Majalahtani.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga petugas dalam insiden penembakan yang menimpa rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026) sore.

Berdasarkan informasi kepolisian, para korban tengah dalam perjalanan menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat setempat ketika rombongan mereka diadang dan ditembaki oleh pelaku kriminal bersenjata.

“Atas nama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pribadi, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Mereka adalah pahlawan pangan yang gugur dalam tugas mulia, membawa bantuan ternak untuk saudara-saudara kita di pedalaman Papua. Mereka semestinya aman selama menjalankan tugas kemanusiaan itu,” ujar Amran.

Amran menegaskan bahwa petugas yang menjalankan program bantuan ternak dan ketahanan pangan di wilayah Papua bukan pihak yang membawa ancaman bagi siapa pun, sehingga harus mendapat jaminan keamanan penuh dari aparat.

Ia meminta Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz dan jajaran TNI-Polri mengusut tuntas pelaku penembakan serta memastikan keselamatan petugas lapangan yang bertugas di Papua.

“Program bantuan pangan dan ternak untuk masyarakat Papua tidak boleh berhenti karena ancaman kekerasan. Negara harus hadir lebih kuat, melindungi setiap pahlawan pangan yang bertaruh nyawa demi menjamin kecukupan pangan rakyat Papua,” tegasnya.

Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional menyatakan akan memastikan keberlanjutan program bantuan ternak dan pangan di wilayah Papua Pegunungan berjalan tanpa terhambat, sekaligus memberikan dukungan penuh kepada keluarga korban.

“Kami sangat berduka mendengar kabar ini. Semoga aparat keamanan dapat segera mengungkap kasus ini dan memastikan tidak terulang kembali. Kita ingin pembangunan pertanian di Papua kuat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Amran.

Majalahtani.com – Pengusaha muda asal Lumajang, Achmad Dahlan, mengaku geram dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terkait sengketa pembayaran pekerjaan yang disebut telah dijalankan sejak 2018.

Padahal, kata Achmad, pekerjaan tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun, tetapi pembayaran belum juga diselesaikan. Jika dihitung bersama denda, nilai yang ia klaim mencapai sekitar Rp8 miliar.

Ia bahkan membandingkan persoalan yang dialaminya dengan kasus pengusaha Jusuf Hamka yang pernah ramai terkait sengketa pembayaran proyek pemerintah.

“Sampai saat ini ribut dengan Bupati Lumajang, dana dipake negara selama 8 tahun tapi belum dibayarkan dan disuruh bayar denda,” kata Achmad kepada Majalah Tani dikutip, Selasa (8/9/2026).

Ia menjelaskan, SPK pertama disebut mulai dijalankan pada 2018 dengan menggunakan anggaran yang telah tersedia sebelumnya. Namun, dalam perjalanan pelaksanaannya, persoalan administrasi dan pembayaran kemudian muncul.

Menurut dia, persoalan berlanjut hingga SPK ketiga yang disebutnya ditolak. Padahal, ia mengaku bukan meminta pekerjaan tersebut, melainkan mendapat penunjukan untuk melaksanakannya.

“SPK ketiga ditolak, bukan pengemis tapi ditunjuk ujungnya tidak dibayarkan,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut merugikan dirinya sebagai pelaku usaha karena pekerjaan telah dijalankan, sementara kewajiban pembayaran belum memperoleh kepastian.

“Kalau total (kerugian) Rp8 miliar termasuk denda,” jelas dia.

Dalam proses memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut, ia juga mengungkapkan adanya kendala dalam pendampingan hukum.

Ia mengklaim pengacaranya memilih mundur setelah mendapat tekanan atau teror yang menurutnya berkaitan dengan institusi Brimob.

“Lawyer saya mundur karena diteror Brimob,” ujarnya.

Majalahtani.com – Indonesia dan Australia berencana meningkatkan kerja sama perikanan, khususnya di bidang teknologi budidaya untuk menjaga ketahanan pangan di dua negara.

Teknologi yang dimaksud adalah mini Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk mendukung program budidaya darat tematik yang siap dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan di ratusan desa perikanan potensial di Indonesia.

“Saya sudah melihat langsung bagaimana sistem RAS ini berjalan di Tasmania untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya di sana. Di Indonesia kami siap mengembangkan 40.000 unit mini-RAS untuk diterapkan di ratusan desa di Indonesia,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).

Mini RAS merupakan sistem budidaya yang memungkinkan pengelolaan dan penggunaan kembali air dalam sistem produksi sehingga kondisi lingkungan pemeliharaan dapat dikendalikan secara lebih optimal. Penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi kegiatan budidaya.

Adapun komoditas perikanan budidaya tematik yang siap dikembangkan saat ini menggunakan teknologi mini RAS adalah nila dan lele. Namun ke depan, KKP juga berencana mengembangkan budidaya perikanan untuk komoditas pangasius, barramundi, grouper, hingga jade perch.

Trenggono menambahkan, peningkatan kerja sama budidaya diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga untuk menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Harapan kami peningkatan kerja sama perikanan ini tidak sebatas investasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas produksi, transfer teknologi, dan keberlanjutan ekosistem yang dibangun,” pungkas Trenggono.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, menyampaikan bahwa Australia memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi dan industri budidaya perikanan yang dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan dengan Indonesia. Pengalaman tersebut, termasuk dalam hal riset untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan.

“Kerja sama Indonesia dan Australia sangat penting. Semoga ke depannya Indonesia dan Australia dapat melihat kekuatan masing-masing agar dapat bersama-sama membangun serta menjaga ekosistem dan ketahanan pangan,” ujar Rod Brazier.