Majalahtani.com – Program bantuan pangan beras tahap kedua bagi 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) alokasi Juli, Agustus, dan September telah memperoleh restu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) sejumlah Rp17,52 triliun selanjutnya akan diproses menjadi Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA).

“Persetujuannya dapat 3 bulan. Anggarannya Rp 17,52 triliun dapatnya. Awalnya mau 1 bulan dahulu, tapi Kemenkeu memberikan ruang untuk langsung 3 bulan. Jadi bisa one shoot sekaligus 3 bulan,” ungkap Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Selasa (28/7/2026).

Sebelumnya, dalam rapat pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (27/7/2026), sempat disampaikan bantuan pangan beras akan dimulai untuk 1 bulan alokasi terlebih dahulu mulai Agustus. Dengan penjelasan terbaru ini, Bapanas memastikan rencana bergulirnya bantuan pangan akan dilaksanakan secara 3 bulan sekaligus.

“Sebagaimana rapat di Kemenko Perekonomian sebelumnya bahwa bantuan pangan akan mulai diserahkan di bulan Agustus. Tentu selanjutnya nanti ada penugasan dari Bapak Kepala Badan Pangan Nasional ke Perum Bulog,” ujar Ketut.

Oleh karena itu, Bapanas telah mematangkan persiapan bersama Perum Bulog. Untuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di seluruh gudang Bulog dipastikan sangat memadai di angka 5,25 juta ton. Bantuan pangan tahap kedua pun dapat segera digeber.

“Tolong Bulog sudah bersiap untuk digeber, sehingga langkah-langkah ini, mudah-mudahan bisa juga segera mengendalikan harga beras di bulan Agustus nantinya,” tutur Deputi Bapanas Ketut.

Lebih lanjut, program prorakyat bantuan pangan yang merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai salur secara one shoot atau secara sekaligus pada Agustus mendatang. Total beras sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM masing-masing 10 kilogram (kg) dengan alokasi 3 bulan.

Sebagai komparasi, alokasi program bantuan pangan beras di tahun 2026 akan lebih banyak dibandingkan tahun 2025. Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk 4 bulan alokasi, Juni-Juli dan Oktober-November. Sementara untuk pelaksanaan program bantuan pangan di tahun 2026 ini setidaknya akan dijalankan sebanyak 5 bulan alokasi.

Bapanas optimis dengan bantuan pangan yang dimasifkan hampir 1 juta ton banyaknya akan memberikan faktor penekan harga beras di pasaran. Ketika harga beras di tingkat konsumen mulai stabil, maka tingkat inflasi pun juga akan dapat lebih terkendali.

“Bayangkan 33 juta KPM kali 3 bulan berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang. Nah pasti akan sedikit mengerem inflasi,” tutup Deputi Bapanas Ketut.

Kondisi perberasan nasional terbaru dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sampai pekan keempat Juli, Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras memang masih mengalami kenaikan.

Akan tetapi, jumlah kabupaten/kota dengan penurunan IPH beras juga tercatat bertambah pada minggu keempat Juli. Saat ini BPS mencatat ada 43 kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH beras. Sementara seminggu sebelumnya hanya 40 dan 41 kabupaten/kota saja.

Dilihat dari tingkat inflasi beras sampai Juni juga masih cukup terkendali. Data BPS menunjukkan inflasi beras pada Juni 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 3,98 persen. Angka ini mulai melandai 0,57 persen lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen.

Untuk inflasi beras secara bulanan (month-to-month/mtm) sampai Juni 2026 tercatat di 0,45 persen. Indeks tersebut masih berada di bawah level 1 persen, sehingga mencerminkan pergerakan harga beras yang relatif terkendali.

Majalahtani.com – Pemerintah memastikan stok beras premium masih cukup tersedia, terutama produk beras premium dari BUMN. Namun memang terdapat sedikit fluktuasi harga untuk beras premium.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras premium akan terus disalurkan, termasuk ke lini pasar ritel modern. Adanya fluktuasi harga beras premium masih dalam koridor yang tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga segmentasi konsumen beras premium yang merupakan kalangan menengah ke atas, diharapkan dapat memahami.

“Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada. Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food. Rania dan lain sebagainya,” tutur Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta dikutip Sabtu (25/7/2026).

Dalam pantauan harga pangan yang dilakukan Bapanas, rerata harga beras premium secara nasional per 24 Juli berada di Rp 15.966 per kilogram (kg). Namun level harga tersebut merupakan rerata harga dari keseluruhan 3 zonasi HET beras premium.

Misalnya saja pada Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) rerata harga beras premium hanya sedikit melebihi HET. Per 24 Juli tercatat di Rp 15.224 per kg atau 2,17 persen tipis melebihi HET beras premium yang ditetapkan pada Rp 14.900 per kg.

“Kalau dilihat dari harga, relatif, tapi ada beberapa yang stabil. Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak yang menengah ke atasnya. Justru yang menengah ke atas itu memberikan semacam subsidi silang,” kata Deputi Ketut.

“Mereka mengeluarkan lebih banyak sedikit tapi masyarakat yang (paling) memerlukan, yang menengah ke bawah atau yang di bawahnya lagi, tentu dukungan bantuan dari pemerintah tidak henti-hentinya. Jadi (harga) naik sedikit, tapi intervensi pemerintah terus-menerus. Ini seimbang sebenarnya,” tambah Ketut.

Program intervensi yang dimaksud antara lain program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Sejak Januari tahun 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan ke masyarakat telah mencapai 1,4 juta ton.

Capaian tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Juli ini 520,83 ribu ton ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.

Untuk itu, Bapanas mengajak publik untuk tidak hanya melihat kondisi perberasan di hilir saja. Melainkan perlu juga mengamati kondisi di hulu terkait kondisi petani padi dalam negeri saat ini seperti apa.

“Kita jangan melihat di hilir saja. Kita harus melihat di hulu. Arahan daripada Bapak Presiden Prabowo adalah swasembada. Kalau kita ingin swasembada, tentu petani kita sedang nyaman-nyamannya sekarang, sangat nyaman berproduksi,” ungkap Deputi Bapanas Ketut.

“Kalau kita swasembada, tentu masyarakat kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam yang harganya sempat Rp 16.000 dari seharusnya yang Rp 24.000. Petani dan peternak kita harus dijaga harganya,” tutup Ketut.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) bersikukuh tidak boleh sampai terjadi kelangkaan beras. Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala.

Ini karena beras melimpah yang merupakan implikasi positif pencapaian swasembada di tahun 2025. Untuk itu, Amran telah meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk sama-sama secara berkala dengan turun ke lapangan.

“Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita (itu) langka,” tegas Amran.

“Kami bersama Satgas Pangan, pantau seluruh Indonesia. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,2 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka,” tambah Amran.

Kepala Bapanas Amran pun memberikan pesan kepada pelaku usaha perberasan agar tidak ada lagi anomali. Harga beras untuk masyarakat harus dapat terkendali dan tidak boleh ada yang mempermainkan harga.

“Jadi kepada teman-teman pengusaha, jangan mempermainkan harga di lapangan. Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada,” ungkap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

“Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak,” pungkas Amran.

Majalahtani.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Indonesia dipastikan lebih kuat untuk menghadapi musim kekeringan dan fenomena El Nino pada tahun ini. Amran optimis Indonesia mampu mengatasi karena stok CBP yang telah meningkat pesat.

“Dulu pada saat terjadi El Nino, kita ada stok (cadangan) beras nasional sekitar 1,5 juta ton. Sekarang (CBP kita) ada sekitar 5,2 juta ton,” ungkap Kepala Bapanas Amran saat melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur dikutip pada Kamis (23/7/2026).

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak El Nino pada tahun 2023 terjadi pada Oktober sampai Desember. Adapun dalam catatan Bapanas, stok CBP sebelum memasuki puncak El Nino 2023 tersebut, tepatnya di awal September 2023, berada di angka 1,52 juta ton.

Berangkat dari itu, stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog per 22 Juli 2026 sudah mencapai 5,24 juta ton. Ini artinya stok CBP Indonesia saat ini telah melejit hingga 244,74 persen jika dibandingkan terhadap momen sebelum terjadinya puncak El Nino pada 2023 silam.

“Nah semua ini adalah pertahanan kita untuk mengantisipasi kekeringan. Kita sudah pengalaman El Nino tahun 2015, 2023, 2024. Dengan pengalaman ini, dulu saja kita bisa penyesuaian saat El Nino, alhamdulillah kita bisa lolos,” kata Amran.

Oleh karena itu, Kepala Bapanas Amran menganjurkan kepada masyarakat agar tidak perlu sampai khawatir mengenai ketersediaan pangan, terutama beras. Stok beras yang dimiliki pemerintah sangat mumpuni.

“Jadi kita tidak perlu khawatir, karena kapasitas yang diperlukan selama musim kemarau biasanya sekitar 3 juta ton, sedangkan kita ada stok sekarang masih 5,2 juta ton, masih ada lebih 2 juta ton,” sebut Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Adapun dengan stok CBP tersebut, pemerintah akan terus menyalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program. Per 22 Juli 2026, dari total target program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras periode Maret-Desember yang 828 ribu ton, sebanyak 61,32 persen atau 507,75 ribu ton telah disalurkan.

Kemudian melalui program bantuan pangan beras tahap kedua alokasi Juli-September, pemerintah akan menggerojok beras sebanyak 997,2 ribu ton melalui Perum Bulog secara one shoot atau sekaligus mulai Agustus. Target penerima sebanyak 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh provinsi.

Sebagai implikasi positifnya, tingkat inflasi beras sampai Juni cukup terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras pada Juni 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 3,98 persen. Angka ini mulai melandai 0,57 persen lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen.

Sementara inflasi beras secara bulanan (month-to-month/mtm) sampai Juni 2026 tercatat di 0,45 persen. Indeks tersebut masih berada di bawah level 1 persen, sehingga mencerminkan pergerakan harga beras yang relatif terkendali.

Di sisi lain, BMKG telah memprediksi bahwa puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli hingga September 2026. Puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Lalu Agustus puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) dan pada September pada 169 ZOM (25,41 persen luas daratan).

BMKG mengungkapkan musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen.