Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama BUMN pangan memperkuat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari strategi menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan.

Melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir, program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat, menciptakan kepastian pasar, serta membangun ekosistem produksi pangan yang berkelanjutan di luar Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah pusat karena menyangkut pembangunan industri peternakan rakyat jangka panjang.

“Ini bukan main-main. Ini adalah proyek strategis nasional yang memang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat,” ujar Agung dalam rapat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Makassar, dikutip Selasa (2/6/2026).

Menurut Agung, swasembada pangan tidak cukup hanya dicapai melalui peningkatan produksi, tetapi juga harus dijaga keberlanjutannya melalui penguatan ekosistem usaha yang mampu memberikan kepastian bagi peternak rakyat untuk terus berproduksi dan berkembang dalam jangka panjang.

Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu dari lima provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan jagung sebagai bahan baku pakan. Kabupaten Bone ditetapkan sebagai lokasi utama karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem dan dukungan pemerintah daerah yang kuat.

“Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil,” kata Agung.

Ia menjelaskan model yang dibangun pemerintah menempatkan peternak rakyat sebagai pusat ekosistem. Negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu melalui penyediaan bibit dan pakan, sementara hasil produksi peternak diserap melalui sistem kemitraan terintegrasi.

“Negara melalui BUMN akan menyiapkan bibit dan pakannya, kemudian akan menyerap hasilnya. Semangat inilah yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian,” ujar Agung.

Ia menegaskan bahwa model hilirisasi yang dibangun pemerintah bertujuan menciptakan rantai usaha yang saling terhubung dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil. Dengan demikian, peternak tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memperoleh kepastian usaha dan nilai tambah yang lebih baik sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh percepatan program tersebut karena diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di daerah.

“Kami punya luasan pertanian jagung di Bone sekitar 60 ribu hektare. Pada musim tertentu bahkan bisa mencapai 120 ribu hektare. Jadi dengan adanya hilirisasi ayam terintegrasi ini kami sangat bersyukur karena kebutuhan bahan baku pakan nantinya bisa disuplai dari daerah kami sendiri,” ujar Andi Asman.

Ia juga memastikan pemerintah daerah siap membantu percepatan kebutuhan di lapangan, mulai dari perizinan, tenaga kerja, hingga dukungan material agar proyek dapat berjalan lebih cepat.

“Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja, maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat,” katanya.

Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika, menegaskan keterlibatan BUMN dalam program tersebut bukan sekadar membangun proyek peternakan, tetapi membangun ekosistem usaha yang memberi kepastian bagi peternak rakyat dari hulu hingga hilir.

“Program ini bukan proyek kecil. Ini merupakan bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama,” katanya.

Ia menegaskan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi seluruh pihak agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dan peternak rakyat di daerah.

“Keterbukaan dan kolaborasi yang kuat adalah kunci keberhasilan program ini. Program ini tidak akan berhasil kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik dan bersinergi bersama,” ujar I Putu.

Peternak Rakyat Siap Mendukung

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), H. Mulyadi Atma, mengatakan peternak rakyat di Sulawesi Selatan siap mendukung pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi karena dinilai memberi kepastian usaha yang selama ini dibutuhkan peternak mandiri.

“Harapan kami, program ini bisa langsung berjalan di sektor budidayanya dengan melibatkan peternak-peternak mandiri yang ada di Sulawesi Selatan,” ujar H. Mulyadi Atma.

Menurut dia, pola kemitraan yang dibangun melalui program tersebut menempatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dalam rantai usaha peternakan sehingga memberi kepastian bahan baku dan pasar bagi peternak.

“Negara hadir melalui BUMN dan didukung pemerintah untuk menciptakan kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Ini yang selama ini dibutuhkan peternak rakyat,” katanya.

Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun swasembada pangan yang berkelanjutan. Selain meningkatkan produksi dan ketersediaan protein hewani nasional, program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem usaha peternakan rakyat melalui kepastian pasokan bahan baku, kepastian pasar, dan peningkatan nilai tambah di tingkat peternak.

Melalui model hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat secara berkelanjutan.kilogram (kg) atau 8,87 persen dibawah HAP yang ditetapkan di Rp 25.000 per kg. Sementara telur ayam ras berada di Rp 24.356 per kg atau 8,09 persen dibawah HAP Rp 26.500 per kg.

Prinsip keseimbangan dan kewajaran harga dalam rantai pasok pangan yang diutamakan pemerintah untuk menjaga produksi dalam negeri terus terjaga. Sementara level harga di konsumen juga tidak boleh melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang sudah ditetapkan.

“Kami juga segera action bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan dalam rangka menstabilkan kembali harga telur ayam ras di tingkat produsen. Kami bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk bisa menyerap langsung ke peternak. Jangan sampai harga sudah terlanjur dibawah, (malah terjadi) demo dan lain sebagainya,” ucap Ketut.

“Selanjutnya Bapak Kepala Badan sudah menandatangani pendistribusian SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) jagung, ini membantu sekali. Jagung di tingkat peternak ini berkisar antara Rp 6.700-an, SPHP ini diberi harga Rp 5.000-an. Ini sangat berarti. Dengan bantuan SPHP jagung ini, mereka bisa menikmati keuntungan yang masih wajar,” tambah dia.

Dalam program SPHP jagung pakan, untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp 5.000 per kg dengan pengambilan di Gudang Bulog dan harga maksimal di Rp 5.500 per kg di tingkat peternak. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian.

Hingga 17 Mei, Perum Bulog telah menyalurkan SPHP jagung pakan hingga 5,97 ribu ton. Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur tercatat paling tinggi di angka 4,39 ribu ton. Kemudian Kanwil Jawa Tengah 1,14 ribu ton, Kanwil Yogyakarta 270 ton, Kanwil Jawa Barat 113 ton, Kanwil Sulsel Sulbar 35,6 ton, Kanwil Nusa Tenggara Barat 9,8 ton, dan Kanwil Riau Kepri 0,5 ton.

Adapun untuk saat ini target salur secara nasional sebanyak 213,2 ribu ton. Stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sendiri per 18 Mei berada di angka 234 ribu ton. Secara beriringan, Bapanas memastikan Bulog terus melakukan penyerapan jagung produksi dalam negeri yang capaiannya telah menyentuh 194,2 ribu ton sejak awal tahun 2026 sampai 18 Mei.

Majalahtani.com – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah bergerak cepat memperjelas mekanisme implementasi agar harga tandan buah segar (TBS) sawit tidak terus terpuruk akibat spekulasi pasar dan ketidakpastian informasi.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, mengungkapkan harga TBS petani swadaya saat ini anjlok tajam menjadi Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Penurunan harga rata-rata mencapai Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram.

“Petani swadaya sekarang itu ada yang tinggal Rp1.800 sampai Rp2.200 per kilogram. Padahal HPP kita Rp2.000. Artinya petani sudah nombok,” kata Gulat usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, petani sawit swadaya menjadi kelompok yang paling terdampak dalam situasi ini karena tidak memiliki kepastian kontrak pembelian seperti petani plasma atau petani bermitra. Saat ini, harga TBS petani plasma masih berada di kisaran Rp3.600 per kilogram, sementara petani swadaya mengalami tekanan paling besar.

“Kalau petani bermitra masih ada perlindungan karena diatur Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Yang paling terpuruk itu petani swadaya, sementara luas kebun petani swadaya mencapai 93 persen dari total kebun sawit rakyat,” ujarnya.

Gulat menilai anjloknya harga TBS bukan disebabkan melemahnya harga minyak sawit mentah (CPO) global. Justru sebaliknya, harga CPO dunia di Malaysia maupun Rotterdam sedang menguat.

“Harga CPO global lagi bagus. Kalau dirupiahkan bisa rata-rata Rp18 ribu, seharusnya harga dalam negeri sekitar Rp15.800. Tapi sekarang hanya sekitar Rp11 ribu. Jadi tidak masuk akal kalau harga TBS petani jatuh sedalam ini,” katanya.

Ia menyebut persoalan utama terjadi karena adanya bottleneck informasi dan ruang spekulasi di pasar setelah pengumuman kebijakan DSI. Menurutnya, banyak pelaku usaha dan pasar yang belum memperoleh penjelasan utuh mengenai mekanisme DSI sehingga memicu kepanikan dan penurunan harga pembelian TBS.

“Empat jam setelah pengumuman Presiden Prabowo pada 20 Mei lalu, harga langsung turun Rp400. Besoknya turun lagi Rp800, lalu terus sampai Rp1.500. Padahal ekspor tidak dihentikan dan implementasi penuh baru berlaku Januari 2027,” ujarnya.

Meski demikian, Apkasindo menegaskan petani sawit mendukung pembentukan DSI karena dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia. “Petani sawit swadaya maupun bermitra mendukung DSI, tetapi harus dijelaskan cepat. Jangan petani dibiarkan jadi korban abu-abunya penjelasan tentang DSI,” tegas Gulat.

Menurutnya, DSI justru dapat menjadi instrumen penguatan tata kelola sawit nasional dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.

“Masa kita jual sawit sendiri-sendiri ke luar negeri tanpa kendali harga. Kalau DSI berjalan baik, ini bisa menjadi dirigen sawit Indonesia,” katanya.

Apkasindo juga mengapresiasi langkah cepat Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang mengumpulkan asosiasi petani, GAPKI, dan Satgas Pangan Polri untuk memperjelas kebijakan serta meredam gejolak harga TBS.

“Dengan pertemuan tadi sudah semakin clear. Kalau setelah ada lima poin kesepakatan tadi masih ada yang menekan harga petani, berarti memang ada niat melawan kebijakan Presiden,” katanya.

Ia juga mendukung langkah Satgas Pangan Polri untuk memantau pabrik kelapa sawit (PKS) yang masih membeli TBS di bawah harga wajar. “Tidak ada alasan lagi membeli murah TBS petani setelah penjelasan pemerintah hari ini. Harga global bagus, ekspor tetap jalan, jadi jangan cari pembenaran untuk menekan harga petani sawit,” pungkasnya.

Majalahtani.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong Gerakan Pangan Murah (GPM di berbagai daerah demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di tengah mulai meningkatnya permintaan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau dan tetap tersedia selama periode hari besar keagamaan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kelik Budiana, menyampaikan pemerintah terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat menjelang Iduladha.

“Kami terus mendorong adanya Gerakan Pangan Murah, dan hingga Januari-Mei tahun ini telah terjadi sebanyak 4.973 kali di 36 provinsi dan 374 kabupaten kota. Untuk bulan Mei totalnya 518 kali di 21 provinsi dan 143 kabupaten kota,” ujar Kelik di Jakarta, Senin (26/5/2026).

Menurut Kelik, pelaksanaan GPM di berbagai daerah diharapkan mampu membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga stabil dan terjangkau.

“Tentu dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, di samping itu juga bisa menekan harga sesuai HET maupun di bawah HET,” imbuhnya,” tambahnya.

Pelaksanaan GPM terbanyak pada Mei berada di Sumatera Utara sebanyak 99 kali, Jawa Barat 95 kali, dan Sulawesi Selatan 83 kali. Kegiatan ini juga berlangsung di berbagai daerah lain seperti Sulawesi Tenggara, Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, hingga Papua Selatan.

Adapun di Kabupaten Barito Utara, GPM dilaksanakan secara keliling atau disebut GPM “On The Road”. Bupati Shalahuddin mengatakan bahwa stabilisasi harga membutuhkan gerakan nyata di tingkat daerah.

“Kami tidak ingin masyarakat terbebani harga kebutuhan pokok yang melambung menjelang Idul Adha. Karena itu, gerakan ini akan terus kami jalankan,” terang Shalahuddin.

Melalui GPM “On The Road” ini, Pemkab Barito Utara berupaya menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Berbagai komoditas yang disediakan pun dipastikan memiliki kualitas yang baik dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) di pasaran.

“Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan, mengendalikan laju inflasi daerah, serta memberikan pelayanan yang menyentuh langsung ke masyarakat,” sambungnya.

GPM tersebar luas hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, pasar rakyat, hingga lingkungan permukiman warga. Di Kota Banda Aceh misalnya, kegiatan GPM berlangsung di sejumlah kecamatan, salah satunya Lueng Bata.

Di kesempatan berbeda, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal menyampaikan bahwa program pangan murah tersebut dihadirkan sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tantangan, sekaligus untuk menjaga stabilitas inflasi di daerah.

“Kegiatan pangan murah ini rutin kami lakukan di beberapa kecamatan. Namun karena menjelang Iduladha, kami berharap kegiatan ini bisa membantu mengurangi dampak inflasi dan menjaga harga tetap stabil. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” ujar Afdhal.

Afdhal menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan 1.200 paket pangan murah untuk warga Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut juga akan diperluas ke sejumlah kecamatan lain dalam beberapa hari ke depan guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Pemko juga berencana melanjutkan kegiatan serupa di beberapa kecamatan lain dalam beberapa hari ke depan,” pungkasnya.

Kegiatan GPM pada minggu Iduladha terus berlangsung di berbagai wilayah. Mendatang GPM akan dilaksanakan diantaranya di Kota Bengkulu pada 26 Mei 2026 dan Kabupaten Bekasi pada 30 Mei 2026.