Ekonomi dan Bisnis
DPR Ketok Palu UU PFII, Indonesia Bidik Jadi Pusat Finansial Global
Majalahtani.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Pengesahan tersebut menjadi langkah strategis DPR bersama pemerintah dalam membangun fondasi hukum bagi pengembangan pusat keuangan internasional yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Pembentukan PFII merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Selama pembahasannya, Komisi XI DPR RI bersama pemerintah melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek kelembagaan, tata kelola, kepastian hukum, hingga daya saing agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya menarik investasi global, tetapi juga tetap berpihak pada kepentingan nasional.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PFII sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak hanya dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kawasan keuangan baru, melainkan membangun ekosistem jasa keuangan berkelas dunia yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global.
“RUU ini kami susun bukan sekadar untuk membentuk kawasan baru, tetapi untuk membangun ekosistem pusat finansial internasional yang mampu menarik investasi berkualitas, memperdalam pasar keuangan nasional, sekaligus tetap mengedepankan kepentingan nasional dan kedaulatan hukum Indonesia,” ujar Hekal.
Melalui undang-undang tersebut, pihaknya menilai Indonesia memerlukan sebuah pusat finansial internasional yang mampu memperkuat sistem keuangan nasional sekaligus menjadi pintu masuk investasi berkualitas. Pun, ungkapnya, kehadiran PFII diharapkan dapat memperdalam pasar keuangan domestik, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja berketerampilan tinggi bagi masyarakat Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengapresiasi DPR RI, khususnya Panitia Kerja Komisi XI DPR RI, yang telah menyelesaikan pembahasan RUU PFII secara konstruktif bersama pemerintah.
Pemerintah juga mengapresiasi berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPR RI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Mahkamah Agung, kementerian terkait, kalangan akademisi, asosiasi, serta pelaku industri yang turut berpartisipasi dalam penyusunan regulasi tersebut.
Purbaya menjelaskan bahwa pembentukan PFII dilatarbelakangi kebutuhan Indonesia untuk melakukan lompatan strategis di tengah dinamika ekonomi global. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia dinilai telah memiliki kapasitas untuk membangun pusat finansial yang mandiri, kredibel, berintegritas, dan berdaya saing global.
Kehadiran PFII juga bukan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada, melainkan melengkapinya melalui ekosistem jasa keuangan berstandar internasional yang terintegrasi.
Sebab itu, ia menegaskan bahwa pembentukan PFII merupakan bagian dari visi besar Indonesia dalam memperkuat peran ekonomi nasional di tingkat internasional.
“Rancangan Undang-Undang tentang PFII ini bukan sekadar regulasi formal, melainkan sebuah arsitektur baru masa depan keuangan Indonesia. Ini adalah komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pilar utama ekonomi dunia,” ujar Purbaya.
Menurutnya, pengembangan PFII bertumpu pada tiga pilar utama, yakni memperluas akses modal dan investasi, membangun ekosistem jasa keuangan yang inovatif dengan tata kelola berstandar internasional, serta meningkatkan daya saing nasional melalui penciptaan lapangan kerja berketerampilan tinggi, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.
Dalam implementasinya, undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pembentukan dan tujuan kawasan PFII, kegiatan usaha, kelembagaan, pembentukan Lembaga Arbitrase PFII dan Pengadilan PFII, dukungan pemerintah pusat dan daerah, fasilitas perpajakan serta fasilitas khusus lainnya, hingga berbagai ketentuan khusus yang mengatur penyelenggaraan pusat finansial internasional tersebut.
Sejumlah pelaku industri dan akademisi sebelumnya juga memberikan masukan agar PFII memiliki keunggulan kompetitif dibanding pusat-pusat keuangan internasional lain, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara pemberian insentif investasi, kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan perlindungan terhadap kepentingan negara.
Dengan disahkannya UU PFII, DPR RI berharap Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk membangun pusat finansial internasional yang mampu menarik investasi berkualitas, memperkuat sektor jasa keuangan nasional, memperluas pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.
Keberadaan PFII diharapkan tidak hanya memperkuat industri keuangan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Ekonomi dan Bisnis
Rempah Indonesia Tak Cuma untuk Bumbu Dapur, Ini Peluang Pasarnya!
Majalahtani.com, Jakarta — Rempah Indonesia memiliki peluang pasar yang jauh melampaui bumbu masakan, mulai dari bahan baku kosmetik, produk kesehatan, hingga industri farmasi. Pengurus Pusat Dewan Rempah Indonesia Bidang Promosi Pemasaran dan Advokasi Sigit Ismaryanto mengungkapkan, pengembangan industri hilir dan perluasan pasar ekspor merupakan beberapa jenis peluang yang dapat digarap para pelaku usaha rempah di Indonesia.
“Tadi kita bedakan menjadi tiga klaster, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kata ‘rempah’ sampai kapan pun akan menjadi satu profitability yang luar biasa dan menjadi kebutuhan yang paling dicari,” kata Sigit dalam temu wicara AGRINEX Expo 2026 di JCC Senayan, Jakarta, dikutip Majalahtani.com, Senin (26/10/2026).
Menurut Sigit, pemanfaatan rempah untuk berbagai kebutuhan membuka peluang pengembangan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Karena itu, pelaku usaha perlu melihat rempah bukan hanya sebagai komoditas bahan baku, tetapi juga sebagai bahan untuk produk olahan yang dapat dipasarkan ke berbagai industri.
Sigit bilang, efisiensi produksi sebagai faktor penting dalam menjalankan bisnis rempah. Salah satu cara yang pernah ditempuhnya ialah memindahkan kegiatan usaha lebih dekat ke sumber bahan baku setelah pandemi COVID-19. Langkah itu dilakukannya demi menekan biaya tenaga kerja dan kebutuhan hidup, juga menghemat biaya operasional.
Dalam bisnis ekspor, Sigit mengklaim pengiriman satu kontainer dalam sebulan dapat menghasilkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan usaha dan kehidupan selama dua hingga tiga bulan. Namun, hasil tersebut bergantung pada skala serta kondisi masing-masing usaha.
Ia turut mendorong generasi muda mempelajari bisnis rempah, termasuk perdagangan ekspor, sebagai peluang untuk membangun usaha. Bagi calon eksportir, pengalaman bekerja di perusahaan ekspor dapat menjadi cara untuk memahami proses bisnis secara langsung, mulai dari pengumpulan komoditas hingga pemasaran ke pembeli internasional.
“Menjadi eksportir itu nikmat,” ucap Sigit.
Riset Rempah pada Kosmetik dan Farmasi
Pengembangan produk rempah untuk berbagai industri juga membutuhkan penelitian guna mengidentifikasi potensi pemanfaatannya. Ketua Pusat Unggulan Iptek-Perguruan Tinggi (PUI PT) Eka Yuli Astuti mengemukakan, kajian rempah dapat mencakup bidang kuliner, kosmetik, hingga farmasi.
Menurutnya, penelitian tersebut dapat menggabungkan kajian manuskrip kuno yang mencatat penggunaan rempah dalam pengobatan tradisional dengan pembuktian ilmiah modern. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pemanfaatan rempah berdasarkan catatan sejarah sekaligus mengkajinya melalui ilmu pengetahuan saat ini.
“Nah, sampai ke kegunaannya. Jadi, rempah yang akan kami bahas di masa mendatang ini adalah untuk secara academic evidence. Yang pertama memang untuk kuliner, culinary herb, untuk seasoning, untuk bumbu-bumbu. Yang kedua adalah untuk kosmetik, dan ketiga untuk farmasi,” papar Eka.
Selain penelitian, Eka menyebut pengenalan rempah Indonesia kepada masyarakat internasional dilakukan melalui pengembangan Galeri Rempah Nusantara. Galeri ini dilengkapi koleksi rempah dan kode QR berisi informasi mengenai komoditas, sementara materi edukasinya turut dikembangkan dalam sejumlah bahasa asing.
Eka juga menyoroti standardisasi sebagai aspek penting dalam persaingan rempah di pasar global. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian ialah kayu manis Indonesia atau cinnamomum burmannii. Menurutnya, bukti penelitian dan standardisasi diperlukan agar karakteristik kayu manis Indonesia dapat dipahami pasar internasional, terutama di tengah persaingan dengan produk sejenis dari negara lain.
Ekonomi dan Bisnis
BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,75%, Rupiah Tertekan hingga Rp17.985 per Dolar AS
Majalahtani.com, Jakarta — Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026. Keputusan ini diambil di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mencapai Rp17.985 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 20 Oktober 2026.
Gubernur BI Destry Damayanti mengemukakan, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Tekanan ini dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan arah kebijakan moneter AS yang cenderung ketat.
“Bank Indonesia terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak gejolak global,” kata Destry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Rabu (21/10/2026).
Selain mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, BI menetapkan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen dan menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen.
BI juga memperkuat insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai, demi menarik aliran modal asing. Destry menyebut, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing domestik.
“Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk memperkuat kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA),” papar Destry.
Destry mengklaim, tekanan terhadap rupiah terjadi seiring meningkatnya ketidakpastian global. BI mencatat, rupiah melemah 0,61 persen secara point–to–point dibandingkan posisi akhir September 2026. Di pasar keuangan, arus investasi portofolio asing juga masih menghadapi tekanan, terutama pada instrumen saham.
Destry memaparkan, pada triwulan III 2026, investasi portofolio asing mencatat arus keluar bersih atau net outflows sebesar 0,08 miliar dolar AS. Namun, hingga 19 Oktober 2026, aliran investasi portofolio asing pada triwulan IV berbalik mencatat arus masuk bersih atau net inflows sebesar 0,66 miliar dolar AS, ditopang oleh aliran dana ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
Ia menilai, kebijakan insentif yang diberlakukan sejak Juni 2026 telah menarik aliran masuk modal asing sebesar 9,9 miliar dolar AS hingga 20 Oktober 2026.
“Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan nilai tukar Rupiah bergerak stabil didukung komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik,” ujar Destry.
Di sisi lain, Destry memproyeksi perekonomian domestik masih menunjukkan daya tahan. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga, sementara investasi tumbuh positif dengan dukungan belanja pemerintah dan mulai menguatnya investasi swasta. Kinerja ekspor nonmigas juga meningkat.
Destry memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen. Sementara itu, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan (year–on–year/yoy), masih berada dalam sasaran inflasi BI sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Ia memastikan, BI tetap menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Pertumbuhan kredit perbankan pada September 2026 tercatat sebesar 13,26 persen yoy, sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 8,22 persen.
“Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian,” tutupnya.
Ekonomi dan Bisnis
Sang Hyang Seri Jajaki Biochar untuk Pertanian Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon
Majalahtani.com, Jakarta — PT Sang Hyang Seri (Persero) menjajaki peluang bisnis perdagangan karbon (carbon trading) dari pemanfaatan biochar (arang hayati) di sektor pertanian. Teknologi berbahan biomassa ini berpotensi memperbaiki kualitas tanah dan dapat menyimpan karbon dalam jangka panjang, sehingga membuka peluang nilai ekonomi baru di luar bisnis perbenihan.
Direktur Utama Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho mengatakan, pengembangan biochar tidak hanya diarahkan untuk mendukung produktivitas tanaman padi, tetapi juga membuka peluang usaha berbasis lingkungan. Potensi ini dijajaki melalui kerja sama dengan PT Legasi Alam Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
“Ke depan, kami melihat biochar tidak hanya sebagai teknologi untuk mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga memiliki potensi menciptakan nilai ekonomi baru melalui penyimpanan karbon jangka panjang,” kata Adhi dalam keterangan tertulis, dikutip Majalahtani.com, Jumat (16/10/2026).
Adhi menerangkan, arang hayati merupakan material kaya karbon yang dihasilkan melalui pemanasan biomassa dalam kondisi oksigen terbatas. Menurutnya, material ini dalam sektor pertanian berpotensi meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air dan unsur hara, sekaligus mendukung perbaikan kualitas lahan.
Bagi pihaknya, pemanfaatan teknologi tersebut membuka peluang untuk mengintegrasikan peningkatan produktivitas pertanian dengan pengembangan bisnis rendah karbon. Meskipun demikian, realisasi perdagangan karbon masih memerlukan kajian kelayakan teknis, pengukuran dan verifikasi penyimpanan karbon, serta pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Adhi menilai, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan benih unggul. Kualitas lahan dan penggunaan teknologi budidaya juga perlu mendapat perhatian agar produktivitas pertanian dapat meningkat secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan, kerja sama dengan Legasi Alam Indonesia ini menjadi tahap awal untuk menjajaki penelitian dan pengembangan biochar, diseminasi teknologi, serta edukasi mengenai penerapannya di sektor pertanian.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin membuka peluang pengembangan teknologi biochar yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi produktivitas pertanian sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Direktur Utama Legasi Alam Indonesia Philip Cecil Rickard berharap, kerja sama ini dapat mendorong pengembangan teknologi arang hayati yang sesuai dengan kebutuhan pertanian Indonesia. Ia meyakini, pengalaman BUMN ini di sektor pertanian dan perbenihan dapat mendukung perluasan penerapan inovasi tersebut.
“Kami melihat potensi besar pemanfaatan teknologi biochar dalam mendukung perbaikan kualitas tanah dan pengelolaan pertanian yang lebih berkelanjutan,” ujar Philip.
Menurut Philip, sinergi antara pengembangan teknologi dan pengalaman Sang Hyang Seri di sektor pertanian dapat membuka peluang penerapan inovasi yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami optimistis sinergi ini dapat membuka peluang pengembangan solusi pertanian yang lebih inovatif, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus mendukung upaya bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
-
Analisis Pasar7 bulan agoParadoks Beras: Stok Melimpah, Tapi Harga Tetap Tinggi
-
Lensa Agraria9 bulan agoPrediksi Harga Komoditas Global: Dampak Iklim terhadap Kopi dan Kakao
-
Lensa Agraria9 bulan agoArah Kebijakan Pangan 2026: Membedah Efektivitas Anggaran
-
Data Pangan6 bulan agoHarga Referensi CPO dan Biji Kakao Naik per Mei 2026
-
Inspirasi Tani4 bulan agoJimmy Sartika, Peracik Cerutu Lokal yang Ingin Indonesia Sejajar dengan Kuba
-
Teknologi Tani4 bulan agoMengenal PM-AAS: Strategi Mentan Amran Lipat Gandakan Populasi Tanaman dan Hasil Panen
-
Agripreneurship2 bulan agoAchmad Dahlan: Dari Pemuda Desa Lumajang, Menatap Dunia Lewat Rempah
-
Lensa Agraria8 bulan agoLewat “Tani On Stage”, Kementan Ajak Masyarakat Belanja Pangan Tanpa Panik
