Ekonomi dan Bisnis
Sektor Pertanian Sumbang 12,67% dari Total Pertumbuhan Ekonomi RI di Kuartal I
Majalahtani.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan, jauh melampaui proyeksi konsensus para analis yang memperkirakan pertumbuhan di kisaran 5,3 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa di balik angka agregat tersebut, sektor pertanian kembali membuktikan diri sebagai salah satu fondasi utama perekonomian.
Dari lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB yaitu, Pertanian cukup moncer menempati posisi ketiga. Adapun industri pengolahan (19,07 persen ), perdagangan (13,28 persen), pertanian (12,67 persen), konstruksi (9,81 persen), dan pertambangan (8,69 persen).
“Total kelima lapangan usaha mencakup sekitar 63,52 persen dari total PDB,” kata Amalia dalam konferensi pers di Gedung BPS, dikutip Rabu (6/5/2026).
Dari sisi sumber pertumbuhan, sektor pertanian memberikan kontribusi 0,55 poin persentase, berada di urutan ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan.
Angka ini perlu dibaca dalam perspektif yang tepat. Di mana setahun sebelumnya, pertanian menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi 1,11 poin persentase.
“Sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen. Ini karena didukung oleh panen raya dan meningkatnya produksi tanaman padi dan jagung,” ujar Amalia.
Tingginya capaian tahun lalu membuat kontribusi pada kuartal I 2026 terlihat lebih rendah. Padahal, peran sektor pertanian tetap stabil, nyaris tidak berubah, dari 12,66 persen menjadi 12,67 persen.
Amalia menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan besarnya distribusi lima sektor lapangan usaha utama disebabkan oleh meningkatnya permintaan domestik di awal tahun.
“Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang sedang menguat,” pungkasnya.
Bukti Nyata Sektor Pertanian Kuat
Data BPS ini disambut oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sebagai konfirmasi atas arah kebijakan yang selama ini dijalankan.
Amran menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian semakin kuat dan berperan sebagai fondasi utama ekonomi nasional.
“Pertanian hari ini bukan hanya penyangga, tetapi menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Ketika sektor lain mengalami tekanan, pertanian justru hadir sebagai solusi dan penopang utama,” ujar Amran.
Amran juga mengaitkan stabilitas sektor pertanian dengan rangkaian kebijakan struktural yang telah berjalan.
“Ini bukan kerja satu program, tapi orkestrasi besar. Produksi kita naik, ekspor meningkat tajam, impor kita tekan. Artinya, fondasi pertanian kita semakin kuat dan semakin mandiri,” ujar Amran.
Amran menambahkan bahwa penguatan sektor tidak terlepas dari langkah-langkah di lapangan.
“Ini adalah kerja terstruktur dan berkelanjutan. Kita pastikan produksi meningkat, petani terlindungi, dan pangan tetap tersedia,” tambahnya.
Amran juga menyoroti bahwa PDB sektor pertanian sepanjang 2025 tumbuh 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir, menjadikan sektor ini salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Momentum itu, menurut Amran, terbawa ke awal 2026 dan tercermin dalam stabilnya bobot pertanian dalam struktur PDB.
Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi, dan penguatan kebijakan harga petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan.
Majalahtani.com – Pemerintah menyiapkan stimulus transportasi udara berupa pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat udara penerbangan domestik kelas ekonomi. Kebijakan ini berlaku pada periode liburan sekolah (24 Juni-5 Juli 2026).
“Anggaran yang diperkirakan sekitar Rp472,7 miliar dengan target sebanyak 2,3 juta penumpang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip Rabu (27/5/2026).
Selanjutnya, pada periode Nataru (22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027), anggaran PPN DTP yang disiapkan mencapai Rp722 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3,7 juta penumpang.
“Pada periode ini, pemerintah juga memberikan tambahan komponen diskon yaitu PJP2U (Airport Tax) diskon sebesar 50% dan PJP4U sebesar 50%,” ungkap Airlangga.
Di luar dari itu, pemerintah juga menyiapkan diskon transportasi periode liburan sekolah dengan total anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp190,5 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3.074.899.
Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 20 Juni–5 Juli 2026, angkutan laut PT Pelni diberikan diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 20 Juni–15 Agustus 2026, dan angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 20 Juni–5 Juli 2026.
Sementara itu, pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), diperkirakan anggaran sebesar Rp161,4 miliar dengan target penerima manfaat 2.874.581 orang.
Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 22 Desember 2026–4 Januari 2027, angkutan laut PT Pelni diberikan diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 17 Desember 2026–10 Januari 2027, dan angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027.
Majalahtani.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan hasil evaluasi pelaksanaan transformasi budaya kerja melalui kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Tadi kita evaluasi terkait WFH (Work From Home), dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, dimana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9 persen, jadi hasilnya cukup baik,” kata Airlangga di Kantornya, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Airlangga menyebut kebijakan FWH akan terus dievaluasi untuk menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi nasional. Berdasarkan hasil evaluasi, maka pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan WFH kembali selama bulan ke depan.
“Oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan dua bulan ke depan,” ujar Airlangga.
Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan lanjutan terkait WFH akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait termasuk untuk sektor swasta.
“Kemudian untuk daerah dari Pak Mendagri, kemudian untuk BUMN, kemudian kepala badan pengatur daripada BUMN, dan swasta nanti dari Pak Menaker,” ungkap dia.
Majalahtani.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi, memuji capaian pertumbuhan ekonomi dan kinerja program swasembada pangan di Jawa Tengah pada 2026.
Wanita akrab disapa Kiki itu mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, memiliki program swasembada pangan, yang disusun berdasarkan pemetaan potensi daerah. Selanjutnya, menyusun program yang tepat untuk mendukung keberhasilannya.
“Pak Luthfi punya program padi dan jagung (swasembada pangan) yang mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Frederica, saat membuka acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor”, yang digelar di Balai Kartini Grand Ballroom Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, strategi yang dijalankan merupakan wujud komitmen kuat dalam memajukan wilayah, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Karenanya, OJK juga mendorong sektor jasa keuangan untuk ikut serta mendukung program yang telah dijalankan di daerah.
Sebagai informasi, capaian produksi padi di Jawa Tengah hingga April 2026 pun tergolong tinggi. Per Triwulan I 2026 telah mencapai 4.696.422 ton, atau sekitar 44,48 persen dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton.
Sementara, berdasarkan data BPS, prognosa padi Jateng periode Januari – Juni 2026 sebesar 5.674.991 ton GKG. Angka tersebut menduduki peringkat 2 setelah Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, mengatakan untuk mencapai swasembada pangan 2026, pihaknya melakukan berbagai upaya yang untuk menggejot produktivitas. Sebab, pada 2026 ini, musim kemarau diprediksi lebih panjang dibanding pada 2025.
Untuk mengatasinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah diintruksikan untuk menjamin ketersediaan air.
Langkah berikutnya, imbuh Luthfi, menyiapkan petani milenial. Caranya, melatih petani-petani muda melalui Program Kecamatan Berdaya. Langkah itu dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian.
Selain itu, papar Luthfi, Pemprov Jateng juga mengangkat UMKM agar naik kelas melalui pelatihan, permodalan hingga pendampingan penjualan produk.
Keberhasilan program swasembada pangan, jelasnya, secara tidak langsung turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, yang berkontribusi pula pada pertumbuhan ekonomi di level nasional.
Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan I – 2026 sebesar 5,89 persen. Angka itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61 persen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, juga memberikan pujian atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Sebab, pertumbuhan ekonomi Jateng di atas nasional.
“Kalau daerah (pertumbuhan ekonomi) di bawah nasional, akan jadi bandul (memperberat),” ujarnya.
-
Lensa Agraria4 bulan agoPrediksi Harga Komoditas Global: Dampak Iklim terhadap Kopi dan Kakao
-
Lensa Agraria3 bulan agoLewat “Tani On Stage”, Kementan Ajak Masyarakat Belanja Pangan Tanpa Panik
-
Inspirasi Tani4 bulan agoKisah Sukses “Petani Pulang Kampung”: Dari Korporat ke Green House
-
Lensa Agraria4 bulan agoArah Kebijakan Pangan 2026: Membedah Efektivitas Anggaran
-
Lensa Agraria2 bulan agoKejar Target Swasembada Beras, Mentan Amran Perkuat Sinergi Internal Kementan
-
Lensa Agraria3 bulan agoSurvei BI: Keyakinan Konsumen Februari 2026 Masih Kuat, IKK Capai 125,2
-
Agripreneurship4 bulan agoAdaptasi Petani Lereng Merapi terhadap Perubahan Siklus Hujan
-
Uncategorized4 bulan agoPotensi Blue Economy: Menjadikan Indonesia Raja Rumput Laut Dunia