Majalahtani.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada BUMN bidang pangan untuk mempercepat swasembada pangan. Hal tersebut ditekankan melalui Instruksi Presiden (Inpres) RI nomor 2 tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa.

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai bahwa penugasan BUMN ini menjadi boomerang bagi perekonomian nasional karena bisa menjadi persaingan yang tidak sehat dengan pelaku swasta. Salah satunya usaha peternakan telur ayam atau ayam pedaging yang bisa-bisa bersaing dengan BUMN yang mendapatkan dukungan penuh dari negara.

“BUMN mendapat jaminan pemerintah, penugasan wajib, akses penyertaan modal negara hingga koneksi langsung ke menteri teknis bidang pangan.” kata Huda dalam keterangannya kepada Majalahtani, Senin (20/4/2026).

Huda menambahkan bahwa sebesar 50 persen lebih pelaku UMKM bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Akibatnya, program ketahanan pangan justru menutup peluang pelaku usaha kecil untuk ikut andil dalam ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Tiga Regulasi Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan adanya beberapa implikasi yang berisiko ganda dari sisi fiskal dan distorsi harga di pasar. Meskipun tujuannya mengendalikan pasokan pangan jelang Super El-Nino dan memasok bahan baku MBG, tapi beberapa risiko perlu jadi early-warning.

Pertama, BUMN pangan yang kesulitan menjalankan Inpres bisa berdampak bukan cuma ke tambahan dana dari APBN tapi juga ditanggung secara keuangan internal BUMN. Bahkan efeknya bisa menjalar ke kesehatan finansial Danantara.

Beberapa kasus harusnya dijadikan bahan pertimbangan. Sebagai contoh Bulog pernah alami tekanan keuangan besar karena beban PSO operasi pasar yang tidak dikompensasi.

Selain itu ada RNI yang berulang kali merugi karena penugasan stabilisasi harga. Kasus pada Pupuk Indonesia ikut menanggung beban subsidi pupuk dengan pembayaran yang tidak selalu tepat waktu.

“Wajar publik memiliki kekhawatiran dengan penugasan ke Agrinas sebagai pemain baru tanpa rekam jejak di sektor pangan. Efek panjang ke kerugian operasional yang ditanggung oleh Agrinas, Danantara juga ke APBN bisa menambah kompleks persoalan. Pelebaran defisit APBN jadi salah satu konsekuensinya.” imbuh Bhima.

Kedua, dasar hukum instruksi presiden sebenarnya lemah, karena itu bisa dicabut kapanpun. Ada ketidakpastian dari sisi model bisnis BUMN, begitu juga pihak swasta. Padahal kontrak pembelian pangan bisa terikat jangka panjang.

“Begitu ada perubahan regulasi, pihak swasta sudah terlanjur berkontrak dengan BUMN kemudian aturan berubah lagi, ini menimbulkan ketidakpastian bisnis bagi seluruh pelaku di rantai pasok pangan. Dalam Ease of Doing Business, permasalahan ketidakpastian kebijakan selalu menduduki 5 besar masalah daya saing yang utama.” kata Bhima.

Ketiga, adanya distorsi harga karena penugasan BUMN pangan, bukan membenahi tata niaga tapi masuk menjadi pemain aktif. Ia lantas mempertanyakan jaminan harga yang diperoleh ritel apakah lebih terjangkau dengan adanya Inpres tersebut.

“Jangan sampai PSO BUMN pangan justru menambah panjang rantai pasok, ujungnya inflasi pangan yang ditanggung rumah tangga meningkat. Kalau permasalahan ada di permainan rente yang membuat marjin distributor terlalu tinggi, selesaikan masalahnya, bukan dengan BUMN menjadi new middleman- distributor baru.” kata Bhima.

Fenomena state capture dalam pengelolaan pangan mulai dari kegagalan proyek food estate di Kalimantan Tengah, peran Agrinas yang disorot pasca pengambilalihan lahan perkebunan sawit, hingga penugasan PSO BUMN pangan yang mendistorsi harga di tingkat rumah tangga jangan sampai terulang.

Baca Juga: Prabowo Izinkan Amran Ikut Rekomendasikan Bongkar Pasang Direksi BUMN Pangan

Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat lonjakan kinerja ekspor komoditas unggas pada 2026. Hingga Maret 2026 Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke negara tujuan seperti Singapura, Jepang, dan Timor Leste.

Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton (±8,13 juta butir), sementara sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari keberhasilan swasembada protein hewani.

“Sekarang ini kita sudah swasembada telur, ayam, beras, dan seterusnya. Nah ini kita dorong ekspor ke negara-negara lain”, ujarnya dikutip Senin, (20/4/2026).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja ekspor unggas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2024 ekspor unggas tercatat sekitar ±300 ton dengan nilai sekitar Rp10–11 miliar. Tahun 2025 meningkat menjadi ±400 ton dengan nilai Rp13–15 miliar. Sementara itu, 2026 (Maret) mencapai 545 ton dengan nilai Rp18,2 miliar.

Tak hanya dari sisi volume, transformasi juga terlihat pada struktur ekspor yang mulai bergeser ke produk olahan seperti nugget dan karaage. Hal ini mendorong peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing industri perunggasan nasional.

Kinerja ekspor ini ditopang produksi nasional yang kuat. Indonesia saat ini mencatat Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dengan konsumsi setahun 4,12 juta ton. Untuk produksi telur ayam ras 6,54 juta ton dengan konsumsi setahun 6,47 juta ton.

“Dengan kondisi surplus memungkinkan ekspansi pasar tanpa mengganggu kebutuhan dalam negeri,” ujar dia.

Kementan juga terus memperkuat sistem kesehatan hewan, biosekuriti, dan sertifikasi veteriner guna memastikan seluruh produk memenuhi standar internasional. Diplomasi perdagangan dan pembukaan akses pasar baru juga terus dilakukan untuk memperluas jangkauan ekspor.

Ke depan, Kementan menargetkan ekspor ayam dan telur terus meningkat, baik dari sisi volume maupun nilai, melalui hilirisasi produk dan penguatan industri pengolahan. Langkah ini sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat peternak dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global.

Dengan tren pertumbuhan yang konsisten, Indonesia kini tidak hanya swasembada, tetapi mulai menegaskan diri sebagai eksportir unggas yang diperhitungkan di pasar dunia.

Majalahtani.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak langsung ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang usai menyampaikan pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia pada Sabtu, 18 April 2026.

Inspeksi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menyampaikan kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah.

“Bapak Presiden tadi mendadak menanyakan ingin melihat gudang bulog di Magelang atau di Yogyakarta sekembalinya dari acara pimpinan DPRD,” ujar Teddy dikutip dari setpres, Minggu (19/4/2026).

Teddy menuturkan Presiden Prabowo ingin memastikan secara langsung bahwa cadangan pangan, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo ini terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton, dan saat ini terisi penuh. Ini menunjukkan kesiapan stok yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.

“Bapak Presiden juga menekankan bahwa selain ketersediaan, kualitas beras harus terus dijaga, serta distribusinya harus tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Teddy.

Inspeksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

“Ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tutup Teddy.

Di tengah krisis energi BBM dan Pangan di berbagai negara, terutama dampak dari konflik di Timur Tengah, Indonesia tetap kuat, aman, dan stabil dari segi ketersediaan barang dan harga.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.