Majalahtani.com – Pemerintah Indonesia akan menempuh jalur dialog diplomatik dalam merespons investigasi perdagangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat melalui mekanisme Section 301. Langkah ini diambil guna memastikan kepentingan ekspor nasional tetap terlindungi sekaligus menjaga stabilitas hubungan dagang bilateral.

“Pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons yang akan disampaikan pada 15 April 2026,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia – Amerika Serikat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (15/4/2026).

Pemerintah AS diketahui telah meluncurkan investigasi perdagangan melalui mekanisme Section 301 menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang mengharuskan pemerintah negara tersebut memiliki dasar hukum tambahan di luar Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan AS.

Dalam investigasi tersebut, pemerintah AS menyoroti sejumlah isu utama, antara lain kapasitas produksi berlebih (excess capacity) serta dugaan praktik forced labor. Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk dalam proses penyelidikan tersebut.

“Proses ini akan berlanjut hingga tahap konsultasi dengan USTR pada 12 Mei 2026,” kata Airlangga.

Airlangga menyampaikan bahwa seluruh proses perundingan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat senantiasa dilakukan melalui komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah juga secara konsisten menyampaikan perkembangan setiap tahap perundingan kepada publik melalui media massa, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam proses ART Indonesia–Amerika Serikat.

Di sisi lain, Airlangga mengklaim telah kemajuan signifikan dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat yang berlangsung secara intensif sejak April 2025 hingga awal 2026.

Rangkaian pertemuan bilateral dengan AS menghasilkan penurunan tarif terhadap sejumlah produk Indonesia, termasuk penyesuaian tarif dari sebelumnya 32 persen menjadi sekitar 19 persen untuk komoditas tertentu, serta peluang pembebasan tarif (0 persen) bagi 1.819 produk terpilih.

Kebijakan ini memberikan perlindungan sekaligus dorongan kuat bagi industri padat karya dalam negeri yang menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja.

“Selain itu, kerja sama ekonomi bilateral dengan AS semakin diperkuat di berbagai sektor strategis, termasuk pangan, industri, energi, dan teknologi, serta mendorong penguatan kerja sama pada bidang ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta penyelesaian hambatan non-tarif,” pungkas dia.

Majalahtani.com – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai 437,9 miliar dolar AS hingga akhir Februari 2026. Posisi ini meningkat dibandingkan dengan ULN pada bulan sebelumnya sebesar 434,9 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh sebesar 2,5 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy).

“Posisi ULN ndonesia pada Februari 2026 tetap terjaga,” ungkap Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Anton menjelaskan peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan.

Dari ULN publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy).

“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang,” jelas dia.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,6 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” terang Anton

Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS, atau secara tahunan tercatat turun 0,7 persen (yoy). Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8 persen (yoy) dan 0,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3 persen terhadap total ULN swasta. ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta.

Dengan posisi ini, BI mengklaim struktur ULN Indonesia sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Majalahtani.com – International Monetary Fund (IMF) dan investor global mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang solid. Hal ini ditandai dengan disiplin dalam mempertahankan defisit di bawah 3 persen dari PDB, serta respons kebijakan yang adaptif dan forward-looking dalam menghadapi tekanan eksternal.

Managing Director International Monetary Fund (IMF), Kristalina Georgieva, menilai Indonesia mampu mengelola keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan secara optimal, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan yang didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia dinilai mampu mengelola keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan secara optimal,” ujar Kristalina dalam pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dalam rangkaian pertemuan lanjutan dengan investor global pada IMF Spring Meetings, dikutip Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menekankan bahwa perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur yang tepat dan terkelola dengan baik di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap solid didukung oleh permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terjaga dalam sasaran, serta pemulihan intermediasi perbankan, Indonesia menunjukkan ketahanan yang konsisten di tengah tekanan eksternal.

Perry juga menekankan bahwa respons kebijakan yang ditempuh tidak lagi bersifat konvensional, melainkan melalui bauran kebijakan yang terintegrasi dan adaptif, mengombinasikan kebijakan moneter yang berfokus pada stabilitas, kebijakan makroprudensial yang pro-pertumbuhan, serta penguatan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi dan digitalisasi.

“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur, penguatan instrumen moneter untuk menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan,” ungkap dia.

Perry menambahkan, dalam jangka menengah, Indonesia juga menegaskan arah transformasi struktural menuju ekonomi bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, rangkaian pertemuan ini memperkuat keyakinan investor bahwa Indonesia tidak hanya berdaya tahan, tetapi juga semakin adaptif dan kredibel dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan global.