Ekonomi dan Bisnis
Purbaya Sebut Dana Rp11,4 T Hasil Penertiban Hutan Bakal Biayai Program Prioritas
Majalahtani.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewi, mengatakan tambahan penerimaan dari hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung dapat menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Purbaya bilang dana hasil penertiban kawasan hutan itu selain bisa menambal defisit, nantinya memungkinkan juga dialokasikan untuk berbagai program prioritas yang sebelumnya mengalami penyesuaian anggaran.
“Bisa (nambal defisit). Atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin,” kata Purbaya, di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).
Di luar itu, Bendahara Negara itu memungkinkan juga dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari penguatan lembaga penegak hukum hingga sektor pendidikan.
“Nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tapi enggak banyak,” kata dia.
Purbaya menilai penyerahan Rp11,4 triliun saat ini bukanlah capaian akhir. Pemerintah masih melihat potensi tambahan penerimaan negara dari proses penertiban yang masih berjalan.
“Masih ada banyak, masih akan ada lagi ke depan tuh belum selesai nih, jadi amanlah. Kalau nggak salah tahun lalu kan dibilang tahun ini ditargetkan sekitar Rp142,4 triliun,” ungkap dia.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun kepada negara hasil dari kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
“Sebagai wujud transparansi kinerja kepada publik, kami akan menyerahkan uang ke kas negara sebesar Rp11.420.147.815.858,” kata Jaksa Agung, Burhanuddin, dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).
Ekonomi dan Bisnis
Bertemu S&P di Washington, Purbaya Pastikan Peringkat Kredit RI Tetap Aman
Majalahtani.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan kabar menggembirakan usai pertemuannya dengan lembaga rating Standard & Poor’s (S&P) di Washington DC, Amerika Serikat.
Purbaya menyatakan bahwa Standard & Poor’s (S&P) memberikan konfirmasi bahwa rating RI tetap triple B dengan Outlook yang tetap stabil.
Diketahui rating Triple B (BBB) adalah kategori “Investment Grade” (layak investasi) yang menunjukkan tingkat risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah
“Mereka (S&P) menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga dibawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya, dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
Menurut Purbaya ada consern sedikit rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau pajak. Namun ia dan jajaran tim Kementrian Keuangan RI meyakinkan S&P bahwa hal itu bisa dikendalikan kedepan dan belum pada level yang membahayakan sesuai kondisi perbaikan pengumpulan pajak dan cukai.
“Saya sampaikan ke mereka kita sudah restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai supaya performnya lebih baik. Dan ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan dibulan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen mereka sepetinya cukup puas,” ucap Purbaya.
Sementara respons lembaga pemeringkat rating internasional itu terhadap defisit RI yang dibawah 3 persen, Purbaya menjelaskan intinya S&P menilai pertumbuhan ekonomi RI membaik di triwulan ke IV dibanding sebelumnya.
Selain itu indikator awalnya menurut Purbaya, S&P melihat semua aktivitas makro dan mikro ekonomi RI dibawah pemerintahan Presiden Prabowo sudah membaik.
“Dan yang terpenting adalah mereka melihat bahwa pertumbuhan kita membaik di triwulan ke IV dibanding sebelumnya. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi saya kemarin bahwa outlook peringkat kita tetap stabil,” kata Purbaya.
Mengenai adanya rating yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki resiko yang tinggi di kawasan Asia, Purbaya meluruskan bahwa penilaian Itu mengacu pada laporan yang diberikan pada hari sebelumnya sebelum digelarnya pertemuan bersama S&P.
Ekonomi dan Bisnis
Pemerintah Buka 35 Ribu Loker untuk Koperasi & Kampung Nelayan Merah Putih
Majalahtani.com – Pemerintah resmi membuka proses rekrutmen melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) bagi 35.476 orang yang nantinya akan mengelola Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Mereka yang lolos seleksi akan menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun sesuai skema program untuk penguatan operasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa rekrutmen ini bertujuan untuk mencari sosok-sosok yang kompeten dalam mengelola KDKMP dan KNMP.
“Pemerintah, melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC, akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut serta dalam pengelolaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Zulkifli dikutip Kamis (16/4/2026).
Secara rinci, ia menjelaskan bahwa 35.476 posisi tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer koperasi KDKMP, yang nantinya berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Sementara itu, 5.476 lowongan sisanya dibuka untuk posisi pegawai KNMP, dengan status kepegawaian di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Dalam proses rekrutmen tersebut, pemerintah akan menjalankan seleksi terbuka. Pendaftaran telah dibuka sejak hari ini (15 April) hingga 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id.
Zulkifli menambahkan, seleksi ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta usia maksimal 35 tahun.
“Selain itu, kami tegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun,” lanjut dia.
Ia menegaskan bahwa pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui situs resmi tersebut dan memastikan proses seleksi akan berlangsung secara adil. Zulkifli juga mengimbau calon pelamar untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan yang menjanjikan kelulusan tanpa melalui proses seleksi resmi.
“Tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu, berbohong,” terangnya.
Zulkifli menyebut bahwa seleksi ini merupakan tahap pertama, mengingat lebih dari 30.000 KDKMP dan 1.369 KNMP ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka rekrutmen tahap berikutnya, seiring target pembangunan 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia.
“(KDKMP) yang akan jadi bulan Juni-Juli ini kira-kira 30.000 sampai 40.000 unit, sementara totalnya 80.000 unit. Jadi rekrutmennya bertahap,” imbuh dia.
Ekonomi dan Bisnis
Indonesia Tempuh Jalur Dialog Hadapi Investigasi Dagang AS
Majalahtani.com – Pemerintah Indonesia akan menempuh jalur dialog diplomatik dalam merespons investigasi perdagangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat melalui mekanisme Section 301. Langkah ini diambil guna memastikan kepentingan ekspor nasional tetap terlindungi sekaligus menjaga stabilitas hubungan dagang bilateral.
“Pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons yang akan disampaikan pada 15 April 2026,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia – Amerika Serikat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (15/4/2026).
Pemerintah AS diketahui telah meluncurkan investigasi perdagangan melalui mekanisme Section 301 menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang mengharuskan pemerintah negara tersebut memiliki dasar hukum tambahan di luar Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan AS.
Dalam investigasi tersebut, pemerintah AS menyoroti sejumlah isu utama, antara lain kapasitas produksi berlebih (excess capacity) serta dugaan praktik forced labor. Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk dalam proses penyelidikan tersebut.
“Proses ini akan berlanjut hingga tahap konsultasi dengan USTR pada 12 Mei 2026,” kata Airlangga.
Airlangga menyampaikan bahwa seluruh proses perundingan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat senantiasa dilakukan melalui komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Pemerintah juga secara konsisten menyampaikan perkembangan setiap tahap perundingan kepada publik melalui media massa, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam proses ART Indonesia–Amerika Serikat.
Di sisi lain, Airlangga mengklaim telah kemajuan signifikan dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat yang berlangsung secara intensif sejak April 2025 hingga awal 2026.
Rangkaian pertemuan bilateral dengan AS menghasilkan penurunan tarif terhadap sejumlah produk Indonesia, termasuk penyesuaian tarif dari sebelumnya 32 persen menjadi sekitar 19 persen untuk komoditas tertentu, serta peluang pembebasan tarif (0 persen) bagi 1.819 produk terpilih.
Kebijakan ini memberikan perlindungan sekaligus dorongan kuat bagi industri padat karya dalam negeri yang menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja.
“Selain itu, kerja sama ekonomi bilateral dengan AS semakin diperkuat di berbagai sektor strategis, termasuk pangan, industri, energi, dan teknologi, serta mendorong penguatan kerja sama pada bidang ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta penyelesaian hambatan non-tarif,” pungkas dia.
-
Lensa Agraria2 bulan agoPrediksi Harga Komoditas Global: Dampak Iklim terhadap Kopi dan Kakao
-
Inspirasi Tani2 bulan agoKisah Sukses “Petani Pulang Kampung”: Dari Korporat ke Green House
-
Lensa Agraria1 bulan agoLewat “Tani On Stage”, Kementan Ajak Masyarakat Belanja Pangan Tanpa Panik
-
Lensa Agraria1 bulan agoKejar Target Swasembada Beras, Mentan Amran Perkuat Sinergi Internal Kementan
-
Lensa Agraria1 bulan agoSurvei BI: Keyakinan Konsumen Februari 2026 Masih Kuat, IKK Capai 125,2
-
Lensa Agraria2 bulan agoArah Kebijakan Pangan 2026: Membedah Efektivitas Anggaran
-
Agripreneurship2 bulan agoAdaptasi Petani Lereng Merapi terhadap Perubahan Siklus Hujan
-
Uncategorized2 bulan agoPotensi Blue Economy: Menjadikan Indonesia Raja Rumput Laut Dunia
