Ekonomi dan Bisnis
Gerakan Pangan Murah Signifikan Kendalikan Inflasi Daerah
Majalahtani.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan intensitas pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Ini karena daerah dengan implementasi GPM yang lebih aktif, tingkat inflasi lebih terjaga sesuai target pemerintah di rentang 1,5 sampai 3,5 persen.
“Bahwa provinsi-provinsi yang tidak aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu termasuk provinsi-provinsi yang inflasinya terbesar. Ini adalah kelompok yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah sangat sedikit,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemdagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dikutip di Jakarta pada Selasa (7/7/2026).
Sementara, beberapa provinsi yang getol melaksanakan GPM secara rutin setiap bulannya, tercatat memperoleh tingkat inflasi yang lebih stabil sampai Juni 2026. Ini membuktikan adanya pasar murah seperti GPM dapat meningkatkan keterjangkauan harga pangan pokok bagi masyarakat.
“Mereka yang melaksanakan GPM-nya banyak sekali, seperti contoh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, ini inflasinya tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu, kami minta Gerakan Pangan Murah ini ya masing-masing provinsi lihat,” papar Sekjen Tomsi.
Dalam catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), untuk Jawa Tengah dari Januari sampai Juli ini telah menyelenggarakan 892 GPM dengan tingkat inflasi di 2,92 persen. Sementara Jawa Barat dengan GPM hingga 726 kali mencatatkan inflasi 3,08 persen. Jawa Timur dengan 549 GPM membuahkan inflasi 3,36 persen dan Sulawesi Selatan dengan 539 GPM menorehkan inflasi 3,56 persen.
“Oleh sebab itu, saya minta untuk masing-masing provinsi yang nol, satu (kali GPM) ini terus ke atas, tolong ditingkatkan (pelaksanaan GPM-nya). Sangat signifikan antara aktifnya provinsi, kota, kabupaten melaksanakan GPM dengan angka inflasinya,” tegas Tomsi.
Pelaksanaan GPM telah menjadi salah satu langkah pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan di setiap daerah. Program ini didukung kesiapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang per 7 Juli berada di angka 5,2 juta ton, jaringan distribusi yang menjangkau seluruh wilayah, serta sinergi antara Bapanas, Perum Bulog, ID FOOD, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pangan sehingga intervensi dapat segera dilakukan ketika terjadi fluktuasi harga.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah telah memetakan kesiapan cadangan pangan hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Melalui stok CPP yang tersimpan di gudang Bulog, pemerintah dapat segera melakukan intervensi apabila terjadi kenaikan harga komoditas pangan di suatu daerah.
“Jadi kita sudah mapping di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Untuk CPP itu ada di gudang-gudang Bulog yang besarnya itu sudah tiga kali lipat. Sehingga kalau misalnya di daerah tersebut ada gejolak harga misalnya contoh beras, itu langsung diintervensi oleh BUMN kita melalui Bulog atau ID FOOD yang ada di daerah masing-masing,” ujar Sarwo.
Ia menambahkan kesiapan infrastruktur penyimpanan Bulog menjadi salah satu kekuatan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia, termasuk wilayah yang selama ini kerap mengalami fluktuasi harga.
“Jadi Bulog itu mempunyai gudang sekitar 1.500 gudang yang tersebar di 514 kabupaten, itu memang kaitan dengan harga ini yang sering bergejolak itu di Indonesia Timur. Tapi itu pun tidak masalah karena Bulog langsung dapat mengintervensi (salah satunya melalui GPM),” imbuhnya.
Untuk itu, GPM terus menunjukkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi di daerah. Hingga 3 Juli 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah telah melaksanakan 5.566 kali GPM di 36 provinsi dan 378 kabupaten/kota. Intensitas pelaksanaan tersebut terus diperluas dengan rencana penyelenggaraan sedikitnya 157 kegiatan GPM sepanjang Juli 2026.
GPM menjadi kanal utama penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat dengan porsi mencapai 39,6 persen dari total distribusi. Upaya tersebut terbukti memberi dampak positif terhadap pengendalian inflasi, terutama di provinsi dan kabupaten/kota yang secara konsisten menyelenggarakan GPM. Adapun hingga 7 Juli 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 431 ribu ton atau 52,1 persen dari target tahun 2026 sebesar 828 ribu ton.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen, diikuti Lampung 2,46 persen, DKI Jakarta 2,78 persen, serta D.I. Yogyakarta 2,91 persen.
Capaian tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas harga di daerah yang konsisten memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sementara itu, inflasi Juni 2026 secara tahunan berada pada level 3,34 persen, masih sesuai dengan kisaran target inflasi nasional sebesar 1,5–3,5 persen.
Sementara itu, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu pertama Juli 2026 menunjukkan masih adanya dinamika harga di sejumlah wilayah yang memerlukan penguatan intervensi melalui GPM. Ekskalasi IPH tertinggi tercatat di Papua Tengah sebesar 8,13 persen, disusul Kalimantan Timur sebesar 4,35 persen dan Papua Barat Daya sebesar 2,81 persen. Pergerakan ini dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas cabai merah, cabai rawit, dan beras.
Kondisi ini menjadi dasar penguatan pelaksanaan GPM di daerah-daerah tersebut guna memperlancar pasokan, menahan laju kenaikan harga, sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam koridor sasaran nasional.
Ekonomi dan Bisnis
Rempah Indonesia Tak Cuma untuk Bumbu Dapur, Ini Peluang Pasarnya!
Majalahtani.com, Jakarta — Rempah Indonesia memiliki peluang pasar yang jauh melampaui bumbu masakan, mulai dari bahan baku kosmetik, produk kesehatan, hingga industri farmasi. Pengurus Pusat Dewan Rempah Indonesia Bidang Promosi Pemasaran dan Advokasi Sigit Ismaryanto mengungkapkan, pengembangan industri hilir dan perluasan pasar ekspor merupakan beberapa jenis peluang yang dapat digarap para pelaku usaha rempah di Indonesia.
“Tadi kita bedakan menjadi tiga klaster, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kata ‘rempah’ sampai kapan pun akan menjadi satu profitability yang luar biasa dan menjadi kebutuhan yang paling dicari,” kata Sigit dalam temu wicara AGRINEX Expo 2026 di JCC Senayan, Jakarta, dikutip Majalahtani.com, Senin (26/10/2026).
Menurut Sigit, pemanfaatan rempah untuk berbagai kebutuhan membuka peluang pengembangan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Karena itu, pelaku usaha perlu melihat rempah bukan hanya sebagai komoditas bahan baku, tetapi juga sebagai bahan untuk produk olahan yang dapat dipasarkan ke berbagai industri.
Sigit bilang, efisiensi produksi sebagai faktor penting dalam menjalankan bisnis rempah. Salah satu cara yang pernah ditempuhnya ialah memindahkan kegiatan usaha lebih dekat ke sumber bahan baku setelah pandemi COVID-19. Langkah itu dilakukannya demi menekan biaya tenaga kerja dan kebutuhan hidup, juga menghemat biaya operasional.
Dalam bisnis ekspor, Sigit mengklaim pengiriman satu kontainer dalam sebulan dapat menghasilkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan usaha dan kehidupan selama dua hingga tiga bulan. Namun, hasil tersebut bergantung pada skala serta kondisi masing-masing usaha.
Ia turut mendorong generasi muda mempelajari bisnis rempah, termasuk perdagangan ekspor, sebagai peluang untuk membangun usaha. Bagi calon eksportir, pengalaman bekerja di perusahaan ekspor dapat menjadi cara untuk memahami proses bisnis secara langsung, mulai dari pengumpulan komoditas hingga pemasaran ke pembeli internasional.
“Menjadi eksportir itu nikmat,” ucap Sigit.
Riset Rempah pada Kosmetik dan Farmasi
Pengembangan produk rempah untuk berbagai industri juga membutuhkan penelitian guna mengidentifikasi potensi pemanfaatannya. Ketua Pusat Unggulan Iptek-Perguruan Tinggi (PUI PT) Eka Yuli Astuti mengemukakan, kajian rempah dapat mencakup bidang kuliner, kosmetik, hingga farmasi.
Menurutnya, penelitian tersebut dapat menggabungkan kajian manuskrip kuno yang mencatat penggunaan rempah dalam pengobatan tradisional dengan pembuktian ilmiah modern. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pemanfaatan rempah berdasarkan catatan sejarah sekaligus mengkajinya melalui ilmu pengetahuan saat ini.
“Nah, sampai ke kegunaannya. Jadi, rempah yang akan kami bahas di masa mendatang ini adalah untuk secara academic evidence. Yang pertama memang untuk kuliner, culinary herb, untuk seasoning, untuk bumbu-bumbu. Yang kedua adalah untuk kosmetik, dan ketiga untuk farmasi,” papar Eka.
Selain penelitian, Eka menyebut pengenalan rempah Indonesia kepada masyarakat internasional dilakukan melalui pengembangan Galeri Rempah Nusantara. Galeri ini dilengkapi koleksi rempah dan kode QR berisi informasi mengenai komoditas, sementara materi edukasinya turut dikembangkan dalam sejumlah bahasa asing.
Eka juga menyoroti standardisasi sebagai aspek penting dalam persaingan rempah di pasar global. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian ialah kayu manis Indonesia atau cinnamomum burmannii. Menurutnya, bukti penelitian dan standardisasi diperlukan agar karakteristik kayu manis Indonesia dapat dipahami pasar internasional, terutama di tengah persaingan dengan produk sejenis dari negara lain.
Ekonomi dan Bisnis
BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,75%, Rupiah Tertekan hingga Rp17.985 per Dolar AS
Majalahtani.com, Jakarta — Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026. Keputusan ini diambil di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mencapai Rp17.985 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 20 Oktober 2026.
Gubernur BI Destry Damayanti mengemukakan, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Tekanan ini dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan arah kebijakan moneter AS yang cenderung ketat.
“Bank Indonesia terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak gejolak global,” kata Destry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Rabu (21/10/2026).
Selain mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, BI menetapkan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen dan menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen.
BI juga memperkuat insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai, demi menarik aliran modal asing. Destry menyebut, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing domestik.
“Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk memperkuat kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA),” papar Destry.
Destry mengklaim, tekanan terhadap rupiah terjadi seiring meningkatnya ketidakpastian global. BI mencatat, rupiah melemah 0,61 persen secara point–to–point dibandingkan posisi akhir September 2026. Di pasar keuangan, arus investasi portofolio asing juga masih menghadapi tekanan, terutama pada instrumen saham.
Destry memaparkan, pada triwulan III 2026, investasi portofolio asing mencatat arus keluar bersih atau net outflows sebesar 0,08 miliar dolar AS. Namun, hingga 19 Oktober 2026, aliran investasi portofolio asing pada triwulan IV berbalik mencatat arus masuk bersih atau net inflows sebesar 0,66 miliar dolar AS, ditopang oleh aliran dana ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
Ia menilai, kebijakan insentif yang diberlakukan sejak Juni 2026 telah menarik aliran masuk modal asing sebesar 9,9 miliar dolar AS hingga 20 Oktober 2026.
“Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan nilai tukar Rupiah bergerak stabil didukung komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik,” ujar Destry.
Di sisi lain, Destry memproyeksi perekonomian domestik masih menunjukkan daya tahan. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga, sementara investasi tumbuh positif dengan dukungan belanja pemerintah dan mulai menguatnya investasi swasta. Kinerja ekspor nonmigas juga meningkat.
Destry memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen. Sementara itu, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan (year–on–year/yoy), masih berada dalam sasaran inflasi BI sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Ia memastikan, BI tetap menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Pertumbuhan kredit perbankan pada September 2026 tercatat sebesar 13,26 persen yoy, sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 8,22 persen.
“Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian,” tutupnya.
Ekonomi dan Bisnis
Sang Hyang Seri Jajaki Biochar untuk Pertanian Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon
Majalahtani.com, Jakarta — PT Sang Hyang Seri (Persero) menjajaki peluang bisnis perdagangan karbon (carbon trading) dari pemanfaatan biochar (arang hayati) di sektor pertanian. Teknologi berbahan biomassa ini berpotensi memperbaiki kualitas tanah dan dapat menyimpan karbon dalam jangka panjang, sehingga membuka peluang nilai ekonomi baru di luar bisnis perbenihan.
Direktur Utama Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho mengatakan, pengembangan biochar tidak hanya diarahkan untuk mendukung produktivitas tanaman padi, tetapi juga membuka peluang usaha berbasis lingkungan. Potensi ini dijajaki melalui kerja sama dengan PT Legasi Alam Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
“Ke depan, kami melihat biochar tidak hanya sebagai teknologi untuk mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga memiliki potensi menciptakan nilai ekonomi baru melalui penyimpanan karbon jangka panjang,” kata Adhi dalam keterangan tertulis, dikutip Majalahtani.com, Jumat (16/10/2026).
Adhi menerangkan, arang hayati merupakan material kaya karbon yang dihasilkan melalui pemanasan biomassa dalam kondisi oksigen terbatas. Menurutnya, material ini dalam sektor pertanian berpotensi meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air dan unsur hara, sekaligus mendukung perbaikan kualitas lahan.
Bagi pihaknya, pemanfaatan teknologi tersebut membuka peluang untuk mengintegrasikan peningkatan produktivitas pertanian dengan pengembangan bisnis rendah karbon. Meskipun demikian, realisasi perdagangan karbon masih memerlukan kajian kelayakan teknis, pengukuran dan verifikasi penyimpanan karbon, serta pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Adhi menilai, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan benih unggul. Kualitas lahan dan penggunaan teknologi budidaya juga perlu mendapat perhatian agar produktivitas pertanian dapat meningkat secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan, kerja sama dengan Legasi Alam Indonesia ini menjadi tahap awal untuk menjajaki penelitian dan pengembangan biochar, diseminasi teknologi, serta edukasi mengenai penerapannya di sektor pertanian.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin membuka peluang pengembangan teknologi biochar yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi produktivitas pertanian sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Direktur Utama Legasi Alam Indonesia Philip Cecil Rickard berharap, kerja sama ini dapat mendorong pengembangan teknologi arang hayati yang sesuai dengan kebutuhan pertanian Indonesia. Ia meyakini, pengalaman BUMN ini di sektor pertanian dan perbenihan dapat mendukung perluasan penerapan inovasi tersebut.
“Kami melihat potensi besar pemanfaatan teknologi biochar dalam mendukung perbaikan kualitas tanah dan pengelolaan pertanian yang lebih berkelanjutan,” ujar Philip.
Menurut Philip, sinergi antara pengembangan teknologi dan pengalaman Sang Hyang Seri di sektor pertanian dapat membuka peluang penerapan inovasi yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami optimistis sinergi ini dapat membuka peluang pengembangan solusi pertanian yang lebih inovatif, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus mendukung upaya bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
-
Analisis Pasar7 bulan agoParadoks Beras: Stok Melimpah, Tapi Harga Tetap Tinggi
-
Lensa Agraria9 bulan agoPrediksi Harga Komoditas Global: Dampak Iklim terhadap Kopi dan Kakao
-
Lensa Agraria9 bulan agoArah Kebijakan Pangan 2026: Membedah Efektivitas Anggaran
-
Data Pangan6 bulan agoHarga Referensi CPO dan Biji Kakao Naik per Mei 2026
-
Inspirasi Tani4 bulan agoJimmy Sartika, Peracik Cerutu Lokal yang Ingin Indonesia Sejajar dengan Kuba
-
Teknologi Tani4 bulan agoMengenal PM-AAS: Strategi Mentan Amran Lipat Gandakan Populasi Tanaman dan Hasil Panen
-
Agripreneurship2 bulan agoAchmad Dahlan: Dari Pemuda Desa Lumajang, Menatap Dunia Lewat Rempah
-
Lensa Agraria8 bulan agoLewat “Tani On Stage”, Kementan Ajak Masyarakat Belanja Pangan Tanpa Panik
