Majalahtani.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Sadarestuwati, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat perlindungan terhadap peternak ayam petelur di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak cukup hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan harga jual tetap menguntungkan bagi peternak rakyat.

Diketahui, harga telur yang terjadi belakangan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, penurunan harga terjadi saat biaya produksi peternak masih tertekan oleh tingginya harga pakan, terutama jagung.

“Hari ini, peternak ayam petelur kita mengalami kejatuhan harga. Padahal ini baru rencana ada investor besar masuk, tetapi begitu rencana ini disampaikan langsung saja harga telur terjun bebas. Sementara harga pakan, harga jagung naik,” ujar Sadarestuwati dalam agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Politisi Fraksi PDIP itu meminta Kementan mengambil langkah untuk melindungi peternak dari tekanan pasar yang berpotensi merugikan usaha rakyat. Baginya, perlindungan tersebut penting agar program peningkatan produksi peternakan yang dijalankan pemerintah tidak justru menekan peternak skala kecil.

Selain menyoroti harga telur, Sadarestuwati juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan keberlanjutan usaha peternak. Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap program pengembangan peternakan mampu menciptakan pelaku usaha baru sekaligus menjaga kelangsungan usaha peternak yang sudah ada.

Dirinya bersama Komisi IV DPR menyatakan dukungan terhadap target swasembada pangan yang dijalankan Kementan. Namun, ia mengingatkan keberhasilan swasembada tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, melainkan juga dari kesejahteraan petani dan peternak yang menjadi pelaku utama sektor pangan.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan telah menyiapkan langkah untuk melindungi peternak ayam petelur dari tekanan harga. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah telah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram.

Menurut Amran, HAP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024 tersebut menjadi instrumen utama untuk menjaga harga telur di tingkat peternak agar tidak jatuh terlalu dalam. “HAP-nya Rp26.500 per kilo. Kami meminta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur, HAP-nya Rp26.500 per kilo,” ujar Amran.

Majalahtani.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan riset dan inovasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045 sekaligus menghadapi berbagai tantangan pangan, mulai dari stunting, ketergantungan impor, hingga dampak perubahan iklim.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala BRIN, Arif Satria, dalam kegiatan Economic Conference of the National Sustainable Food Programme: Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas yang diselenggarakan Metro TV bekerja sama dengan Bank Indonesia di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Arif, BRIN saat ini menjalankan tiga jalur utama untuk mendukung pembangunan nasional, yaitu memperkuat UMKM melalui riset dan inovasi, mendukung sektor industri, serta melakukan pendampingan teknologi melalui skema co-development.

“Dalam bidang pangan, berbagai tantangan seperti stunting, ketergantungan impor, ketahanan pangan, dan perlunya transformasi industri berbasis inovasi harus menjadi perhatian bersama agar Indonesia dapat menjadi lumbung pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” ucap Arif.

Selain peningkatan produksi, BRIN juga menyoroti pentingnya pengurangan food loss dan food waste yang masih tinggi. Menurutnya, pengurangan kehilangan hasil panen dan limbah pangan dapat membantu menyediakan pangan bagi jutaan orang, menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus mengurangi kerugian ekonomi.

Untuk mendukung tujuan tersebut, BRIN telah mengembangkan berbagai inovasi, mulai dari varietas unggul tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu, teknologi peningkatan produktivitas pertanian, hingga inovasi peternakan yang menghasilkan ternak unggul dengan karakteristik lebih baik.

Di sektor pascapanen, BRIN juga mengembangkan teknologi yang mampu memperpanjang masa simpan produk pertanian tanpa bergantung pada suhu rendah. Teknologi tersebut memungkinkan komoditas seperti cabai, bawang merah, buah-buahan, hingga beras bertahan lebih lama sehingga dapat mengurangi kerusakan produk dan meningkatkan peluang ekspor.

“Ke depan, arah riset pertanian akan difokuskan pada pemanfaatan genomik, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), serta sistem pertanian cerdas (smart farming) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, pengelolaan karbon, dan produktivitas lahan secara berkelanjutan,” jelas Arif.

Ia menambahkan, penguatan kedaulatan benih, peningkatan produktivitas komoditas strategis, modernisasi sektor perikanan, dan penerapan konsep Smart Farming 4.0 menjadi agenda penting dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh.

“Masa depan ketahanan pangan Indonesia bergantung pada inovasi, regenerasi kualitas tanah, kolaborasi riset, serta pemanfaatan infrastruktur laboratorium secara optimal untuk menghasilkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali, menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama stabilitas ekonomi dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang telah melampaui 280 juta jiwa, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perubahan pola konsumsi menyebabkan kebutuhan pangan nasional terus meningkat.

Namun demikian, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti distribusi pangan yang belum efisien, keterbatasan fasilitas pascapanen, perubahan iklim, serta ketidakpastian global yang memengaruhi rantai pasok dan harga pangan.

“Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti distribusi pangan yang belum efisien, keterbatasan fasilitas pascapanen, perubahan iklim, serta ketidakpastian global yang memengaruhi rantai pasok dan harga pangan,” kata Ricky.

Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, kedua lembaga menjalankan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 yang berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, penguatan distribusi pangan, serta pengembangan klaster pangan di berbagai daerah.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem pangan nasional yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan sehingga mampu menjaga kesejahteraan petani, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ungkapnya.

Majalahtani.com – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia (BI) pada hari ini, tanggal 9 Juni 2026 memutuskan untuk kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan menaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah.

“Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portfolio asing ke Indonesia,” jelas Perry dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Sesuai Undang-undang dan praktik yang berjalan selama ini, Bank Indonesia setiap hari Selasa mengadakan RDG Mingguan untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG Bulanan.

Dalam evaluasi sejak RDG Bulanan tanggal 19-20 Mei 2026, nilai tukar Rupiah menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari yang diperkirakan. Di samping disebabkan oleh gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portfolio asing dari Indonesia. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing.

“Stabilisasi nilai tukar Rupiah dimaksud juga ditempuh agar ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga dan sasaran inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap tercapai,” ungkap dia.