Ekonomi dan Bisnis
Delapan Fraksi DPR Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal di APBN 2025
Majalahtani.com – Delapan fraksi di DPR menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Secara umum, seluruh fraksi menerima RUU tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan di DPR, sembari menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan fiskal, efektivitas belanja negara, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Partai Demokrat.
Dalam penyampaian pandangan fraksinya, Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Anggota DPR RI Didik Haryadi menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBN bukan sekadar laporan mengenai besaran anggaran yang telah dibelanjakan, melainkan harus mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin berpandangan bahwa pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah berjalan cukup baik, namun pemerintah tetap perlu meningkatkan kualitas belanja negara agar semakin produktif dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Anggota DPR RI Yuliansyah mengapresiasi Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.
Menurut Fraksi Gerindra, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan efektivitas penggunaan anggaran guna mendukung pembangunan nasional. Senada, Fraksi Partai NasDem yang diwakili oleh Anggota DPR RI Asep Wahyuwijaya menilai raihan opini WTP mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas tata kelola keuangan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, Fraksi PKB yang diwakili oleh Anggota DPR RI Indrajaya menilai capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia.
Namun, pemerintah didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui penguatan industri manufaktur, ekonomi digital, ekonomi hijau, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi.
Fraksi PAN yang diwakili Anggota DPR RI Muhammad Hatta menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN harus menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efektif, efisien, kredibel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Fraksi PKS yang diwakili Anggota DPR RI Anis Byarwati menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan fiskal, memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, serta memastikan APBN memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKS juga mengingatkan agar pemerintah mengelola risiko fiskal dan memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan. Adapun Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh Anggota DPR RI Anton Sukartono Suratto mengingatkan bahwa tantangan ekonomi global yang masih tinggi menuntut pemerintah menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, serta memastikan setiap rupiah APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Mayoritas fraksi juga mengapresiasi capaian Pemerintah yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Menurut mereka, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara di tengah dinamika ekonomi global.
Tidak hanya itu saja, sejumlah fraksi juga memberikan apresiasi kepada BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan secara tepat waktu. Meski demikian, seluruh fraksi menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir pengelolaan APBN.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dinilai harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pandangannya, sejumlah fraksi menilai realisasi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen pada tahun 2025 patut diapresiasi karena tetap mampu dipertahankan di tengah perlambatan ekonomi dunia.
Namun, capaian tersebut masih berada di bawah target APBN sebesar 5,2 persen, sehingga pemerintah didorong untuk terus meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui transformasi ekonomi, hilirisasi industri, digitalisasi, peningkatan produktivitas nasional, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, beberapa fraksi menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan fiskal. Mereka mengingatkan agar peningkatan defisit APBN, kenaikan beban utang, maupun berbagai kewajiban kontinjensi pemerintah tetap dikelola secara hati-hati agar tidak membebani APBN pada masa mendatang.
Pemerintah juga diminta memperkuat basis penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Persoalan belanja negara juga menjadi perhatian utama.
Sebab itu, berbagai fraksi meminta agar kualitas belanja pemerintah semakin diarahkan pada program-program produktif yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Efisiensi anggaran perlu terus ditingkatkan, sementara belanja yang kurang memberikan nilai tambah perlu dievaluasi secara berkala.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan pelaksanaan anggaran pendidikan memenuhi amanat konstitusi serta memperkuat alokasi belanja kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.
Fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi melalui penguatan produksi dalam negeri, modernisasi sistem logistik, digitalisasi sektor pertanian, serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah perlu memastikan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa tetap mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan. Selain aspek fiskal, sejumlah fraksi mengingatkan pemerintah agar memperkuat tata kelola BUMN, mempercepat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan APBN, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK guna mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.
Secara umum, delapan fraksi menilai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 tidak sekadar menjadi laporan administratif mengenai realisasi anggaran, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, seluruh fraksi pada prinsipnya menyatakan menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Majalahtani.com, Jakarta — Rempah Indonesia memiliki peluang pasar yang jauh melampaui bumbu masakan, mulai dari bahan baku kosmetik, produk kesehatan, hingga industri farmasi. Pengurus Pusat Dewan Rempah Indonesia Bidang Promosi Pemasaran dan Advokasi Sigit Ismaryanto mengungkapkan, pengembangan industri hilir dan perluasan pasar ekspor merupakan beberapa jenis peluang yang dapat digarap para pelaku usaha rempah di Indonesia.
“Tadi kita bedakan menjadi tiga klaster, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kata ‘rempah’ sampai kapan pun akan menjadi satu profitability yang luar biasa dan menjadi kebutuhan yang paling dicari,” kata Sigit dalam temu wicara AGRINEX Expo 2026 di JCC Senayan, Jakarta, dikutip Majalahtani.com, Senin (26/10/2026).
Menurut Sigit, pemanfaatan rempah untuk berbagai kebutuhan membuka peluang pengembangan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Karena itu, pelaku usaha perlu melihat rempah bukan hanya sebagai komoditas bahan baku, tetapi juga sebagai bahan untuk produk olahan yang dapat dipasarkan ke berbagai industri.
Sigit bilang, efisiensi produksi sebagai faktor penting dalam menjalankan bisnis rempah. Salah satu cara yang pernah ditempuhnya ialah memindahkan kegiatan usaha lebih dekat ke sumber bahan baku setelah pandemi COVID-19. Langkah itu dilakukannya demi menekan biaya tenaga kerja dan kebutuhan hidup, juga menghemat biaya operasional.
Dalam bisnis ekspor, Sigit mengklaim pengiriman satu kontainer dalam sebulan dapat menghasilkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan usaha dan kehidupan selama dua hingga tiga bulan. Namun, hasil tersebut bergantung pada skala serta kondisi masing-masing usaha.
Ia turut mendorong generasi muda mempelajari bisnis rempah, termasuk perdagangan ekspor, sebagai peluang untuk membangun usaha. Bagi calon eksportir, pengalaman bekerja di perusahaan ekspor dapat menjadi cara untuk memahami proses bisnis secara langsung, mulai dari pengumpulan komoditas hingga pemasaran ke pembeli internasional.
“Menjadi eksportir itu nikmat,” ucap Sigit.
Riset Rempah pada Kosmetik dan Farmasi
Pengembangan produk rempah untuk berbagai industri juga membutuhkan penelitian guna mengidentifikasi potensi pemanfaatannya. Ketua Pusat Unggulan Iptek-Perguruan Tinggi (PUI PT) Eka Yuli Astuti mengemukakan, kajian rempah dapat mencakup bidang kuliner, kosmetik, hingga farmasi.
Menurutnya, penelitian tersebut dapat menggabungkan kajian manuskrip kuno yang mencatat penggunaan rempah dalam pengobatan tradisional dengan pembuktian ilmiah modern. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pemanfaatan rempah berdasarkan catatan sejarah sekaligus mengkajinya melalui ilmu pengetahuan saat ini.
“Nah, sampai ke kegunaannya. Jadi, rempah yang akan kami bahas di masa mendatang ini adalah untuk secara academic evidence. Yang pertama memang untuk kuliner, culinary herb, untuk seasoning, untuk bumbu-bumbu. Yang kedua adalah untuk kosmetik, dan ketiga untuk farmasi,” papar Eka.
Selain penelitian, Eka menyebut pengenalan rempah Indonesia kepada masyarakat internasional dilakukan melalui pengembangan Galeri Rempah Nusantara. Galeri ini dilengkapi koleksi rempah dan kode QR berisi informasi mengenai komoditas, sementara materi edukasinya turut dikembangkan dalam sejumlah bahasa asing.
Eka juga menyoroti standardisasi sebagai aspek penting dalam persaingan rempah di pasar global. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian ialah kayu manis Indonesia atau cinnamomum burmannii. Menurutnya, bukti penelitian dan standardisasi diperlukan agar karakteristik kayu manis Indonesia dapat dipahami pasar internasional, terutama di tengah persaingan dengan produk sejenis dari negara lain.
Majalahtani.com, Jakarta — Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026. Keputusan ini diambil di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mencapai Rp17.985 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 20 Oktober 2026.
Gubernur BI Destry Damayanti mengemukakan, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Tekanan ini dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan arah kebijakan moneter AS yang cenderung ketat.
“Bank Indonesia terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak gejolak global,” kata Destry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Rabu (21/10/2026).
Selain mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, BI menetapkan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen dan menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen.
BI juga memperkuat insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai, demi menarik aliran modal asing. Destry menyebut, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing domestik.
“Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk memperkuat kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA),” papar Destry.
Destry mengklaim, tekanan terhadap rupiah terjadi seiring meningkatnya ketidakpastian global. BI mencatat, rupiah melemah 0,61 persen secara point–to–point dibandingkan posisi akhir September 2026. Di pasar keuangan, arus investasi portofolio asing juga masih menghadapi tekanan, terutama pada instrumen saham.
Destry memaparkan, pada triwulan III 2026, investasi portofolio asing mencatat arus keluar bersih atau net outflows sebesar 0,08 miliar dolar AS. Namun, hingga 19 Oktober 2026, aliran investasi portofolio asing pada triwulan IV berbalik mencatat arus masuk bersih atau net inflows sebesar 0,66 miliar dolar AS, ditopang oleh aliran dana ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
Ia menilai, kebijakan insentif yang diberlakukan sejak Juni 2026 telah menarik aliran masuk modal asing sebesar 9,9 miliar dolar AS hingga 20 Oktober 2026.
“Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan nilai tukar Rupiah bergerak stabil didukung komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik,” ujar Destry.
Di sisi lain, Destry memproyeksi perekonomian domestik masih menunjukkan daya tahan. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga, sementara investasi tumbuh positif dengan dukungan belanja pemerintah dan mulai menguatnya investasi swasta. Kinerja ekspor nonmigas juga meningkat.
Destry memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen. Sementara itu, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan (year–on–year/yoy), masih berada dalam sasaran inflasi BI sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Ia memastikan, BI tetap menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Pertumbuhan kredit perbankan pada September 2026 tercatat sebesar 13,26 persen yoy, sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 8,22 persen.
“Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian,” tutupnya.
Ekonomi dan Bisnis
Sang Hyang Seri Jajaki Biochar untuk Pertanian Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon
Majalahtani.com, Jakarta — PT Sang Hyang Seri (Persero) menjajaki peluang bisnis perdagangan karbon (carbon trading) dari pemanfaatan biochar (arang hayati) di sektor pertanian. Teknologi berbahan biomassa ini berpotensi memperbaiki kualitas tanah dan dapat menyimpan karbon dalam jangka panjang, sehingga membuka peluang nilai ekonomi baru di luar bisnis perbenihan.
Direktur Utama Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho mengatakan, pengembangan biochar tidak hanya diarahkan untuk mendukung produktivitas tanaman padi, tetapi juga membuka peluang usaha berbasis lingkungan. Potensi ini dijajaki melalui kerja sama dengan PT Legasi Alam Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
“Ke depan, kami melihat biochar tidak hanya sebagai teknologi untuk mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga memiliki potensi menciptakan nilai ekonomi baru melalui penyimpanan karbon jangka panjang,” kata Adhi dalam keterangan tertulis, dikutip Majalahtani.com, Jumat (16/10/2026).
Adhi menerangkan, arang hayati merupakan material kaya karbon yang dihasilkan melalui pemanasan biomassa dalam kondisi oksigen terbatas. Menurutnya, material ini dalam sektor pertanian berpotensi meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air dan unsur hara, sekaligus mendukung perbaikan kualitas lahan.
Bagi pihaknya, pemanfaatan teknologi tersebut membuka peluang untuk mengintegrasikan peningkatan produktivitas pertanian dengan pengembangan bisnis rendah karbon. Meskipun demikian, realisasi perdagangan karbon masih memerlukan kajian kelayakan teknis, pengukuran dan verifikasi penyimpanan karbon, serta pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Adhi menilai, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan benih unggul. Kualitas lahan dan penggunaan teknologi budidaya juga perlu mendapat perhatian agar produktivitas pertanian dapat meningkat secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan, kerja sama dengan Legasi Alam Indonesia ini menjadi tahap awal untuk menjajaki penelitian dan pengembangan biochar, diseminasi teknologi, serta edukasi mengenai penerapannya di sektor pertanian.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin membuka peluang pengembangan teknologi biochar yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi produktivitas pertanian sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Direktur Utama Legasi Alam Indonesia Philip Cecil Rickard berharap, kerja sama ini dapat mendorong pengembangan teknologi arang hayati yang sesuai dengan kebutuhan pertanian Indonesia. Ia meyakini, pengalaman BUMN ini di sektor pertanian dan perbenihan dapat mendukung perluasan penerapan inovasi tersebut.
“Kami melihat potensi besar pemanfaatan teknologi biochar dalam mendukung perbaikan kualitas tanah dan pengelolaan pertanian yang lebih berkelanjutan,” ujar Philip.
Menurut Philip, sinergi antara pengembangan teknologi dan pengalaman Sang Hyang Seri di sektor pertanian dapat membuka peluang penerapan inovasi yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami optimistis sinergi ini dapat membuka peluang pengembangan solusi pertanian yang lebih inovatif, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus mendukung upaya bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
-
Analisis Pasar7 bulan agoParadoks Beras: Stok Melimpah, Tapi Harga Tetap Tinggi
-
Lensa Agraria9 bulan agoPrediksi Harga Komoditas Global: Dampak Iklim terhadap Kopi dan Kakao
-
Lensa Agraria9 bulan agoArah Kebijakan Pangan 2026: Membedah Efektivitas Anggaran
-
Data Pangan6 bulan agoHarga Referensi CPO dan Biji Kakao Naik per Mei 2026
-
Inspirasi Tani4 bulan agoJimmy Sartika, Peracik Cerutu Lokal yang Ingin Indonesia Sejajar dengan Kuba
-
Teknologi Tani4 bulan agoMengenal PM-AAS: Strategi Mentan Amran Lipat Gandakan Populasi Tanaman dan Hasil Panen
-
Agripreneurship2 bulan agoAchmad Dahlan: Dari Pemuda Desa Lumajang, Menatap Dunia Lewat Rempah
-
Lensa Agraria8 bulan agoLewat “Tani On Stage”, Kementan Ajak Masyarakat Belanja Pangan Tanpa Panik