Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama BUMN pangan memperkuat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari strategi menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan.

Melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir, program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat, menciptakan kepastian pasar, serta membangun ekosistem produksi pangan yang berkelanjutan di luar Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah pusat karena menyangkut pembangunan industri peternakan rakyat jangka panjang.

“Ini bukan main-main. Ini adalah proyek strategis nasional yang memang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat,” ujar Agung dalam rapat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Makassar, dikutip Selasa (2/6/2026).

Menurut Agung, swasembada pangan tidak cukup hanya dicapai melalui peningkatan produksi, tetapi juga harus dijaga keberlanjutannya melalui penguatan ekosistem usaha yang mampu memberikan kepastian bagi peternak rakyat untuk terus berproduksi dan berkembang dalam jangka panjang.

Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu dari lima provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan jagung sebagai bahan baku pakan. Kabupaten Bone ditetapkan sebagai lokasi utama karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem dan dukungan pemerintah daerah yang kuat.

“Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil,” kata Agung.

Ia menjelaskan model yang dibangun pemerintah menempatkan peternak rakyat sebagai pusat ekosistem. Negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu melalui penyediaan bibit dan pakan, sementara hasil produksi peternak diserap melalui sistem kemitraan terintegrasi.

“Negara melalui BUMN akan menyiapkan bibit dan pakannya, kemudian akan menyerap hasilnya. Semangat inilah yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian,” ujar Agung.

Ia menegaskan bahwa model hilirisasi yang dibangun pemerintah bertujuan menciptakan rantai usaha yang saling terhubung dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil. Dengan demikian, peternak tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memperoleh kepastian usaha dan nilai tambah yang lebih baik sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh percepatan program tersebut karena diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di daerah.

“Kami punya luasan pertanian jagung di Bone sekitar 60 ribu hektare. Pada musim tertentu bahkan bisa mencapai 120 ribu hektare. Jadi dengan adanya hilirisasi ayam terintegrasi ini kami sangat bersyukur karena kebutuhan bahan baku pakan nantinya bisa disuplai dari daerah kami sendiri,” ujar Andi Asman.

Ia juga memastikan pemerintah daerah siap membantu percepatan kebutuhan di lapangan, mulai dari perizinan, tenaga kerja, hingga dukungan material agar proyek dapat berjalan lebih cepat.

“Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja, maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat,” katanya.

Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika, menegaskan keterlibatan BUMN dalam program tersebut bukan sekadar membangun proyek peternakan, tetapi membangun ekosistem usaha yang memberi kepastian bagi peternak rakyat dari hulu hingga hilir.

“Program ini bukan proyek kecil. Ini merupakan bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama,” katanya.

Ia menegaskan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi seluruh pihak agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dan peternak rakyat di daerah.

“Keterbukaan dan kolaborasi yang kuat adalah kunci keberhasilan program ini. Program ini tidak akan berhasil kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik dan bersinergi bersama,” ujar I Putu.

Peternak Rakyat Siap Mendukung

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), H. Mulyadi Atma, mengatakan peternak rakyat di Sulawesi Selatan siap mendukung pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi karena dinilai memberi kepastian usaha yang selama ini dibutuhkan peternak mandiri.

“Harapan kami, program ini bisa langsung berjalan di sektor budidayanya dengan melibatkan peternak-peternak mandiri yang ada di Sulawesi Selatan,” ujar H. Mulyadi Atma.

Menurut dia, pola kemitraan yang dibangun melalui program tersebut menempatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dalam rantai usaha peternakan sehingga memberi kepastian bahan baku dan pasar bagi peternak.

“Negara hadir melalui BUMN dan didukung pemerintah untuk menciptakan kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Ini yang selama ini dibutuhkan peternak rakyat,” katanya.

Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun swasembada pangan yang berkelanjutan. Selain meningkatkan produksi dan ketersediaan protein hewani nasional, program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem usaha peternakan rakyat melalui kepastian pasokan bahan baku, kepastian pasar, dan peningkatan nilai tambah di tingkat peternak.

Melalui model hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat secara berkelanjutan.kilogram (kg) atau 8,87 persen dibawah HAP yang ditetapkan di Rp 25.000 per kg. Sementara telur ayam ras berada di Rp 24.356 per kg atau 8,09 persen dibawah HAP Rp 26.500 per kg.

Prinsip keseimbangan dan kewajaran harga dalam rantai pasok pangan yang diutamakan pemerintah untuk menjaga produksi dalam negeri terus terjaga. Sementara level harga di konsumen juga tidak boleh melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang sudah ditetapkan.

“Kami juga segera action bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan dalam rangka menstabilkan kembali harga telur ayam ras di tingkat produsen. Kami bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk bisa menyerap langsung ke peternak. Jangan sampai harga sudah terlanjur dibawah, (malah terjadi) demo dan lain sebagainya,” ucap Ketut.

“Selanjutnya Bapak Kepala Badan sudah menandatangani pendistribusian SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) jagung, ini membantu sekali. Jagung di tingkat peternak ini berkisar antara Rp 6.700-an, SPHP ini diberi harga Rp 5.000-an. Ini sangat berarti. Dengan bantuan SPHP jagung ini, mereka bisa menikmati keuntungan yang masih wajar,” tambah dia.

Dalam program SPHP jagung pakan, untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp 5.000 per kg dengan pengambilan di Gudang Bulog dan harga maksimal di Rp 5.500 per kg di tingkat peternak. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian.

Hingga 17 Mei, Perum Bulog telah menyalurkan SPHP jagung pakan hingga 5,97 ribu ton. Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur tercatat paling tinggi di angka 4,39 ribu ton. Kemudian Kanwil Jawa Tengah 1,14 ribu ton, Kanwil Yogyakarta 270 ton, Kanwil Jawa Barat 113 ton, Kanwil Sulsel Sulbar 35,6 ton, Kanwil Nusa Tenggara Barat 9,8 ton, dan Kanwil Riau Kepri 0,5 ton.

Adapun untuk saat ini target salur secara nasional sebanyak 213,2 ribu ton. Stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sendiri per 18 Mei berada di angka 234 ribu ton. Secara beriringan, Bapanas memastikan Bulog terus melakukan penyerapan jagung produksi dalam negeri yang capaiannya telah menyentuh 194,2 ribu ton sejak awal tahun 2026 sampai 18 Mei.