Majalahtani.com – Di tengah hamparan lahan yang belum banyak dimanfaatkan di Lumajang, Jawa Timur, Achmad Dahlan melihat sesuatu yang berbeda. Bagi sebagian orang, lahan tidur mungkin sekadar tanah yang belum produktif. Namun bagi pemuda asal desa itu, lahan-lahan tersebut menyimpan peluang untuk menggerakkan ekonomi sekaligus membuka jalan baru bagi petani.

Perjalanan Achmad tidak bermula dari pusat bisnis ataupun ruang-ruang pendidikan kewirausahaan. Keterbatasan literasi mengenai dunia usaha justru membuatnya harus keluar daerah, salah satunya menuju Surabaya, untuk mencari pengalaman dan pengetahuan. Dari sana, gagasan untuk membawa anak muda masuk ke sektor agribisnis mulai tumbuh.

“Waktu itu, saya memulai langkah dengan sederhana di Lumajang. Selama ini banyak lahan tidur tidak banyak arah yang jelas, mindset kami membawa transformasi bahwa pemudah membawaagribisnis,” ujarnya kepada Majalah Tani.

Langkah awalnya dimulai dari perdagangan. Sebelum pandemi Covid-19, Achmad telah memiliki pengalaman membawa tamu dari luar negeri melalui usaha tur. Jaringan tersebut kemudian menjadi pintu masuk untuk melihat potensi komoditas Indonesia di pasar global.

Ketika pandemi datang dan aktivitas pariwisata ikut terdampak, ia mengalihkan perhatian pada perdagangan rempah. Salah satu komoditas yang kemudian menjadi fokusnya adalah cabe jawa.

Achmad melihat persoalan mendasar bukan semata-mata berada pada pasar, melainkan pada ketersediaan komoditas di tingkat hulu. Permintaan ada, tetapi produksi belum mampu mengikuti kebutuhan.

Karena itu, ia mulai membangun pola kemitraan dengan petani. Salah satu pengembangan dilakukan melalui lahan seluas delapan hektare. Model tersebut tidak berhenti pada penyediaan bibit dan pupuk, tetapi juga berupaya memberikan pendampingan kepada petani hingga pemasaran hasil panen.

Cabe jawa menjadi komoditas utama yang dikembangkan, sementara perdagangan rempah lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ekspor.

“Untuk cabai jawa, dalam kondisi produktif, satu hektare dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp30 juta per bulan,” ujar dia.

Bagi Achmad, pengembangan agribisnis juga harus dibangun dengan standar yang dapat diterima pasar. Ia menyebut telah memperoleh sertifikasi dan lisensi dari kementerian terkait serta melakukan pembaruan sertifikasi setiap tahun.

Perjalanannya kemudian tidak berhenti pada komoditas mentah. Produk yang dikembangkan mulai diarahkan menjadi produk akhir, seperti teh dan olahan rempah. Upaya tersebut turut membawa pengakuan, termasuk penghargaan dari Pemerintah Kota Surabaya.

Ketika Kemitraan Berhadapan dengan Persoalan Tata Kelola

Gagasan memperluas budidaya cabe jawa tidak selalu berjalan mulus. Dalam pengembangan lahan di Jawa Barat, Achmad mengaku menghadapi persoalan yang membuat program kemitraan tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Ia pernah mengikuti lomba petani milenial bersama sejumlah peserta dan berhasil menjadi pemenang. Meski basis usahanya berada di Jawa Timur, lahan yang didaftarkan untuk program tersebut berada di Jawa Barat.

Namun, menurut Achmad, dana yang seharusnya mendukung pengembangan pertanian justru menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya.

“Kalaul cair dana Rp3,2 miliar dana bantuan bibit, pupuk, enggak jalan dan dibikin jatah tapi hilang, dan sekarang mengendap di bank,” ujar dia.

Persoalan tersebut kemudian berimbas pada rencana pengembangan lahan. Dari rencana awal delapan hektare, Achmad menyebut dirinya sempat mendaftarkan lahan hingga 112 hektare. Kebutuhan biaya operasional pun membesar.

“Kenapa enggak bisa jalan di 8 hektare yang di Jawa Barat, daftar 112 hektare pupuk dari Lumajang, abis 2 miliar untuk operasional, karna langka komoditasnya sehingga harus tanam dan disisihkan dananya,” ujar dia.

Di sisi lain, ia tetap mempertahankan produksi dari lahan yang dikelola sendiri. Sebagian proses masih dilakukan dengan cara tradisional sembari menunggu dukungan investor untuk beralih ke sistem pertanian yang lebih modern.

Dari Hulu hingga Produk Jadi

Model bisnis yang dibangun Achmad perlahan bergerak dari hulu ke hilir. Ia tidak hanya ingin menjadi pedagang komoditas, tetapi juga membangun rantai pasok yang mencakup budidaya, pengolahan, hingga ekspor.

Ia menyebut pernah melakukan kerja sama atau penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan Bank Jatim untuk mempercepat akses ekspor.

Skema pembiayaan bagi petani juga mulai dibangun. Hasil panen menjadi salah satu dasar dalam proses pembuktian kepada lembaga pembiayaan. Untuk mengantisipasi risiko gagal panen, kerja sama dengan perusahaan asuransi juga pernah dilakukan. Namun, tantangan pembiayaan masih menjadi salah satu persoalan terbesar.

“Menurut saya, kendala sejak awal berdiri hingga sekarang adalah kami masih berada di sektor non-bankable. Mungkin karena model bisnis kami belum sepenuhnya cocok dengan sistem perbankan,” ucap dia.

Bagi usaha pertanian, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena siklus tanam dan panen membutuhkan waktu. Berbeda dengan bisnis perdagangan yang dapat berputar lebih cepat, pertanian membutuhkan kesabaran dan modal awal yang relatif besar.

Achmad kini menawarkan pengembangan lahan seluas 18,5 hektare dengan kebutuhan investasi sekitar Rp38 miliar. Lahan tersebut diharapkan menjadi tahap awal untuk mengembangkan sistem modern farming, sebelum diperluas ke 100 hektare hingga target jangka panjang 1.200 hektare.

“Yang 18,5 hektare untuk ditawarkan ke investor 40% saham jadi modern farming, kenapa pemanfaaatan lahan, setelah 18 hektare, kemudian 100 hektare, dan 1.200 hektare,” ungkap dia.

Modern Farming dan Masa Depan Petani

Modern farming bagi Achmad bukan sekadar penggunaan mesin atau teknologi di lahan. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus membuat pertanian lebih menarik bagi generasi muda.

Ia melihat masih adanya kesenjangan informasi antara program yang dirancang di tingkat pusat dengan implementasinya di daerah.

“Saat ini modern farming sebenarnya sudah mulai dikenal, tetapi penerapannya di daerah masih minim. Program dari pemerintah pusat sebenarnya bagus, tetapi informasi dan implementasinya belum sepenuhnya sampai ke daerah,” ungkap dia.

Menurutnya, investasi awal memang besar. Namun, tanaman cabe jawa memiliki karakteristik yang memungkinkan lahan menghasilkan dalam jangka panjang. “Beban biaya besar di depan, sekali tanam untuk 40 tahun, panennya bisa 2 minggu atau sebulan sekali,” ungkap dia.

Transformasi tersebut juga diyakini dapat memberi dampak langsung terhadap masyarakat desa. Rantai usaha yang dimulai dari budidaya, pemisahan hasil, pengolahan, hingga ekspor membuka lapangan kerja baru.

Achmad menyebut tenaga kerja desa dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp80 ribu hingga Rp150 ribu per hari, tergantung jenis pekerjaan dan aktivitasnya. “Pendapatan 800 ribu, dengan modern farming bisa mendekati gaji UMKM,” imbuh dia.

Dengan pendekatan tersebut, agribisnis tidak hanya dilihat sebagai aktivitas produksi pangan, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan petani, tenaga kerja, UMKM, pengolah, dan pasar internasional.

Cabe Jawa: Komoditas Lama, Pasar Baru

Cabe jawa menjadi salah satu komoditas yang diyakini Achmad memiliki potensi besar. Ironisnya, potensi pasar yang besar justru berhadapan dengan keterbatasan produksi di tingkat hulu.

“Pangsa pasar cabe Jawa, demand besar tapi hulu langka kenapa? Tidak banyak orang tau sosialisasi belum menyebar luas,” katanya.

Ia menyebut kebutuhan pasar mencapai sekitar 9.000 ton. Data tersebut, menurutnya, mengacu pada data Kementerian Pertanian pada 2022 dan permintaan kini terus berkembang.

Cabe jawa memiliki berbagai penggunaan, mulai dari bahan rempah hingga kebutuhan industri. Pasar Asia dan Eropa menjadi salah satu sasaran pengembangan, termasuk Jepang dan China yang memanfaatkannya sebagai bumbu makanan.

Namun, untuk masuk ke pasar tertentu, sertifikasi menjadi salah satu syarat penting. “Belum bisa tembus ke jepang karna belum ada sertifikat ekspor organik, mulai daftar dari 2022,” ujar dia.

Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Standar pasar global semakin ketat, sementara permintaan terhadap produk yang memiliki aspek keberlanjutan dan organik terus berkembang.

Achmad mengaku telah mengirim produk ke sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, India, Timur Tengah, dan Pakistan.

Salah satu pengalaman penting terjadi ketika produknya mendapat undangan ke Amerika Serikat. Ia menyebut nilai transaksi yang pernah dibukukan mencapai 3,2 juta dolar AS pada 2023 dan 2024, dengan fasilitasi perusahaan asal Amerika Serikat.

Kini, peluang tersebut masih terus dikembangkan. Salah satu calon mitra disebut memiliki sekitar 10 ribu gerai restoran dan kafe serta membutuhkan pasokan produk dari Indonesia secara berkelanjutan.

“Saya belum organik, tapi market saya organik jarak 5km tidak boleh semprot petistida,” ujar dia.

Menjaga Produksi di Tengah Ancaman El Nino

Perubahan iklim menjadi tantangan lain bagi sektor pertanian. Bagi Achmad, menghadapi El Nino tidak cukup hanya dengan mengandalkan teknologi, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan petani dalam merawat tanaman.

“Kita harus berkebun merawat dan memupuk dengan baik, dan alhamdulillah dari doa petani mitra bekerja sama dengan kita bisa sedikit lebih hidup enak,” ujar dia.

Ia juga mulai melihat pentingnya pendekatan berbasis data untuk mengantisipasi risiko gagal panen. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi satelit dalam skema perlindungan pertanian. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat petani tidak sepenuhnya menanggung risiko perubahan cuaca.

Di lapangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik lahan. Rantai pasok rempah ikut menciptakan pekerjaan bagi masyarakat desa.

“Pendapatannya kita kasih 3 ribu rupiah untuk pemisahan produk, 80-100 ribu per hari dengan tenaga kerja di desa, impack sangat dapat diatas UMR,” katanya.

Kabupaten Tangerang – Para petani di Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, kini merasakan dampak langsung dari tuntasnya pembangunan jaringan irigasi tersier yang dibangun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai Cibebek. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) ini berhasil mengoptimalkan distribusi air ke lahan pertanian warga secara adil dan efisien.

Pembangunan saluran irigasi pada tahun anggaran 2026 tersebut menjadi solusi atas permasalahan pasokan air yang sebelumnya kerap terkendala. Lewat pembenahan jaringan tersebut, efisiensi penyaluran air ke petak-petak sawah meningkat signifikan.

Ketua P3A Mitra Cai Cibebek, Saepullah, menegaskan bahwa keberadaan program pembangunan irigasi ini sangat krusial bagi keberlangsungan petanian.

“Program ini sangat membantu sekali bagi kami selaku petani. Sebab, dengan terbangunnya jaringan irigasi, air mengalir secara merata, dan pasokan air dari sumber utama sampai ke lahan-lahan pertanian warga mengalir secara adil dan efisien,” ujar Saepullah dalam keterangan tertulis.

Pembangunan irigasi ini diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan lokal dengan peningkatan produktivitas hasil panen di Kecamatan Mauk yang ditargetkan melonjak dari kisaran 6,5 hingga 7 ton per hektare pada tahun 2025 menjadi 7,5 hingga 8 ton per hektare.

Selain memastikan pasokan air yang adil bagi petani, pola pengerjaan swakelola turut memberdayakan warga sekitar. Skema ini efektif menyerap tenaga kerja lokal yang pada akhirnya mampu mendorong roda perekonomian daerah.

Sebagai informasi, P3A Mitra Cai Cibebek adalah kelompok petani lokal tempat berkumpulnya para petani secara demokratis untuk mengelola, mengatur, dan memanfaatkan air irigasi di wilayah pedesaan atau daerah pelayanan tertentu di salah satu wilayah di Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, P3-TGAI merupakan program Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PU untuk merehabilitasi, meningkatkan, atau membangun jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh P3A, GP3A atau IP3A secara swakelola atau tidak dikontraktualkan. Program tersebut diatur dalam payung hukum Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan P3-TGAI.

Majalahtani.com – Bagi Lesna Purnawan, bakso bukan sekadar makanan. Di balik semangkuk bakso terdapat daging, cabai, bawang, sawi, seledri, jeruk, mie, bumbu, hingga berbagai bahan pendukung lainnya. Semua dibutuhkan secara rutin oleh pedagang. Dan ketika jumlah pedagangnya mencapai ratusan bahkan ribuan, kebutuhan tersebut berubah menjadi sebuah pasar yang besar.

Dari situlah Lesna mulai melihat peluang yang lebih luas: bagaimana jika pasar yang tercipta dari bisnis bakso dan mie ayam itu juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat Wonogiri?

Pertanyaan itu menjadi salah satu gagasan yang mendorong Lesna, bersama sejumlah tokoh lainnya, membangun Perkumpulan Pengusaha Bakso Wonogiri Mendunia — organisasi yang kini menaungi sekitar 500 pedagang bakso dan mie ayam asal Wonogiri yang teregister di berbagai daerah. Kiprah mereka telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang pada 18 Desember 2025 mengukuhkan Wonogiri sebagai Kota Bakso.

Selama ini, para pedagang bakso asal Wonogiri telah lama dikenal sebagai bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat perantauan. Mereka tersebar di berbagai kota, membangun warung, mengembangkan usaha, bahkan membuka cabang di banyak daerah — sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa saling terhubung.

Menurut Lesna, langkah pertama organisasi justru bukan soal ekonomi, melainkan soal membangun kembali rasa saling kenal di antara sesama perantau.

“Nggak mungkin kita akan berkolaborasi kalau kita belum kenal. Dengan saling mengenal, maka saling menjaga — jadi nggak mungkin saya buka warung di sini, terus ada yang buka lagi tepat di depannya,” ujar Lesna kepada Majalah Tani.

Organisasi ini kini sudah memiliki struktur pengurus inti dengan sejumlah bidang kerja: kaderisasi, pelatihan dan pengembangan SDM, digitalisasi, sertifikasi kompetensi, perizinan usaha, hingga verifikasi produk halal. Keseriusan itu turut menarik perhatian lembaga negara — pekan ini organisasi dijadwalkan beraudiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Warisan Sejak Era 1940-an

Jejak pedagang bakso Wonogiri di perantauan, kata Lesna, ternyata jauh lebih tua dari yang banyak orang kira.

“Ternyata sejak tahun 1940-an sudah ada perantau Wonogiri yang menjual bakso,” kata Lesna. Bersama timnya, ia kini tengah menyusun sebuah buku yang menelusuri sejarah panjang pedagang bakso Wonogiri — dari mana pertama kali mereka merantau, hingga bagaimana jaringan itu terus tumbuh sampai hari ini.

Program kedua organisasi adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pedagang, dimulai dari sisi legalitas usaha: hak kekayaan intelektual (HAKI), sertifikasi halal, NIB, hingga BPPOM.

“HAKI, alhamdulillah sudah ada 10 orang lebih yang bisa. Masing-masing warung didaftarkan sendiri-sendiri, kita bantu prosesnya. Kalau lewat konsultan itu bisa 3,5 juta sampai 5 juta, ini hanya cukup bayar Rp1.800.000, ditambah untuk organisasi Rp500.000,” jelas Lesna.

Bagi pedagang kecil yang selama ini menjalankan usaha secara informal tanpa merek atau identitas hukum yang jelas, dukungan semacam ini membuka jalan agar warung mereka diakui negara — sekaligus lebih siap menghadapi persaingan yang makin luas.

Dari Pedagang Bakso ke Pasar Bagi Petani

Cara berpikir Lesna sederhana: sebelum menentukan apa yang harus diproduksi, harus lebih dulu diketahui apa yang dibutuhkan pasar.

Jika jumlah pedagang sudah terdata, kebutuhan mereka bisa dihitung — berapa kebutuhan daging, cabai, jeruk, sawi, seledri, bawang merah, bawang putih, hingga merica. Dari pemetaan itulah Lesna melihat peluang produksi yang bisa dikembangkan langsung oleh masyarakat Wonogiri.

“Kalau sudah ketahuan kebutuhan paling besar itu apa, daripada kita beli ke luar, mending yang bisa diproduksi sendiri, diproduksi sendiri. Ekonominya jadi muter di Wonogiri,” kata Lesna.

Salah satu gagasan yang tengah ia pikirkan adalah membagikan bibit jeruk kepada ibu-ibu di kampung yang suaminya merantau berjualan bakso, untuk ditanam di pekarangan rumah.

“Kalau kita punya bibitnya, kita bagi ke ibu-ibu di kampung. Suaminya merantau jualan bakso, istrinya kita kasih bibit jeruk untuk ditanam di pekarangan. Jeruk itu cepat, satu pohon bisa panen 10 sampai 20 kilo,” ujarnya.

Lesna menegaskan, gagasan ekonomi sirkular ini masih berada pada tahap wacana dan kajian awal, belum menjadi program yang terealisasi. Ia berharap dapat menggandeng periset untuk memetakan kebutuhan riil para pedagang secara lebih terukur, sebelum mengajukan dukungan program ke pemerintah pusat — tanpa harus membebani anggaran daerah.

Di luar urusan pasar dan produksi, organisasi juga mendorong perlindungan sosial bagi pedagang bakso yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Perkumpulan ini kini menjadi mitra resmi BPJS Ketenagakerjaan sebagai agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia).

“Kita edukasi dan dorong teman-teman pedagang bakso yang pekerja informal supaya punya perlindungan jaminan sosial. Hanya bayar Rp16.000 sampai Rp38.000, mereka dapat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Belum daftar tiga bulan, sudah ada yang meninggal dan klaimnya cair,” kata Lesna.

Tantangan Jarang Dibicarakan: Gengsi dan Rasa ?Minder

Di balik cerita sukses, Lesna juga melihat satu persoalan yang jarang terungkap: sebagian pedagang yang sudah berhasil justru enggan bergaul dan bergabung dalam organisasi.

“Yang sudah berhasil itu kadang malah malu bergaul, biarpun ekonominya sudah naik, sudah punya mobil. Sebaliknya, yang belum berhasil juga isin, minder ketemu orang yang sudah berhasil,” jelasnya.

Lesna juga menemukan pola menarik soal siapa yang lebih dulu terjun total ke bisnis bakso.

“Orang yang terlalu banyak pengetahuan itu malah banyak berpikir, akhirnya nggak jadi-jadi jualan. Yang penting jualan, jualan aja — rata-rata yang berhasil justru pendidikannya SMA. Yang kuliah, biasanya baru balik ke bakso setelah jalan lain mentok,” ujarnya.

Karena itu, salah satu peran organisasi yang menurutnya paling penting justru bukan soal modal atau pasar, melainkan membangun kembali rasa percaya diri dan kebersamaan di antara para pedagang lintas kelas ekonomi.

Sebuah semangkuk bakso mungkin terlihat sederhana. Namun di dalamnya terdapat rantai ekonomi yang panjang: petani yang menanam cabai dan sayuran, peternak yang memelihara sapi, produsen mie, pelaku UMKM, hingga pedagang yang menjualnya kepada konsumen.

Bagi Lesna Purnawan, rantai itu menyimpan peluang yang lebih besar — bukan sekadar membuat orang Wonogiri semakin banyak berdagang bakso di perantauan, melainkan membangun ekosistem agar keberhasilan mereka di perantauan juga bisa menghidupkan ekonomi di kampung halaman.

Gagasannya memang masih membutuhkan kajian dan pembuktian. Tetapi dari sebuah semangkuk bakso, Lesna sudah mulai melihat pertanyaan yang jauh lebih besar: bisakah bakso menjadi salah satu jalan untuk membuat ekonomi Wonogiri berputar lebih kuat di kampung sendiri?

Penulis: Hanif Anshori