Connect with us

Lensa Agraria

Nilai Ekonomi Karbon Jadi Pintu Masuk Investasi Pertanian Berkelanjutan

Published

on

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. (Dok: Humas Kementan)

Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai bagian dari transformasi menuju pertanian rendah emisi dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyampaikan sektor pertanian kini memiliki peran strategis dalam implementasi NEK karena tidak hanya menjadi sumber emisi gas rumah kaca (GRK), tetapi juga berfungsi sebagai penyerap karbon melalui praktik budidaya berkelanjutan.

Dengan cakupan lahan yang luas dan keterlibatan jutaan petani, sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

“Pertanian memiliki posisi unik, tidak hanya sebagai penghasil emisi, tetapi juga sebagai penyerap karbon. Dengan penerapan teknologi rendah emisi dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, sektor ini dapat menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (15/4/2026).

Sudaryono menambahkan bahwa kesiapan sektor pertanian dalam implementasi NEK juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi asing, seiring terbukanya perdagangan karbon internasional.

Melalui mekanisme ini, investor global dapat membeli kredit karbon dari Indonesia, sehingga membuka peluang pembiayaan bagi proyek-proyek rendah karbon di sektor pertanian.

“Implementasi NEK bukan hanya mendukung target penurunan emisi nasional, tetapi juga menjadi pintu masuk strategis bagi arus investasi hijau yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sudaryono menyatakan upaya ini sejalan dengan visi Indonesia dalam Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 serta komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC).

Pemerintah menargetkan penurunan emisi sektor pertanian sebesar 10 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030, sebagai bagian dari target nasional.

Selain itu, RPJMN 2025–2029 juga menekankan pentingnya integrasi pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan pangan, energi, dan air, serta transisi menuju ekonomi hijau dan Net Zero Emission dengan target penurunan emisi hingga 30,11 persen pada 2029.

Untuk mempercepat implementasi NEK, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen ekonomi karbon lintas sektor, termasuk sektor pertanian yang mencakup subsektor persawahan, peternakan, dan perkebunan.

Kementan sendiri sejak 2019 telah menjalankan berbagai program penurunan emisi, antara lain pengembangan biogas, peningkatan cadangan karbon tanah melalui pupuk organik, penumbuhan desa organik, penggunaan varietas padi rendah emisi, perbaikan kualitas pakan ternak, pemupukan berimbang, pengelolaan lahan gambut, serta sekuestrasi karbon pada tanaman hortikultura dan perkebunan.

“Upaya tersebut berhasil mencatatkan rata-rata penurunan emisi sebesar 71,13 juta ton CO2 ekuivalen pada periode 2019–2024,” kata Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

Namun demikian, implementasi perdagangan karbon di sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kompleksitas penghitungan emisi lintas sektor, keterbatasan data, fragmentasi lahan petani, kepastian hak atas karbon, fluktuasi harga karbon, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta risiko produksi akibat perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah menyelesaikan regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait struktur dan tata kerja Komite Pengarah NEK, serta Peraturan Menteri Pertanian tentang penyelenggaraan instrumen ekonomi karbon di sektor pertanian.

Selain itu, Kementan juga tengah menyusun berbagai peta jalan strategis, antara lain Net Zero Emission (NZE) sektor pertanian, Enhanced NDC (ENDC), Second NDC (SNDC), serta peta jalan implementasi NEK sektor pertanian.

Dalam implementasinya, Kementan akan memperkuat sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) berbasis data real-time, mengembangkan praktik pertanian rendah emisi, meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh dalam literasi karbon, serta mendorong skema insentif ekonomi seperti carbon pricing dan result-based payment.

“Keberhasilan implementasi NEK membutuhkan sinergi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari Komisi IV DPR RI agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi petani dan pembangunan nasional,” tutur Sudaryono.

Kementan optimistis, melalui implementasi NEK yang terarah, sektor pertanian tidak hanya mampu menjaga produksi dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pemain utama dalam pasar karbon global.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lensa Agraria

Amran Uji Coba 10 Unit Traktor Listrik ITS untuk Sektor Pertanian

Published

on

Majalahtani.com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mendorong mahasiswa dan perguruan tinggi untuk memperkuat kontribusi riset dan inovasi di sektor pertanian, khususnya yang mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Amran menilai bahwa riset mahasiswa harus diarahkan pada solusi konkret, tidak berhenti pada kajian akademik semata.

Ia juga mendorong mahasiswa dan perguruan tinggi untuk menghasilkan inovasi yang dapat langsung direspons dan dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian. Salah satunya, inovasi yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

“Yang menarik adalah setiap kami order teknologi baru sesuai kebutuhan negara itu dibuat langsung. Ini traktor buatan ITS kami minta 10 unit uji coba, harganya murah, efisien, efektif, dan terjangkau,” kata Mentan Amran usai menghadiri wisuda ITS, Surabaya, Jawa Timur, dikutip Senin (20/4/2026).

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi bukti bahwa riset kampus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian secara cepat dan tepat sasaran. Bahkan, teknologi yang dihasilkan memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan keberlanjutan.

“Harganya (traktor yang dikembangkan ITS) separuh dari yang biasa, kemudian efektif, tidak menggunakan solar tetapi menggunakan listrik. Jadi ini sangat hemat, tidak tergantung lagi dengan solar atau bensin, tetapi listrik,” jelasnya.

Selain pengembangan alat mesin pertanian, Amran juga menyoroti pengembangan energi alternatif berbasis sawit sebagai bagian dari riset strategis yang perlu terus diperkuat dan dilindungi.

“Kemudian ada lagi tadi benwit, bensin sawit, insya Allah langsung MoU kerja sama dengan PTPN IV. Kita buat industrinya skala kecil dulu, kalau ini berhasil kita buka skala besar. Dan kami minta Pak Rektor dan Pak Dekan, itu kawal dengan baik. Kenapa ini harus dijaga? Karena ini adalah energi masa depan Indonesia karena sumbernya adalah sawit,” terang Amran.

Baca Juga: Mentan Amran Dorong ITS Produksi Massal Alat Mesin Pertanian

Lebih jauh, Amran menegaskan bahwa penguatan riset pertanian menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, terutama di tengah tiga krisis besar yang sedang dihadapi dunia.

“Kondisi global saat ini ada tiga krisis yang dihadapi dunia. Krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Tiga ini harus mendapatkan solusi secepatnya,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, ia menyebut sektor pangan Indonesia saat ini berada dalam kondisi aman dengan cadangan yang terus meningkat seiring penguatan produksi dalam negeri, optimalisasi serapan hasil panen petani, serta pengelolaan stok nasional yang semakin solid.

“Pangan alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, hari ini stok kita tertinggi sepanjang Republik ini merdeka, 4,9 juta ton dan insyaallah hari Kamis nanti sudah 5 juta ton. Dulu maksimal 2,6 juta ton. Pangan Alhamdulillah aman,” ujarnya.

Sementara itu, sektor energi mulai bertransformasi menuju kemandirian berbasis sumber daya dalam negeri, melalui percepatan pemanfaatan biofuel yang bersumber dari komoditas strategis seperti kelapa sawit. Langkah ini ditandai dengan pengurangan ketergantungan terhadap impor solar serta penguatan produksi energi alternatif berbasis CPO (crude palm oil( dan pengembangan bioetanol).

“Insya Allah 1 Juli kita stop impor solar dan dialihkan ke biofuel dari CPO. Dari produksi anak bangsa, produksi bangsa sendiri. Berarti soal pangan dan energi insyaallah aman,” lanjutnya.

Di akhir, Amran mengajak seluruh mahasiswa dan lulusan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan nasional melalui kolaborasi dan kerja nyata. “Seluruh lulusan, ayo kita kolaborasi. Ayo kita kerja untuk Merah Putih. Ayo kita kerja keras. Tidak ada yang tidak bisa,” pesannya.

Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menegaskan bahwa kampus terus mendorong agar riset mahasiswa menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat dan industri.

“Kami mendorong bahwa penelitian-penelitian tidak boleh berhenti di paper, tidak boleh berhenti di perpustakaan. Harus ada produk-produk inovasi yang dihasilkan agar bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, terus diperkuat agar inovasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi sektor pertanian nasional.

Continue Reading

Data Pangan

Wamentan Sebut Stok Beras di Masyarakat Melimpah 

Published

on

Majalahtani.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak hanya ditopang oleh stok pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan beras di masyarakat serta potensi produksi yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun.

“Beras yang beredar di masyarakat diperkirakan mencapai hampir 12 juta ton, serta potensi panen dalam waktu dekat sekitar 12 juta ton. Secara total, kekuatan stok beras nasional mencapai sekitar 28 juta ton setara dengan ketahanan pangan hingga 11 bulan ke depan,” ujarnya dikutip Senin (20/4/2026).

Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah juga terus memperkuat peran Bulog dalam menjaga keseimbangan harga, baik di tingkat petani maupun konsumen.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengoptimalkan instrumen serapan gabah sebagai langkah menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memperkuat cadangan nasional.

“Kami optimistis target serapan gabah setara beras pada tahun 2026 sebesar 4 juta ton dapat tercapai seiring meningkatnya produksi padi nasional. Target ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3 juta ton,” Tuturnya.

Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menegaskan, bahwa Bulog memiliki peran strategis sebagai penyangga harga dalam sistem pangan nasional.

“Penjamin harga itu Bulog. Ketika harga jatuh, negara hadir melalui Bulog dengan membeli gabah dari petani dengan harga yang baik sehingga kesejahteraan petani terjamin,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Bulog menyerap sekitar 10 hingga 15 persen dari total produksi beras nasional. Dengan produksi sekitar 34,5 juta ton, cadangan yang dikelola Bulog berada di kisaran 3,6 hingga 3,7 juta ton sebagai buffer stock.

Menurutnya, intervensi tersebut penting terutama saat panen raya, ketika suplai melimpah dan berpotensi menekan harga di tingkat petani.

Sebaliknya, pada saat produksi menurun dan harga cenderung meningkat, cadangan beras akan dikeluarkan ke pasar untuk menjaga harga tetap stabil dan terjangkau.

“Jadi harga di tingkat petani dijaga melalui HPP, dan di tingkat konsumen dijaga melalui HET agar keduanya tidak dirugikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menambahkan bahwa penguatan peran Bulog juga didukung melalui kebijakan pemerintah, termasuk Instruksi Presiden terkait percepatan serapan gabah nasional.

Ia menyebut, target serapan sebesar 3 juta ton pada tahun 2025 didukung alokasi anggaran sekitar Rp16,5 triliun.

“Untuk mengelola pangan negara, dibutuhkan aturan yang kuat dan dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, peran Bulog terus diperkuat,” pungkasnya.

Continue Reading

Ekonomi dan Bisnis

RI Kebanjiran Cuan dari Ekspor Ayam dan Telur

Published

on

Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat lonjakan kinerja ekspor komoditas unggas pada 2026. Hingga Maret 2026 Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke negara tujuan seperti Singapura, Jepang, dan Timor Leste.

Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton (±8,13 juta butir), sementara sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari keberhasilan swasembada protein hewani.

“Sekarang ini kita sudah swasembada telur, ayam, beras, dan seterusnya. Nah ini kita dorong ekspor ke negara-negara lain”, ujarnya dikutip Senin, (20/4/2026).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja ekspor unggas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2024 ekspor unggas tercatat sekitar ±300 ton dengan nilai sekitar Rp10–11 miliar. Tahun 2025 meningkat menjadi ±400 ton dengan nilai Rp13–15 miliar. Sementara itu, 2026 (Maret) mencapai 545 ton dengan nilai Rp18,2 miliar.

Tak hanya dari sisi volume, transformasi juga terlihat pada struktur ekspor yang mulai bergeser ke produk olahan seperti nugget dan karaage. Hal ini mendorong peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing industri perunggasan nasional.

Kinerja ekspor ini ditopang produksi nasional yang kuat. Indonesia saat ini mencatat Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dengan konsumsi setahun 4,12 juta ton. Untuk produksi telur ayam ras 6,54 juta ton dengan konsumsi setahun 6,47 juta ton.

“Dengan kondisi surplus memungkinkan ekspansi pasar tanpa mengganggu kebutuhan dalam negeri,” ujar dia.

Kementan juga terus memperkuat sistem kesehatan hewan, biosekuriti, dan sertifikasi veteriner guna memastikan seluruh produk memenuhi standar internasional. Diplomasi perdagangan dan pembukaan akses pasar baru juga terus dilakukan untuk memperluas jangkauan ekspor.

Ke depan, Kementan menargetkan ekspor ayam dan telur terus meningkat, baik dari sisi volume maupun nilai, melalui hilirisasi produk dan penguatan industri pengolahan. Langkah ini sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat peternak dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global.

Dengan tren pertumbuhan yang konsisten, Indonesia kini tidak hanya swasembada, tetapi mulai menegaskan diri sebagai eksportir unggas yang diperhitungkan di pasar dunia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Majalah Tani. | All Right Reserved