Majalahtani.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan tata kelola pangan dan optimalisasi berbagai instrumen stabilisasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah.

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menjaga ketersediaan pangan melalui penyusunan Neraca Pangan yang akurat dan diperbarui secara berkala.

“Yang paling memahami kondisi pangan di daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Secara tata kelola, ketersediaan pangan itu akan diwujudkan dalam bentuk neraca pangan yang akan menjadi instrumen utama untuk mengetahui kondisi ketersediaan pangan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pangan di daerah,” ujarnya dalam audiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut Indra, penyusunan Neraca Pangan telah menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023. Melalui pembaruan data setiap bulan, pemerintah dapat memantau keseimbangan antara produksi, kebutuhan, distribusi, serta perkembangan harga pangan sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi potensi gangguan pasokan.

Selain penyusunan Neraca Pangan, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengawasan Ketersediaan Pangan. Regulasi tersebut menjadi acuan dalam melakukan pengawasan ketersediaan pangan melalui pemantauan neraca pangan, pengendalian pencapaian sasaran produksi, serta pengelolaan cadangan pangan di daerah.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen stabilisasi pangan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Untuk SPHP Beras tahun ini pagunya sebanyak 828 ribu ton. Khusus wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, realisasi penyalurannya sudah di atas 100 persen. Selain itu, kita juga memiliki program SPHP Jagung. Di Sulawesi Barat dialokasikan untuk 43 peternak dengan pagu 461 ton dan saat ini realisasinya sudah mencapai sekitar 46 persen,” ujar Maino.

Selain penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung, pemerintah juga terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen pengendalian inflasi pangan. Hingga saat ini GPM telah dilaksanakan lebih dari 6.348 kali secara nasional, sementara di Sulawesi Barat telah terlaksana sebanyak 96 kali. Pemerintah juga terus memperluas akses masyarakat terhadap pangan melalui pengembangan Kios Pangan, yang saat ini telah mencapai sekitar 2.987 titik secara nasional, dengan 35 titik berada di Sulawesi Barat.

Selain memperkuat berbagai instrumen stabilisasi pangan, pemerintah juga terus mendorong perluasan distribusi komoditas antardaerah melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Upaya tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat pasokan pangan nasional.

“Saat ini petani bawang merah di Sulawesi Barat sudah memiliki peminat pasar di Kalimantan. Tidak menutup kemungkinan nanti pasar di Maluku maupun Papua juga bisa dilayani. Yang paling penting adalah spesifikasi produknya seperti apa,” ujar Maino.

“Selama ini persepsi pasar terhadap bawang merah masih didominasi sentra-sentra yang sudah dikenal seperti Brebes, Nganjuk, atau Solok. Padahal daerah lain juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Kalau komoditas itu memiliki branding yang kuat, distribusinya akan lebih mudah berkembang,” tambahnya

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas dalam mengelola stabilitas pasokan dan harga pangan.

“Kehadiran kami di Badan Pangan Nasional untuk mempelajari kebijakan terkait Cadangan Pangan Pemerintah, stabilisasi harga pangan, pengelolaan Neraca Pangan, hingga penguatan distribusi pangan antardaerah. Kami berharap mendapatkan bekal agar implementasi kebijakan di Sulawesi Barat dapat berjalan semakin baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun Sulawesi Barat berhasil mencatatkan capaian inflasi yang baik, penguatan rantai pasok dan peningkatan daya saing komoditas daerah masih menjadi tantangan yang perlu terus diperkuat.

“Alhamdulillah pada awal Juli lalu Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Namun tantangan kami ke depan adalah memperkuat rantai pasok pangan karena kondisi geografis dan jarak antarwilayah masih menjadi kendala dalam menjaga kelancaran distribusi. Di sisi lain, kami juga ingin memperkuat kualitas komoditas pangan serta membuka peluang agar komoditas unggulan Sulawesi Barat memiliki daya saing yang lebih baik,” katanya.

Melalui penguatan tata kelola pangan berbasis data, optimalisasi instrumen stabilisasi, serta penguatan distribusi antardaerah, Bapanas bersama pemerintah daerah terus memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan secara berkelanjutan.

Majalahtani.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menilai Program Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS) merupakan langkah strategis untuk mentransformasi sistem pertanian dari pola konvensional menuju pertanian modern.

Sulawesi Selatan sendiri memperoleh target pengembangan PM-AAS seluas 91.340 hektare yang harus direalisasikan pada 2026 sebagai bagian dari target nasional.

“Saya optimistis target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak bersama, saling mendukung, dan bekerja secara terintegrasi,” ujarnya di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dikutip Selasa (21/7/2026).

Untuk mendukung target tersebut, Sulawesi Selatan juga memproyeksikan peningkatan produksi padi sepanjang 2026. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Kementerian Pertanian bersama BPS per Mei 2026, produksi padi periode Januari–Agustus 2026 (angka sementara) diperkirakan mencapai 3.553.551 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 699.142 hektare.

Pada akhir 2026, produksi padi diproyeksikan meningkat menjadi 6.129.050 ton GKG dengan luas panen mencapai 1.181.388 hektare.

Sementara itu, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi periode Januari–Juli 2026 berdasarkan data SIPDPS harian kabupaten/kota per 19 Juli 2026 telah mencapai sekitar 831.278 hektare.

Jufri menegaskan, keberhasilan implementasi PM-AAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan program tersebut.

“Keberhasilan implementasi PM-AAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis yang berkesinambungan di lapangan. Ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pembiayaan menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan program ini,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut rakor, Jufri meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera mempercepat identifikasi lahan, menyiapkan lokasi kick off, serta menggerakkan kelompok tani sesuai target yang telah ditetapkan di masing-masing daerah.

Ia juga menekankan pentingnya peran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan sebagai koordinator penerapan modernisasi pertanian di daerah melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas PUPR, penyuluh pertanian, serta kelembagaan petani.

Baca Juga: Lewat Metode PM AAS, Kementan Targetkan Produksi Padi di Merauke Naik Dua Kali Lipat

Baca Juga: Lewat Metode PM AAS, Kementan Targetkan Produksi Padi di Merauke Naik Dua Kali Lipat

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengakselerasi implementasi PM-AAS agar berjalan efektif dalam mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Rakor dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Aster Kodam XIV/Hasanuddin, kepala Dinas TPHBUN Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Kepala BRMP Sulawesi Selatan, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penanggung jawab swasembada pangan, serta pimpinan instansi vertikal terkait.

Majalahtani.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendukung pemanfaatan lahan tidur seluas 57 hektare di Desa Bandingan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Lahan milik Indonesia Power itu dikelola oleh Santri Gayeng Nusantara (SGN) berkolaborasi dengan kelompok tani. Pemanfaatannya ditandai dengan penanaman jagung bersama pada Selasa, 14 Juli 2026.

Nantinya, kawasan itu akan dikembangkan menjadi pertanian terpadu sekaligus Agro Eduwisata Religi.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan, pemanfaatan lahan yang selama ini belum tergarap merupakan bentuk pelaksanaan arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan, melalui optimalisasi lahan produktif dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, kerja sama antara SGN, kelompok tani, dan Indonesia Power tidak hanya menghasilkan komoditas pertanian, seperti jagung, tetapi juga mengembangkan hortikultura, perikanan, hingga peternakan. Model tersebut diharapkan membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Wagub menilai, keterlibatan SGN menjadi bukti bahwa pesantren dapat mengambil peran lebih luas dalam pembangunan masyarakat. Selain menjalankan fungsi pendidikan keagamaan, pesantren juga mampu menjadi fasilitator pemberdayaan ekonomi melalui sektor pertanian.

“Inilah bentuk pemberdayaan pesantren. Bukan hanya memberikan pendidikan keagamaan saja, tetapi juga pergerakan pertanian dan ekonomi,” katanya.

Ia menambahkan, Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung jagung nasional. Pada tahun 2025, produksi jagung mencapai 3,721 juta ton atau menyumbang sekitar 17,02% terhadap produksi nasional.

Capaian itu akan terus ditingkatkan melalui perluasan areal tanam serta kolaborasi dengan kelompok tani, kalangan santri, dan berbagai pemangku kepentingan.

Wagub menyampaikan, penguatan produksi jagung menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan dan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kalau ketahanan pangan kita siap, ekonomi enggak bisa digoyang, enggak bisa diintervensi oleh negara mana pun,” tegasnya.

Selain meningkatkan produksi pangan, pengembangan kawasan tersebut juga mengedepankan aspek konservasi lingkungan. Pepohonan besar tetap dipertahankan, sehingga aktivitas pertanian berjalan tanpa merusak ekosistem.

Rencananya, kawasan itu juga akan dikembangkan sebagai Agro Eduwisata Religi yang memadukan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, edukasi, dan kegiatan keagamaan, termasuk fasilitas manasik haji.

Ketua SGN Pusat, Muhammad Chamzah Hasan, mengatakan bahwa gagasan pemberdayaan santri melalui sektor pertanian berawal dari arahan Wagub agar SGN hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, pihaknya bersama Indonesia Power mengelola lahan seluas 57 hektare yang akan dimanfaatkan secara bertahap bersama kelompok tani.

“Santri Gayeng berada di depan sebagai fasilitator, tetapi yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat, terutama kelompok tani. Dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Himawan Wahyu, menyampaikan bahwa kawasan tersebut dikembangkan dengan konsep pertanian terintegrasi yang menggabungkan sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kehutanan, dan wisata edukasi.

Selain jagung, kawasan itu juga ditanami komoditas padi, cabai, kembang kol, dan terong. Adapun dari sektor kehutanan ditanam pohon multipurpose, seperti durian dan alpukat. Sementara sektor peternakan dikembangkan melalui budi daya kambing dengan sistem silvopastura, sehingga limbah ternak dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan dukungan pengembangan lahan jagung seluas 3.200 hektare pada 2026 sebagai bagian dari program swasembada jagung, termasuk di Kabupaten Banjarnegara.