Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat lonjakan kinerja ekspor komoditas unggas pada 2026. Hingga Maret 2026 Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke negara tujuan seperti Singapura, Jepang, dan Timor Leste.

Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton (±8,13 juta butir), sementara sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari keberhasilan swasembada protein hewani.

“Sekarang ini kita sudah swasembada telur, ayam, beras, dan seterusnya. Nah ini kita dorong ekspor ke negara-negara lain”, ujarnya dikutip Senin, (20/4/2026).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja ekspor unggas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2024 ekspor unggas tercatat sekitar ±300 ton dengan nilai sekitar Rp10–11 miliar. Tahun 2025 meningkat menjadi ±400 ton dengan nilai Rp13–15 miliar. Sementara itu, 2026 (Maret) mencapai 545 ton dengan nilai Rp18,2 miliar.

Tak hanya dari sisi volume, transformasi juga terlihat pada struktur ekspor yang mulai bergeser ke produk olahan seperti nugget dan karaage. Hal ini mendorong peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing industri perunggasan nasional.

Kinerja ekspor ini ditopang produksi nasional yang kuat. Indonesia saat ini mencatat Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dengan konsumsi setahun 4,12 juta ton. Untuk produksi telur ayam ras 6,54 juta ton dengan konsumsi setahun 6,47 juta ton.

“Dengan kondisi surplus memungkinkan ekspansi pasar tanpa mengganggu kebutuhan dalam negeri,” ujar dia.

Kementan juga terus memperkuat sistem kesehatan hewan, biosekuriti, dan sertifikasi veteriner guna memastikan seluruh produk memenuhi standar internasional. Diplomasi perdagangan dan pembukaan akses pasar baru juga terus dilakukan untuk memperluas jangkauan ekspor.

Ke depan, Kementan menargetkan ekspor ayam dan telur terus meningkat, baik dari sisi volume maupun nilai, melalui hilirisasi produk dan penguatan industri pengolahan. Langkah ini sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat peternak dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global.

Dengan tren pertumbuhan yang konsisten, Indonesia kini tidak hanya swasembada, tetapi mulai menegaskan diri sebagai eksportir unggas yang diperhitungkan di pasar dunia.

Majalahtani.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak langsung ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang usai menyampaikan pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia pada Sabtu, 18 April 2026.

Inspeksi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menyampaikan kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah.

“Bapak Presiden tadi mendadak menanyakan ingin melihat gudang bulog di Magelang atau di Yogyakarta sekembalinya dari acara pimpinan DPRD,” ujar Teddy dikutip dari setpres, Minggu (19/4/2026).

Teddy menuturkan Presiden Prabowo ingin memastikan secara langsung bahwa cadangan pangan, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo ini terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton, dan saat ini terisi penuh. Ini menunjukkan kesiapan stok yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.

“Bapak Presiden juga menekankan bahwa selain ketersediaan, kualitas beras harus terus dijaga, serta distribusinya harus tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Teddy.

Inspeksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

“Ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tutup Teddy.

Di tengah krisis energi BBM dan Pangan di berbagai negara, terutama dampak dari konflik di Timur Tengah, Indonesia tetap kuat, aman, dan stabil dari segi ketersediaan barang dan harga.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Majalahtani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat pengembangan kawasan tebu skala masif seluas 97.970 hektare pada 2026. Hal ini sebagai langkah konkret mewujudkan swasembada gula nasional.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Ali Jamil menegaskan, seluruh tahapan krusial dipacu agar implementasi di lapangan berjalan tepat waktu dan terukur.

“Kementerian Pertanian berharap percepatan pengembangan kawasan tebu ini tidak hanya mampu meningkatkan produksi dan rendemen gula nasional, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani serta mendorong kemandirian industri gula dari hulu hingga hilir,” katanya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Kawasan Tebu yang digelar Direktorat Jenderal Perkebunan secara daring, Kamis (16/4/2026),

Sebagai informasi, pengembangan kawasan tebu 2026 ditargetkan seluas 97.970 hektare dengan dukungan APBN sebesar Rp1,3 triliun. Kegiatan ini tersebar di sejumlah provinsi strategis, dengan Jawa Timur sebagai lokasi utama, disusul Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta pengembangan di wilayah luar Jawa seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Banten sebagai lokus pengembangan baru.

Untuk menjamin percepatan, Kementan menargetkan penyelesaian Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) paling lambat pertengahan Mei 2026, sebelum musim giling dimulai pada 17 Mei. Sinkronisasi ini dinilai krusial agar siklus tanam, tebang, dan produksi gula berjalan optimal.

Di sisi hulu, pengadaan benih dipercepat melalui optimalisasi kontrak berjalan dan pemanfaatan sumber benih yang tersedia, serta sinkronisasi jadwal tanam dengan periode tebang dan giling yang berlangsung Mei hingga November 2026. Bahkan, perluasan areal telah didorong lebih awal sejak April guna mengamankan capaian target tanam.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pemerintah melakukan penyesuaian lokasi kegiatan melalui relokasi sebagian alokasi ke wilayah yang lebih siap, yang akan diikuti dengan revisi DIPA. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program secara lebih terarah dan optimal.

Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara intensif terhadap kegiatan tahun 2025 dan 2026 untuk menjaga produktivitas dan rendemen tebu. Antisipasi risiko iklim, termasuk potensi El Nino, juga disiapkan melalui penyediaan sumber air dan pompanisasi guna mencegah kekeringan.

Dari sisi hilir, sinergi lintas sektor terus diperkuat. Kementan menggandeng BUMN, khususnya PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), bersama pelaku usaha dan pabrik gula swasta untuk memastikan konsolidasi program berjalan efektif di lapangan. Selain itu, seluruh pihak didorong untuk mempercepat finalisasi CPCL, memastikan kejelasan status lahan, serta memperkuat koordinasi dan monitoring kesiapan lahan, benih, dan jadwal tanam.

Upaya mitigasi juga dilakukan secara terencana melalui pemetaan potensi kendala dan penyusunan langkah antisipatif yang terukur.

Secara terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, percepatan ini merupakan implementasi langsung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian gula nasional.

“Kita tidak ingin terus bergantung pada impor. Seluruh jajaran harus bergerak cepat, terukur, dan terintegrasi, mulai dari penyiapan lahan, benih, hingga penguatan industri gula,” tegasnya.

Ia optimistis, dengan kerja cepat dan kolaborasi kuat antara pemerintah, BUMN, dan swasta, target swasembada gula bukan lagi wacana, melainkan target yang semakin dekat untuk diwujudkan.

“Kami ingin program ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani dan daya saing industri gula nasional,” pungkasnya.