Majalahtani.com – Pemerintah berencana menyediakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan ukuran 2 kilogram (kg). Adanya beras SPHP kemasan 2 kg diharapkan dapat lebih mempermudah akses masyarakat dengan berpenghasilan rendah.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyatakan rencana variasi kemasan beras SPHP salah satunya agar dapat lebih mengakomodir kemampuan masyarakat dengan kelompok desil lebih dalam lagi. Sebab selama ini, beras program SPHP dijual ke pasaran melalui Perum Bulog hanya dalam bentuk kemasan 5 kg.

“Sangat bagus, kalau bisa ada beras SPHP 2 kilo. Kalau kita sering melihat di pasar, memang masih ada saudara-saudara kita yang lebih cenderung memilih berbelanja beras 1 sampai 2 kilo saja,” terang Ketut di Jakarta dikutip Senin (13/4/2026).

Ketut menjelaskan langkah ini dapat membuka ruang baru bagi masyarakat Indonesia. Terlebih intensi Presiden Prabowo Subianto selama kepemimpinannya selalu memperjuangkan kepentingan rakyat agar kehidupan masyarakat dapat lebih mudah dan merasakan kehadiran negara.

“Oleh karena itu, sangat bagus kalau kita membuka ruang untuk kemasan baru. Ini tentu demi masyarakat, demi rakyat kecil, sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden kemarin, beliau sangat memperjuangkan rakyat kecil. Jadi tentu ini harus dilaksanakan,” ujar Ketut.

Adapun ketentuan kemasan beras SPHP 2 kg telah diatur dalam dalam petunjuk teknis SPHP beras di tingkat konsumen tahun 2026 yang termaktub pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026. Beleid itu telah memperbolehkan Perum Bulog menyalurkan beras SPHP dalam 2 jenis kemasan, yakni 5 kg dan 2 kg.

Sementara, untuk kemasan beras SPHP 50 kg dapat disalurkan khusus hanya pada daerah-daerah tertentu seperti Maluku dan Papua serta daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). Selain itu, kemasan 50 kg dapat pula diberlakukan pada daerah lainnya sesuai hasil rapat koordinasi pemerintah.

Bapanas turut pula menetapkan ketentuan terbaru mengenai jumlah pembelian maksimal beras SPHP di tingkat konsumen. Masyarakat sebagai konsumen dapat membeli maksimal 5 kemasan ukuran 5 kg dan tersedia pula alternatif kemasan 2 kg dengan pembelian maksimal 2 kemasan. Beras SPHP yang telah dibeli pun tidak boleh dijual kembali, karena ada unsur anggaran subsidi negara di dalamnya.

Program beras SPHP tahun 2026 telah dimulai pada awal Maret dan dapat dilaksanakan sepanjang tahun.Target penjualannya ditetapkan maksimal 828 ribu ton dengan anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun yang telah tersedia di anggaran Bapanas.

Bulog diminta untuk dapat fokus mendistribusikan beras SPHP ke daerah yang bukan sentra produksi padi dan daerah yang tidak sedang ada panen raya.

Sementara terhadap daerah yang sedang panen raya, distribusi beras SPHP masih dapat dilakukan, namun dilakukan secara terbatas. Ini penting karena pemerintah perlu menjaga tingkat harga gabah petani agar tidak berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Lebih lanjut, Bapanas secara kolaboratif akan membahas rencana beras SPHP kemasan 2 kg bersama para pihak yang terkait. Hal-hal yang perlu dipastikan adalah terkait kalkulasi biaya pengemasan dan jumlah besaran subsidi yang dibutuhkan. Tapi yang dapat dipastikan

“Dan tentu kita akan diskusi. Kita akan tindak lanjuti tatkala sudah ada perintah Bapak Menteri. Kita akan segera lakukan exercise perhitungan kemungkinan subsidi dan lain sebagainya. Tentu mudah-mudahan tidak mengubah banyak, misalnya kan harga SPHP Zona 1 itu Rp 12.500 per kilo, itu tidak ada kesulitan, tinggal kalau kemasannya 2 kilo, harapan kita tinggal kali 2 saja,” tutur Ketut.

Terpisah, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menjelaskan rencana beras SPHP kemasan 2 kg benar-benar dipersembahkan untuk kebutuhan rakyat. Ini juga sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto agar senantiasa melayani kepentingan masyarakat.

“Yang jelas, sekarang bantuan pangan kita sudah disalurkan. Yang jelas, beras banyak. Kalau ukurannya tinggal diatur. Apa saja untuk rakyat, (sesuai) perintah Presiden, layani. Itulah permintaan masyarakat, karena tidak mungkin permintaan Bulog. Tidak mungkin permintaan Bapanas. Kalau rakyat yang butuh, kita bertindak untuk rakyat,” kata Amran.

Adapun dalam catatan Bapanas, realisasi penjualan beras SPHP tahun 2026 yang dimulai sejak awal Maret sampai 7 April telah menyentuh angka 82,8 juta kg. Tentunya melalui salah satu program intervensi perberasan nasional turut menopang pengendalian inflasi, terutama inflasi khusus beras

Beras sendiri tercatat memiliki tingkat inflasi secara bulanan yang cukup terkendali. Sejak Juni 2024, level inflasi beras secara bulanan tidak pernah melampaui indeks 2 persen. Terbaru inflasi beras secara bulanan di Maret 2026 berada di 0,65 persen, meningkat tipis dibandingkan inflasi beras Februari 2026 yang 0,43 persen.

Sementara inflasi beras secara tahunan terbaru di Maret 2026 berada di level 3,71 persen. Ini masih jauh lebih rendah dibandingkan inflasi beras secara tahunan di Maret 2024 yang pernah sangat tinggi di level 20,07 persen dan juga lebih rendah dibandingkan titik tertinggi inflasi beras tahun 2025 yang 4,24 persen di Agustus.

Majalahtani.com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan pemenuhan gizi semata, melainkan sebuah gerakan transformasi besar yang secara langsung berdampak untuk mengangkat derajat kehidupan 160 juta petani dan peternak Indonesia.

“Sekitar 160 juta petani dan peternak kita mensuplai kebutuhan dapur MBG,” tegas Amran, dalam pernyataannya, Rabu (8/4/2026).

Kesejahteraan terhadap petani tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Februari 2026 yang mencapai 125,45, angka tertinggi sepanjang sejarah pencatatan resmi BPS di Indonesia. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa kesejahteraan petani terus melonjak di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

NTP Februari 2026 meningkat 1,50 persen dibanding bulan sebelumnya, didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,17 persen jauh melampaui kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,65 persen. Artinya, petani semakin diuntungkan, pendapatan mereka tumbuh lebih cepat dari pengeluaran.

Tren positif ini konsisten sepanjang periode Maret 2025 hingga Februari 2026. NTP bergerak dari 123,72 pada Maret 2025, menembus 125,35 pada Desember 2025, dan mencapai puncaknya di 125,45 pada Februari 2026.

Kekuatan terbesar program MBG, menurut Mentan Amran, terletak pada peran strategis sekitar 160 juta petani dan peternak yang menjadi tulang punggung suplai bahan pangan ke dapur-dapur MBG di seluruh pelosok nusantara.

“Ini adalah program mulia, bukan hanya untuk pemenuhan gizi, tetapi untuk kemaslahatan umat,” tegas Mentan Amran.

Secara subsektor, hortikultura mencatat kenaikan NTP paling besar, melonjak dari 119,62 pada Januari menjadi 139,57 pada Februari 2026. Subsektor perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Lebih dari sekadar program distribusi pangan, MBG dinilai mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, menghubungkan langsung sektor produksi dengan konsumsi masyarakat dalam skala nasional.

“Dari sawah, kandang, hingga ke dapur MBG, semuanya terhubung. Ini menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, adil, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dorongan permintaan besar terhadap komoditas strategis seperti beras, telur, daging ayam, sayuran, dan bahan pangan lainnya dipastikan akan mendorong lonjakan produksi nasional sekaligus membuka lapangan usaha baru hingga ke pelosok daerah.

“Ini akan menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan petani dan peternak, serta memperkuat peran UMKM di sektor pangan,” katanya.

Kementerian Pertanian memastikan kesiapan penuh dalam mendukung program ini, ditopang oleh cadangan beras nasional yang saat ini mencapai 4,6 juta ton, angka yang mencerminkan kokohnya fondasi ketahanan pangan nasional.

“Dengan stok yang kuat dan produksi yang terus meningkat, kita siap mendukung penuh kebutuhan MBG di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Majalahtani.com – Banyak sarjana kini memilih meninggalkan zona nyaman di kota untuk membangun ekosistem pertanian di desa asal mereka. Fenomena “Petani Pulang Kampung” ini membawa angin segar bagi inovasi di perdesaan. Mereka membawa pola pikir korporasi—seperti efisiensi, pemasaran digital, dan standar kualitas—ke dalam pengelolaan lahan warisan keluarga.

Salah satu contoh nyata adalah pengembangan melon premium dengan sistem greenhouse di wilayah Jawa Barat. Dengan mengontrol nutrisi dan suhu secara ketat, kualitas buah yang dihasilkan setara dengan standar swalayan kelas atas. Keuntungan yang didapat pun jauh melampaui tanaman pangan konvensional dengan luas lahan yang sama.

Keberhasilan ini tidak diraih secara instan, melainkan melalui riset dan kegagalan berkali-kali. Para inovator muda ini biasanya memulai dengan komunitas kecil untuk mengedukasi petani senior tentang pentingnya perubahan pola tanam. Kolaborasi antara pengalaman petani tua dan kreativitas anak muda menciptakan harmoni baru di sektor agraria.

Inspirasi ini juga datang dari pemanfaatan media sosial untuk pemasaran. Dengan bercerita (storytelling) tentang proses tanam yang sehat dan jujur, mereka berhasil membangun kepercayaan konsumen secara langsung. Strategi farm-to-table ini memotong komisi tengkulak yang selama ini mencekik keuntungan para petani desa.

Kisah-kisah seperti ini membuktikan bahwa tanah Indonesia masih menjanjikan kemakmuran jika dikelola dengan ilmu pengetahuan. Mereka bukan hanya menanam tanaman, tapi juga menanam harapan bahwa sektor pertanian adalah masa depan yang keren dan membanggakan. Suara mereka adalah bukti bahwa dedikasi pada tanah tidak akan pernah mengkhianati hasil.