.

Untuk mengatasinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah diintruksikan untuk menjamin ketersediaan air.

Langkah berikutnya, imbuh Luthfi, menyiapkan petani milenial. Caranya, melatih petani-petani muda melalui Program Kecamatan Berdaya. Langkah itu dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian.

Selain itu, papar Luthfi, Pemprov Jateng juga mengangkat UMKM agar naik kelas melalui pelatihan, permodalan hingga pendampingan penjualan produk.

Keberhasilan program swasembada pangan, jelasnya, secara tidak langsung turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, yang berkontribusi pula pada pertumbuhan ekonomi di level nasional.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan I – 2026 sebesar 5,89 persen. Angka itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61 persen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, juga memberikan pujian atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Sebab, pertumbuhan ekonomi Jateng di atas nasional.

“Kalau daerah (pertumbuhan ekonomi) di bawah nasional, akan jadi bandul (memperberat),” ujarnya.

Continue Reading

Ekonomi dan Bisnis

Presiden Prabowo Panen Raya Udang Vannamei di BUBK Kebumen

Published

on

Majalahtani.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya udang vannamei di lokasi Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). Prabowo terlibat langsung panen udang bersama para pekerja lokal di tengah tambak.

“Saya hadir menyaksikan panen raya udang, ini sudah tiga tahun dan hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan,” ujar Prabowo di lokasi panen.

Prabowo memastikan pemerintah terus mendorong produksi udang nasional, diantaranya melalui pembangunan budidaya terintegrasi di Waingapu seluas 2000 hektare, dan tambak udang di Sulawesi Utara seluas 200 hektare.

“Yang harus kita dukung adalah proyek yang produktif, yaitu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa indonesia, menambah penghasilan rakyat kita,” tegasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut panen raya kali ini merupakan siklus ke-delapan sejak BUBK Kebumen diresmikan tahun 2023.

Seluruh hasil panen raya yang diperkirakan mencapai 80 ton, telah diserap pelaku usaha lokal dengan harga jual rata-rata 70.000 per kilogram.

Pihaknya memastikan tambak modern seluas 100 hektare ini terus berproduksi untuk mendukung peningkatan daya saing udang nasional di pasar global. Kegiatan budi daya udang di 139 petak produksi mengacu pada prinsip best practice, didukung fasilitas intake, tandon, saluran inlet dan outlet terpisah, kolam produksi, sampai IPAL yang ramah lingkungan.

“Ini semua hasil panen raya sekitar 80an ton untuk di eskpor. Ekspor udang kita itu paling besar ke Amerika, kemudian China dan Jepang,” ujar Trenggono.

Menilik data, nilai ekspor udang nasional mengalami peningkatan di tahun 2025 dengan nilai mencapai USD1,87 miliar. Nilai itu lebih besar dari dari dua tahun sebelumnya di angka USD1,68 miliar (2024) dan USD1,73 miliar (2023).

Sebagai informasi, total luas BUBK Kebumen mencapai 100 hektare, dengan luas area terbangun 65 hektare diantaranya yang meliputi gedung perkantoran, serana prasana pendukung kegiatan budidaya, hingga kolam-kolam produksi yang jumlahnya 139 petak. Operasional BUBK Kebumen berhasil menyerap 645 orang tenaga kerja lokal.

Panen raya udang vannamei siklus ke-8 di BUBK Kebumen turut dihadiri Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wamen KP Didit Herdiawan Ashaf, Wamen Pertanian Sudaryono, Wamen Kemkomdigi Angga Raka Prabowo, hingga pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Majalah Tani. | All Right Reserved