Majalahtani.com, Jakarta — Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Bahkan, pemerintah memperkirakan pasokan beras nasional mencukupi hingga Juli–Agustus 2027, meski produksi pertanian menghadapi ancaman El Nino.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, ketersediaan beras nasional saat ini ditopang oleh stok Bulog, produksi padi yang masih berada di lahan, serta persediaan beras di masyarakat dan sektor usaha.

“Pangan kita, khususnya beras yang menjadi pangan strategis, selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insyaallah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” papar Amran dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, dikutip Majalahtani.com, Selasa (27/10/2026).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini memerinci, potensi produksi dari tanaman padi yang masih berada di lahan atau standing crop mencapai sekitar 10 juta ton. Sementara itu, stok beras di masyarakat dan sektor usaha, termasuk hotel, restoran, dan katering (horeka), diperkirakan mencapai 10 juta ton. Ditambah cadangan Bulog sekitar 4,5 juta ton, total ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 25 juta ton.

Dengan kebutuhan konsumsi beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, jumlah ini secara perhitungan setara dengan kebutuhan sekitar 10 bulan.

“Standing crop kita itu 10 juta ton. Kemudian horeka itu 10 juta ton. Di Bulog 4,5 juta ton, total sekitar 25 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Kalau 25 juta ton dibagi kebutuhan 2,5 juta per bulan, berarti itu bisa untuk 10 bulan ke depan. Artinya sampai bulan Juli-Agustus aman,” jelas Amran.

Di sisi produksi, Amran memastikan Kementan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga keberlanjutan panen di tengah ancaman El Nino. Upaya tersebut mencakup pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, serta penggunaan benih yang tahan terhadap kekeringan.

“Jadi, El Nino tidak perlu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih tahan kekeringan,” imbuh Amran.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan, cadangan beras yang dikelola Bulog menjadi modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama saat konsumsi meningkat menjelang akhir tahun.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Nataru. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton. Dengan dukungan cadangan yang kuat dan jaringan distribusi kami di seluruh Indonesia, Bulog siap memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi, tidak hanya hingga akhir tahun, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional pada bulan-bulan mendatang,” jelas Rizal.

Selain menjaga ketersediaan stok, Rizal mengklaim pemerintah menyiapkan tambahan alokasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton. Penyaluran program ini ditujukan untuk memperkuat pasokan di pasar dan menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Rizal menyebut, Bulog mengoptimalkan distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kita (RPK), jaringan ritel, serta mitra penyalur lainnya. Distribusi juga diarahkan ke wilayah yang masih mengalami tekanan harga beras.

Pada saat yang sama, Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 kepada 33,2 juta penerima bantuan pangan (PBP) dari kelompok desil 1–4. Setiap penerima memperoleh alokasi 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram untuk tiga bulan, dengan kebutuhan beras sekitar 1 juta ton.

Rizal mengatakan, percepatan distribusi menjadi bagian dari upaya agar ketersediaan beras di gudang dapat menjangkau masyarakat melalui program stabilisasi harga dan bantuan pangan.

“Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Bulog tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan,” pungkasnya.

Majalahtani.com, Jakarta — Setelah 81 tahun merdeka, urusan makan orang Indonesia masih bergantung pada negara lain. Pengakuan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat membuka AGRINEX Expo 2026 di Hall Cendrawasih, Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

“Makan itu akan mencerminkan peradaban satu negara. Setelah 81 tahun kita merdeka, urusan makan ini kita masih tergantung sama negara lain. Padahal ini persoalan yang sangat penting dan mendasar,” kata Zulhas—sapaan akrab Zulkifli Hasan—dalam sambutannya di acara yang bertema “Indonesia Feed The World” ini.

Ketergantungan yang disebut Zulhas terbaca dari angka impor 2024: beras 4,5 juta ton, terigu dan gandum 13 juta ton, gula 6 juta ton, daging sapi 1 juta ekor, serta kedelai dan garam masing-masing 3–4 juta ton. Menurutnya, akar masalahnya ada di hulu. Biaya produksi beras di dalam negeri mencapai Rp12.000–Rp14.000 per kilogram, jauh di atas Thailand dan Vietnam yang berkisar Rp4.000 per kilogram.

Dari 7,4 juta hektare sawah, luas tanam nasional hanya sekitar 10 juta hektare karena sebagian besar lahan baru ditanami sekali setahun. Salah satu penyebabnya, irigasi yang tidak terurus karena kewenangannya terbagi antara bupati dan gubernur.

Pemerintah, kata Zulhas, membenahi tata kelola itu dari hulu ke hilir. Aturan penyaluran pupuk bersubsidi yang semula berjumlah 145 dipangkas menjadi tiga lewat Peraturan Presiden, sehingga serapan pupuk bersubsidi naik dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Harga pembelian gabah di tingkat petani ditetapkan Rp6.500 per kilogram tanpa syarat kadar air.

Hasilnya, menurut Zulhas, Nilai Tukar Petani (NTP) padi dan jagung naik dari 116 menjadi 131, dan pada 2025 Indonesia mencatat surplus beras 4,2 juta ton sekaligus menghentikan impor beras.

“Kalau sebagian besar rakyat kita tangannya di bawah, tidak mungkin Indonesia maju. Oleh karena itu, swasembada pangan adalah harga mati untuk menjaga kehormatan 160 juta petani, nelayan, dan peternak kita,” tegas Zulhas di pameran agribisnis yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 ini.

Ia pun menyampaikan kabar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden Prabowo Subianto, ujarnya, telah memerintahkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipatok 6 persen dan bunga pembiayaan PNM Mekaar paling tinggi 8 persen, turun dari 22–24 persen yang sebelumnya dibebankan kepada pelaku UMKM.

Adapun, penurunan bunga Mekaar itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2026 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera (PMK 74/2026), dan kini masih difinalisasi oleh Kementerian UMKM bersama PNM.

“Sekarang perintah Bapak Presiden, KUR 6 persen, Mekaar hanya 8 persen. Jadi, UMKM paling tinggi hanya boleh dikenakan bunga 8 persen,” imbuhnya.

Di sisi lain, Zulhas menegaskan agar UMKM bisa menjadi pemasok utama program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Semua yang terkait dengan pangan ini berhubungan langsung dengan UMKM. Untuk program Makan Bergizi Gratis, supliernya harus UMKM. Pertanian harus UMKM,” katanya.

Ruang untuk itu masih terbuka lebar. Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN) per Juli 2026, baru 63.189 UMKM yang terhubung dengan rantai pasok MBG, sementara sudah berdiri 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani hingga 57 juta penerima manfaat.

Pasokan dari UMKM lokal akan dikonsolidasikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Koperasi itu bukan supermarket, bukan warung. Dia adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan, barang-barang subsidi, termasuk bunga yang disubsidi,” ucap Zulhas.

Foto: Dok. Majalahtani.com

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai, Indonesia berhasil menjaga harga dan ketersediaan pangan tetap terkendali ketika sejumlah negara, terutama di Eropa, diguncang naiknya harga pangan dan biaya hidup.

“Indonesia pada saat ini sangat bangga, ketika di luar negeri banyak sekali ketidakstabilan, terutama dari anak-anak muda di Eropa—dengan naiknya harga pangan dan biaya hidup, paling tidak Indonesia sangat terkendali dan ini dimulai dari kepemimpinan Bapak di bidang pangan,” papar Anindya.

Anindya menambahkan, program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan insentif kepada nelayan dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing. Ia juga menyoroti potensi Indonesia untuk menjadi pemasok pangan dunia.

“Pas sekali bahwa kita ingin meningkatkan kesejahteraan sekaligus daya saing UMKM. Program-program yang disampaikan Pak Menko juga luar biasa, mulai dari swasembada pangan, khususnya beras dan jagung. Nantinya, nelayan juga akan diberikan berbagai insentif,” ujarnya.

Ia mengemukakan, agenda ini sejalan dengan upaya penguatan UMKM melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berfokus pada sektor tersebut.

“Kami melihat ini sebagai sebuah peluang besar bagi Indonesia, bukan hanya untuk mencapai swasembada, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia (feed the world). Hal ini juga sejalan dengan upaya kami dalam penyusunan RUU yang berfokus pada penguatan UMKM, mengingat sekitar 97 persen pelaku usaha dan perusahaan di Indonesia berasal dari sektor tersebut,” tutur Anindya.

Penguatan UMKM pula yang menjadi salah satu fokus AGRINEX Expo tahun ini. Dalam konferensi pers daring, pada Senin (12/10/2026), Ketua Penyelenggara AGRINEX Expo 2026 Rifda Ammarina mengemukakan, AGRINEX Expo menerapkan skema subsidi silang: peserta berskala besar dan pelaku usaha kecil tidak dikenai satu harga yang sama, agar UMKM dapat ikut berpameran dan menjangkau calon pembeli serta mitra usaha.

Pasalnya, pelaku usaha kecil, menurut Rifda, kerap kesulitan memperoleh lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau konsumen.

“Jadi lewat pameran, para pelaku UMKM ini terakses dengan pasar, terakses dengan segala hal yang mereka ingin dapatkan,” ucapnya.

Selain pameran, acara yang turut didukung Majalahtani.com sebagai media partner ini juga menyiapkan program business matching bersama Kadin Indonesia untuk mempertemukan produsen dengan pembeli—misalnya petani dengan perusahaan yang membutuhkan bahan baku, atau eksportir dengan pemasok produk untuk pasar luar negeri.

Pada Sabtu (24/10/2026), AGRINEX bersama Kadin Indonesia juga menggelar pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) bagi peserta pameran dan pengunjung, termasuk UMKM pangan dan pertanian. Rifda mengklaim, pelatihan serupa yang digelar di Kadin sebulan sebelumnya kelebihan peminat, sehingga jumlah peserta terpaksa dibatasi.

AGRINEX Expo pertama kali digelar pada 2007, sempat terhenti selama pandemi Covid-19, lalu kembali pada November 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pada edisi 2025, menurut IPB University, AGRINEX Expo diikuti 140 booth binaan Kementerian UMKM. Pameran ini mencakup teknologi dan alat-mesin pertanian, benih dan sarana produksi, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, pengolahan hasil pertanian, pangan, hingga solusi digital dan pertanian cerdas. Pengunjung dapat mendaftar secara gratis melalui laman agrinex.id.

“AGRINEX ini memang suatu event agribusiness yang menunjukkan wajah agribusiness Indonesia, dan menunjukkan one-stop shopping for agribusiness,” pungkas Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi, dan Pengembangan Produk UMKM ini.

Majalahtani.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan ini bakal menyasar petani, nelayan, masyarakat pedesaan, hingga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan untuk menggerakkan ekonomi dari daerah.

Prabowo ingin memperluas akses pembiayaan tersebut, agar semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” papar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dikutip Majalahtani.com, Jumat (23/10/2026).

Prabowo mengungkapkan, penyaluran kredit yang telah berjalan saat ini telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Untuk itu, ia ingin memperluas jangkauan pembiayaan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

Menurutnya, penguatan ekonomi nasional perlu dilakukan dengan mendorong kegiatan ekonomi dari daerah, bukan hanya mengandalkan pertumbuhan di pusat-pusat ekonomi. Petani, nelayan, dan pelaku usaha di pedesaan menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang perlu memperoleh akses pembiayaan untuk menopang kegiatan ekonomi mereka.

“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” tegasnya.

Prabowo menekankan, kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan usaha sehari-hari. Selain petani dan nelayan, kelompok tersebut mencakup pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Ia menilai, kesejahteraan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi secara agregat. Peningkatan penghasilan riil dan daya beli setiap keluarga juga harus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata, slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” ujarnya.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Prabowo mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar menjaga serta mengelola kekayaan alam Indonesia demi kemakmuran masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam, menurutnya, perlu memperkuat kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Prabowo turut mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan. Ia menegaskan seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” pungkas Prabowo.