Majalahtani.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengakselerasi implementasi STELINA (Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional) sebagai instrumen utama dalam menguatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Seiring dengan diterbitkannya Permen KP No. 32 Tahun 2024, sistem ini menjadi acuan bagi seluruh rantai pasok perikanan nasional untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dari potensi kontaminasi di seluruh rantai pasok, mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran.

Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran Direktorat Prasarana dan Sarana, Lia Sugihartini, menekankan bahwa STELINA adalah solusi bagi seluruh pelaku usaha untuk memenuhi tuntutan standar global. Menurutnya, perdagangan internasional saat ini semakin didominasi oleh regulasi non-tarif yang menuntut ketertelusuran, kepatuhan sosial, dan keberlanjutan.

“Sistem ini kami dorong penggunaannya baik bagi pelaku usaha maupun buyer. Dengan STELINA, transparansi data dapat diakses secara real time. Saat ini khususnya untuk ekspor 3 komoditas utama, yaitu Udang, Tuna, dan Rajungan karena banyak negara tujuannya mewajibkan sistem ketertelusuran,” ungkap Lia xalam Bincang Bahari bertajuk “STELINA : Ketertelusuran sebagai Kunci Akses Pasar Global”, di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Secara lebih lanjut Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) menilai bahwa traceability (ketertelusuran) bukan lagi sekadar pelengkap melainkan tuntutan utama pasar global yang harus dipenuhi.

CEO & Founder AP2HI, Janti Djuari, menjelaskan bahwa selama ini industri menghadapi tantangan besar dalam memverifikasi asal-usul produk secara manual karena tingginya ekspektasi buyer internasional terhadap transparansi.

“Traceability menjadi satu permintaan utama pasar. Buyer rata-rata mengajukan kepada kami apakah produk ini benar hasil tangkapan armada ini atau tidak. Selama ini kita harus melakukan verifikasi secara manual,” jelas Janti.

Dengan hadirnya STELINA maka secara otomatis mampu membaca rantai pasok dari hulu ke hilir, sehingga verifikasi yang selama ini menjadi beban bagi industri tidak lagi diperlukan. Hal ini akan memberikan value added atau nilai plus yang signifikan bagi produk perikanan Indonesia di mata dunia.

Manager PT Tamron Akuatik Produk Industri, Rimba Tri Pataka, menambahkan bahwa bagi pelaku usaha perikanan digitalisasi ketertelusuran bukan lagi pilihan melainkan syarat mutlak untuk bertahan.

“Dulu, kita terbiasa dengan sistem manual. Jika ada masalah atau pelacakan terkait asal-usul produk, kita harus menelusuri dokumen satu per satu. Sekarang, cukup dengan klik nomor kontraknya kita bisa langsung melacak rekam jejak produk tersebut dari mana asalnya sampai bagaimana perlakuan yang diterima produk tersebut hingga sampai ke piring konsumen,” ujar Rimba.

Di era modern, konsumen dunia kini sangat peduli terhadap keberlanjutan (sustainability). Dengan sistem ketertelusuran yang mumpuni, produk perikanan Indonesia tidak hanya bersaing dari segi kualitas, tetapi juga memiliki “identitas” yang jelas dan ramah lingkungan.

Majalahtani.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional tetap aman hingga Juni 2026, di tengah tekanan geopolitik global dan potensi dampak fenomena El Nino.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa KKP akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dampak dari geopolitik global dan dinamika iklim yang terjadi.

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Trenggono menegaskan, pihaknya terus memantau secara ketat komoditas utama perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat di delapan kota besar. Dari hasil pemantauan, status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026.

Adapun produksi ikan nasional pada April–Desember 2026 diproyeksikan mencapai 10,57 juta ton. Angka ini terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 5,42 juta ton dan perikanan budidaya sekitar 5,15 juta ton.

Pada tahun 2020-2025, produksi kelautan dan perikanan secara konsisten mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen.

Terkait fenomena El Nino, Trenggono menyebut adanya potensi ancaman di wilayah laut dan pesisir. Dampaknya antara lain risiko kerusakan ekosistem akibat tingginya evaporasi yang memicu kenaikan salinitas air.

“Kondisi ini (tingginya evaporasi) berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budi daya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru dan dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan,” lanjut Trenggono.

Menyikapi kondisi tersebut, KKP menyiapkan langkah penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti mendorong pengembangan budidaya, meningkatan kualitas benih dan pakan, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titik Soeharto, meminta KKP agar mengantisipasi dampak perubahan iklim dan dinamika global dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

“Komisi IV DPR RI meminta KKP mengantisipasi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana prasarana, serta memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, penguatan sistem rantai dingin dan logistik guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga ikan di masyarakat,” ucapnya.