Majalahtani.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menerima audiensi Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty dan jajaran Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Dalam kesempatan itu, dia memastikan ketersediaan pupuk Indonesia aman di tengah ketegangan geopolitik yang menyebabkan terganggunya rantai pasok dunia. Bahkan, stok pupuk nasional mengalami surplus, sehingga membuka peluang ekspor ke sejumlah negara mitra, termasuk India.

“Inikan membuktikan bahwa kita punya ketahanan pupuk di tengah situasi perang ini, ketahanan pupuk kita kuat. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh petani di Indonesia bahwa pupuk kita cukup dan tidak terpengaruh oleh kondisi perang, bahkan berlebih,” kata Sudaryono.

Sudaryono mengungkapkan, ketahanan tersebut didukung oleh kapasitas produksi nasional yang besar. Saat ini total kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 14,65 juta ton per tahun, yang terdiri dari urea sebesar 9,36 juta ton, NPK 4,52 juta ton, ZA 750 ribu ton, dan ZK 20 ribu ton per tahun.

Namun, hasil perhitungan menunjukkan adanya potensi kelebihan pasokan yang dapat dimanfaatkan untuk ekspor secara terukur. Meski demikian, Sudaryono menegaskan, pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan petani dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

“Kita Indonesia akan mengutamakan kebutuhan pupuk dalam negeri. Setelah kita hitung, ada ekses atau kelebihan sekitar 1,5 juta ton yang bisa kita ekspor ke luar negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menyampaikan bahwa salah satu negara yang menunjukkan minat adalah India. Peluang ini dinilai selaras karena adanya perbedaan musim tanam antara kedua negara, sehingga tidak mengganggu distribusi pupuk dalam negeri.

“Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia siap untuk kita bisa ekspor urea ke India, karena perbedaan musim tanam membuat pasokan tetap aman di dalam negeri,” lanjutnya.

Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menyambut positif peluang kerja sama tersebut dan menegaskan kesiapan India untuk mengimpor pupuk dari Indonesia melalui skema antar pemerintah.

“Ada permintaan dari India untuk mengimpor pupuk dari Indonesia. Bapak Wamentan telah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa ekspor hanya akan dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Jika terdapat surplus, maka kami akan sangat senang untuk membelinya dari Indonesia melalui skema kerja sama antar pemerintah (G2G),” terangnya.

Baca Juga: Temui Wamentan Sudaryono, Australia Jajaki Impor Pupuk dari Indonesia

Ekspor Pupuk Akan Dilakukan Hati-hati

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa kebijakan ekspor akan dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan siklus tanam nasional.

“Kita ekspor ketika kebutuhan dalam negeri mencukupi. Kalau hitungan total nasional kan ada ekses tapi kita tahu ada musim tanam dan musim di luar tanam. Kita tidak mungkin ekspor saat musim tanam,” jelas Rahmad.

Ia menambahkan, kondisi ini sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam menjaga stabilitas pasokan pupuk di tingkat regional.

“Ini membuktikan resiliensi Indonesia di tengah gejolak global. Di sektor industri pupuk, kita tidak rentan, justru bisa mengambil peran membantu negara-negara yang membutuhkan pupuk,” tambahnya.

Dari sisi ketersediaan, stok pupuk nasional dalam kondisi sangat memadai dengan dukungan produksi yang terus berjalan. “Saat ini (stok pupuk) 1,2 juta ton, ditambah produksi harian sekitar 25.000 ton urea dan 15.000 ton NPK. Jadi sangat cukup,” pungkas Rahmad.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga siap mengambil peran lebih luas sebagai mitra strategis dalam mendukung ketahanan pangan global.

Majalahtani.com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, membongkar strategi kunci yang menjadi fondasi pencapaian swasembada pangan nasional. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut dibangun melalui langkah terukur dan terbukti di lapangan.

Target swasembada pangan nasional yang semula diproyeksikan dalam waktu empat tahun berhasil dipercepat menjadi satu tahun melalui transformasi menyeluruh yang dijalankan Kementerian Pertanian.

Pada awal pemerintahan, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi hingga sekitar 60 persen, hingga distribusi sarana produksi yang belum optimal.

Menjawab kondisi tersebut, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran yang menyasar seluruh rantai produksi pertanian, dari kebijakan hingga implementasi di lapangan.

Amran menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan dicapai melalui strategi menyeluruh dari hulu hingga hilir secara terintegrasi.

“Kenapa produksi kita tinggi? Kenapa bisa stok kita tinggi? Tidak sesederhana yang kita bayangkan,” ujar Amran, di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Pertama, reformasi kebijakan dan regulasi melalui penyederhanaan ratusan aturan serta penerbitan sedikitnya 16 regulasi strategis dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat produksi dan distribusi pangan serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Kita perbaiki mulai dari kebijakan. Kebijakan regulasi kita perbaiki. Perpres-Inpres saja sampai hari ini sudah 16 Perpres-Inpres yang dikeluarkan sektor pangan untuk mempermudah pertanian kita seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah memangkas 145 aturan pupuk. Proses yang sebelumnya memerlukan persetujuan hingga 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 kepala daerah kini dipangkas melalui Instruksi Presiden, sehingga distribusi pupuk dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan diteruskan ke petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Kedua, reformasi tata kelola pupuk dengan meningkatkan alokasi hingga 9,55 juta ton, menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, serta memperluas akses petani melalui penggunaan KTP dan penyederhanaan distribusi.

“Contoh pupuk, turun 20 persen. Tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Yang kedua, volumenya kita tambah,” ungkapnya.

Ketiga, realokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif seperti irigasi, benih unggul, pompanisasi, dan alat mesin pertanian.

“Kita efisiensi melalui refocusing anggaran. Contoh refocusing, biaya perjalanan dinas, biaya hotel, biaya rehab kantor yang tidak penting, kami cabut, kita dorong anggaran itu ke sektor yang produktif,” tegasnya.

Keempat, intensifikasi pertanian melalui penggunaan benih unggul, pemupukan tepat waktu, serta pompanisasi yang menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan tadah hujan dan meningkatkan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali tanam.

“Berarti produksi meningkat kan? Lalu benih unggul. Produktivitasnya 9 ton, sampai 10 ton. Minimal 8 ton, kita belikan benih dan bagikan secara gratis,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi lahan rawa juga dilakukan pada sekitar 800 ribu hektare, sehingga total peningkatan luas tanam dari program intensifikasi mencapai sekitar 1,3 juta hektare.

Kelima, ekstensifikasi melalui program cetak sawah baru seluas sekitar 200 ribu hektare sebagai tambahan luas baku sawah nasional.

Keenam, penguatan infrastruktur sumber daya air melalui pembangunan dan revitalisasi 61 bendungan dengan potensi layanan irigasi mencapai 400 ribu hektare serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Ketujuh, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, drone, serta teknologi pertanian presisi.

Amran mengungkapan bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian terbukti mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil produksi hingga 100 persen.

Kedelapan, reformasi kelembagaan dan tata kelola melalui evaluasi dan rotasi pejabat serta penertiban distribusi untuk memastikan program berjalan efektif. Sebanyak 248 pejabat dilakukan rotasi dan evaluasi, serta ribuan izin distribusi pupuk dicabut guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.

Kesembilan, intervensi pasar melalui penguatan peran Perum BULOG dalam menyerap gabah petani dengan skema any quality seharga Rp6.500/kg guna menjaga stabilitas harga dan memberikan kepastian usaha.

Langkah ini terbukti mampu menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani sekaligus meningkatkan cadangan beras pemerintah.

Berbagai strategi tersebut telah menunjukkan hasil nyata. Produksi beras nasional meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen pada tahun 2025, melampaui kebutuhan domestik yang berada pada kisaran 2,5–2,6 juta ton per bulan.

“Kalau digabung semua ini, berarti ada tambahan tanam sekitar 1,5 juta hektare. Dikalikan produktivitas rata-rata, kenaikan produksi sekitar 4 juta ton. Itu sesuai dengan data BPS, FAO, dan USDA,” jelasnya.

“Kalau ada yang mau protes, ya protes itu ke FAO, protes ke Amerika, protes ke BPS,” tambahnya

Seluruh langkah tersebut memberikan dampak signifikan. Produksi beras nasional meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen di tahun 2025.

Cadangan beras pemerintah (CBP) hingga April 2026 dilaporkan mencapai 4,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat menjadi 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, sementara pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun.

“Di Bulog adalah dulu maksimal selama Republik Indonesia merdeka, stoknya maksimal 2,6 juta. Hari ini 4,8 juta, sebentar lagi 5 juta. Hampir dua kali lipat,” ungkapnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa capaian tersebut diperoleh tanpa impor beras medium, sehingga sepenuhnya ditopang oleh produksi dalam negeri.

“Swasembada itu artinya manakala suatu negara impor maksimal 10% dari kebutuhan. Negara ini tidak impor beras medium. Berarti swasembada sempurna,” jelasnya.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan sekadar klaim, melainkan hasil dari strategi yang terukur, kerja nyata di lapangan, serta kolaborasi lintas sektor dari pusat hingga daerah.

Pemerintah memastikan bahwa kondisi pangan nasional saat ini berada dalam posisi aman dan terus diperkuat secara berkelanjutan sebagai fondasi ketahanan nasional.

Majalahtani.com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa program biodiesel B50 tidak menjadi penyebab kenaikan harga maupun kelangkaan minyak goreng. Penegasan ini didasarkan pada data produksi dan struktur pasokan minyak sawit nasional yang menunjukkan kondisi surplus.

Amran menekankan bahwa pengalihan sebagian crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan energi tidak mengurangi ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri.

“B50 ini bukan diambil dari minyak goreng, tapi dari ekspor. Ekspor bertambah 6 juta. Nggak ada hubungannya, kan?” tegasnya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar dunia menguasai sekitar 60 persen pasar global, dengan volume ekspor awal sekitar 26 juta ton sebelum sebagian dialihkan untuk kebutuhan energi domestik.

Dari jumlah tersebut, sekitar 5,3 juta ton digunakan untuk biofuel (B50) guna menghentikan impor solar, sekaligus memberikan manfaat berupa penghematan devisa dan penguatan kemandirian energi nasional.

Di sisi lain, kenaikan harga mendorong petani meningkatkan produktivitas melalui perawatan yang lebih intensif, sehingga produksi nasional naik sekitar 6 juta ton.

Peningkatan produksi ini turut mendorong ekspor melonjak menjadi sekitar 32 juta ton, yang menegaskan bahwa pengalihan CPO untuk biofuel tidak mengurangi kinerja ekspor maupun ketersediaan pasokan secara keseluruhan.

Menurutnya, data produksi dan ekspor secara jelas menunjukkan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus meningkatkan ekspor, sehingga kekhawatiran terkait terganggunya pasokan akibat program B50 tidak memiliki dasar.

“Ini ekspor kita dari 26 menjadi 32. Banyak kan? 32 juta ton. Berarti bahan baku melimpah. Jadi tidak seharusnya harga naik,” ujarnya.

Mentan Amran menjelaskan bahwa secara logika produksi, pengalihan sebagian CPO untuk B50 tidak mengurangi pasokan, karena peningkatan produksi justru lebih besar dari volume yang dialihkan.

“26 juta ekspor, sudah. Kita ambil 5 juta, berarti 21. Lalu ada kenaikan 6 juta. Jadi berapa kembali? 27. Mana lebih banyak, 27 atau 26? 27. Jadi tidak logis kalau harga naik,” jelasnya.

Ia menilai kenaikan harga minyak goreng di tengah kondisi pasokan yang melimpah merupakan anomali yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar.

“Kalau harga naik terus sementara produksi naik 6 juta ton, itu tidak masuk akal,” ujarnya.

Pemerintah memastikan akan terus memperkuat pengawasan distribusi dan stabilitas harga agar tetap terjangkau masyarakat. “Beras melimpah, minyak goreng melimpah, tapi harga naik. Berarti apa? Ada mafia di tengahnya,” tegasnya.

Pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng, serta menyiapkan penguatan peran BUMN dalam distribusi guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Dengan berbagai data dan fakta tersebut, pemerintah menegaskan bahwa program B50 berjalan seiring dengan peningkatan produksi nasional, sehingga tidak mengganggu pasokan minyak goreng, melainkan justru memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional secara bersamaan.