Majalahtani.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali merombak sejumlah posisi strategis dalam pemerintahannya. Tak hanya jajaran menteri dan wakil menteri, perubahan kali ini juga menyentuh pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Ombudsman Republik Indonesia (RI), serta sejumlah lembaga negara lainnya yang dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026).

Kocok ulang (reshuffle) pejabat ketujuh kalinya ini berlangsung menjelang genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 18 pejabat mendapat penugasan baru dalam rangkaian pelantikan tersebut untuk mengisi posisi pada sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024-2029.

Pelantikan tersebut didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres). Untuk jajaran menteri dan wakil menteri, pelantikan mengacu pada Keppres No. 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Sementara itu, pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman RI ditetapkan melalui Keppres No. 84/P Tahun 2026 dan No. 96/P Tahun 2026. Adapun pengangkatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional ditetapkan melalui Keppres Nomor 105/P Tahun 2026.

Untuk jajaran Polri, pengangkatan Kapolri dan Wakapolri berlandaskan Keppres No. 96/POLRI Tahun 2026 dan Nomor 97/POLRI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara RI serta Wakil Kepala Kepolisian Negara RI.

Dalam prosesi ini, Presiden Prabowo memandu langsung pengucapan sumpah jabatan. Para pejabat yang dilantik pun mengikuti sumpah untuk menjalankan tugas sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian petikan sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat yang dilantik, dikutip Majalahtani.com, Jumat (2/10/2026).

Foto: Dok. Setkab RI

Pergantian Menyentuh Kabinet hingga Polri

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian dalam perombakan kali ini adalah pembentukan posisi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bahlil menyebut, jabatan ini merupakan amanah dan tanggung jawab negara yang harus dijalankannya.

“Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik. Baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi,” ungkap Bahlil kepada wartawan di Istana Negara usai pelantikan, dikutip Majalahtani.com, Jumat (2/10/2026).

Menurut Bahlil, hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo. Karena itu, titel Menko ini akan digunakan untuk mengonsolidasikan kementerian terkait dan mempercepat pelaksanaan program.

“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program Asta Cita, yang salah satu di antaranya adalah tentang hilirisasi dan transisi energi. Dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” ujarnya.

Bahlil pun memastikan akan tetap berkantor di Kementerian ESDM. Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan perubahan lebih lanjut terkait posisi Menteri ESDM, ia memilih tidak berspekulasi.

“Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden,” kata Bahlil.

Ia juga menegaskan dirinya akan menjalankan mandat yang diberikan Presiden sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

“Sebagai pembantu Presiden yang baik akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut,” imbuhnya.

Foto: Dok. Setkab RI

Selain Bahlil, perubahan posisi menteri koordinator juga terjadi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri dilantik sebagai Menko PMK.

Posisi Menteri Luar Negeri kemudian diisi Arrmanatha Christiawan Nasir. Sementara Dudung Abdurachman dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Di tingkat kementerian teknis, Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian.

Perombakan tidak berhenti pada jajaran menteri. Lima pejabat dilantik untuk mengisi posisi wakil menteri dan wakil menteri koordinator, yakni Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pelantikan Saleh Mustafa sekaligus mengisi posisi Wamentan setelah jabatan tersebut sebelumnya kosong. Mantan Wamentan Sudaryono kini mendapat penugasan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, perubahan besar juga terjadi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri, sedangkan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjadi Wakapolri. Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Reshuffle ini juga membuat sejumlah posisi strategis di lingkungan pemerintah dan lembaga negara ikut berubah. Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Di Ombudsman RI, Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI, sementara Radian Syam menjadi anggota Ombudsman RI. Dengan demikian, rangkaian pelantikan pada 1 Oktober tidak hanya menyangkut perubahan susunan Kabinet Merah Putih, tetapi juga sejumlah posisi pada lembaga negara dan badan pemerintah.

Berikut daftar lengkap 18 pejabat yang dilantik dalam rangkaian perombakan pemerintahan tersebut:

Menteri dan Menteri Koordinator (Menko)

1. Bahlil Lahadalia: Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM
2. Sugiono: Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Dudung Abdurachman: Menko Bidang Politik dan Keamanan
4. Arrmanatha Christiawan Nasir: Menteri Luar Negeri (Menlu)
5. Muhammad Sarmuji: Menteri Perindustrian (Menperin)

Wakil Menteri

1. Drajad Hari Wibowo: Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian
2. Luky Alfirman: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)
3. Nurkholisoh Ibnu Aman: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)
4. Muhammad Saleh Mustafa: Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)
5. Irwan Meilano: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP)

Lembaga Pemerintah dan Kepresidenan

1. Listyo Sigit Prabowo: Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP)
2. Dedi Prasetyo: Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN/LPRA)
3. Aryanto Wibowo: Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Fadil Imran: Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ)

Kepolisian

1. Suyudi Ario Seto: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
2. Wahyu Hadiningrat: Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri)

Ombudsman RI

1. Nuzran Joher: Ketua Ombudsman RI
2. Radian Syam: Anggota Ombudsman RI

Majalahtani.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan kinerja perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah gejolak global. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi yang terkendali, hingga defisit APBN yang terjaga.

Pemerintah terus mencermati perkembangan global sebagai bagian dari langkah antisipasi dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dinamika geopolitik dengan konflik Timur Tengah masih menjadi risiko utama.

Sementara itu, perubahan suku bunga Amerika Serikat berpotensi memengaruhi kondisi pasar keuangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi suku bunga global diperkirakan masih akan berada dalam situasi higher for longer dan karena itu dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu terus diantisipasi.

“Kita selalu sangat memperhatikan apa yang terjadi di global. Memperhatikan apa yang terjadi di global itu menjadi penting untuk kita menyiapkan antisipasi perekonomian Indonesia. Dan salah satu antisipasinya adalah antisipasi yang harus dilakukan oleh APBN,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (18/9/2026).

Meski demikian, sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Indonesia tetap bergerak positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I – 2026 tercatat sebesar 5,45 persen. Sementara itu, inflasi pada Agustus 2026 masih berada di level sasaran inflasi 3,19 persen.

“Itu adalah angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita bahwa perekonomian Indonesia itu stay resilient. Indonesia itu tetap resilien pekonomiannya, gerak ekonominya, gerak di masyarakat,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu memaparkan, ketahanan tersebut tercermin dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah indikator seperti penjualan mobil dan sepeda motor, penjualan semen, serta konsumsi menunjukkan pertumbuhan.

Keyakinan konsumen turut menguat, sementara penjualan riil kembali berada dalam fase ekspansif. Di sisi lain, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur tetap menjadi indikator yang perlu dicermati karena sektor manufaktur Indonesia turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global.

“Jadi, harus kita waspadai, kita tidak boleh lengah, tapi Indonesia kondisi ekonominya cukup resilien, malah saya bisa katakan sangat resilien,” jelas Menkeu.

Dari sisi harga, pemerintah mengupayakan inflasi Indonesia terjaga dalam kisaran sasaran. Harga pangan menjadi faktor yang terus dipantau, terutama karena sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Pemerintah antara lain menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak bersubsidi, tarif listrik, dan sejumlah harga yang berada dalam kewenangan pemerintah.

Ketahanan ekonomi juga terlihat dari mulai pulihnya arus modal ke pasar keuangan domestik. Pemerintah mencatat akumulasi capital inflow hingga 11 September 2026 mencapai Rp141,6 triliun. Untuk Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing secara neto tercatat sebesar Rp40,8 triliun didukung kredibilitas fiskal.

Sementara itu, moderasi inflow Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencatat arus masuk sebesar Rp171,6 triliun sejalan penurunan penerbitan SRBI oleh Bank Indonesia.

Di samping itu, ketahanan ekonomi domestik juga tercermin dari kinerja fiskal. Hingga akhir Agustus 2026, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang berada di posisi positif. Sementara itu, defisit anggaran masih berada dalam batas yang terkendali.

“Pendapatan negara Rp 2.055,6 triliun, 65% dari target. Belanja negaranya Rp 2.295 triliun, maka defisitnya adalah Rp 240,1 triliun, yang artinya adalah 0,93% dari PDB kita,” pungkas Menkeu.

Majalahtani.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara.

Bantuan hasil kolaborasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itu dikirim menggunakan Kapal Pengawas PSDKP Orca 06 menuju Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, dengan estimasi perjalanan selama dua hari.

“Di tengah kita memperingati hari kemerdekaan, saudara-saudara di NTT sedang menghadapi musibah. Karena itu, kemerdekaan juga harus kita maknai dengan hadir dan bergotong royong membantu saudara kita yang membutuhkan,” ujar Menteri Trenggono.

Ia menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah NTT pada Sabtu (15/8) lalu. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat terdampak merupakan bagian dari semangat kemerdekaan, sekaligus bentuk solidaritas sebagai satu bangsa untuk saling menguatkan di tengah situasi sulit.

Sejak hari pertama bencana, KKP telah mengambil langkah cepat dengan membentuk tim satuan tugas, membuka posko tanggap bencana, berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta menghimpun donasi dan bantuan yang akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan berjalan.

Khusus dari Sulawesi Tenggara, bantuan yang telah dikumpulkan oleh KKP dan Pemprov Sulawesi Tenggara yang akan diangkut oleh KP Orca 06 kurang lebih 50 ton berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat dibutuhkan oleh para korban di NTT. Bantuan ini merupakan tahap awal dan akan terus berlanjut, seperti yang pernah dilakukan oleh KKP dalam membantu penyaluran bantuan korban bencana Sumatra menggunakan kapal-kapal pengawas KKP.

Saat ini KKP juga sedang dalam proses melakukan identifikasi di lapangan terhadap para korban, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana.

Menteri Trenggono berharap bantuan tersebut dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat semangat gotong royong antarsesama anak bangsa. Setelah dari Sulawesi Tenggara, KKP segera menyalurkan lagi bantuan yang sudah terkumpul di Jakarta, seperti makanan ringan, cepat saji, pakaian layak pakai, selimut, hingga mesin genset.

“Ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai satu bangsa, bahwa ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita hadir dan saling menguatkan,” kata Menteri Trenggono.