Majalahtani.com, Jakarta — Kenaikan harga cabai merah semakin meluas menjelang akhir 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai merah terjadi di 323 kabupaten/kota pada minggu ketiga Oktober, bertambah dari 314 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya. Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit secara nasional mencapai Rp88.578 per kilogram, dengan posisi harga di atas harga acuan penjualan (HAP).

Direktur Statistik Harga BPS Sarpono mengatakan, cabai merah dan cabai rawit menjadi komoditas utama yang mendorong kenaikan IPH di berbagai daerah. Pada minggu ketiga Oktober 2026, kenaikan IPH tercatat di 36 provinsi, dengan kedua jenis cabai mendominasi komoditas penyumbang kenaikan.

“Kalau kita perhatikan memang dua komoditas yang menjadi penyumbang indeks perkembangan harga di berbagai provinsi, yaitu cabai merah dan cabai rawit,” kata Sarpono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Untuk cabai merah, kenaikan IPH terjadi di 323 kabupaten/kota dengan sebaran mencapai 89,72 persen wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga cabai merah pada minggu ketiga Oktober dilaporkan berada 21,43 persen di atas HAP atau mencapai Rp195.556 per kilogram (kg).

“Ini menjadi perhatian karena cakupannya hampir 90 persen di wilayah Indonesia,” imbuhnya.

Di sejumlah daerah, kenaikan IPH cabai merah tercatat jauh lebih tinggi. Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu wilayah yang disorot BPS, dengan perubahan IPH sebesar 86,32 persen dan harga cabai merah 83,64 persen di atas HAP. Di Kabupaten Padang Pariaman, perubahan IPH cabai merah mencapai 72,48 persen, sedangkan di Kabupaten Keerom, harga cabai merah tercatat 59,39 persen di atas HAP.

Sarpono mengingatkan, cabai merah perlu menjadi perhatian dalam pemantauan perkembangan harga di daerah. Selain kenaikan yang meluas, perbedaan kondisi harga antarkabupaten/kota juga terlihat dari besarnya perubahan IPH dan posisi harga terhadap HAP.

“Sehingga, seperti halnya pada pertemuan sebelumnya, komoditas cabai merah ini menjadi perhatian bersama untuk menjadi kontrol perubahan harga di setiap wilayah yang ada,” pesannya.

Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit. Sarpono memaparkan, harga rata-rata nasional komoditas ini naik 12,41 persen hingga minggu ketiga Oktober 2026, mencapai Rp88.578 per kg dan berada di atas HAP. Kenaikan IPH cabai rawit tercatat di 269 kabupaten/kota, bertambah dari 268 kabupaten/kota pada minggu kedua Oktober, dengan sebaran hampir 75 persen wilayah Indonesia.

Sarpono menyebut, Kabupaten Teluk Bintuni menjadi salah satu daerah dengan perubahan IPH cabai rawit yang tinggi. Perubahan IPH di wilayah tersebut mencapai 62,17 persen, sedangkan harga cabai rawit berada 180,70 persen di atas HAP.

Selain cabai, Sarpono memerinci sejumlah komoditas pangan lain yang juga mengalami perubahan harga. BPS mencatat IPH beras naik di 134 kabupaten/kota pada minggu ketiga Oktober. Harga beras medium secara nasional mencapai Rp14.680 per kilogram, naik 0,18 persen dibandingkan September 2026. Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp16.527 per kilogram, meningkat 0,15 persen.

Untuk komoditas lain, harga telur ayam ras secara nasional naik 0,11 persen dan masih berada di bawah HAP. Sebaliknya, harga bawang merah turun 1,77 persen menjadi Rp35.477 per kilogram. Harga daging ayam ras juga turun 1,24 persen menjadi Rp41.383 per kilogram, meskipun masih berada di atas HAP.

Di sisi inflasi, Sarpono mengungkapkan bahwa inflasi tahun kalender atau year-to-date hingga September 2026 sebesar 2,17 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2023–2025, tetapi masih lebih rendah daripada September 2022.

Sarpono juga mengingatkan pola historis inflasi pada tiga bulan terakhir tahun ini. Berdasarkan perkembangan pada 2022–2025, inflasi bulanan umumnya meningkat pada November dan Desember dibandingkan bulan sebelumnya.

“Kalau kita bicara historis selama ini, biasanya bahwa bulan November itu lebih tinggi daripada inflasi di bulan Oktober dan inflasi bulan Desember juga lebih tinggi dibandingkan November,” kata Sarpono.

Ia mengatakan pola historis tersebut menjadi perhatian dalam memantau perkembangan harga pada Oktober hingga Desember 2026.

“Barangkali menjadi perhatian kita, beberapa komoditas yang memang sangat memengaruhi Indeks Perkembangan Harga tersebut,” pungkasnya.

Majalahtani.com, Jakarta — Ketersediaan pangan belum cukup untuk menjamin masyarakat Indonesia hidup sehat jika makanan bergizi masih sulit dijangkau. Pada Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) mendesak aksi lintas sektor untuk memperluas inovasi dan investasi agar pangan sehat lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Seruan ini muncul di tengah perbaikan angka kelaparan di Indonesia yang belum sepenuhnya menjawab persoalan gizi. Country Director FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal mengingatkan, keberhasilan menekan kelaparan tidak otomatis membuat masyarakat terbebas dari malnutrisi.

Menurutnya, persoalan gizi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengakses makanan beragam yang mengandung zat gizi untuk mendukung kehidupan sehat dan aktif.

“Pola makan yang mencegah kelaparan belum tentu mencegah malnutrisi. Sebaliknya, diperlukan pola makan sehat untuk menyediakan zat gizi yang dibutuhkan agar seseorang dapat hidup aktif dan sehat. Artinya, masyarakat perlu mengonsumsi cukup buah-buahan, sayuran, dan pangan sumber protein hewani,” terang Aryal dalam keterangan resminya, dikutip Majalahtani.com, Jumat (16/10/2026).

Data The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2026 menunjukkan, prevalensi kelaparan di Indonesia turun dari 18,4 persen pada periode 2004–2006 menjadi 6,3 persen pada 2023–2025. FAO mengapresiasi investasi pemerintah dalam produktivitas pertanian, irigasi, logistik, distribusi pangan, dan gizi yang berkontribusi terhadap perbaikan tersebut.

Namun, penurunan kelaparan belum menuntaskan persoalan anemia, stunting pada anak, obesitas, diabetes, serta bentuk malnutrisi dan penyakit tidak menular lainnya. Tantangan lain terletak pada keterjangkauan makanan bergizi.

Aryal mengemukakan, biaya untuk memenuhi pola makan sehat di Indonesia mencapai sekitar 5 dolar AS per orang per hari pada 2025 berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP). Ukuran ini memperhitungkan perbedaan daya beli antarnegara, sehingga bukan hasil konversi langsung menggunakan kurs dolar AS. Artinya, pola makan sehat masih belum terjangkau bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

Ia menilai, memperluas akses terhadap makanan bergizi membutuhkan pengembangan keberhasilan yang sudah dicapai Indonesia dalam sektor pertanian dan infrastruktur. Investasi tidak cukup hanya menopang produksi pangan pokok, tetapi juga perlu memperkuat ketersediaan dan keterjangkauan buah-buahan, sayuran, serta bahan pangan kaya zat gizi lainnya.

“Indonesia sudah memiliki irigasi yang baik, infrastruktur logistik, dan inovasi yang mendukung kemajuan dalam mengatasi kelaparan. Untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses pola makan sehat, keberhasilan ini perlu diperluas ke buah-buahan, sayuran, dan pangan kaya zat gizi lainnya. Investasi tersebut harus menjangkau wilayah yang masih kurang terlayani, produsen skala kecil, dan konsumen berpendapatan rendah,” paparnya.

Aryal menekankan, perluasan inovasi membutuhkan dukungan lintas sektor dari pemerintah, swasta, mitra pembangunan, dan masyarakat. Ia pun mendorong penerapan teknologi yang membantu produksi dan pengolahan pangan bergizi, memperluas akses, meningkatkan penghidupan, serta memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.

Adapun, lanjut Aryal, inovasi mencakup layanan penyuluhan digital, sistem peringatan dini, sensor zat gizi, irigasi presisi, dan skema pembiayaan inklusif bagi petani skala kecil. Teknologi pengolahan juga dapat membantu mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan sekaligus mendukung ekonomi sirkular. Pengetahuan dan tradisi masyarakat adat serta komunitas lokal pun dapat dipadukan dengan sains dan teknologi, untuk membantu produsen menghadapi perubahan iklim dan lingkungan.

Meski demikian, Aryal mengakui kalau manfaat inovasi belum selalu dapat dinikmati petani kecil. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, infrastruktur, informasi, dan pasar masih menjadi kendala, termasuk bagi perempuan yang berperan penting dalam produksi pangan.

“Pekerjaan rumah kita bersama adalah memastikan inovasi yang telah terbukti tersedia, terjangkau, dan dapat diterapkan oleh jutaan petani skala kecil di Indonesia, termasuk perempuan, yang masih memiliki akses terbatas terhadap pembiayaan, teknologi, infrastruktur, informasi, dan pasar meskipun peran mereka sangat penting,” ujar Aryal.

Persoalan kesenjangan gender turut menjadi perhatian FAO. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 2026 sebagai Tahun Internasional Perempuan Petani untuk mendorong kebijakan dan investasi yang lebih kuat dalam mendukung peran perempuan sekaligus mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

Laporan FAO tentang kondisi perempuan dalam sistem agrifood memperkirakan, penutupan kesenjangan gender dalam produktivitas pertanian dan kesenjangan upah di sektor pertanian dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) global hampir 1 triliun dolar AS. Upaya ini juga berpotensi mengurangi jumlah penduduk yang mengalami kerawanan pangan sebanyak 45 juta orang.

Aryal mengingatkan, upaya menjamin pangan sehat bagi masyarakat perlu berjalan beriringan dengan dukungan kepada produsen dan perlindungan ekosistem yang menopang sistem pangan. Keterjangkauan pangan bergizi menjadi bagian penting agar kemajuan sektor pangan tidak hanya tecermin dalam penurunan angka kelaparan, tetapi juga dalam kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi.

“Memastikan masa depan Indonesia yang lebih sehat dengan menutup kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu membeli makanan bergizi, harus dimulai dengan mendukung orang-orang dan ekosistem yang memungkinkan tersedianya pola makan sehat,” tutup Aryal.

Majalahtani.com, Jakarta — Perum Bulog mencatat realisasi pengadaan beras setara 4,1 juta ton hingga 8 Oktober 2026, melampaui target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Bulog, sekaligus memecahkan rekor pengadaan sebelumnya pada 2012.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam menyerap hasil panen petani. Ia mengungkapkan, pengadaan dilakukan melalui jaringan Bulog di berbagai sentra produksi dengan melibatkan petani, kelompok tani, mitra penggilingan, dan pihak terkait lainnya.

“Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti bahwa dengan kerja bersama, amanah Pemerintah dapat kita jalankan secara optimal,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Jakarta, dikutip Majalahtani.com, Senin (12/10/2026).

Rizal memerinci, hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan melalui skema Public Service Obligation (PSO) mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Jumlah ini melampaui realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras.

Realisasi tahun ini juga memecahkan rekor pengadaan Bulog sebelumnya, yakni 3,65 juta ton pada 2012. Dengan demikian, pengadaan hingga awal Oktober 2026 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah perusahaan, sekaligus melampaui target penugasan pemerintah sebelum tahun berakhir.

Ia memaparkan, Bulog mengoptimalkan jaringan pembelian di tingkat produksi, kesiapan fasilitas penyimpanan, serta percepatan penyerapan saat panen untuk mendukung pengadaan tahun ini. Tujuannya, hasil panen petani bisa terserap secara optimal sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Rizal menyebut, dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, penyuluh, petani, dan mitra kerja turut berperan dalam keberhasilan ini. Realisasi pengadaan tahun ini, lanjutnya, akan menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus mendukung petani dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat

“Capaian ini harus menjadi energi bagi Bulog untuk terus memberikan manfaat bagi petani, menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” imbuhnya.

Rizal menjelaskan, pengadaan dalam jumlah besar memperkuat persediaan beras yang dikelola pemerintah untuk mendukung stabilisasi harga serta penyaluran pangan kepada masyarakat. Dalam menjalankan mandatnya, Bulog memiliki peran menjaga ketersediaan pangan, membantu stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta mengelola cadangan pangan pemerintah.

Meski target pengadaan 2026 telah terlampaui, Rizal menyatakan akan melanjutkan penyerapan hingga akhir tahun. Pihaknya menargetkan penguatan stok pangan melalui optimalisasi operasional dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Itu semua berkat kerja bersama, kerja keras bersama, dan sinergi yang luar biasa. Semua akan bisa tercapai apabila kita bersatu, bergandeng tangan demi terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan,” pungkasnya.