Majalahtani.com – Konsolidasi pabrik gula (PG) BUMN telah selesai. Ini ditandai oleh tuntasnya proses akuisisi tiga PG di bawah holding ID Food oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co. Ketiga PG yang dimaksud adalah PT Pabrik Gula Rajawali I, PT Pabrik Gula Rajawali II, dan PT Pabrik Gula Candi Baru. Akuisisi ini adalah bagian dari konsolidasi BUMN yang didorong oleh Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.

Menurut CEO Danantara, Dony Oskaria, setelah konsolidasi Sugar Co akan difokuskan sebagai perusahaan manufaktur berbasis pertanian untuk komoditas gula. Sementara ID Food akan difokuskan pada bisnis perdagangan pangan. ID Food akan menjadi off taker 100% gula Sugar Co. Pembelian dilakukan menggunakan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen sesuai regulasi Badan Pangan Nasional (Bapanas): Rp14.500/kg.

Sebelum akuisisi, saham Rajawali I dan Rajawali II masing-masing dimiliki ID Food sebesar 99,9%, sedangkan Candi Baru sebesar 98,8%. Setelah akuisisi, Sugar Co menguasai 99,9% saham Rajawali I dan Rajawali II, serta 98,85% saham Candi Baru. PT PG Rajawali I mengelola dua unit PG dengan total kapasitas giling 18.100 ton tebu per hari, yakni PG Krebet Baru di Malang dan PG Rejo Agung Baru di Madiun.

Kemudian, PT PG Rajawali II mengoperasikan tiga unit PG, yaitu PG Tersana Baru, PG Jatitujuh, dan PG Sindang Laut dengan total kapasitas giling 8.800 ton tebu per hari serta 1 unit pabrik spiritus alkohol (Palimanan). Lalu, PG Candi Baru beroperasi sejak 1832 di Kota Sidoarjo dengan kapasitas giling 2.800 ton tebu per hari. Dengan akuisisi ini Sugar Co mengelola 42 PG. PG-PG itu tersebar di seluruh Indonesia.

Bagi petani, konsolidasi ini diharapkan tugas-tugas untuk menyerap atau membeli gula petani menjadi lebih jelas. Tahun lalu, puluhan ribu ton gula petani di Jawa Timur menumpuk tak laku. Berulangkali lelang digelar berulangkali pula gagal dicapai harga kesepakatan. Penawar mengajukan pembelian di bawah Rp14.500/kg, di bawah harga acuan. Tahun lalu lelang tanpa diikuti penjualan berlangsung hampir tiga bulan.

Situasi ini bukan saja sinyal pasar gula lesu. Bagi petani, ini menandai awal suram ekonomi keluarga. Berbeda dengan tanaman pangan yang dalam 4 bulan sudah bisa panen, petani tebu perlu 10-12 bulan untuk menuai hasil. Selama menunggu, petani membiayai hidup dari luar usaha tani tebu. Ketika panen petani berharap bisa segera menuai hasil guna memenuhi kebutuhan. Kian lama gula tak laku, hidup mereka kian tertekan.

Bagi PG penggiling tebu petani dengan sistem bagi hasil, situasinya tak kalah sulit. Ketika gula hasil bagi hasil petani tidak laku, gula menumpuk di gudang. Makin lama tidak laku, gudang bisa semakin penuh gula. Baik untuk menyimpan gula sendiri maupun gula petani. Kalau gula tidak juga terjual segera, antrean PG berhenti giling semakin panjang. PG-PG yang masih giling pun akan kesulitan keuangan untuk operasional apabila gula tidak laku. Ujungnya, petani mitra akan terdampak.

Tahun lalu, Danantara menugaskan BUMN, yakni ID Food dan Sugar Co, untuk menyerap dan membeli gula petani yang terkatung-katung tanpa pembeli. Belakangan diketahui, gula yang dikuasai Sugar Co menumpuk dan kurang laku. Jika laku, harganya kurang baik. Ditambah serbuan gula rafinasi ke pasar gula konsumsi, kata Dony Oskaria, membuat Sugar Co merugi Rp680 miliar pada 2025. Gula rafinasi mestinya hanya untuk industri (makanan, minuman, dan farmasi). Karena disparitas tinggi, gula merembes.

Setelah konsolidasi, Sugar Co akan fokus pada produksi gula. Sedangkan ID Food menjadi off taker gula produksi Sugar Co. Dan tentu saja gula petani. Mengapa harus ada off taker, terutama gula petani? Agar kejadian gula petani menumpuk dan tidak laku tidak terus berulang. Kalau kejadian seperti ini terus berulang, petani kecewa. Mereka tidak sudi menanam tebu. Target swasembada gula berbasis tebu untuk gula konsumsi tahun 2028 bakal melayang. Juga target swasembada gula industri pada 2030.

Seperti komoditas pertanian lain, produksi tebu untuk diolah menjadi gula bersifat musiman. PG berbasis tebu menggiling tebu dalam jumlah besar di rentang Juni-Oktober, yang periode 2014-2024 porsinya mencapai 87-88%. Puncak giling berlangsung pada Juli-September. Di tiga bulan itu produksi gula melimpah alias jauh melebihi permintaan. Ketika permintaan tetap, harga gula di pasar akan jatuh.

Irama giling seperti ini, hemat saya, sudah dipahami dengan baik oleh otoritas kebijakan. Oleh karena itu, seharuskan racikan kebijakan yang dibuat menjadi lebih mudah. Agar harga tidak jatuh, perlu ada yang ditugaskan untuk menyerap gula petani. Dalam konteks ini, ID Food. Gula hasil serapan itu disalurkan nanti pada saat tidak ada produksi atau produksi terbatas. Yakni pada periode November hingga Mei.

Apa pun kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan swasembada gula, panduan yang harus diutamakan adalah kesejahteraan pelaku, terutama petani. Mengapa? Pertama, dominasi peran petani dalam usahatani tebu. Misalnya, 318.007 ha dari 520.823 ha (61,06%) luas lahan tebu pada pada 2024 adalah milik petani. Porsi ini naik dari tahun 2023: 58,89% atau 288.198 ha dari 489.338 ha. Bertahun-tahun dominasi ini tak bergeser.

Kedua, petani tebu adalah pelaku ekonomi yang rasional. Ia akan merespons secara positif atau negatif tiap kebijakan. Kalau kebijakan pemerintah tidak jelas akan sulit mendorong petani mau (lagi) menanam tebu. Kebijakan yang tidak jelas, yang antara lain tecermin dari tidak adanya komitmen pendanaan pemerintah membeli gula petani, akan berujung disinsentif. Atau keengganan otoritas kebijakan merevisi harga acuan pembelian gula di produsen yang sudah berlaku sejak 2024 alias tiga tahun.

Di Peraturan Bapanas No 12/2024, harga acuan gula konsumsi di tingkat petani sebesar Rp14.500/kg. Tingkat harga yang sama kembali dicantumkan ketika Bapanas mengubah menjadi Keputusan Kepala Bapanas No. 330/2026. Padahal, dari notulensi rapat yang digelar Bapanas pada 18 Mei 2026 ihwal harga acuan pembelian gula di produsen tidak ada satu pun yang mengusulkan angka Rp14.500/kg. Angka terendah diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Gula Indonesia (APGI): Rp14.800 – Rp15.000/kg.

Ada 7 institusi yang mengusulkan harga acuan gula di produsen, salah satunya APGI. Enam yang lain adalah Bapanas, Kementerian Pertanian (Kementan), Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Dewan Pimpinan Nasional APTRI, PT Sinergi Gula Nusantara, dan Gabungan Produsen Gula Indonesia (GAPGINDO). Jika dirata-rata, ketujuh institusi mengusulkan harga acuan Rp15.539/kg. Bapanas mengusulkan Rp15.000/kg, Kementan Rp15.500/kg, dan tertinggi DPN APTRI Rp16.875/kg.

Mengapa DPN APTRI mengusulkan angka paling tinggi? Menurut Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen, biaya usaha tani tebu naik tinggi. Perang di Timur Tengah membuat harga pupuk nonsubsidi membengkak hampir dua kali. Contohnya, harga pupuk ZA Plus nonsubsidi yang semula di kisaran Rp4.300/kg, kini melonjak menjadi Rp8.600/kg. Petani tebu hanya mendapatkan jatah pupuk subsidi dalam jumlah terbatas.

Akibat kenaikan harga itu, porsi biaya pupuk kini menyumbang 15%-20% dari total biaya produksi. Diluar itu, ongkos tenaga kerja dan biaya transportasi naik. Bahkan, sewa lahan juga naik. Ujung-ujungnya, ongkos usaha tani tebu naik. Tuntutan penyesuaian harga acuan ini sudah disuarakan sejak tahun lalu. Tapi belum ada tanda-tanda akan diubah. Mungkin petani tebu perlu menjerit lebih keras. Saat ini momentumnya tepat: mulai musim giling tebu.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi Khudori, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi Majalahtani.

Majalahtani.com – Industri perunggasan Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia protein hewani nasional kini dinilai berada di titik krusial.

Di satu sisi, sektor ini berhasil menghadirkan daging ayam dan telur sebagai sumber protein paling terjangkau bagi masyarakat. Namun di sisi lain, banyak peternak rakyat justru menghadapi tekanan berat hingga mengalami kerugian dan gulung tikar.

Guru Besar IPB University, Yuli Retnani, menilai industri perunggasan merupakan kisah sukses modernisasi pertanian Indonesia. Melalui teknologi pembibitan, pakan, kesehatan ternak, serta manajemen kandang modern, ayam broiler dapat dipanen hanya dalam waktu 30–40 hari, sementara produksi telur berlangsung sangat efisien.

“Industri perunggasan menjadi penyedia protein hewani paling cepat dan paling murah bagi masyarakat. Sistem produksinya mampu menjaga ketersediaan protein nasional,” ujarnya dalam pernyataannya, Rabu (13/5/2026).

Daging ayam dan telur selama ini menjadi sumber protein utama masyarakat Indonesia karena harganya relatif terjangkau. Selain menopang ketahanan pangan, sektor perunggasan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari pembibitan hingga distribusi.

Namun di balik keberhasilan tersebut, muncul persoalan serius di tingkat pelaku usaha kecil. Banyak peternak rakyat mengeluhkan kerugian berulang, terlilit utang, bahkan kehilangan aset usaha akibat tekanan bisnis yang semakin berat.

Fenomena tersebut, menurut Yuli, menunjukkan adanya persoalan struktural dalam industri perunggasan nasional, bukan lagi persoalan teknologi produksi.

“Masalah utama industri perunggasan Indonesia bukan lagi sekadar teknologi produksi, melainkan strukturnya dan industrinya yang semakin terkonsentrasi sehingga mudah terjadi praktek monopoli. Akibatnya, sistem perunggasan menciptakan ketidakadilan ekonomi yang serius,” bebernya

Dominasi Hulu hingga Hilir

Selama ini, perusahaan besar terintegrasi menguasai hampir seluruh rantai usaha perunggasan, mulai dari pembibitan day old chick (DOC), produksi pakan, obat dan vaksin, rumah potong ayam, distribusi, cold storage, hingga perdagangan ritel.

Kondisi integrasi vertikal dan horizontal tersebut membuat perusahaan besar memiliki kendali kuat terhadap harga input maupun pasokan pasar. Akibatnya, peternak mandiri berada pada posisi lemah dan hanya menjadi price taker.

Peternak membeli bibit dan pakan dengan harga tinggi, tetapi harus menjual ayam hidup atau telur dengan harga rendah ketika pasokan melimpah. Risiko usaha terbesar pun akhirnya ditanggung peternak kecil.

“Fakta ini menjadi indikasi bahwa struktur industri (produksi dan perdagangan) sakit dan berada dalam persaingan tidak sehat,” kata dia.

Isu Investor Baru Picu Kekhawatiran

Rencana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengundang investor baru di sektor hulu perunggasan turut memicu perdebatan di kalangan peternak, akademisi, hingga pelaku usaha besar.

Sebagian pihak berharap masuknya investor baru dapat memperbaiki akses peternak terhadap input produksi dan pasar. Namun kekhawatiran juga muncul bahwa langkah tersebut justru berpotensi memperkuat konsentrasi industri dari hulu hingga hilir.

Menurut Yuli, kebijakan investasi harus diarahkan untuk menciptakan persaingan sehat, bukan memperbesar dominasi pelaku usaha tertentu.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu hadir melakukan reformasi struktur industri perunggasan secara bertahap. Peran regulator, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dinilai penting untuk mencegah praktik monopoli dan menciptakan keseimbangan pasar.

Beberapa langkah yang diusulkan antara lain pembatasan integrasi vertikal berlebihan, pengaturan proporsi budidaya oleh integrator besar, serta alokasi pasar tertentu bagi peternak mandiri.

“Misalnya perusahaan pembibit besar tidak boleh mendominasi perdagangan livebird, integrator besar dibatasi proporsi budidaya langsung, sebagian pasar wajib dialokasikan untuk peternak mandiri,” pungkas dia.

Majalahtani.com – Implementasi penerapan label gizi Nutri-level pada minuman manis di Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari sisi industri maupun konsumen. Tanpa edukasi dan strategi pendukung, kebijakan ini dikhawatirkan tidak efektif dalam menekan konsumsi gula berlebih.

Guru Besar Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Teknologi IPB University, Prof Nuri Andarwulan, menyebutkan dalam penelitiannya, mengungkap temuan yang menunjukkan besarnya tantangan implementasi di lapangan.

“Hasil penelitian kami terhadap 100 sampel minuman siap saji di restoran dan kafe wilayah Jakarta dan Bogor, seperti minuman kopi, teh, bubble tea, cokelat baik yang mengandung susu ataupun tidak, dan lainnya menunjukkan bahwa hanya tiga minuman yang memiliki kadar gula rendah dan memenuhi kriteria kategori A hingga B,” ungkapnya dilansir dari IPB, Jumat (24/4/2026).

Sebanyak 97 minuman lainnya memiliki kandungan gula sedang hingga sangat tinggi, setara kategori C dan D atau hingga melebihi batas asupan gula harian yang direkomendasikan per takaran saji.

Temuan ini menunjukkan bahwa jika Nutri-Level diterapkan secara luas, mayoritas produk berpotensi mendapat label C dan D. Apabila kebijakan ini diterapkan tidak hanya pada minuman kemasan tetapi juga pada produk di kafe dan restoran, maka sebagian besar produk kemungkinan akan memperoleh label C dan D (kuning dan merah).

“Hal ini tentu menjadi konsekuensi besar bagi pelaku usaha,” jelasnya.

Ia menilai industri berpotensi memberikan penolakan karena dampak ekonomi yang signifikan. Pasalnya, industri kemungkinan akan menilai kebijakan ini tidak realistis karena dapat memengaruhi daya jual produk.

“Seyogyanya, pemerintah melaksanakan program bersama dengan pelaku industri sebagai langkah awal penurunan asupan gula masyarakat melalui reformulasi.”

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Wajibkan Label Nutri Level pada Pangan Siap Saji

Meski demikian, program reformulasi untuk menurunkan kadar gula berpotensi mengubah cita rasa yang sudah diterima konsumen. “Oleh karena itu, reformulasi penurunan kadar gula pada minuman secara bertahap perlu dilakukan,” ujarnya.

Tantangan lain adalah potensi penggunaan bahan tambahan pangan sebagai alternatif. Menurutnya penggunaan pemanis buatan bisa menjadi jalan pintas, meskipun tidak serta-merta menghasilkan kategori terbaik dalam sistem Nutri-Level.

Dari sisi regulasi, ia menekankan pentingnya harmonisasi antarlembaga. Mengingat pengaturan minuman kemasan saat ini berada di bawah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sementara produk di kafe dan restoran melibatkan Kementerian Kesehatan.

“Kika tidak selaras, akan muncul celah dalam implementasi kebijakan,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi konsumen, tantangan utamanya adalah penerimaan dan pemahaman. Jika sebagian besar produk diberi label C dan D, ada kemungkinan konsumen justru mengabaikan label atau mengalami kebingungan.

“Tanpa edukasi yang masif, label berpotensi tidak memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelabelan harus berjalan bersama strategi lain seperti edukasi konsumen, reformulasi pangan, program intervensi gizi, dan kebijakan fiskal. Mengingat tujuan akhir dari kebijakan ini adalah kesehatan masyarakat.

“Oleh karena itu, implementasi harus dilakukan secara bertahap, didukung insentif bagi industri, serta tidak mengabaikan bukti ilmiah yang ada,” pungkasnya.