Majalahtani.com – Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi tahu dan tempe masih berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP). Kondisi ini dinilai semakin menekan produsen tahu dan tempe yang mayoritas merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Akademika Center, Edy Priyono, mengatakan dari hasil pemantauan, harga kedelai impor secara nasional per 8 September 2026 tercatat rata-rata Rp13.762 per kilogram.

“Harga tersebut berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp12.000/kg. Tingginya harga sudah berlangsung lama, setidaknya dalam setahun terakhir,” ujar Edy, di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut membuat produsen tahu dan tempe berada dalam posisi sulit. Kenaikan biaya produksi tidak selalu dapat diikuti dengan kenaikan harga jual karena berpotensi menurunkan permintaan.

Alhasil, produsen cenderung mempertahankan harga jual dengan mengurangi ukuran produk. Kondisi tersebut pada akhirnya turut membebani konsumen.

Edy menilai pemerintah perlu mengambil langkah untuk membantu produsen tahu dan tempe sekaligus melindungi konsumen. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membuka dialog dengan para importir kedelai untuk mengetahui penyebab tingginya harga di tingkat pasar domestik.

“Importir besar jumlahnya tidak banyak, karena memerlukan modal yang kuat dan jaringan internasional, sehingga tidak sulit untuk mengajak mereka bicara,” katanya.

Menurut Edy, dialog dengan importir juga penting karena kedelai bukan komoditas yang masuk kategori larangan dan pembatasan (lartas). Dengan demikian, pengendalian pasokan dan distribusi kedelai berada di tangan pelaku usaha swasta.

Selain itu, pemerintah dapat menjajaki keterlibatan BUMN, khususnya Perum Bulog, untuk membeli kedelai dari importir besar dengan harga yang wajar.

Edy memperkirakan harga kedelai Amerika Serikat di pasar internasional saat ini sekitar US$0,47 per kilogram atau setara Rp8.442 per kilogram. Dengan asumsi margin importir sebesar 30%, Bulog dinilai berpotensi membeli kedelai dengan harga tidak lebih dari Rp11.000 per kilogram.

Kedelai tersebut selanjutnya dapat dijual kepada perajin tahu dan tempe dengan harga sesuai HAP, yakni Rp12.000 per kilogram.

Namun, Edy menyarankan distribusi kedelai melalui Bulog dilakukan secara terarah. Pasokan tersebut sebaiknya diprioritaskan ke daerah yang mencatat harga kedelai tinggi sekaligus menjadi sentra produksi tahu dan tempe.

“Daerah yang dimaksud adalah Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur juga merupakan sentra produksi tahu dan tempe. Namun, rata-rata harga kedelai di tiga provinsi tersebut masih berada di bawah HAP sehingga penyaluran kedelai Bulog dapat dilakukan secara selektif.

Adapun wilayah lain yang mencatat harga kedelai di atas HAP dinilai tidak menjadi prioritas apabila bukan merupakan sentra produksi tahu dan tempe.

Edy juga menilai kebijakan subsidi kedelai seperti yang sebelumnya pernah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebaiknya tidak menjadi prioritas.

“Selain membebani keuangan negara, masih ada mekanisme lain yang lebih ‘market friendly’ sebagai pilihan kebijakan guna membantu produsen tahu/tempe dan konsumen,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, pemerintah tetap perlu memperkuat produksi kedelai domestik. Edy mengatakan Kementerian Pertanian bersama instansi terkait harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri secara signifikan.

Pasalnya, kebutuhan kedelai nasional saat ini masih sangat bergantung pada impor. Sekitar 90% kebutuhan kedelai Indonesia dipenuhi dari impor, dengan volume impor mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun. Mayoritas pasokan tersebut berasal dari Amerika Serikat.

Majalahtani.com – Kementerian Perdagangan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok (bapok) di daerah.

Salah satunya melalui peninjauan pasar oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri bersama Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto di Pasar Nusukan, Surakarta, Jawa Tengah.

Roro menyampaikan, peninjauan ini dilakukan untuk memantau langsung rantai pasok dan dinamika harga berbagai komoditas pangan pokok, khususnya komoditas yang menjadi fokus pengawasan utama Kementerian Perdagangan, seperti Minyakita

“Pagi hari ini Kemendag bersama Wali Kota Surakarta, jajaran Pemkot, Bapanas, Satgas Pangan, Perum BULOG dan ID FOOD memantau pasokan dan stabilitas harga bahan pokok. Setelah kami cek, harga Minyakita berada di angka Rp15.700 per liter, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Harapannya pasokan bisa selalu aman dan harga tetap terkendali melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah,” ujar Roro, dikutip Kamis (10/9/2026).

Selain Minyakita, pemantauan juga dilakukan pada komoditas di bawah pengawasan Bapanas yaitu cabai rawit merah, cabai merah keriting, beras, telur, bawang merah, dan bawang putih. Harga pangan yang kita pantau relatif terkendali, meski terdapat kenaikan pada komoditas cabai rawit merah.

“Secara umum harga relatif terkendali. Tadi Wali Kota Surakarta juga menceritakan bahwa memang ada peningkatan daya beli masyarakat di Surakarta dan ini menjadi indikator yang sangat baik bagi perekonomian daerah. Tugas kita bersama adalah memastikan pasokan di pasar terus menyesuaikan kebutuhan dan daya beli masyarakat sembari menjaga angka inflasi dapat terus terkendali,” tambah Roro.

Menanggapi hal tersebut, Respati Achmad menegaskan komitmen dan kesiapan Pemerintah Kota Surakarta dalam mengawal keterjangkauan harga dan mencegah spekulasi pasar melalui koordinasi mingguan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama aparat penegak hukum.

“Untuk menjaga stabilitas harga, kami menggelar rapat koordinasi inflasi daerah setiap minggu bersama TPID, Dinas Perdagangan, instansi terkait, dan rekan-rekan Polri. Kami memastikan intervensi langsung dilakukan jika ada kerawanan pasokan atau adanya harga komoditas pokok yang di atas rata-rata pasar. Kami juga terus mengawasi agar di Surakarta tidak ada tindakan penimbunan yang menyebabkan lonjakan harga melampaui batas wajar,” tandas Respati.

Kemendag mencatat beberapa komoditas pangan nasional seperti beras, gula pasir, dan daging sapi masih memerlukan atensi khusus karena tercatat berada di atas Harga Eceran Tertinggi/Harga Acuan Pemerintah.

Untuk menekan gejolak tersebut, Perum BULOG dan BUMN Pangan lainnya, seperti PT Berdikari dan PT PPI terus mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pendistribusian daging lembu langsung ke pedagang pasar rakyat.
Tinjauan pasar ini menjadi wadah dialog antara pemerintah dan para pedagang pasar.

Salah seorang pedagang beras di Pasar Nusukan menyampaikan aspirasinya terkait ketersediaan beras premium kemasan kecil di pasar tradisional.

“Harapan saya, beras premium kemasan lima kilogram dari distributor dapat rutin dipasok kembali ke pasar tradisional dengan harga jual yang sesuai HET,” ungkap Bagus Nova. Bagus juga menyatakan apresiasinya karena Wamendag Roro berkenan turun langsung ke lapangan dan mendengarkan aspirasi kami.

Adapun harga minyak goreng curah tercatat Rp18.400/liter, Minyakita Rp15.700/liter atau sesuai HET, minyak goreng kemasan premium Rp24.000/liter, dan gula pasir Rp18.000/kg atau di atas HA Rp17.500. Kemudian, harga daging sapi tercatat Rp145.000/kg (HA: Rp140.000/kg), daging ayam ras Rp40.000/kg sesuai harga acuan, telur ayam ras Rp24.000 (HA: Rp30.000/kg).

Selain itu, bawang merah Rp28.000/kg (HA: Rp36.500–Rp41.500/kg), bawang putih Rp36.000/kg (HA: Rp38.000/kg), cabai merah besar Rp38.000/kg, cabai merah keriting Rp35.000/kg (HA: Rp37.000—Rp55.000/kg), dan cabai rawit merah Rp55.000/kg (HA: Rp40.000—Rp57.000/kg).

“Pemantauan harga secara real-time juga terus dijalankan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menghadirkan informasi yang komprehensif dalam melihat dinamika harga bapok di berbagai daerah di Indonesia. Jika ada kendala atau lonjakan harga tidak wajar, kami akan responsif menggandeng pemerintah daerah untuk mengambil langkah penyelesaian yang tepat,” tutup Wamendag Roro.

Majalahtani.com – Produksi beras nasional pada Januari-April 2026 tercatat mencapai 14,03 juta ton. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tersebut meningkat 16.810 ton atau 0,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 14,01 juta ton.

Pertumbuhan produksi beras tersebut sejalan dengan peningkatan produksi padi. Pada periode yang sama, produksi padi mencapai 24,36 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 28.765 ton atau 0,12 persen dibandingkan Januari-April 2025 sebesar 24,33 juta ton GKG.

Peningkatan juga terjadi pada luas panen padi. BPS mencatat luas panen Januari-April 2026 mencapai 4,51 juta hektare, bertambah 19.182 hektare atau 0,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,49 juta hektare.

Angka tetap BPS tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi beras pada awal 2026 ditopang oleh penguatan produksi di tingkat hulu. Bertambahnya luas panen turut mendorong kenaikan produksi padi yang kemudian memperkuat ketersediaan bahan baku beras nasional.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum produksi tersebut dengan memastikan petani memperoleh dukungan yang diperlukan, terutama dalam menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino.

“Kami turun, pasang pompa-pompa, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh membiarkan petani jalan sendiri, kita harus turun tangan,” tegas Amran dikutip Selasa (8/9/2026).

Berdasarkan catatan BPS, produksi beras pada Januari 2026 mencapai 1,73 juta ton, kemudian meningkat menjadi 2,88 juta ton pada Februari. Produksi mencapai 5,02 juta ton pada Maret dan 4,40 juta ton pada April. Secara kumulatif, produksi beras selama empat bulan pertama 2026 mencapai 14,03 juta ton dan tetap lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pergerakan tersebut sejalan dengan produksi padi sebagai bahan baku beras. Produksi padi tercatat sebesar 3,01 juta ton GKG pada Januari, 5,01 juta ton GKG pada Februari, 8,71 juta ton GKG pada Maret, dan 7,63 juta ton GKG pada April. Dengan demikian, produksi padi Januari-April 2026 mencapai 24,36 juta ton GKG atau meningkat 28.765 ton dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Capaian ini menjadi modal penting untuk mempertahankan produksi pada periode berikutnya, terutama ketika sektor pertanian memasuki musim kemarau dan menghadapi potensi El Nino. Kementerian Pertanian (Kementan) telah memperkuat berbagai langkah mitigasi agar keterbatasan air tidak menghambat musim tanam maupun menekan produktivitas petani.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pompanisasi. Pada periode sebelumnya, pemanfaatan sekitar 100 ribu unit pompa mampu mendorong tambahan produksi sekitar 2,8 juta ton gabah di Pulau Jawa. Pada 2026, Kementan kembali menyiapkan 56 ribu unit pompa air sebagai bagian dari mitigasi kekeringan.

Upaya tersebut disertai dengan penguatan jaringan irigasi, optimalisasi embung dan perpipaan, percepatan tanam, serta pemanfaatan varietas padi yang adaptif dan tahan terhadap kekeringan. Optimalisasi sumber air juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, sehingga lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami dua kali dalam setahun dapat ditingkatkan menjadi tiga kali tanam.

Mentan Amran mengatakan, pengalaman menghadapi El Nino pada 2015 dan 2023 menjadi modal penting bagi Kementan untuk menyiapkan langkah antisipasi lebih dini. Intervensi dilakukan secara menyeluruh melalui pompanisasi, perbaikan irigasi, peningkatan produktivitas, dan penggunaan benih yang lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan.

“Sekarang El Nino dampaknya insyaallah kita mitigasi karena kita sudah persiapan jauh sebelumnya. Satu, pompanisasi. Dua, irigasi. Tiga, kita tingkatkan produksi. Kemudian ada benih yang tahan kekeringan,”ujar Amran.

Melalui penguatan produksi dan mitigasi dampak perubahan iklim, Kementan berupaya mempertahankan momentum positif yang tercermin dalam angka tetap BPS Januari-April 2026. Pertumbuhan produksi beras, produksi padi, dan luas panen menjadi fondasi penting untuk menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus memastikan kegiatan produksi dan pendapatan petani tetap terpelihara.