Connect with us

Uncategorized

Ekspor Komoditas SDA Kimi Wajib Lapor PT DSI Mulai Besok

Redaksi Majalah Tani

Published

on

Majalahtani.com – Kebijakan tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis akan dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme ekspor satu pintu dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor mulai 1 Juni 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pada masa transisi mulai 1 Juni 2026, kegiatan ekspor akan tetap berjalan sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Namun, eksportir diwajibkan menyampaikan dokumen aktivitas ekspor kepada DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah disiapkan.

Masa transisi akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi pada tahap berikutnya, dengan target pelaksanaan penuh mekanisme ekspor melalui DSI paling lambat pada 1 Januari 2027.

“Tahapan tersebut dirancang agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian,” kata Airlangga pada Konferensi Pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di Wisma Danantara Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Selanjutnya, Pemerintah akan terus memastikan bahwa kebijakan ini akan tetap mengedepankan kepastian berusaha. Arus barang akan tetap berjalan lancar, kontrak yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan kepentingan mitra dagang tetap diperhatikan sehingga kepercayaan dunia usaha dan mitra perdagangan internasional dapat terus terjaga.

Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor ekspor dalam perekonomian nasional.

Pemerintah akan memastikan proses transisi berjalan dengan lancar dan terukur, dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, serta memperkuat kepercayaan mitra dagang internasional terhadap Indonesia.

“Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan. Dan diharapkan, memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Airlangga.

Uncategorized

KKP Amankan 1.048 Ton Udang Impor Diduga Langgar Aturan di Jawa Timur

Redaksi Majalah Tani

Published

on

Majalahtani.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan 1.048 ton udang impor diduga tidak sesuai peruntukan yang tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur. Dari aksi pengawasan ini, KKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp405,8 miliar.

“Kami tidak akan membiarkan udang impor yang seharusnya untuk kebutuhan ekspor justru masuk ke pasar lokal. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melalui siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono menambahkan, udang asal Kanada, Argentina, dan Ekuador itu masuk Jawa Timur melalui Kawasan Berikat. Peruntukan udang tersebut harusnya untuk diolah, kemudian wajib diekspor kembali.

Ipunk merinci, pihaknya menyegel 19,16 ton udang pink asal Kanada di Probolinggo dan Pasuruan. Kemudian mengamankan 885,3 ton udang merah asal Argentina dan 144 ton udang vaname asal Ekuador. Pengamanan dilakukan untuk memastikan produk perikanan itu tidak didistribusikan ke pasar lokal.

Menurut Ipunk, pengawasan ini juga merupakan respon cepat atas aduan masyarakat, yang mengaku resah atas adanya udang impor namun didistribusikan ke pasar lokal. Selain itu, tindakan ini untuk melindungi pasar dan pembudidaya udang dalam negeri.

“Pengawasan ini penting untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan memastikan hasil budidaya udang nasional dapat terserap dengan baik,” ujarnya.

Ipunk menegaskan apabila terbukti adanya pelanggaran administratif maka akan diproses sesuai ketentuan perundang undangan dan apabila memenuhi unsur pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum pidana.

“Kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran komoditas perikanan impor. Setiap pelanggaran akan kami tindak sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku,” pungkas Ipunk.

Dalam proses pengawasan dan pengamanan udang impor tersebut, Ditjen PSDKP menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi dan pendalaman sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Apabila dalam proses pendalaman ditemukan indikasi ketidakpatuhan di bidang perpajakan, DJP akan melakukan tindak lanjut sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Continue Reading

Uncategorized

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global

Redaksi Majalah Tani

Published

on

Majalahtani.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan kinerja perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah gejolak global. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi yang terkendali, hingga defisit APBN yang terjaga.

Pemerintah terus mencermati perkembangan global sebagai bagian dari langkah antisipasi dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dinamika geopolitik dengan konflik Timur Tengah masih menjadi risiko utama.

Sementara itu, perubahan suku bunga Amerika Serikat berpotensi memengaruhi kondisi pasar keuangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi suku bunga global diperkirakan masih akan berada dalam situasi higher for longer dan karena itu dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu terus diantisipasi.

“Kita selalu sangat memperhatikan apa yang terjadi di global. Memperhatikan apa yang terjadi di global itu menjadi penting untuk kita menyiapkan antisipasi perekonomian Indonesia. Dan salah satu antisipasinya adalah antisipasi yang harus dilakukan oleh APBN,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (18/9/2026).

Meski demikian, sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Indonesia tetap bergerak positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I – 2026 tercatat sebesar 5,45 persen. Sementara itu, inflasi pada Agustus 2026 masih berada di level sasaran inflasi 3,19 persen.

“Itu adalah angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita bahwa perekonomian Indonesia itu stay resilient. Indonesia itu tetap resilien pekonomiannya, gerak ekonominya, gerak di masyarakat,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu memaparkan, ketahanan tersebut tercermin dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah indikator seperti penjualan mobil dan sepeda motor, penjualan semen, serta konsumsi menunjukkan pertumbuhan.

Keyakinan konsumen turut menguat, sementara penjualan riil kembali berada dalam fase ekspansif. Di sisi lain, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur tetap menjadi indikator yang perlu dicermati karena sektor manufaktur Indonesia turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global.

“Jadi, harus kita waspadai, kita tidak boleh lengah, tapi Indonesia kondisi ekonominya cukup resilien, malah saya bisa katakan sangat resilien,” jelas Menkeu.

Dari sisi harga, pemerintah mengupayakan inflasi Indonesia terjaga dalam kisaran sasaran. Harga pangan menjadi faktor yang terus dipantau, terutama karena sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Pemerintah antara lain menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak bersubsidi, tarif listrik, dan sejumlah harga yang berada dalam kewenangan pemerintah.

Ketahanan ekonomi juga terlihat dari mulai pulihnya arus modal ke pasar keuangan domestik. Pemerintah mencatat akumulasi capital inflow hingga 11 September 2026 mencapai Rp141,6 triliun. Untuk Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing secara neto tercatat sebesar Rp40,8 triliun didukung kredibilitas fiskal.

Sementara itu, moderasi inflow Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencatat arus masuk sebesar Rp171,6 triliun sejalan penurunan penerbitan SRBI oleh Bank Indonesia.

Di samping itu, ketahanan ekonomi domestik juga tercermin dari kinerja fiskal. Hingga akhir Agustus 2026, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang berada di posisi positif. Sementara itu, defisit anggaran masih berada dalam batas yang terkendali.

“Pendapatan negara Rp 2.055,6 triliun, 65% dari target. Belanja negaranya Rp 2.295 triliun, maka defisitnya adalah Rp 240,1 triliun, yang artinya adalah 0,93% dari PDB kita,” pungkas Menkeu.

Continue Reading

Uncategorized

Menteri Trenggono Kerahkan Kapal Pengawas Perikanan Angkut Bantuan Kemanusiaan ke NTT

Redaksi Majalah Tani

Published

on

Majalahtani.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara.

Bantuan hasil kolaborasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itu dikirim menggunakan Kapal Pengawas PSDKP Orca 06 menuju Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, dengan estimasi perjalanan selama dua hari.

“Di tengah kita memperingati hari kemerdekaan, saudara-saudara di NTT sedang menghadapi musibah. Karena itu, kemerdekaan juga harus kita maknai dengan hadir dan bergotong royong membantu saudara kita yang membutuhkan,” ujar Menteri Trenggono.

Ia menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah NTT pada Sabtu (15/8) lalu. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat terdampak merupakan bagian dari semangat kemerdekaan, sekaligus bentuk solidaritas sebagai satu bangsa untuk saling menguatkan di tengah situasi sulit.

Sejak hari pertama bencana, KKP telah mengambil langkah cepat dengan membentuk tim satuan tugas, membuka posko tanggap bencana, berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta menghimpun donasi dan bantuan yang akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan berjalan.

Khusus dari Sulawesi Tenggara, bantuan yang telah dikumpulkan oleh KKP dan Pemprov Sulawesi Tenggara yang akan diangkut oleh KP Orca 06 kurang lebih 50 ton berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat dibutuhkan oleh para korban di NTT. Bantuan ini merupakan tahap awal dan akan terus berlanjut, seperti yang pernah dilakukan oleh KKP dalam membantu penyaluran bantuan korban bencana Sumatra menggunakan kapal-kapal pengawas KKP.

Saat ini KKP juga sedang dalam proses melakukan identifikasi di lapangan terhadap para korban, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana.

Menteri Trenggono berharap bantuan tersebut dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat semangat gotong royong antarsesama anak bangsa. Setelah dari Sulawesi Tenggara, KKP segera menyalurkan lagi bantuan yang sudah terkumpul di Jakarta, seperti makanan ringan, cepat saji, pakaian layak pakai, selimut, hingga mesin genset.

“Ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai satu bangsa, bahwa ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita hadir dan saling menguatkan,” kata Menteri Trenggono.

 

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Majalah Tani. | All Right Reserved