Majalahtani.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali merombak sejumlah posisi strategis dalam pemerintahannya. Tak hanya jajaran menteri dan wakil menteri, perubahan kali ini juga menyentuh pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Ombudsman Republik Indonesia (RI), serta sejumlah lembaga negara lainnya yang dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026).

Kocok ulang (reshuffle) pejabat ketujuh kalinya ini berlangsung menjelang genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 18 pejabat mendapat penugasan baru dalam rangkaian pelantikan tersebut untuk mengisi posisi pada sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024-2029.

Pelantikan tersebut didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres). Untuk jajaran menteri dan wakil menteri, pelantikan mengacu pada Keppres No. 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Sementara itu, pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman RI ditetapkan melalui Keppres No. 84/P Tahun 2026 dan No. 96/P Tahun 2026. Adapun pengangkatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional ditetapkan melalui Keppres Nomor 105/P Tahun 2026.

Untuk jajaran Polri, pengangkatan Kapolri dan Wakapolri berlandaskan Keppres No. 96/POLRI Tahun 2026 dan Nomor 97/POLRI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara RI serta Wakil Kepala Kepolisian Negara RI.

Dalam prosesi ini, Presiden Prabowo memandu langsung pengucapan sumpah jabatan. Para pejabat yang dilantik pun mengikuti sumpah untuk menjalankan tugas sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian petikan sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat yang dilantik, dikutip Majalahtani.com, Jumat (2/10/2026).

Foto: Dok. Setkab RI

Pergantian Menyentuh Kabinet hingga Polri

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian dalam perombakan kali ini adalah pembentukan posisi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bahlil menyebut, jabatan ini merupakan amanah dan tanggung jawab negara yang harus dijalankannya.

“Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik. Baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi,” ungkap Bahlil kepada wartawan di Istana Negara usai pelantikan, dikutip Majalahtani.com, Jumat (2/10/2026).

Menurut Bahlil, hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo. Karena itu, titel Menko ini akan digunakan untuk mengonsolidasikan kementerian terkait dan mempercepat pelaksanaan program.

“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program Asta Cita, yang salah satu di antaranya adalah tentang hilirisasi dan transisi energi. Dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” ujarnya.

Bahlil pun memastikan akan tetap berkantor di Kementerian ESDM. Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan perubahan lebih lanjut terkait posisi Menteri ESDM, ia memilih tidak berspekulasi.

“Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden,” kata Bahlil.

Ia juga menegaskan dirinya akan menjalankan mandat yang diberikan Presiden sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

“Sebagai pembantu Presiden yang baik akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut,” imbuhnya.

Foto: Dok. Setkab RI

Selain Bahlil, perubahan posisi menteri koordinator juga terjadi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri dilantik sebagai Menko PMK.

Posisi Menteri Luar Negeri kemudian diisi Arrmanatha Christiawan Nasir. Sementara Dudung Abdurachman dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Di tingkat kementerian teknis, Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian.

Perombakan tidak berhenti pada jajaran menteri. Lima pejabat dilantik untuk mengisi posisi wakil menteri dan wakil menteri koordinator, yakni Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pelantikan Saleh Mustafa sekaligus mengisi posisi Wamentan setelah jabatan tersebut sebelumnya kosong. Mantan Wamentan Sudaryono kini mendapat penugasan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, perubahan besar juga terjadi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri, sedangkan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjadi Wakapolri. Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Reshuffle ini juga membuat sejumlah posisi strategis di lingkungan pemerintah dan lembaga negara ikut berubah. Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Di Ombudsman RI, Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI, sementara Radian Syam menjadi anggota Ombudsman RI. Dengan demikian, rangkaian pelantikan pada 1 Oktober tidak hanya menyangkut perubahan susunan Kabinet Merah Putih, tetapi juga sejumlah posisi pada lembaga negara dan badan pemerintah.

Berikut daftar lengkap 18 pejabat yang dilantik dalam rangkaian perombakan pemerintahan tersebut:

Menteri dan Menteri Koordinator (Menko)

1. Bahlil Lahadalia: Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM
2. Sugiono: Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Dudung Abdurachman: Menko Bidang Politik dan Keamanan
4. Arrmanatha Christiawan Nasir: Menteri Luar Negeri (Menlu)
5. Muhammad Sarmuji: Menteri Perindustrian (Menperin)

Wakil Menteri

1. Drajad Hari Wibowo: Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian
2. Luky Alfirman: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)
3. Nurkholisoh Ibnu Aman: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)
4. Muhammad Saleh Mustafa: Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)
5. Irwan Meilano: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP)

Lembaga Pemerintah dan Kepresidenan

1. Listyo Sigit Prabowo: Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP)
2. Dedi Prasetyo: Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN/LPRA)
3. Aryanto Wibowo: Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Fadil Imran: Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ)

Kepolisian

1. Suyudi Ario Seto: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
2. Wahyu Hadiningrat: Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri)

Ombudsman RI

1. Nuzran Joher: Ketua Ombudsman RI
2. Radian Syam: Anggota Ombudsman RI

Majalahtani.com, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp17 triliun. Program ini diarahkan untuk memperkuat produksi ayam, telur, dan susu sekaligus membangun rantai pasok peternakan di dalam negeri.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembangunan tahap awal tengah dikebut di lima kawasan, yakni Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gorontalo. Untuk lima kawasan ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,2 triliun.

“Anggarannya sudah turun, beliau (Presiden) sudah tanda tangan Rp2,2 triliun untuk lima (kawasan tersebut). Total anggaran yang dipersiapkan pemerintah sekitar Rp17 triliun, tetapi bukan di sini saja,” kata Amran saat kunjungan kerja di Bone, Sulawesi Selatan, dikutip Majalahtani.com, Kamis (1/10/2026).

Amran mengklaim, pembangunan lima kawasan tersebut kini telah memasuki tahap pelaksanaan setelah proses administrasi dan anggaran rampung. Ia pun memastikan pemerintah telah menargetkan seluruh kawasan tahap awal itu selesai dibangun pada 2027.

“Targetnya tahun depan selesai. Administrasinya sudah selesai, anggarannya juga sudah selesai. Yang penting selesai dulu,” tegasnya.

Ia menambahkan, yang dibangun bukan sekadar sentra peternakan. Kementan merancang kawasan ini sebagai ekosistem yang menghubungkan pelbagai mata rantai usaha, mulai dari bahan baku pakan, pabrik pakan, pembibitan atau day-old chick (DOC), budi daya ayam, produksi telur, hingga pengembangan sapi perah dan susu.

Menurut Amran, industri pakan menjadi salah satu mata rantai utama yang akan diperkuat dalam ekosistem ini. Pasokan jagung, misalnya, sebagai bahan baku utama pakan akan dioptimalkan dari sentra produksi di sekitar kawasan peternakan.

“Ayam butuh pakan. Pakannya dari jagung. Jagung ini nanti dari Bone, Soppeng, kabupaten tetangga, dari mana saja. Karena ini yang menjadi pakan nanti,” katanya.

Menurutnya, pembangunan pabrik pakan di dekat sentra produksi jagung akan membuat rantai pasok lebih efisien dan menekan biaya logistik. Jagung tidak perlu dikirim ke luar wilayah untuk diolah menjadi pakan, kemudian dikirim kembali ke sentra peternakan.

“Jadi dari hulu ke hilir ini holistik. Itu murah. Daripada jagung ini dikirim ke Surabaya, dikirim ke Jakarta, setelah jadi pakan dikembalikan,” ujarnya.

Selain pabrik pakan, pemerintah juga bakal membangun fasilitas pembibitan atau DOC untuk memperkuat ketersediaan bibit ayam di dalam negeri. Dengan adanya fasilitas tersebut, kebutuhan DOC dapat dipenuhi lebih dekat dengan sentra produksi.

“Pabrik pakan juga akan dibangun lengkap DOC-nya, anak ayam. Tidak perlu lagi mengambil ke mana-mana. Ambil dari sini. Lengkap,” imbuhnya.

MBG Jadi Pasar Hasil Peternakan

Amran menjelaskan, integrasi ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat pasokan pangan bergizi bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemerintah ingin mendorong agar kebutuhan ayam, telur, dan susu dapat dipenuhi melalui penguatan produksi dalam negeri.

“Dari hulu ke hilir ini holistik. Ada MBG menjadi off-taker ayam, telur, susu. Kemudian di sini produksi telur, ayam, susu,” katanya.

Bagi sektor peternakan, keberadaan pasar yang relatif besar dan terencana dapat menjadi bagian penting dari pengembangan usaha. Betapa tidak, kebutuhan MBG terhadap protein hewani berpotensi menciptakan permintaan terhadap ayam, telur, dan susu yang diproduksi dari kawasan-kawasan tersebut.

Sementara itu, pengembangan sapi perah diarahkan untuk memperkuat produksi susu nasional. Menurut Amran, peningkatan ketersediaan susu menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.

“Peternakan sapi itu sapi perah, susu. Kan, anak-anak butuh susu supaya tinggi dan besar,” ucap Amran.

Ia juga menegaskan kalau pengembangan ayam, telur, dan susu bukan hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pangan, tetapi juga investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

“Kenapa? Minum susu, telur, ayam dan seterusnya. Itu mimpi Bapak Presiden. Generasi kita adalah generasi cerdas nanti ke depan, sehingga mencapai Indonesia Emas,” tegasnya.

Salah satu kawasan pengembangan ini berada di Bone, Sulawesi Selatan. Amran berharap, pembangunan kawasan seluas 150 hektare ini bakal mampu menjadi bagian dari penguatan rantai pasok peternakan sekaligus membuka aktivitas ekonomi baru di wilayah sekitar.

Amran menekankan, pembangunan ekosistem peternakan dilakukan dengan pendekatan terintegrasi agar manfaatnya tidak berhenti pada produksi, tetapi juga memperkuat pasar bahan baku, industri pengolahan, distribusi, hingga penyerapan produk peternakan.

“Lokal, lah. Kalau mau kerja di sini, itu, kan lapangan kerja,” pungkasnya.

Majalahtani.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat penyediaan sumber protein ikan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Ditjen PB) dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) KKP dengan BGN.

“Kita akan terus, di mana dapurnya, di wilayah-wilayah itu kita kepung dengan keberadaan sumber protein dengan berbagai macam jenis perikanan yang kandungan proteinnya tinggi. Mudah-mudahan, harapan Pak Presiden, Indonesia lima atau sepuluh tahun diisi dengan generasi-generasi yang brilian,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada acara penandatangan dokumen kerja sama di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Lingkup kerja sama Ditjen PB dan BGN, mencakup berbagi pakai data dan/atau informasi, sinkronisasi perencanaan produksi ikan dengan kebutuhan MBG, serta sosialisasi dan fasilitasi penyerapan hasil produksi perikanan budi daya untuk mendukung kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sedangkan kerja sama Ditjen PDSPKP dan BGN mencakup fasilitasi penyaluran hasil kelautan dan perikanan untuk MBG, pengembangan produk berbasis hasil kelautan dan perikanan, pembinaan mutu dan standar keamanan pangan, serta berbagi pakai data dan/atau informasi.

Kepala BGN, Sudaryono menjelaskan bahwa ikan merupakan salah satu sumber protein yang memang didorong masuk dalam menu MBG. Untuk itu, BGN memastikan kesiapan menyerap hasil perikanan dan mengolahnya menjadi bagian dari menu MBG.

“Kami ingin dalam satu menu makanan kita itu ada ikan. Kandungan asupan proteinnya cukup itu yang paling utama, dan salah satunya adalah ikan, jadi kami mendukung gerakan gemar makan ikannya Kementerian KKP kami siap untuk menjadi offtake dan kemudian memberlakukan ini ke menu-menu ompreng,” ujar Kepala BGN.

Untuk menjangkau wilayah yang jauh, BGN juga mendorong pemanfaatan hasil perikanan dalam bentuk dingin atau beku serta produk olahan yang telah memenuhi standar keamanan pangan. Langkah tersebut penting agar sumber protein ikan dapat didistribusikan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan ikan segar.

Penguatan kerja sama KKP dan BGN diharapkan dapat menghubungkan produksi perikanan dengan kebutuhan MBG, sekaligus memperluas pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan sebagai sumber protein bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.