Majalahtani.com – Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, mengatakan empat pilar tersebut menjadi fondasi yang harus terus diperkuat untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang.

“Empat pilar dari ketahanan pangan yang perlu kita tahu yaitu ketersediaan itu harus ada. Kita sudah memenuhi. Lalu yang kedua yaitu keterjangkauan. Namanya keterjangkauan berarti dari masyarakat bisa untuk menjangkaunya. Kita juga ada di posisi sudah ada keterjangkauan walaupun mungkin ada yang belum merata,” ujar Widiastuti di Karawang, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, pilar ketiga adalah keamanan pangan yang saat ini juga terus diperkuat melalui berbagai proses. Sementara pilar terakhir adalah keberlanjutan yang harus menjadi bagian dari keseluruhan upaya pembangunan sektor pangan.

“Yang ketiga dari sisi keamanan. Ya, proses dari keamanan juga sudah berproses dan yang terakhir adalah yang keempat yaitu berkelanjutan. Semua tidak hanya di pertama dua dan tiga tetapi semua berproses berkelanjutan untuk ke depan menjadi Indonesia yang jaya, Indonesia yang menang, Indonesia yang maju melalui petani yang maju yaitu Bapak Ibu semua,” katanya.

Widiastuti menuturkan Kemenko Pangan melalui Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian memiliki peran dalam mengawal, mengoordinasikan, menyinergikan, serta mengendalikan berbagai program peningkatan daya saing sektor pertanian.

Ruang lingkup tersebut mencakup tanaman pangan, produk pertanian, sarana dan prasarana, perkebunan, hingga peternakan.

Dalam pengembangan tanaman pangan dan produk pertanian, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan.

Widiastuti menyebut salah satu perkembangan teknologi yang telah diterapkan adalah penggunaan drone untuk mendukung kegiatan pertanian. Teknologi tersebut sebelumnya telah diperkenalkan oleh Syngenta.

Selain teknologi penyemprotan, ia juga menyoroti pengembangan produk perlindungan tanaman serta riset benih unggul yang dinilai penting untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Saat ini kita menangani untuk di sisi produk pertanian dan tanaman pangan, di mana perkembangan teknologinya kita udah lakukan, kemudian tahun lalu di-launching pemakaian drone-nya oleh Syngenta,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi pengembangan benih unggul yang memiliki karakteristik sesuai dengan tantangan di lapangan. Salah satunya benih padi Ningrat yang menurutnya memiliki ketahanan terhadap kondisi air.

“Eh di mana di Ningrat ini ternyata mempunyai kespesifikan yaitu tahan air. Maksudnya tahan air itu berarti saya langsung bilang wah ini bisa jadi salah satu solusi di mana kondisi saat ini iklim yang cukup ekstrim el Nino, gozila ini di beberapa tempat sudah mengalami kekeringan,” tuturnya.

Menurut Widiastuti, pengembangan benih dengan karakteristik tertentu menjadi semakin penting di tengah kondisi iklim yang ekstrem. Kekeringan akibat El Nino di sejumlah wilayah dapat memberikan tekanan terhadap produktivitas pertanian.

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong peningkatan produksi pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan mencapai target swasembada pangan secara berkelanjutan.

“Sedangkan kita sesuai dengan arahan bapak presiden tetap gencarkan untuk sisi pertanian, peningkatan produktivitas, menjaga kestabilan pangan, dan tercapainya target terus berkelanjutan swasembada pangan,” pungkasnya.

Majalahtani.com – Stok beras pemerintah saat ini berada pada level tinggi dan produksi nasional sejauh ini belum menunjukkan penurunan drastis. Namun, ancaman terhadap produksi pangan mulai terlihat di tengah penguatan El Niño yang telah mencapai kategori sangat kuat.

Pengamat pertanian dan pangan, Khudori, memperkirakan produksi padi pada 2026 berpotensi turun sekitar 3–6 persen jika tekanan iklim terus berlanjut. Menurut dia, dampak El Niño bahkan berpotensi berlanjut hingga awal 2027, terutama jika musim tanam mengalami pergeseran akibat keterbatasan air.

“Agak sulit memastikan. Tapi kalau mengacu dari berbagai perkiraan, mungkin tahun ini turun antara 3 sampai 6 persen produksi padi,” kata Khudori dikutip dalam Podcast Hectare.ID, Senin (21/9/2026).

Khudori menegaskan, angka tersebut bukan merupakan proyeksi resmi pemerintah. Perkiraan itu lebih merupakan estimasi risiko dengan mempertimbangkan perkembangan El Niño, kondisi pertanaman, keterbatasan air, serta kemungkinan mundurnya musim tanam.

Menurut dia, tekanan terhadap pertanian tidak otomatis berakhir pada akhir 2026. Dampaknya dapat berlanjut ke awal tahun berikutnya apabila musim hujan datang terlambat.

“Kalau mengacu dari data-data BMKG tadi, sangat mungkin di awal-awal tahun depan, triwulan atau empat bulan tahun depan, itu akan berat buat pertanian,” ujarnya.

Kekhawatiran tersebut sejalan dengan sejumlah indikator iklim. BMKG mencatat, pada Dasarian I September 2026, anomali suhu muka laut di wilayah Niño 3.4 mencapai +2,76 derajat Celsius. Sementara itu, indeks ENSO rata-rata Juli–Agustus–September berada pada level 2,6, yang menunjukkan El Niño dengan intensitas sangat kuat.

Tekanan tersebut terjadi ketika sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. BMKG mencatat sekitar 80,7 persen Zona Musim telah memasuki musim kemarau. Sebanyak 1.637 titik juga mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrem, yakni lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan.

El Niño diprakirakan masih bertahan hingga awal 2027. Istilah “El Niño Godzilla” kemudian muncul untuk menggambarkan besarnya fenomena tersebut. Namun, Khudori mengingatkan bahwa “Godzilla” bukan istilah resmi dalam meteorologi. Istilah tersebut lebih merupakan gambaran populer untuk menjelaskan El Niño dengan intensitas sangat kuat.

Dalam podcast, pembahasan kemudian mengarah pada pertanyaan apakah kondisi 2026 benar-benar separah yang diberitakan atau terdapat konteks yang kerap terlewat.

Menurut Khudori, persoalannya justru terletak pada kombinasi dua tekanan. Kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan cenderung lebih kering. Pada saat yang sama, El Niño ikut menekan pembentukan hujan.

“Kalau bertemu dengan musim kemarau, saling memperkuat, dampaknya akan besar,” katanya.

Tekanan terhadap pertanian juga tidak hanya berasal dari berkurangnya curah hujan. Menurut Khudori, kenaikan suhu dapat memengaruhi fotosintesis, meningkatkan evapotranspirasi, mengganggu pertumbuhan tanaman, serta meningkatkan risiko hama dan penyakit.

Produksi Belum Jatuh, tetapi Risiko Mulai Terlihat

Di atas kertas, posisi pangan Indonesia masih memiliki bantalan. Berdasarkan data BPS, produksi beras pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan 2024.

Memasuki 2026, data yang dibahas dalam podcast menunjukkan produksi kumulatif masih relatif terjaga, meskipun pertumbuhannya mulai tipis. Khudori mengingatkan bahwa angka produksi agregat tidak selalu cukup untuk membaca kondisi pertanian beberapa bulan ke depan.

Menurut dia, fase pertanaman di sawah dapat menjadi indikator yang lebih dini. Berdasarkan pembacaannya terhadap Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, luas standing crop atau lahan yang sedang ditanami cenderung menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada saat bersamaan, luas sawah yang diberakan atau tidak ditanami, sawah yang beralih ke tanaman nonpadi, serta potensi gagal panen menunjukkan kenaikan.

Mengapa petani membiarkan sawah tidak ditanami? Khudori menduga persoalannya kembali pada faktor paling mendasar dalam pertanian, yakni ketersediaan air.

“Lahan itu dibiarkan, tidak diusahakan karena enggak ada air,” ujarnya.

Artinya, ancaman terhadap swasembada pangan tidak selalu diawali dengan penurunan produksi secara tiba-tiba. Tekanan dapat dimulai dari berkurangnya luas tanam, perubahan komoditas, atau mundurnya musim tanam, sebelum akhirnya tercermin dalam angka produksi beberapa bulan kemudian.

Ancaman Besar Bisa Datang dari Musim Tanam Berikutnya

Dampak El Niño tidak selalu langsung terlihat pada panen saat ini. Persoalan dapat dimulai dari hilangnya waktu tanam.

Dalam kondisi normal, datangnya hujan pada akhir tahun menjadi penanda dimulainya musim tanam bagi banyak petani padi. Namun, jika musim hujan mundur dua atau tiga bulan, sawah yang seharusnya ditanami pada Oktober bisa baru ditanami pada Desember atau Januari. Akibatnya, waktu panen juga ikut bergeser.

“Kalau El Niño dan kemarau berbarengan dan membuat musim hujan mundur dua atau tiga bulan, sawah yang diberakan, ditanami nonpadi, dan yang potensial gagal bisa cukup besar,” kata Khudori.

Dampak pergeseran kalender tanam sering kali tidak langsung terlihat secara dramatis. Namun, ketika waktu tanam hilang, kehilangan tersebut sulit dikompensasi pada bulan berikutnya.

Karena itu, Khudori menilai tekanan dapat terbawa hingga awal 2027. Bukan semata karena El Niño masih bertahan, melainkan karena keterlambatan tanam pada 2026 dapat menggeser waktu panen pada periode berikutnya.

Stok Beras Besar, tetapi Tidak Menggantikan Produksi

Indonesia memasuki periode El Niño dengan bantalan stok yang relatif kuat. Perum Bulog mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola pada akhir Juni 2026 mencapai sekitar 5,4 juta ton, yang disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Stok sebesar itu memberi pemerintah ruang untuk menghadapi potensi gangguan pasokan. Namun, cadangan perlu dibedakan dari produksi.

Cadangan dapat menjadi bantalan ketika pasokan terganggu, tetapi tidak membuat sawah kembali menghasilkan padi. Jika gangguan iklim berlangsung panjang dan musim tanam ikut bergeser, kemampuan mempertahankan produksi menjadi sama pentingnya dengan besarnya stok.

Dengan kata lain, stok dapat membeli waktu, tetapi tidak dapat menggantikan musim tanam yang hilang.

Pompa Ada, tetapi Apakah Airnya Tersedia?

Pemerintah telah menjalankan program pompanisasi, irigasi perpompaan, dan berbagai intervensi untuk menjaga produksi pangan. Khudori menilai langkah tersebut penting, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan sumber air.

“Pompa bisa tersedia. Tapi kalau enggak ada air, apa yang dipompa? Pompa kan mediator saja,” ujarnya.

Karena itu, kesiapan menghadapi El Niño tidak cukup diukur dari jumlah pompa yang tersedia. Bendungan, embung, serta jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier harus mampu memastikan air benar-benar sampai ke sawah.

Ukuran yang lebih relevan adalah seberapa luas sawah yang tetap dapat ditanami ketika curah hujan menurun.

Seberapa Aman Ketahanan Pangan Indonesia?

Kondisi pangan Indonesia saat ini tidak dapat dilihat secara hitam-putih. Di satu sisi, stok pemerintah berada pada level tinggi dan produksi nasional belum menunjukkan penurunan drastis secara agregat.

Di sisi lain, sejumlah lampu kuning mulai terlihat. El Niño berada pada intensitas sangat kuat, sebagian besar Zona Musim telah memasuki kemarau, lahan yang tidak ditanami menjadi perhatian, dan musim tanam berikutnya berpotensi menghadapi tekanan akibat keterbatasan air.

Perkiraan Khudori bahwa produksi padi dapat turun 3–6 persen karena itu sebaiknya tidak dibaca sebagai ramalan pasti. Angka tersebut lebih tepat diperlakukan sebagai skenario risiko yang perlu diuji melalui perkembangan cuaca dan data pertanian dalam beberapa bulan ke depan.

Sejumlah pertanyaan akan menjadi penentu: apakah hujan datang tepat waktu, apakah luas tanam dapat dipertahankan, dan apakah jaringan irigasi mampu bekerja ketika sumber air menurun? Jika produksi benar-benar tertekan, efektivitas stok pemerintah dalam menjaga pasokan dan harga juga akan menjadi faktor penting.

Pada akhirnya, ketahanan pangan tidak hanya diuji ketika panen raya menghasilkan surplus, tetapi juga ketika kondisi iklim tidak berjalan sesuai kalender.

Majalahtani.com – Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi tahu dan tempe masih berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP). Kondisi ini dinilai semakin menekan produsen tahu dan tempe yang mayoritas merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Akademika Center, Edy Priyono, mengatakan dari hasil pemantauan, harga kedelai impor secara nasional per 8 September 2026 tercatat rata-rata Rp13.762 per kilogram.

“Harga tersebut berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp12.000/kg. Tingginya harga sudah berlangsung lama, setidaknya dalam setahun terakhir,” ujar Edy, di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut membuat produsen tahu dan tempe berada dalam posisi sulit. Kenaikan biaya produksi tidak selalu dapat diikuti dengan kenaikan harga jual karena berpotensi menurunkan permintaan.

Alhasil, produsen cenderung mempertahankan harga jual dengan mengurangi ukuran produk. Kondisi tersebut pada akhirnya turut membebani konsumen.

Edy menilai pemerintah perlu mengambil langkah untuk membantu produsen tahu dan tempe sekaligus melindungi konsumen. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membuka dialog dengan para importir kedelai untuk mengetahui penyebab tingginya harga di tingkat pasar domestik.

“Importir besar jumlahnya tidak banyak, karena memerlukan modal yang kuat dan jaringan internasional, sehingga tidak sulit untuk mengajak mereka bicara,” katanya.

Menurut Edy, dialog dengan importir juga penting karena kedelai bukan komoditas yang masuk kategori larangan dan pembatasan (lartas). Dengan demikian, pengendalian pasokan dan distribusi kedelai berada di tangan pelaku usaha swasta.

Selain itu, pemerintah dapat menjajaki keterlibatan BUMN, khususnya Perum Bulog, untuk membeli kedelai dari importir besar dengan harga yang wajar.

Edy memperkirakan harga kedelai Amerika Serikat di pasar internasional saat ini sekitar US$0,47 per kilogram atau setara Rp8.442 per kilogram. Dengan asumsi margin importir sebesar 30%, Bulog dinilai berpotensi membeli kedelai dengan harga tidak lebih dari Rp11.000 per kilogram.

Kedelai tersebut selanjutnya dapat dijual kepada perajin tahu dan tempe dengan harga sesuai HAP, yakni Rp12.000 per kilogram.

Namun, Edy menyarankan distribusi kedelai melalui Bulog dilakukan secara terarah. Pasokan tersebut sebaiknya diprioritaskan ke daerah yang mencatat harga kedelai tinggi sekaligus menjadi sentra produksi tahu dan tempe.

“Daerah yang dimaksud adalah Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur juga merupakan sentra produksi tahu dan tempe. Namun, rata-rata harga kedelai di tiga provinsi tersebut masih berada di bawah HAP sehingga penyaluran kedelai Bulog dapat dilakukan secara selektif.

Adapun wilayah lain yang mencatat harga kedelai di atas HAP dinilai tidak menjadi prioritas apabila bukan merupakan sentra produksi tahu dan tempe.

Edy juga menilai kebijakan subsidi kedelai seperti yang sebelumnya pernah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebaiknya tidak menjadi prioritas.

“Selain membebani keuangan negara, masih ada mekanisme lain yang lebih ‘market friendly’ sebagai pilihan kebijakan guna membantu produsen tahu/tempe dan konsumen,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, pemerintah tetap perlu memperkuat produksi kedelai domestik. Edy mengatakan Kementerian Pertanian bersama instansi terkait harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri secara signifikan.

Pasalnya, kebutuhan kedelai nasional saat ini masih sangat bergantung pada impor. Sekitar 90% kebutuhan kedelai Indonesia dipenuhi dari impor, dengan volume impor mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun. Mayoritas pasokan tersebut berasal dari Amerika Serikat.